DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik 2021, No.1413 Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Disabilitas dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Nasional Disabilitas. 2021, No.1413

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan anggaran;
b.fasilitasi atas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
c.penyiapan pelaksanaan kerja sama;
d.pengelolaan data dan dokumentasi;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; dan
f.pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan keuangan, hubungan masyarakat, ketatatusahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Komisi Nasional Disabilitas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

2021, No.1413

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan program dan anggaran;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama;
c.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; dan
d.pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Komisi Nasional Disabilitas.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh fungsional ahli madya yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2021, No.1413

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik 2021, No.1413 Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Nasional Disabilitas dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Nasional Disabilitas. 2021, No.1413

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program dan anggaran;
b.fasilitasi atas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
c.penyiapan pelaksanaan kerja sama;
d.pengelolaan data dan dokumentasi;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; dan
f.pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan keuangan, hubungan masyarakat, ketatatusahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Komisi Nasional Disabilitas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas terdiri atas:
1. a.Bagian Umum; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

2021, No.1413

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan program dan anggaran;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama;
c.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas; dan
d.pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Komisi Nasional Disabilitas.

Pasal 7

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh fungsional ahli madya yang ditugaskan oleh Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2021, No.1413

BAB III