DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan profesi guru; dan penghentian tunjangan profesi guru

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); jdih.kemensos.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Tunjangan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
3.Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. jdih.kemensos.go.id

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Pasal 2

(1)TPG diberikan kepada Guru Sekolah Rakyat.
(2)TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian.
(3)Guru Sekolah Rakyat yang menerima TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki sertifikat pendidik;
2. b.memiliki status sebagai Guru aparatur sipil negara di Kementerian;
3. c.memiliki nomor registrasi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada Sekolah Rakyat; dan
5. e.memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikecualikan bagi Guru yang ditugaskan sebagai kepala Sekolah Rakyat.

Pasal 3

TPG diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Guru mata pelajaran agama.
(2)TPG bagi Guru mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

TPG bagi Guru aparatur sipil negara daerah yang ditugaskan sebagai kepala Sekolah Rakyat bersumber dari dana transfer daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PENGHENTIAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Pasal 6

(1)Pemberian TPG dihentikan apabila:
1. a.cuti di luar tanggungan negara;
2. b.meninggal dunia;
3. c.mencapai batas usia pensiun;
4. d.cuti sakit melebihi dari 6 (enam) bulan;
5. e.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. f.mendapat tugas belajar dibiayai; dan/atau jdih.kemensos.go.id
7. g.tidak lagi menduduki jabatan fungsional Guru pada Sekolah Rakyat.
(2)Tugas belajar dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f merupakan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah, lembaga internasional, atau lembaga swasta serta dibebaskan dari tugas dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 7

Tata cara mengenai pemberian dan penghentian TPG ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

TPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemensos.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2025 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 705

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…