DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
2.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
3.Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
4.Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Pasal 2

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 3

(1)Pekerja Sosial mempunyai tugas:
1. a.memecahkan masalah;
2. b.memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
3. c.melakukan analisis kebijakan sosial.
(2)Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.membantu orang memecahkan masalah;
2. b.memberikan pelayanan sosial;
3. c.mengembangkan rencana penanganan kasus;
4. d.melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
5. e.melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
(3)Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
2. b.mengembangkan program;
3. c.mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
4. d.melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
5. e.memberikan pelayanan perlindungan.
(4)Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Pasal 4

(1)Pekerja Sosial mempunyai fungsi melakukan upaya:
1. a.preventif;
2. b.kuratif rehabilitatif; dan
3. c.pengembangan.
(2)Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
(3)Kuratif rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
(4)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.

BAB III

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 6

(1)Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:
1. a.pengetahuan;
2. b.keterampilan; dan
3. c.sikap.
(2)Pengetahuan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
(3)Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial.
(4)Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
(5)Sikap Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 7

Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditujukan untuk:

a.asisten Pekerja Sosial;
b.Pekerja Sosial Generalis; dan
c.Pekerja Sosial Spesialis.

Pasal 8

(1)Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
(2)Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
(2)Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
(2)Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi praktik Pekerja Sosial:
1. a.anak;
2. b.kemiskinan;
3. c.bencana;
4. d.disabilitas;
5. e.narkotika; dan
6. f.medis.
(3)Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Standar Kompetensi Pekerja Sosial ini tidak berlaku bagi Pekerja Sosial fungsional.
(2)Terhadap Pekerja Sosial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pekerja Sosial.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
2.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
3.Pekerja Sosial Generalis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi dalam melakukan intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.
4.Pekerja Sosial Spesialis adalah Pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Spesialis 1/Strata 2 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam praktik pekerjaan sosial.

Pasal 2

Standar Kompetensi Pekerja Sosial ditujukan sebagai acuan bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial dan/atau bagi lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi Pekerja Sosial.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 3

(1)Pekerja Sosial mempunyai tugas:
1. a.memecahkan masalah;
2. b.memberdayakan dan sebagai agen perubahan; dan
3. c.melakukan analisis kebijakan sosial.
(2)Memecahkan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi:
1. a.membantu orang memecahkan masalah;
2. b.memberikan pelayanan sosial;
3. c.mengembangkan rencana penanganan kasus;
4. d.melaksanakan penanganan kasus individu dan keluarga, kelompok, serta komunitas; dan
5. e.melakukan pengembangan kompetensi profesional pekerjaan sosial.
(3)Memberdayakan dan sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan sistem jaringan pemberian pelayanan;
2. b.mengembangkan program;
3. c.mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
4. d.melakukan pemeliharaan dan pengembangan organisasi; dan
5. e.memberikan pelayanan perlindungan.
(4)Melakukan analisis kebijakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelitian dan/atau analisis kebijakan sosial.

Pasal 4

(1)Pekerja Sosial mempunyai fungsi melakukan upaya:
1. a.preventif;
2. b.kuratif rehabilitatif; dan
3. c.pengembangan.
(2)Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang mencegah, mengurangi, dan menghilangkan terjadinya ketidakberfungsian sosial.
(3)Kuratif rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan keberfungsian sosial.
(4)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pekerja Sosial dibantu oleh asisten Pekerja Sosial.

BAB III

KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

Pasal 6

(1)Kompetensi Pekerja Sosial meliputi:
1. a.pengetahuan;
2. b.keterampilan; dan
3. c.sikap.
(2)Pengetahuan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengetahuan yang dibangun dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial dan dikembangkan melalui penelitian dan praktik.
(3)Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan keterampilan yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, yang didasarkan pada pengetahuan serta nilai dasar, prinsip umum, dan kode etik profesi pekerjaan sosial.
(4)Keterampilan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas keterampilan umum dan keterampilan khusus.
(5)Sikap Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, merupakan sikap yang dibangun dari nilai dasar, prinsip umum, serta kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 7

Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditujukan untuk:

a.asisten Pekerja Sosial;
b.Pekerja Sosial Generalis; dan
c.Pekerja Sosial Spesialis.

Pasal 8

(1)Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.
(2)Kompetensi asisten Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diperoleh melalui pendidikan formal dan pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah, dan melaksanakan tugas secara profesional.
(2)Kompetensi Pekerja Sosial Generalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pelayanan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas secara profesional.
(2)Kompetensi Pekerja Sosial Spesialis dalam praktik Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi praktik Pekerja Sosial:
1. a.anak;
2. b.kemiskinan;
3. c.bencana;
4. d.disabilitas;
5. e.narkotika; dan
6. f.medis.
(3)Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Standar Kompetensi Pekerja Sosial ini tidak berlaku bagi Pekerja Sosial fungsional.
(2)Terhadap Pekerja Sosial fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pekerja Sosial.