DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang akan menggunakan data terpadu program penanganan fakir miskin harus mengikuti mekanisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
2.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
4.Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah kelompok yang dibentuk oleh Menteri Sosial untuk melaksanakan upaya pengelolaan Data Terpadu dalam melakukan percepatan Penanganan Fakir Miskin.
5.Pemohon adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan data untuk program Penanganan Fakir Miskin dan/atau kepentingan akademik.

Pasal 2

Data Terpadu digunakan sebagai sumber data utama Penanganan Fakir Miskin agar program Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN DATA TERPADU

Pasal 3

(1)Mekanisme penggunaan Data Terpadu program Penanganan Fakir Miskin dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin memerintahkan Ketua Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk menyiapkan data sesuai dengan Surat Permohonan;
3. c.data yang telah disiapkan oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk mendapatkan persetujuan;
4. d.setelah data disetujui oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemohon Data;
5. e.penyerahan data dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Pemohon Data berupa softcopy dan manual data; dan
6. f.Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melaksanakan pendampingan terhadap penggunaan data.
(2)Jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk warga negara atau badan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Format nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Jangka waktu pelayanan pemberian permohonan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan oleh Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 5

(1)Data Terpadu hanya dapat digunakan paling lama 1 (satu) tahun sejak nota kesepahaman ditandatangani.
(2)Dalam hal Pemohon merupakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Pemohon wajib memperbaharui data dengan mengajukan permohonan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas variabel data, spesifikasi data, serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan pemberian Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan ketentuan:

a.pembuatan akun permintaan kerja;
b.analisis kebutuhan data dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan data dengan penanggung jawab Pemohon data;
c.penerbitan formulir tindak lanjut;
d.pengecekan dan persetujuan formulir tindak lanjut;
e.pengolahan data;
f.kendali mutu;
g.penyiapan data dalam format compact disc, penyiapan surat balasan, dan penyiapan kata kunci untuk mengakses data; dan
h.penutupan akun dan pengarsipan.

Pasal 7

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengajukan permintaan Data Terpadu dengan media sebagai berikut:

a.surat pos yang dikirimkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat - 10430;
b.faksimili yang dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan nomor (021) 3161574;
c.surat elektronik dengan alamat : pokjapdt@kemsos.go.id; atau
d.langsung ke Kantor Kementerian Sosial melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2016 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 705

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang akan menggunakan data terpadu program penanganan fakir miskin harus mengikuti mekanisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
2.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
4.Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah kelompok yang dibentuk oleh Menteri Sosial untuk melaksanakan upaya pengelolaan Data Terpadu dalam melakukan percepatan Penanganan Fakir Miskin.
5.Pemohon adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan data untuk program Penanganan Fakir Miskin dan/atau kepentingan akademik.

Pasal 2

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN DATA TERPADU

Pasal 3

(1)Mekanisme penggunaan Data Terpadu program Penanganan Fakir Miskin dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. b.Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin memerintahkan Ketua Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk menyiapkan data sesuai dengan Surat Permohonan;
3. c.data yang telah disiapkan oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk mendapatkan persetujuan;
4. d.setelah data disetujui oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemohon Data;
5. e.penyerahan data dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Pemohon Data berupa softcopy dan manual data; dan
6. f.Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melaksanakan pendampingan terhadap penggunaan data.
(2)Jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk warga negara atau badan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun.
(4)Format nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Data Terpadu hanya dapat digunakan paling lama 1 (satu) tahun sejak nota kesepahaman ditandatangani.
(2)Dalam hal Pemohon merupakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Pemohon wajib memperbaharui data dengan mengajukan permohonan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas variabel data, spesifikasi data, serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan pemberian Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan ketentuan:

a.pembuatan akun permintaan kerja;
b.analisis kebutuhan data dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan data dengan penanggung jawab Pemohon data;
c.penerbitan formulir tindak lanjut;
d.pengecekan dan persetujuan formulir tindak lanjut;
e.pengolahan data;
f.kendali mutu;
g.penyiapan data dalam format compact disc, penyiapan surat balasan, dan penyiapan kata kunci untuk mengakses data; dan
h.penutupan akun dan pengarsipan.

Pasal 7

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengajukan permintaan Data Terpadu dengan media sebagai berikut:

a.surat pos yang dikirimkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat - 10430;
b.faksimili yang dikirimkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan nomor (021) 3161574;
c.surat elektronik dengan alamat : pokjapdt@kemsos.go.id; atau
d.langsung ke Kantor Kementerian Sosial melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.