DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan tahapan: a. permohonan; b. verifikasi; dan c. penerbitan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); jdih.kemensos.go.id
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani urusan di bidang pemberdayaan sosial.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 2

(1)Menteri memberikan rekomendasi hak milik atas tanah bagi LKS. jdih.kemensos.go.id
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada LKS untuk memperoleh hak milik atas tanah.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada LKS yang berbadan hukum.

Pasal 4

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tahapan:

a.permohonan;
b.verifikasi; dan
c.penerbitan.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan secara tertulis.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh ketua LKS kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan:
1. a.surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. b.fotokopi akta notaris tentang pendirian dan/atau perubahan badan hukum yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. d.anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
5. e.fotokopi tanda daftar dari Kementerian Sosial atau instansi daerah yang berwenang;
6. f.laporan kegiatan 2 (dua) tahun terakhir di atas tanah yang dimohonkan rekomendasi;
7. g.surat keterangan domisili LKS;
8. h.fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
9. i.fotokopi kartu tanda penduduk pengurus;
10. j.fotokopi bukti kepemilikan atas tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
11. k.surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan yang ditandatangani oleh semua pengurus LKS. jdih.kemensos.go.id

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sudah diterima oleh Direktur Jenderal, selanjutnya dilakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan dicatat.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 permohonan dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak diterima.
(3)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi kembali.

Pasal 8

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, satuan kerja yang menangani urusan di bidang pemberian rekomendasi hak milik atas tanah melaksanakan peninjauan ke:

a.LKS yang mengajukan permohonan; dan/atau
b.lokasi tanah yang dimohonkan.

Pasal 9

Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan yang telah sesuai dengan dokumen persyaratan akan diterbitkan rekomendasi.
(2)Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 jdih.kemensos.go.id (empat belas) hari kerja setelah peninjauan selesai dilaksanakan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…