DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, perlu

Menetapkan

menetapkan program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. 8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
8. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
9. 10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2.PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.
3.Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
4.Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

a.untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b.mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
c.menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
d.mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteran sosial.

Pasal 4

(1)Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
(2)Wilayah PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.daerah tertinggal;
2. b.daerah terpencil; dan
3. c.pulau terluar.

Pasal 5

(1)Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.ibu hamil/menyusui; dan
2. b.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
(2)Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.anak SD/MI atau sederajat;
2. b.anak SMP/MTs atau sederajat;
3. c.anak SMA/MA atau sederajat; dan
4. d.anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(3)Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
2. b.penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

a.Bantuan Sosial PKH;
b.pendampingan sosial;
c.pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
d.program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

(1)Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban:
1. a.memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. b.mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. c.mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
(2)Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
1. a.memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. b.mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. c.memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia terdiri atas:
1. a.tenaga ahli;
2. b.koordinator wilayah;
3. c.koordinator kabupaten/kota;
4. d.pendamping sosial; dan
5. e.operator.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
(3)Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, perlu

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. 8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
8. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
9. 10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2.PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.
3.Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
4.Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PKH bertujuan:

a.untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b.mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
c.menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
d.mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Pasal 3

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteran sosial.

Pasal 4

(1)Sasaran PKH Akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
(2)Wilayah PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.daerah tertinggal;
2. b.daerah terpencil; dan
3. c.pulau terluar.

Pasal 5

(1)Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.ibu hamil/menyusui; dan
2. b.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
(2)Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.anak SD/MI atau sederajat;
2. b.anak SMP/MTs atau sederajat;
3. c.anak SMA/MA atau sederajat; dan
4. d.anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(3)Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
1. a.lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan
2. b.penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

a.Bantuan Sosial PKH;
b.pendampingan sosial;
c.pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan
d.program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

(1)Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban:
1. a.memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. b.mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. c.mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
(2)Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses berkewajiban:
1. a.memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus dan/atau petugas pelayanan kesehatan yang disetarakan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. b.mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan khusus bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. c.memberikan perawatan terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia terdiri atas:
1. a.tenaga ahli;
2. b.koordinator wilayah;
3. c.koordinator kabupaten/kota;
4. d.pendamping sosial; dan
5. e.operator.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.
(3)Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 10

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertugas membantu direktur yang menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.