DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pelaksanaan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, diperlukan sistem operasional prosedur pelayanan izin dengan menggunakan sistem online;
b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang saat ini masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online;

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
12.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian; 3
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2.Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dipengaruhi oleh peserta sendiri.
3.Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
4.Undian Gratis Berhadiah Langsung yang selanjutnya disingkat UGBL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misal dengan kupon, lintingan/gosok/kerik. 4
5.Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat UGBTL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kartu pos, dan kupon.
6.Pengumpulan uang atau barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
7.Badan adalah organisasi/lembaga Pemerintah, organisasi/lembaga kemasyarakatan badan usaha dan kepanitiaan.
8.Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
9.Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa dan penjualan barang atau benda lainnya, yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
10.Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
11.Penyelenggara adalah institusi dengan kategori perusahaan, yayasan, atau kepanitiaan yang memiliki dan menyelenggarakan program UGB dan PUB.
12.Pelaksana adalah institusi dengan kategori agensi yang mendapatkan kuasa dari Penyelenggara untuk menangani perizinan UGB dan PUB.
13.Agensi adalah 1 (satu) atau lebih individu yang ditunjuk oleh suatu perusahaan penyelenggara UGB dan PUB untuk melakukan proses pengurusan izin UGB dan PUB ke Kementerian Sosial atau instansi Pemerintah terkait melalui surat kuasa atau surat penunjukan.
14.Jangka waktu penyelenggaraan UGB adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses awal promosi sampai penentuan pemenang atau batas klaim hadiah.
15.Jangka waktu promosi adalah rentang waktu untuk mempromosikan program UGB kepada masyarakat melalui media massa, dimana dijelaskan mengenai tanggal dimulai dan berakhirnya promosi dan hadiah yang disediakan dalam program UGB. 5
16.Penyegelan UGB Langsung adalah pengesahan dengan menggunakan kertas segel melalui proses penghitungan, pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan sebelum penyelenggaraan UGB Langsung dilaksanakan.
17.Surat izin promosi adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB untuk dapat mempromosikan atau mengiklankan program undian di media massa.
18.Surat izin dalam proses adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB, jika pelaksanaan tanggal penyegelan dan penarikan maksimum 1 (satu) bulan dan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan belum terbit.
19.Surat Keputusan Menteri adalah surat keputusan Menteri Sosial yang diterbitkan untuk penyelenggara UGB maupun PUB sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan UGB atau PUB.
20.Nomor registrasi adalah nomor yang diberikan untuk setiap permohonan penyelenggaraan UGB atau PUB saat akan diverifikasi.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelayanan izin UGB dan PUB online bertujuan untuk :

a.memudahkan tata cara pelayanan izin UGB dan PUB online; dan
b.mewujudkan penyelenggaraan pelayanan izin UGB dan PUB online yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Setiap penyelenggaraan UGB di seluruh provinsi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri.
(2)Menteri memberikan izin dalam hal penyelenggaraan PUB yang meliputi:
1. a.seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. b.lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
3. c.1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain. 6

BAB II

PELAYANAN IZIN UGB DAN PUB ONLINE

Pasal 4

(1)Tahapan pelayanan izin UGB dan PUB online terdiri atas :
1. a.registrasi;
2. b.pengajuan rekomendasi program;
3. c.verifikasi program;
4. d.penerbitan izin promosi atau izin dalam proses;dan
5. e.penerbitan izin undian atau izin pengumpulan.
(2)Tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar operasional prosedur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Teknis manual pelaksanaan pelayanan dalam aplikasi sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
1. a.petugas; dan
2. b.institusi.
(2)Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian legalitas seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan segala hal dalam pengurusan perizinan UGB dan PUB.
(3)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesiapan legalitas perusahaan/lembaga sebagai calon penyelenggara kebenarannya dianggap sah.

Pasal 6

(1)Tahapan registrasi terdiri atas :
1. a.registrasi petugas; dan
2. b.registrasi institusi.
(2)Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
1. a.membuat user name dan password;
2. b.mengunggah data petugas; dan
3. c.menerima login registrasi data petugas. 7
(3)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
1. a.melakukan login registrasi data petugas; dan
2. b.mengunggah data institusi.
(4)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh kepanitiaan.

Pasal 7

(1)Login registrasi data petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf c hanya diperuntukkan bagi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara berdasarkan surat tugas untuk mengurus izin atau agensi yang telah mendapatkan surat kuasa dari penyelenggara.
(2)Login registrasi data petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pribadi, rahasia, dan tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan registrasi petugas dan institusi dilakukan oleh calon penyelenggara di daerah setempat melalui sistem online.
(2)Pelaksanaan registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
1. a.surat tugas; atau
2. b.surat kuasa untuk agensi.
(3)Pelaksanaan registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
1. a.akta notaris;
2. b.surat keterangan domisili;
3. c.surat izin usaha perusahaan; dan
4. d.nomor pokok wajib pajak yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun dalam hal identitas.
(4)Pelaksanaan registrasi institusi berupa kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan melampirkan berkas surat keputusan kepanitiaan.
(5)Verifikasi legalitas institusi dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 9

Setelah melakukan registrasi, petugas dan institusi berstatus aktif. 8

Pasal 10

Bagi penyelenggara yang telah terdaftar data legalitas pada sistem online wajib memperbaharui perubahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala untuk memudahkan proses perizinan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pelaksanaan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, diperlukan sistem operasional prosedur pelayanan izin dengan menggunakan sistem online;
b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang saat ini masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online;

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
12.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian; 3
13.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2.Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dipengaruhi oleh peserta sendiri.
3.Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
4.Undian Gratis Berhadiah Langsung yang selanjutnya disingkat UGBL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misal dengan kupon, lintingan/gosok/kerik. 4
5.Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat UGBTL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kartu pos, dan kupon.
6.Pengumpulan uang atau barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
7.Badan adalah organisasi/lembaga Pemerintah, organisasi/lembaga kemasyarakatan badan usaha dan kepanitiaan.
8.Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
9.Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa dan penjualan barang atau benda lainnya, yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
10.Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
11.Penyelenggara adalah institusi dengan kategori perusahaan, yayasan, atau kepanitiaan yang memiliki dan menyelenggarakan program UGB dan PUB.
12.Pelaksana adalah institusi dengan kategori agensi yang mendapatkan kuasa dari Penyelenggara untuk menangani perizinan UGB dan PUB.
13.Agensi adalah 1 (satu) atau lebih individu yang ditunjuk oleh suatu perusahaan penyelenggara UGB dan PUB untuk melakukan proses pengurusan izin UGB dan PUB ke Kementerian Sosial atau instansi Pemerintah terkait melalui surat kuasa atau surat penunjukan.
14.Jangka waktu penyelenggaraan UGB adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses awal promosi sampai penentuan pemenang atau batas klaim hadiah.
15.Jangka waktu promosi adalah rentang waktu untuk mempromosikan program UGB kepada masyarakat melalui media massa, dimana dijelaskan mengenai tanggal dimulai dan berakhirnya promosi dan hadiah yang disediakan dalam program UGB. 5
16.Penyegelan UGB Langsung adalah pengesahan dengan menggunakan kertas segel melalui proses penghitungan, pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan sebelum penyelenggaraan UGB Langsung dilaksanakan.
17.Surat izin promosi adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB untuk dapat mempromosikan atau mengiklankan program undian di media massa.
18.Surat izin dalam proses adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB, jika pelaksanaan tanggal penyegelan dan penarikan maksimum 1 (satu) bulan dan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan belum terbit.
19.Surat Keputusan Menteri adalah surat keputusan Menteri Sosial yang diterbitkan untuk penyelenggara UGB maupun PUB sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan UGB atau PUB.
20.Nomor registrasi adalah nomor yang diberikan untuk setiap permohonan penyelenggaraan UGB atau PUB saat akan diverifikasi.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelayanan izin UGB dan PUB online bertujuan untuk :

a.memudahkan tata cara pelayanan izin UGB dan PUB online; dan
b.mewujudkan penyelenggaraan pelayanan izin UGB dan PUB online yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1)Setiap penyelenggaraan UGB di seluruh provinsi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri.
(2)Menteri memberikan izin dalam hal penyelenggaraan PUB yang meliputi:
1. a.seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. b.lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
3. c.1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain. 6

BAB II

PELAYANAN IZIN UGB DAN PUB ONLINE

Pasal 4

(1)Tahapan pelayanan izin UGB dan PUB online terdiri atas :
1. a.registrasi;
2. b.pengajuan rekomendasi program;
3. c.verifikasi program;
4. d.penerbitan izin promosi atau izin dalam proses;dan
5. e.penerbitan izin undian atau izin pengumpulan.
(2)Tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar operasional prosedur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Teknis manual pelaksanaan pelayanan dalam aplikasi sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
1. a.petugas; dan
2. b.institusi.
(2)Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian legalitas seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan segala hal dalam pengurusan perizinan UGB dan PUB.
(3)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesiapan legalitas perusahaan/lembaga sebagai calon penyelenggara kebenarannya dianggap sah.

Pasal 6

(1)Tahapan registrasi terdiri atas :
1. a.registrasi petugas; dan
2. b.registrasi institusi.
(2)Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
1. a.membuat user name dan password;
2. b.mengunggah data petugas; dan
3. c.menerima login registrasi data petugas. 7
(3)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
1. a.melakukan login registrasi data petugas; dan
2. b.mengunggah data institusi.
(4)Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh kepanitiaan.

Pasal 7

(1)Login registrasi data petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf c hanya diperuntukkan bagi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara berdasarkan surat tugas untuk mengurus izin atau agensi yang telah mendapatkan surat kuasa dari penyelenggara.
(2)Login registrasi data petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pribadi, rahasia, dan tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan registrasi petugas dan institusi dilakukan oleh calon penyelenggara di daerah setempat melalui sistem online.
(2)Pelaksanaan registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
1. a.surat tugas; atau
2. b.surat kuasa untuk agensi.
(3)Pelaksanaan registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
1. a.akta notaris;
2. b.surat keterangan domisili;
3. c.surat izin usaha perusahaan; dan
4. d.nomor pokok wajib pajak yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun dalam hal identitas.
(4)Pelaksanaan registrasi institusi berupa kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan melampirkan berkas surat keputusan kepanitiaan.
(5)Verifikasi legalitas institusi dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 9

Setelah melakukan registrasi, petugas dan institusi berstatus aktif. 8

Pasal 10

Bagi penyelenggara yang telah terdaftar data legalitas pada sistem online wajib memperbaharui perubahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala untuk memudahkan proses perizinan.