DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pusat kendali Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip: a. terintegrasi; b. responsif; c. proaktif; d. humanis; e. efektif dan efisien; dan f. tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel. Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas: a. penanggung jawab; b. ketua penyelenggara Pusat Kendali; c. ketua regu; dan d. operator. Penilaian kinerja operator berbasis rekaman aktivitas di Pusat Kendali.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tugas Kementerian sosial dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu pelaksanaan layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk pusat kendali Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemensos.go.id
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
10.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746); jdih.kemensos.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PUSAT KENDALI KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Kendali adalah sistem terpadu berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Sosial dalam pengumpulan permasalahan, penanganan kasus, pemberian perintah, pergerakan sumber daya, pengendalian pelaksanaan perintah, media koordinasi, dan pelaporan untuk respon cepat penanganan masalah sosial.
2.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasioanal dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Sosial.
3.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
4.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
5.Pengaduan adalah penyampaian keluhan dan/atau informasi oleh masyarakat mengenai permasalahan sosial, keluhan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, pengabaian kewajiban, dan/atau pelanggaran larangan.
6.Pengguna adalah aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang ditugaskan atau mendapatkan izin untuk menggunakan Pusat Kendali.
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 2

Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip:

a.terintegrasi;
b.responsif;
c.proaktif;
d.humanis;
e.efektif dan efisien; dan
f.tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel. jdih.kemensos.go.id

Pasal 3

Pusat Kendali memiliki fungsi:

a.pengumpulan informasi permasalahan sosial termasuk informasi peringatan dini bencana;
b.penanganan kasus;
c.pemberian perintah;
d.pergerakan sumber daya;
e.pengendalian pelaksanaan perintah;
f.media koordinasi; dan
g.pelaporan.

BAB II

TIM PENGELOLA

Pasal 4

Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas:

a.penanggung jawab;
b.ketua penyelenggara Pusat Kendali;
c.ketua regu; dan
d.operator.

Pasal 5

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memastikan penyelenggaraan Pusat Kendali;
2. b.mengoordinasikan penyelenggaraan Pusat Kendali;
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pusat Kendali; dan
4. d.melaporkan penyelenggaraan Pusat Kendali kepada Menteri.

Pasal 6

(1)Ketua penyelenggara Pusat Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
(2)Ketua penyelenggara Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memastikan beroperasinya sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya;
2. b.mengelola sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya;
3. c.memastikan tersedianya kebutuhan informasi permasalahan yang dikumpulkan, data sumber daya, DTKS, dan data lainnya; dan
4. d.mengatur jadwal kerja ketua regu dan operator dalam pelaksanaan Pusat Kendali.

Pasal 7

Ketua regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas:

a.memastikan operator bertugas sesuai dengan standar layanan; jdih.kemensos.go.id
b.memastikan Pengaduan yang diinput oleh operator sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan;
c.melakukan pemantauan dan mengoordinasikan status pengaduan yang belum ditindaklanjuti kepada operator;
d.memastikan Pengaduan sudah ditindaklanjuti oleh operator;
e.melakukan supervisi atas pekerjaan operator; dan
f.melakukan serah terima tugas dalam setiap pergantian regu.

Pasal 8

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertugas:

a.menerima Pengaduan dan mencari informasi melalui: 1) layanan telepon 171; 2) media massa dan media sosial; 3) sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; 4) surat masuk; dan 5) aplikasi pengaduan lainnya.
b.menginput Pengaduan berdasarkan kategorisasi Pengaduan; dan
c.memastikan Pengaduan yang diinput mendapatkan respon dari satuan kerja terkait.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai pengelola Pusat Kendali harus melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penilaian:
2. b.potensi;
3. c.kompetensi umum; dan
4. d.kompetensi teknis.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 10

Penilaian kinerja operator berbasis rekaman aktivitas di Pusat Kendali.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…