DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 jdih.kemensos.go.id Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Sosial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2.Kementerian Sosial adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. jdih.kemensos.go.id

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2025 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SAIFULLAH YUSUF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 782 jdih.kemensos.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029 Penyelarasan ini menjadi upaya konkret untuk mewujudkan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi landasan arah pembangunan nasional jangka menengah yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan SDM, dan pengentasan kemiskinan, sementara visi jangka panjang pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Asta Cita pada poin ke 4 dan 6 yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025- 2029, yaitu Asta Cita 4: “memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, serta Asta Cita 6: “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Selain itu, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan prioritas dan Asta Cita Presiden terpilih, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi turunan operasional dari Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 5, yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Melalui skema bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, Kementerian Sosial memainkan peran kunci dalam memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal (no one left behind), sekaligus mengarusutamakan perlindungan bagi lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan anak- anak. Dengan demikian, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung arah pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan inklusif. Secara proses, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 disusun dengan menganalisis situasi dan evaluasi kinerja periode sebelumnya yang diawali dengan mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan seperti dinamika kemiskinan ekstrem, perkembangan data kesejahteraan sosial, serta tantangan bencana sosial. Proses perencanaan dalam penyusunan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 dilaksanakan menggunakan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek jdih.kemensos.go.id pembangunan secara terpadu. Fokus Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 yaitu pada kebijakan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana hal ini termuat pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, adapun penyelenggaraan fungsi dari Kementerian Sosial yaitu sebagai berikut:

1.Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
2.Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3.Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
5.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
6.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
7.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
8.Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
9.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kemiskinan di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan (P0) diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) nasional, yakni kondisi ketika individu atau rumah tangga memiliki pengeluaran per kapita di bawah ambang batas kebutuhan minimum dasar, yang mencakup kebutuhan makanan dan non- makanan. Sementara itu, kemiskinan ekstrem merupakan bentuk kemiskinan paling parah, ditandai dengan pengeluaran per kapita di bawah $2,15 PPP (Purchasing Power Parity) per hari, sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Rumah tangga dalam kategori ini tidak hanya mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks seperti kelaparan kronis, sanitasi yang sangat buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, serta keterisolasian dari kesempatan ekonomi yang layak. Perkembangan data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami lonjakan pada periode September 2020 hingga Maret 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 8,47% per Maret 2025, atau setara dengan 23,85 juta orang, menandai penurunan sebesar 7,92 poin persentase dalam kurun waktu dua dekade. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus mengalami penurunan signifikan, sejalan dengan upaya percepatan penghapusannya yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pada tahun 2029, tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga kisaran jdih.kemensos.go.id 4,5–5,0%, dan kemiskinan ekstrem diturunkan hingga mencapai 0–0,5%, berdasarkan ambang batas pengeluaran kurang dari $2,15 PPP per kapita per hari. Target ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2014-2024 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025) Masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga perlu ditingkatkan peran sosialnya agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat serta dapat terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi 8 tingkatan. Dimana jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, termasuk dalam kategori citizen control (yang terdiri dari partnership, delegation, dan citizen control). Pada tingkatan partnership, masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan kebijakan dan program. Masyarakat juga diberikan wewenang/delegation untuk membuat keputusan sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan pada tingkatan citizen control masyarakat memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Daron Acemoglu (2012) berpendapat bahwa institusi inklusif merupakan institusi politik dan ekonomi yang memungkinkan partisipasi luas, menjamin hak-hak individu, serta memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi berperan dalam menciptakan peluang yang adil bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan politik tanpa adanya dominasi dari kelompok elit tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam memperkuat institusi inklusif begitu juga dengan institusi inklusif yang menjadi prasyarat bagi partisipasi yang bermakna, sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Kementerian Sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan untuk pengurangan beban, penguatan layanan dasar, peningkatan pendapatan serta penyediaan infrastruktur dasar. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Program 11.25 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41 9.78 10.14 9.54 9.36 9.03 8.47 6.18 5.81 5.24 4.46 3.63 2.7 2.25 2.16 1.52 1.12 0.83 9.3 8.3 7.5 6.6 5.4 4.4 3.8 3.5 2.47 1.88 1.47 0.85 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kemiskinan Nasional Miskin Ekstrem ($ 1,9 PPP) Miskin Ekstrem ($ 2,15 PPP) jdih.kemensos.go.id Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Rumah Sejahtera Terpadu (RST), perlindungan sosial korban bencana, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Permakanan bagi Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu (YAPI), Permakanan Lansia Tunggal, Permakanan Penyandang Disabilitas dengan KK Tunggal, pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang didukung dan diperkuat dengan penguatan data tunggal terintegrasi untuk penyediaan data yang mutakhir, penguatan kualitas dan kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial, serta pelembagaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Kementerian Sosial sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan good governance, meningkatkan kinerja seluruh aparat Kementerian Sosial serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Capaian perwujudan tata kelola yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola Kementerian Sosial telah tercapai dengan rata-rata predikat "Baik". Terjadi peningkatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021- 2024, dengan perolehan sebelumnya di tahun 2020 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Gambar 1.2 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Sumber: Kementerian Sosial, 2025) Perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten meningkat meskipun tidak signifikan dan saat ini sudah dalam predikat BB “Sangat Baik”. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menunjukkan peningkatan dan saat ini pada predikat A “Sangat Baik”. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas mutu pelayanan Kementerian Sosial ada pada kategori “Sangat Baik”. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki Kementerian Sosial penting untuk memastikan strategi yang efektif demi memastikan perencanaan dalam lima tahun ke depan berbasis data sehingga lebih relevan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 1.2.1 POTENSI

a.Dukungan Regulasi dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial (Care Economy) Pelaksanaan layanan perawatan (care economy) telah diawali dengan dibangunnya Layanan Lanjut Usia Terintegrasi yang diujicobakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan jdih.kemensos.go.id Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di beberapa daerah sebagai model layanan sosial yang menyatukan aspek perawatan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan dukungan sosial secara komprehensif bagi lansia. Inisiatif ini memperkuat ekosistem perawatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Peran Kementerian Sosial dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan program ini melalui penyusunan regulasi yang komprehensif, yang mendorong kepastian hukum, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan sosial. Transformasi menuju ekonomi digital dan perawatan sosial juga dilakukan melalui digitalisasi bantuan sosial, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan, serta menjadi pijakan penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan.
b.Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Aspek peningkatan tanggung jawab sosial mendorong masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif sosial, seperti kegiatan filantropi, kerja sukarela, dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang tumbuh juga memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong budaya gotong royong, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Potensi peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui program kesejahteraan sosial, termasuk melalui pemberdayaan komunitas. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.
c.Terjalinnya Kerja Sama dengan Pemerintah/ Organisasi Masyarakat/ Swasta/ Masyarakat Sinergi antar mitra pembangunan dapat menjadi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memungkinkan optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas, dan perluasan cakupan program kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan organisasi masyarakat, Kementerian Sosial dapat menjangkau dan memberikan intervensi kepada kelompok rentan secara lebih efektif. Sementara itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR), serta mendorong terbangunnya ekosistem dan lingkungan menjadi lebih berpihak pada kelompok rentan. Partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di Indonesia.
d.Kekuatan Organisasi yang Terstruktur yang Mendukung Efisiensi dan Sistem Kerja yang Lincah (Agile) Penataan kelembagaan yang diagendakan dapat memungkinkan Kementerian Sosial untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya. jdih.kemensos.go.id Dengan kerangka kerja yang efisien, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan SDM dan unit kerja lebih tepat sasaran.
e.Penanganan Konflik Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial menjadi Prioritas Nasional Kementerian Sosial diberikan mandat untuk prioritas nasional terkait penanganan konflik sosial melalui keserasian sosial dan kearifan lokal serta layanan dukungan psikososial. Layanan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik melalui pendekatan terpadu, mencakup deteksi dini potensi konflik, mediasi, dan fasilitasi dialog antar kelompok. Layanan dukungan psikososial diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang terdampak konflik, guna memulihkan kesehatan mental dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Adanya mandat ini memberikan peluang besar bagi Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan programnya sehingga mempermudah korban bencana untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya.
f.Transformasi Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Sosial dengan Pendekatan Digitalisasi dan Regionalisasi Integrasi bantuan sosial diarahkan untuk semakin tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan melalui implementasi Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST). Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema Digital Public Infrastructure (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi face recognition untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Di sisi lain, pendekatan regionalisasi bantuan sosial diterapkan dengan menyesuaikan nilai manfaat berdasarkan karakteristik kewilayahan, seperti tingkat kemahalan hidup, dan ketersediaan layanan dasar, sehingga manfaat bantuan memiliki daya beli yang setara di seluruh daerah. Dengan kombinasi ini menjadikan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen strategis pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus penguat fondasi pembangunan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
g.Akselerasi Graduasi Keluarga Miskin dan Rentan menuju Penduduk yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Graduasi merupakan konsep kunci dalam mendorong transformasi menuju kemandirian yang berkelanjutan. Terdapat dua jenis graduasi yang saat ini diadopsi, yaitu graduasi kemiskinan dan graduasi kesejahteraan. Graduasi kemiskinan dimaknai sebagai peningkatan status sosial ekonomi penduduk dari kondisi berada di bawah garis jdih.kemensos.go.id kemiskinan menuju posisi di atas garis kemiskinan, ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Sementara itu, graduasi kesejahteraan mencerminkan pergeseran status penerima manfaat menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial- ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Dalam kerangka ini, digunakan acuan ambang rentan sebesar 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) per orang per bulan. Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal ini melalui pemanfaatan dan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyelenggaraan program bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan, serta dukungan pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka tidak hanya melakukan validasi data, tetapi juga berperan langsung dalam mendampingi keluarga miskin dan rentan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan keterampilan dasar penerima manfaat.
h.Integrasi Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif Integrasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam mendorong transisi dari ketergantungan menuju kemandirian melalui jalur produktif. Kartu Usaha Afirmatif (KUA) berperan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan menjadi instrumen operasional untuk menghubungkan kelompok rentan dengan akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan sumber daya produktif, serta pasar dan pasar kerja yang difasilitasi oleh pemerintah secara multisektoral melalui berbagai Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial memperkuat pendekatan ini melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang mendorong peningkatan daya saing usaha serta kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Integrasi pada Kartu Usaha Afirmatif mendorong perbaikan kualitas pemberdayaan ekonomi lintas lembaga dengan mengacu pada PPSE sebagai salah satu praktik baik. Pemberdayaan ekonomi juga diikuti dengan pencatatan status sosial-ekonomi penerima manfaat, untuk merekam kemajuan kondisi kesejahteraan penerima manfaat pasca pemberdayaan ekonomi. Melalui integrasi dan pengukuran yang terstandar, diharapkan efektivitas PPSE akan meningkat, sehingga tercipta graduasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, serta penguatan ekonomi lokal yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) di tingkat komunitas. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berlanjut pada intervensi yang mendorong mobilitas sosial menuju kelas menengah.
i.Pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai Inisiatif Pendidikan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan Sekolah Rakyat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal secara layak, baik karena faktor geografis, sosial, maupun ekonomi. Program ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pengungkit mobilitas sosial antargenerasi, dengan menyediakan layanan pendidikan dasar yang kontekstual, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan intervensi sosial lain seperti bantuan perlindungan sosial, layanan kesehatan dasar, serta pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan berbasis wilayah dan dukungan dari jejaring pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, Sekolah Rakyat jdih.kemensos.go.id berperan dalam menutup kesenjangan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan termiskin, sekaligus memperkuat ekosistem perlindungan sosial jangka panjang. Dalam jangka menengah dan panjang, pelaksanaan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan literasi dasar, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui pembangunan kapasitas generasi muda secara berkelanjutan.
j.Penguatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Penguatan SDM kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas adaptif melalui pelatihan, mentorship, workshop, kegiatan motivasional, dan tugas belajar. Penyusunan metode dan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi hasil, disertai penjaminan mutu melalui continuous monitoring, evaluation, and learning. Penguatan juga mencakup peran pendamping pembangunan kesejahteraan sosial sebagai ujung tombak intervensi masyarakat. Untuk mendukung profesionalisme, perlu percepatan penyusunan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pekerja Sosial, termasuk proses sertifikasi, guna memastikan seluruh pelaku kesejahteraan sosial memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan di lapangan. Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial sebagai bagian dari pendampingan pembangunan terhadap individu, keluarga, dan komunitas, juga perlu dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dan urgensi jenis fasilitasi yang perlu diberikan oleh SDM kesejahteraan sosial.
k.Redefinisi dan Pengklasifikasian Ulang PPKS secara Keseluruhan Redefinisi dan pengklasifikasian ulang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan untuk memperbarui pemahaman dan kategori penerima layanan agar selaras dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Proses ini mencakup peninjauan kembali definisi, kriteria, serta jenis kebutuhan PPKS berdasarkan data terkini dan pendekatan yang lebih inklusif. Pengklasifikasian ulang mengacu pada konsep 12-PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang merangkum 12 kelompok sasaran utama program kesejahteraan sosial. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Dengan klasifikasi yang lebih terukur, aksesibilitas layanan meningkat, akurasi intervensi terjamin, dan dampak program kesejahteraan sosial dapat lebih dirasakan oleh kelompok sasaran. Pada akhirnya, redefinisi dan pengklasifikasian ulang ini menjadi pijakan penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
l.Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Kementerian Sosial menjadikan proses manajemen risiko sebagai bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan dan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, sehingga identifikasi sumber risiko, area dampak, peristiwa, penyebab, dan konsekuensi potensi risiko dapat dipetakan dengan baik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghasilkan daftar lengkap risiko berdasarkan peristiwa yang mungkin mendukung, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian tujuan. Adapun kategori risiko yang diidentifikasi adalah risiko kebijakan, risiko bencana, risiko kecurangan, risiko kepatuhan, risiko jdih.kemensos.go.id operasional, risiko reputasi, dan risiko rencana dan anggaran. Selain risiko-risiko yang telah diidentifikasi, perlu dibangun budaya sadar risiko agar setiap individu dapat dengan sadar memitigasi risiko yang ada. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional. Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor memuat aspek kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan, tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko, pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, dan, pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dapat dikelola dengan akuntabel dan terarah.
m.Klaster Pengungsian dan Perlindungan menjadi Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Sosial diberikan mandat sebagai koordinator klaster di bidang pengungsian dan perlindungan dalam sistem klaster penanggulangan bencana di Indonesia. Tugas dan fungsi meliputi semua fase kebencanaan, antara lain:
1. 1.Tahap Prabencana bertugas dalam membangun kolaborasi multi- pihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan.
2. 2.Tahap Darurat Bencana bertugas dalam memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan: a) memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, dan hunian yang bermartabat; b) memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan serta mempromosikan pola hidup bersih dan sehat; c) memastikan pengungsi di tempat pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian; d) memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak; e) memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan sistem rujukan kekerasan berbasis gender (KBG) serta keterlibatan dan pemberdayaan Perempuan; f) memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan g) memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. jdih.kemensos.go.id
3. 3.Tahap Pascabencana bertugas dalam memberikan masukan untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. 1.2.2 PERMASALAHAN
a.Disparitas Implementasi di Daerah Adanya perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan program atau kebijakan antarwilayah seringkali disebabkan oleh variasi sumber daya, kapasitas institusi, dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam merealisasikan kebijakan secara optimal, dibandingkan dengan daerah yang memiliki dukungan finansial dan kelembagaan yang lebih kuat.
b.Belum Tersedianya Data Populasi secara Akurat dan Komprehensif Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif menjadi tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Saat ini, data populasi penyandang disabilitas serta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang menerima bantuan masih terbatas pada DTSEN, yang belum mencerminkan keseluruhan populasi mengingat verifikasi lapangan masih belum dilakukan secara menyeluruh. Ketiadaan data yang memadai tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan publik dan pengawasan distribusi serta pemanfaatan dana bantuan yang belum terintegrasi secara digital, tetapi juga menghambat upaya penguatan pilar pendukung kebijakan sosial, seperti ketersediaan data terkini mengenai SDM kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang seharusnya diperbarui secara berkala.
c.Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia/Tidak Produktif Tren penuaan populasi (ageing population) turut menjadi tantangan, di mana pada tahun 2045 diproyeksikan 19,7% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 61,4 juta orang, akan berusia lanjut. Dengan demikian, setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia akan berada dalam kategori lansia, menuntut perhatian lebih terhadap kebutuhan sosial kelompok ini. Peningkatan jumlah penduduk lansia/tidak produktif menjadi tantangan demografis yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi usia produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia kerja meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan keuangan publik.
d.Proses Penetapan Kriteria Graduasi yang Belum Optimal Proses penetapan kriteria graduasi atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan masih belum terbangun secara optimal. Standar yang belum komprehensif, jelas, dan terukur serta belum terintegrasi pelaksanaannya lintas program, menyebabkan bottlenecking proses graduasi, dimana sebagian penerima tetap berada dalam program meskipun telah memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik, sementara kelompok yang lebih membutuhkan belum terlayani. Keterbatasan kapasitas indikator graduasi dalam jdih.kemensos.go.id mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan turut menghambat efektivitas proses ini. Untuk memperkuat mekanisme graduasi, perlu ditetapkan batas maksimal intervensi selama lima tahun disertai dengan proses seleksi yang ketat di awal dan monitoring berkala untuk memastikan progres menuju kemandirian. Selain itu, kriteria graduasi harus dikembangkan secara berbasis data, inklusif, dan kontekstual, agar mampu mencerminkan keragaman kondisi sosial ekonomi penerima manfaat serta mendorong mobilitas sosial secara berkelanjutan.
e.Tumpang Tindih Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan layanan dukungan psikososial. Hal ini menyebabkan duplikasi program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dalam membantu pemulihan individu atau kelompok yang mengalami masalah psikososial.
f.Lemahnya Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non- Pemerintah Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pembiayaan melalui dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah, serta belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan nyata di tingkat lokal. Selain itu, koordinasi lintas tingkat pemerintahan baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota belum berjalan secara terpadu, yang menyebabkan tumpang tindih program, kesenjangan cakupan layanan, serta rendahnya efektivitas pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil juga belum terstruktur dalam kerangka kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, integrasi perencanaan pusat- daerah, serta pengembangan mekanisme kemitraan multipihak guna mempercepat pencapaian target perlindungan dan pemberdayaan sosial yang merata dan berkelanjutan.
g.Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum optimal, sementara keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal juga masih minim. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri secara tidak prosedural. Program pemberdayaan masyarakat pun belum dievaluasi secara maksimal, karena tidak adanya instrumen evaluasi yang terstandarisasi dan kendala pada realisasi anggaran untuk survei. Bantuan sosial yang diberikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya pendampingan yang memadai bagi penerima manfaat. jdih.kemensos.go.id
h.Tantangan Geografis dan Infrastruktur Aksesibilitas yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi tantangan besar dalam penyaluran dan pengawasan bantuan sosial. Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai, menyebabkan biaya operasional yang kurang efektif. Keadaan diperparah dengan kondisi aset kendaraan siaga bencana yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sudah melewati masa ekonomisnya, sehingga menurunkan efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Pemekaran wilayah administrasi juga berpengaruh terhadap perubahan data penerima manfaat, yang perlu penyesuaian pada sistem informasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketiadaan struktur organisasi yang fokus pada kesejahteraan sosial hingga tingkat daerah menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara lebih merata dan tepat sasaran.
i.Tantangan Adaptasi terhadap Teknologi Informasi Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat namun tidak semua kelompok masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, maupun faktor sosial dan ekonomi. Kurangnya adaptasi terhadap era digital dapat berdampak negatif, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan akses ekonomi, serta keterasingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar kelompok yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap teknologi informasi dapat ikut serta dalam transformasi digital dan merasakan manfaatnya.
j.Pelaksanaan Fungsi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana belum Efektif Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana menyebabkan belum efektifnya implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial di lapangan. Hal ini menyebabkan duplikasi intervensi kegiatan, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau korban dan/atau penyintas bencana yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dan kegiatan yang dihasilkan tidak berdampak secara holistik pada korban dan/atau penyintas bencana.
k.Terbatasnya Kolaborasi Pengarusutamaan terkait Intervensi bagi Komunitas Adat Terpencil Komunitas Adat Terpencil (KAT) hingga kini masih belum sepenuhnya diarusutamakan dalam agenda pembangunan nasional. Minimnya pemahaman terhadap kebutuhan spesifik, kondisi geografis, serta kerentanan struktural yang dihadapi oleh KAT, ditambah dengan keterbatasan alokasi anggaran dan lemahnya integrasi lintas sektor, menyebabkan intervensi terhadap kelompok ini belum berjalan secara berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi antar pemangku kepentingan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga nonpemerintah belum terbangun secara kuat dan sistematis, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan seringkali bersifat parsial dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak anggota KAT masih terjebak dalam siklus kemiskinan, keterisolasian, dan marginalisasi sosial. Pengarusutamaan KAT membutuhkan kolaborasi yang lebih erat, jdih.kemensos.go.id penguatan basis data terpadu, serta kebijakan afirmatif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, intervensi terhadap KAT tidak hanya bersifat karitatif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang memperkuat kohesi sosial dan keadilan wilayah.
l.Tantangan dalam Implementasi Sustainable Development Goals Bidang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor.
1. 1.Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi (Posisi Maret 2025 sebesar 8,47%, masih berada di atas target 2025 sebesar 7-8%); b) penduduk/rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar (layanan air minum, layanan sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar) belum merata; c) rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum masih rendah; dan d) jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi.
2. 2.Tujuan 2: Tanpa Kelaparan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi; b) masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat; c) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita masih tinggi; d) masih terdapat prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun; e) prevalensi anemia pada ibu hamil masih tinggi; dan f) luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal.
3. 3.Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat meningkat; b) Rasio Gini pada Maret 2025 berada di angka 0,375. Angka ini menurun 0,006 poin dari September 2024 (0,381) dan 0,004 poin dari Maret 2024 (0,379); c) penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan masih tinggi; dan d) persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat masih belum maksimal/berada di bawah target (Posisi pada tahun 2023 sebesar 10,60%, dengan target sebesar 12,7%). jdih.kemensos.go.id 1.2.3 ISU STRATEGIS Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis Kementerian Sosial didapatkan dari 4 sumber yaitu:
a.Mandat: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
b.Regulasi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan lain-lain;
c.SDGs: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan; dan
d.Kinerja Kementerian Sosial: Kinerja penyelenggaraan urusan sosial dan kinerja manajerial internal Kementerian Sosial. Gambar 1.3 Kerangka Konseptual Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025) Selanjutnya dari keempat sumber tersebut dapat ditarik isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan program di Kementerian Sosial. Berdasarkan keempat sumber tersebut, isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut: Gambar 1.4 Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025) jdih.kemensos.go.id
a.Target Kemiskinan di Bawah 4,5-5,0% Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan multidimensi, dengan tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang konsisten namun berjalan relatif lambat. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 9,03% pada Maret 2024 dan ditargetkan menjadi sekitar 7–8% pada 2025, serta menjadi 4,5–5,0% pada 2029. Hal ini sejalan dengan target penurunan kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 PPP) hingga di bawah 0,5% pada 2026. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data, terintegrasi, serta melibatkan intervensi multisektoral. Upaya tersebut menjadi bagian dari prioritas utama kebijakan Presiden dalam misi Asta Cita ke-6, yang menekankan pentingnya memperkuat inklusivitas pembangunan dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
b.Sinergi antar Pemerintah dan Nonpemerintah Sinergi antar stakeholder menjadi strategi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas cakupan, dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat memperkuat jangkauan ke kelompok rentan, sektor swasta mendorong inovasi dan pendanaan melalui CSR, sementara partisipasi masyarakat memastikan keberlanjutan berbasis komunitas. Pendekatan lintas sektor ini krusial dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks dan memastikan dampak yang berkelanjutan berbasis komunitas.
c.Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Ketepatan sasaran bantuan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan. Tantangan ke depan adalah diperlukannya data populasi sasaran yang akurat dalam pembagian manfaat (benefit incidence) program bantuan sosial di berbagai kelompok pendapatan. Selain itu, penguatan sistem manajemen dan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman menjadi elemen krusial dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial. Sistem yang terintegrasi tidak hanya memfasilitasi validasi dan verifikasi data penerima manfaat, tetapi juga mendukung proses monitoring dan evaluasi program secara menyeluruh. Selanjutnya perlu berlanjut kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah maupun dengan masyarakat, untuk mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
d.Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Penerapan SPM menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota. Pasal 298 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Namun penerapan SPM bidang sosial di daerah belum optimal yang ditandai dengan:
1. 1.rendahnya prioritas dan dukungan terhadap layanan SPM bidang sosial salah satunya ditandai dengan minimnya anggaran untuk SPM bidang sosial dan belum berlanjutnya dana alokasi khusus bidang sosial;
2. 2.data penerima SPM yang belum akurat dan belum sepenuhnya sinkron dengan DTSEN;
3. 3.kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial pelaksana layanan SPM yaitu pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga jdih.kemensos.go.id kesejahteraan sosial, dan relawan sosial;
4. 4.kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana pelayanan SPM bidang sosial seperti UPTD panti sosial, panti masyarakat, shelter (rumah singgah), lembaga di bidang sosial, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos); dan
5. 5.masih lemahnya koordinasi termasuk dalam penanggulangan bencana yang belum dapat mengimplementasikan koordinasi secara maksimal.
e.Care Economy Care economy memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Adanya transformasi dalam pemberian bantuan sosial ke arah ekonomi digital melalui digitalisasi bantuan sosial memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah pusat perlu melakukan investasi pada care economy guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, layanan ini menjadi model awal integrasi layanan kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, dan dukungan psikososial bagi lansia dalam satu ekosistem yang terpadu. Ke depan, penguatan care economy perlu diarahkan pada pengembangan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas SDM perawatan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan layanan.
f.Penguatan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan merupakan kunci penting dan jalan keluar dari kemiskinan. Posisi Kementerian Sosial sangat strategis untuk melaksanakan dan mengembangkan praktik baik pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berpihak dan memiliki daya ungkit optimal untuk mengangkat penduduk miskin dan rentan menjadi sejahtera. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan peran yang signifikan bagi Kementerian Sosial untuk mengampu Kartu Usaha Afirmatif. Pemberdayaan yang optimal perlu didukung dengan data yang akurat dan proses asesmen yang komprehensif untuk mengidentifikasi kerentanan masyarakat dan intervensi yang tepat. Aspek penguatan kapasitas, pendampingan yang rutin, serta koordinasi lintas sektor dan pengembangan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan. SDM kesejahteraan sosial dengan kemampuan yang terstandar dan mampu melaksanakan setiap tahapan pemberdayaan, termasuk evaluasi keberhasilannya untuk mendorong penerima manfaat tergraduasi dari program maupun menuju kehidupan yang sejahtera. Selain pemberdayaan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan, Kementerian Sosial juga berperan strategis untuk memastikan kemandirian sosial tercapai, baik dari aspek ketahanan, resiliensi, kohesi, dan inklusi sosial. Masyarakat merupakan entitas awal yang akan menghadapi risiko sosial dan perlu diperkuat ketahanan, solidaritas, dan kesetiakawanannya, agar mampu memberikan perlindungan tahap pertama pada penduduk miskin dan rentan, serta mengurangi risiko kemiskinan, ketelantaran, dan keterpencilan. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara kontinyu dan melembaga agar mampu berfungsi dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. jdih.kemensos.go.id
g.Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keberadaan SDM dan lembaga-lembaga kesos dalam menjalankan tugas pendampingan program kesejahteraan sosial menjadi aspek terpenting untuk memastikan bahwa program dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif. Aktivitas pendampingan oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial ini harus dilakukan secara valid dan komprehensif dalam rangka pencapaian target program secara optimal. Untuk itu, menjadi catatan penting untuk Pemerintah Pusat untuk berinvestasi pada penguatan kapasitas SDM Kesos dan kinerja manajemen kelembagaan kesos disertai dengan perumusan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menuju layanan kesejahteraan sosial yang profesional.
h.Kelemahan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial penting dilakukan guna melihat progres dan menilai sejauh mana efektivitas serta efisiensi program atau kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga kini belum berjalan secara terpadu, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh terhadap keberhasilan intervensi yang dilakukan. Padahal, monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dampak program kesejahteraan sosial terhadap target intervensi secara komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gambar 1.5 Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025)
i.Heavy Empowerment Paradigma penanggulangan kemiskinan kini beralih dari pendekatan perlindungan sosial (social protection) yang lebih menekankan pada pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan berdaya saing sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
j.Mitigasi Kerentanan Sosial Mitigasi kerentanan sosial menjadi langkah strategis Kementerian Sosial untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ketidakmampuan individu atau komunitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena itu diperlukan jdih.kemensos.go.id mitigasi kerentanan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui kolaborasi multisektoral.
k.Ketergantungan akan Bantuan Sosial Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.
l.Program Bantuan Langsung Berkelanjutan Dalam kerangka penguatan perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan, Kementerian Sosial mengembangkan kebijakan Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB) sebagai bentuk jaminan sosial permanen bagi kelompok yang tidak dapat diberdayakan secara ekonomi, khususnya lansia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Program ini menjadi respon terhadap keterbatasan program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) seperti PKH, yang secara desain ditujukan untuk investasi SDM dan bersifat transformatif. Kelompok lansia dan disabilitas tunggal kerap kali tidak relevan dalam skema pemberdayaan tersebut karena karakteristik struktural dan biologis yang membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas produktif. BLB hadir sebagai program jangka panjang berbasis pendekatan siklus hidup yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas berat secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyediakan layanan tambahan seperti kunjungan rumah, dukungan psikososial, akses PBI-JKN, dan santunan kematian, tetapi juga menjadi bagian integral dari ekosistem layanan lansia dan penyandang disabilitas. Melalui model layanan terintegrasi, BLB berfungsi sebagai contoh awal integrasi yang mencakup aspek kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, serta dukungan psikososial dalam satu sistem yang menyeluruh, terstruktur, dan berkesinambungan. Saat ini

(2025)diperkirakan program ini memiliki potensi target lebih dari 1,37 juta individu, yang terdiri atas 1.315.571 lansia dengan KK tunggal dan 54.895 penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Ke depan, BLB direncanakan akan memiliki skema tersendiri dengan pemisahan target sasaran dan alokasi anggaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga intervensi yang diberikan lebih fokus, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan kelompok rentan. Program ini akan diperkuat dengan kerangka regulasi khusus melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Bantuan Langsung Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat
(4)Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyusunan regulasi, naskah akademik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan awal pengembangan sistem jaminan sosial permanen ini. Pengembangan BLB menandai transformasi mendasar dalam sistem perlindungan sosial nasional, dengan memberikan pembedaan yang jelas antara program-program bantuan sosial untuk mobilitas jdih.kemensos.go.id sosial dan jaminan sosial sepanjang hayat. BLB merepresentasikan kehadiran negara yang tidak hanya bersifat karitatif dan responsif, tetapi juga berkelanjutan dan bermartabat, khususnya bagi warga negara yang kehidupannya bergantung sepenuhnya pada dukungan publik. Melalui BLB, negara berhenti menuntut kemandirian dari mereka yang secara struktural tidak dapat mandiri, dan mulai memastikan perlindungan yang berkesinambungan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. m.Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan keadilan spasial, efektivitas intervensi, dan daya beli penerima manfaat, Kementerian Sosial mengembangkan inisiatif Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan utama dalam skema bantuan sosial nasional yang selama ini menggunakan indeks bantuan yang bersifat nasional dan seragam (uniform). Model seragam tersebut tidak mempertimbangkan disparitas harga barang kebutuhan pokok, biaya logistik, dan variasi sosial-ekonomi antardaerah yang signifikan, sehingga berisiko menciptakan ketimpangan dalam nilai manfaat riil yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Regionalisasi indeks memungkinkan adanya penyesuaian jumlah bantuan sosial secara terukur dan berbasis wilayah, dengan memperhatikan variabel-variabel seperti tingkat inflasi daerah, kemahalan harga bahan pokok, status kepulauan/terpencil, dan data statistik regional dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, KPM di wilayah dengan ongkos hidup lebih tinggi, seperti Indonesia Timur dan daerah 3T, akan menerima indeks bantuan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dan efisiensi fiskal, di mana bantuan sosial lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan aktual di masing-masing daerah. Implementasi regionalisasi dirancang untuk diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026, dengan melibatkan uji coba terbatas (pilot) di beberapa wilayah prioritas, serta didukung oleh penguatan sistem informasi bantuan sosial, pemetaan harga komoditas berbasis wilayah, dan revisi regulasi teknis terkait indeks bantuan. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan sosial adaptif dan responsif terhadap guncangan lokal, termasuk krisis harga dan bencana alam yang bersifat geografis. Secara strategis, regionalisasi indeks bantuan sosial menjadi bagian integral dari upaya reformasi struktural bantuan sosial nasional, yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong keadilan spasial dan integrasi antarprogram bantuan sosial di tingkat lokal. Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025–2029 dan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029, kebijakan ini memperkuat arah pembangunan sosial yang lebih kontekstual dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal nasional.
2. n.Integrasi Program ATENSI dengan Program Permakanan Lanjut Usia - Penyandang Disabilitas, dan Program YAPI Program ATENSI saat ini menjadi salah satu pilar dalam sistem perlindungan sosial pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Program ini dirancang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial bagi individu dan keluarga kelompok rentan. Saat ini ATENSI menjadi bagian dari sistem rehabilitasi sosial yang dinamis. Program ini tidak hanya sekadar jdih.kemensos.go.id memberikan bantuan karitatif menjadi program peningkatan kemandirian yang holistik, dengan tujuan utama mengembalikan keberfungsian sosial dan menciptakan kemandirian bagi kelompok rentan. ATENSI merupakan payung bagi berbagai program layanan rehabilitasi sosial, termasuk bantuan permakanan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal, pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar berupa pangan melalui program permakanan serta pemenuhan hak dasar, akses pendidikan dan kesehatan anak-anak yang kehilangan orang tua melalui program bantuan Yatim Piatu (YAPI) akan menjadi bagian dari layanan rehabilitasi sosial yang lebih luas di bawah kerangka ATENSI. Strategi integrasi program permakanan dan YAPI sebagai bagian dari program ATENSI dilaksanakan dengan memastikan terlebih dahulu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak telah terpenuhi. Setelah itu, intervensi dapat diperluas melalui kombinasi layanan rehabilitasi sosial yang lebih menyeluruh, meliputi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental- spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, hingga dukungan aksesibilitas. Selain itu, layanan pendampingan, asesmen berkala, dan pemantauan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam integrasi ini untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas layanan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat merasakan pelayanan ATENSI yang utuh, komprehensif, dan berkesinambungan, sekaligus memaksimalkan pemulihan fungsi sosial mereka serta memperkuat keberdayaan dalam jangka panjang.
3. o.Manajemen Kementerian Sosial Manajemen internal Kementerian Sosial yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola serta optimalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa pengelolaan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial tidak dapat berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan sistem manajemen untuk memastikan efektivitas program dan layanan sosial bagi masyarakat.
4. p.Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat merupakan bagian dari PSN dalam menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, dan inklusif bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program dirancang sebagai intervensi langsung untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan layanan pendidikan berasrama (boarding school) yang terintegrasi dengan dukungan sosial, gizi, perlindungan, dan pengembangan karakter. Konsep berasrama menjadi elemen kunci agar anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif, terlepas dari tekanan ekonomi keluarga, dan mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan, bimbingan, serta kehidupan yang layak. Tingginya angka putus sekolah (APS) menunjukkan urgensi program ini. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 mencatat sebanyak 78.468 anak mengalami putus sekolah, dengan tingkat tertinggi terjadi pada jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02%. Sementara itu, survei sosial ekonomi nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun jdih.kemensos.go.id 86,34% anak usia SMA/SMK/MA sederajat sempat mengakses pendidikan, sebanyak 33,21% di antaranya tidak menyelesaikan sekolah. Data Kemendikbud (2025) juga mengungkapkan terdapat sekitar 730.703 siswa SMP yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Dari sisi penyebab, sebanyak 76% keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai faktor utama anak putus sekolah, sementara 8,7% lainnya karena anak harus bekerja atau faktor keluarga (Susenas, 2021). Sekolah Rakyat tidak hanya sebagai solusi pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan afirmasi nyata bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Dengan pendekatan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan peserta didik, dan mendorong mobilitas sosial ke atas secara sistematis, sekaligus memperkuat jaringan perlindungan sosial berbasis layanan pendidikan.
5. q.Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran Efektivitas dalam penggunaan belanja anggaran berpengaruh pada penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran ini dapat dipastikan tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial yang diberikan langsung ke masyarakat dan anggaran operasional yang melekat pada bantuan sosial. jdih.kemensos.go.id 2.1 VISI KEMENTERIAN SOSIAL Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2029. Visi hendaknya berfokus pada capaian strategis ke depan yang jelas dan telah disepakati bersama, sehingga tidak hanya terpaku pada kondisi saat ini semata, meskipun variabel itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusannya. Dengan demikian, visi sudah seyogyanya ambisius namun realistis untuk dicapai (ambitious but achievable) sesuai dengan kaidah Big Hairy Audacious Goal (BHAG) yaitu kaidah yang mengarahkan tujuan suatu entitas organisasi ke arah yang jelas, meyakinkan, dan ambisius. Selain itu, sesuai dengan regulasi tentang Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga yang berlaku, visi Kementerian/Lembaga juga harus mendukung secara langsung pada Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan cita-cita besar/tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial di semua tahapan kehidupan warga negara dengan pendekatan paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan pembangunan sosial sebagai tiang penyangga modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigma ini, kelompok masyarakat yang termarginalisasi dalam proses percepatan pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian Sosial. Sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan sosial-ekonomi. Sedangkan, redaksi “Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dalam visi tersebut adalah wujud keselarasan arah strategis Kementerian Sosial untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah nasional sekaligus visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Sosial juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 2.2 MISI KEMENTERIAN SOSIAL Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029 ke depan yaitu:
6. a.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); jdih.kemensos.go.id
7. b.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
8. c.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
9. d.Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
10. e.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
11. f.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
12. g.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
13. h.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan misi ke-6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung ke-2 misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi reformasi birokrasi dan tata kelola yang termuat dalam misi ke-7. Berangkat dari hal tersebut, maka misi Kementerian Sosial dalam pembangunan 5 tahun ke depan, tertuang ke dalam 2 poin berikut yaitu: Gambar 2.1 Misi Kementerian Sosial (Sumber: Hasil Analisis, 2025)
14. a.Misi Pertama “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang (diselenggarakan melalui upaya) Kolaboratif, Adaptif, Emansipatif, Partisipatif, dan Inklusif”, menjadi cerminan proses inti penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Kementerian Sosial. Misi ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan urusan sosial dengan mengusung nilai-nilai berikut:
  1. 1.Kolaboratif Kementerian Sosial berkomitmen menyelenggarakan urusan sosial dengan pendekatan hibrida atau peran ganda, baik sebagai aktor/leading- sector pembangunan sosial maupun sebagai entitas yang mengorkestrasi pembangunan sosial yang dilakukan aktor- aktor non-pemerintahan seperti lembaga filantropi maupun sektor jdih.kemensos.go.id swasta.
  2. 2.Adaptif Penyelenggaraan pembangunan sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dilaksanakan dengan prinsip adaptif, dimana proses tersebut mengombinasikan antara pendekatan targeted dengan universal dalam memberikan layanan perlindungan sosial pada sasaran-sasaran pembangunan sesuai tahapan dan derajat keparahannya.
  3. 3.Emansipatif Proses pembangunan sosial dilaksanakan dengan tujuan membebaskan sasaran-sasaran pembangunan dari belenggu keterbatasan sosial, ekonomi, dan politik. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif, sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk melepaskan status sosial yang lama dan mengalami mobilisasi sosial naik atau naik kelas.
  4. 4.Partisipatif Seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan sosial, termasuk kaum miskin dan rentan, harus terlibat langsung dalam proses pembangunan dan harus mendapat akses yang setara pada informasi & aktivitas sosial ekonomi melalui peran institusi inklusif yang demokratis dari level terbawah. Hal ini akan menjadi pintu masuk dari terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat yang merupakan cita-cita tertinggi Kementerian Sosial.
  5. 5.Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif (Inclusive Growth) Kesejahteraan sosial yang merupakan cita-cita tertinggi dari penyelenggaraan urusan sosial, didudukkan sebagai variabel yang tak terpisahkan dan pendukung langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan sosial yang diselenggarakan, ditujukan untuk melindungi, mengembalikan fungsi hingga memberdayakan kelompok sasaran pembangunan, sehingga dapat menjadi pelaku proses ekonomi- sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
15. b.Misi Kedua “Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Baik dan Bersih”, menjadi manifestasi dari komitmen Kementerian Sosial untuk turut serta mendukung Prioritas Nasional/Misi RPJMN ke- 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”. Misi kedua ini secara khusus akan turut berkontribusi pencapaian prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan sasaran utama “Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun Kementerian Sosial bukan leading sector dari sasaran utama RPJMN tersebut, rumusan misi kedua menjadi dasar penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang selaras dengan asta cita ke-7 terkait reformasi birokrasi. 2.3 TUJUAN KEMENTERIAN SOSIAL Berdasarkan visi dan misi Kementerian Sosial yang berpedoman dasar dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goal) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kementerian Sosial. Tujuan ini menjadi tujuan akhir menuju pembangunan nasional bidang sosial yang menyukseskan RPJMN Tahun 2025–2029. Berikut tujuan Kementerian Sosial: jdih.kemensos.go.id
16. a.Tujuan 1 - Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan, dengan Indikator Kinerja Tujuan ‘’Indeks Kesejahteraan Sosial’’. Kementerian Sosial akan memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan mengalami peningkatan taraf hidup secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan sosial ditandai dengan kemampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, memiliki keberdayaan sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa rasa takut akan kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan penguatan kesejahteraan yang terintegrasi dan komprehensif dalam pembangunan nasional. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang dibangun atas tiga dimensi utama yaitu kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial ditujukan agar masyarakat miskin dan rentan semakin berdaya, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi tanpa rasa takut kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kerangka ini, Ikesos menjadi instrumen penting untuk mengukur kemajuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemandirian, dan keberdayaan ekonomi. Semakin tinggi capaian kebutuhan dasar dan partisipasi sosial-ekonomi, semakin besar kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengukuran Ikesos berbasis DTSEN dalam penentuan peringkat kesejahteraan penduduk, sehingga indikator tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dimensi keberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial-ekonomi dalam Ikesos memastikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan keluarga untuk berfungsi secara sosial, produktif, dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan diri juga harus bebas dari hambatan, baik internal seperti keterbatasan kognitif, kesehatan fisik, dan mental, maupun eksternal seperti kurangnya dukungan sosial, kondisi lingkungan, dan keterbatasan akses teknologi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya bermakna pada terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga pada terbukanya peluang bagi masyarakat untuk hidup mandiri, produktif, dan bermartabat.
17. b.Tujuan 2 –Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak, dengan Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial”. Peningkatan tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak tidak hanya berfokus pada reformasi sistem pemerintahan semata, tetapi juga mendorong percepatan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi ini akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis. Dampaknya akan terasa dalam peningkatan akses terhadap layanan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. jdih.kemensos.go.id Transformasi tata kelola ini ditandai dengan integrasi sistem pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat, perbaikan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Peningkatan kinerja internal juga ditopang oleh peningkatan kapasitas SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Lebih lanjut, reformasi tata kelola di lingkungan Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, serta memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas reformasi birokrasi dalam mendukung pembangunan sosial nasional. 2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL Sasaran strategis merupakan turunan dari tujuan strategis yang mencerminkan kondisi nyata (impact) yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial dalam jangka menengah. Pencapaian sasaran strategis sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi, dalam hal ini seluruh pejabat tinggi Kementerian Sosial, yang diwujudkan melalui dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh seluruh jajaran pimpinan hingga staf pelaksana. Dalam periode perencanaan ini, Kementerian Sosial menetapkan dua Sasaran Strategis utama beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran strategis pertama yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:
18. a.Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Kesejahteraan Sosial’’. Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan diperlukan keberadaan sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dan inklusif. Sistem kesejahteraan sosial mencakup keterhubungan antara berbagai elemen sosial yang saling mendukung, termasuk peran Kementerian Sosial, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, serta dukungan regulasi dan hukum yang memadai. Sistem tersebut harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta mendukung peningkatan kapabilitas individu dalam mengakses layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan mengembangkan penghidupan yang berkesinambungan melalui kesempatan usaha dan bekerja yang layak. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pembangunan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. jdih.kemensos.go.id Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko. Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. Tabel. 2.1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 1 No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko 1 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial Penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar yang sulit menjangkau layanan sosial dasar Penyaluran bantuan sosial yang diprioritaskan di wilayah dengan kondisi kemiskinan tinggi. Peningkatan akses layanan dasar di wilayah rentan. Perluasan jangkauan layanan melalui Sentra Terpadu Kemensos, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan layanan berbasis komunitas seperti SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pendamping sosial, pekerja sosial, dan aparatur pelaksana program mendapat penugasan yang tumpang tindih serta belum memiliki kompetensi yang merata Pemetaan penugasan dan kelembagaan SDM Sosial, serta penetapan rasio ideal antara pendamping PKH/ATENSI dengan KPM/PPKS. Penguatan kapasitas SDM Sosial dan aparatur daerah melalui pelatihan, sertifikasi pekerja sosial, supervisi pendamping PKH/ATENSI, serta pengembangan sistem e-learning Kemensos. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Anggaran perlindungan sosial terbatas dan tersebar di berbagai unit sehingga mengurangi efektivitas Optimalisasi anggaran dan konvergensi program. Penerapan konvergensi program (PKH, BPNT/Sembako, ATENSI, PPSE, Permakanan) berbasis rumah tangga sasaran, serta penyusunan prioritas program sesuai target RPJMN. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Bencana, inflasi tinggi, dan perubahan iklim mengganggu keberlangsunga n kehidupan kelompok miskin dan rentan Penyelenggaraan program yang adaptif. Penguatan skema perlindungan sosial adaptif Kemensos, termasuk bantuan sosial tambahan saat darurat (contoh: shock responsive PKH/BPNT), serta integrasi dengan program perlindungan sosial korban bencana. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Ketidaktepatan (salah sasaran) dalam pemberian bantuan Penguatan sistem data terpadu lintas program bantuan sosial. Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis ground checking dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan). Sekretariat Jenderal Tumpang tindih intervensi antarprogram Kemensos dan lemahnya integrasi dengan program daerah Penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor. Penguatan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota melalui TKPKD, optimalisasi SLRT dan Puskesos, - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko serta penyusunan panduan teknis terpadu. Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sehingga tidak terjadi graduasi ke kemandirian ekonomi Integrasi bantuan sosial dengan program peningkatan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan akses permodalan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bantuan bersifat transformasional. Edukasi dan pendampingan sosial tentang kemandirian dan graduasi penerima bantuan. Penyusunan exit strategy yang jelas untuk penerima bantuan, termasuk monitoring pasca- program. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Keamanan data belum optimal dan potensi kebocoran data pribadi penerima manfaat Peningkatan sistem keamanan data dengan encryption dan multi-factor authentication. Penguatan sistem data terpadu dan validasi partisipatif. Audit keamanan data secara berkala. Pengelolaan hak akses hanya kepada pihak yang membutuhkan. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Penyalahgunaan Data Kemiskinan dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Data Kemiskinan untuk Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta penguatan regulasi pemanfaatan data kemiskinan Sekretariat Jenderal jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko menyalurkan program bantuan Ancaman keamanan siber seperti serangan malware atau hack Penerapan dan sertifikasi standar nasional sistem keamanan manajemen informasi Sekretariat Jenderal Pemanfaatan bantuan tidak sesuai ketentuan sehingga tujuan program pengentasan kemiskinan tidak tercapai Kerjasama Lintas Sektor dalam rangka mitigasi risiko salah satunya terkait ketidaksesuaian penggunaan rekening dengan OJK Peningkatan peran pengawasan berbasis masyarakat (cekbansos) Penguatan Whistleblower System / pengaduan masyarakat / Command Center - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kegagalan dalam melakukan graduasi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial Program pemberdayaan berkelanjutan dan termonitor progres/perkemban gannya Penguatan pendampingan terhadap program pemberdayaan dimulai dari asesmen hingga pasca penyaluran bantuan - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
19. b.Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas, dan Efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial”. Meningkatnya kualitas tata kelola akan memperkuat kapasitas institusi dalam merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Reformasi birokrasi bukan hanya diarahkan pada perbaikan prosedur administratif, namun juga pada transformasi cara kerja dan budaya organisasi agar lebih responsif, proaktif, dan berorientasi pada hasil (outcome). jdih.kemensos.go.id Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang agile, berkualitas, dan efisien guna meningkatkan efektivitas pelayanan sosial bagi masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi, Kementerian Sosial akan memperkuat sistem manajemen yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis serta sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data yang akurat akan menjadi pilar utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Melalui tata kelola yang lebih lincah dan profesional, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. Tabel. 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 2 No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko 1 Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas, dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Perubahan budaya kerja birokrasi terkendala resistensi dari sebagian aparatur sehingga implementasi RB tidak berjalan konsisten Sosialisasi RB secara berjenjang, penetapan target kinerja yang jelas, penetapan rolemodel/agen perubahan, serta sistem penghargaan dan sanksi bagi ASN - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kompetensi ASN di lingkungan Kemensos masih bervariasi, terutama dalam hal literasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik Pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan publik, literasi digital, dan tata kelola berbasis kinerja; pengembangan talent pool untuk mendukung aparatur yang agile - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal Sistem layanan, perencanaan, dan penganggaran masih berjalan sektoral, menyebabkan duplikasi data dan kurang efisien Optimalisasi penerapan e- government Kemensos yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, layanan, pengawasan), serta pemanfaatan digital - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko signature dan paperless system - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Belum seluruh unit kerja menyesuaikan SOP dan proses bisnis dengan prinsip RB, sehingga tata kelola belum sepenuhnya agile Penyusunan ulang SOP sesuai prinsip business process reengineering (BPR), penyederhanaan birokrasi, dan penerapan layanan digital yang cepat dan transparan. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Anggaran reformasi birokrasi sering tidak diprioritaskan, sehingga kegiatan peningkatan kualitas tata kelola (pelatihan, digitalisasi, penguatan kelembagaan) tidak optimal Menetapkan anggaran khusus untuk implementasi reformasi birokrasi (pelatihan, teknologi informasi, inovasi layanan), serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Mekanisme pengawasan internal, pengendalian, serta pelaporan kinerja RB belum berjalan efektif, mengurangi kualitas capaian Indeks RB Penerapan Three Line Of Defense dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Menurut Three Lines of Defence (3LD), yang merupakan sistem pertahanan berlapis (tiga lini pertahanan) dari sisi manajerial maupun pengendalian internal sebagai implementasi manajemen risiko melalui penerapan Enterprise Risk - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Management (ERM). Lini pertama (first line of defence) terdapat pada manajemen atau unit operasional, dari pimpinan sampai dengan pelaksana, yang melaksanakan proses bisnis sebagai risk owner. Lapisan kedua (second line of defence) dilakukan oleh pengelola risiko di setiap unit yang menjalankan fungsi kontroling dan monitoring, dan lini ketiga (third line of defence) dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal. Sumber: IIA. (2013). The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control. Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.2 Kerangka Logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Sumber: Hasil Analisis, 2025) Visi tertinggi dari Kementerian Sosial kesejahteraan sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan kerangka berpikir yang terstruktur dan terukur, mulai dari hulu hingga proses hilir. Gambar di jdih.kemensos.go.id bawah merupakan proses bisnis Kementerian sosial secara makro dengan pendekatan terarah, terpadu dan berkelanjutan. Awal dari proses ini didahului dengan data tunggal yang valid dengan sasaran dari kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Data ini sebagai acuan dalam menetapkan penerima manfaat yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian sosial, dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam rangka pemenuhan pada kebutuhan minimalnya, kelompok sasaran akan menerima jaminan dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif berupa bantuan sosial yang menunjang kebutuhan hidup mereka hingga dapat terjamin secara kesehatan, pendidikan, sandang dan papan. Inklusif artinya seluruh kelompok sasaran berhak menerima jaminan pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara, sedangkan adaptif bermakna bahwa bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari kelompok sasaran, sehingga penekanan ini selaras dengan asas layanan Kementerian Sosial yang mengombinasikan pendekatan targeted dan universal dalam penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia. Selain diintervensi dengan bantuan sosial sebagai manifestasi dari pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok sasaran juga melalui tahapan intervensi yang mengungkit pada fungsi sosial mereka, baik yang berupa pengembalian fungsi (rehabilitasi) maupun yang sifatnya pengembangan fungsi (habilitasi). Dengan intervensi ini, kelompok sasaran ditargetkan dapat berkontribusi pada penciptaan kohesi sosial di masyarakat luas. Pemberdayaan sosial ditempatkan sebagai tahapan terakhir (ultimate stage) dari proses bisnis Kementerian Sosial dimana tahapan ini menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan kelompok sasaran menjadi semakin sejahtera atau yang disebut sebagai proses graduasi. Tujuan besar dari tahapan ini, meningkatnya keberdayaan sosial dari kelompok sasaran, dicapai dengan upaya memaksimalkan potensi dan akses yang optimal terhadap sumber daya kesejahteraan sosial (accessibility), maupun dengan meningkatkan kapasitas dari kelompok sasaran (ability) baik melalui peningkatan kapasitas teknis maupun pendampingan yang rutin dan komprehensif. Sehingga pada akhirnya kelompok sasaran dapat bekerja secara lebih layak, berwirausaha secara lebih mandiri, dan mengembangkan keluarga dan lingkungan yang berfungsi secara sosial, yang seluruhnya menjadi capaian dari intervensi pengembangan sosial. Kebijakan dan tahapan yang termuat dalam proses bisnis pencapaian visi perlindungan sosial sepanjang hayat, sejatinya tidak hanya menjadi tugas Kementerian Sosial semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian optimalnya. Hal ini sesuai dengan misi Kementerian Sosial yang mengusung aspek kolaboratif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga terdapat potensi kolaborasi dalam setiap tahapannya, bukan hanya dengan serumpun sektor pemerintahan (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah), namun juga dengan sektor nonpemerintah seperti swasta, filantropi maupun organisasi nonprofit. jdih.kemensos.go.id Gambar 2.3 Proses Bisnis Graduasi Masyarakat Miskin dan Rentan (Sumber: Hasil Analisis, 2025) jdih.kemensos.go.id Dalam kurun waktu yang sama, RPJMN Tahun 2025-2029 juga menetapkan 5 sasaran utama pembangunan nasional yang berfungsi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden terpilih serta mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045. Dari 5 sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan, satu di antaranya menyasar langsung pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang memiliki keterkaitan kuat dengan penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia yakni sebagai berikut: Tema pembangunan dan upaya transformasi super prioritas, serta sasaran utama pembangunan nasional yang berkaitan dengan urusan sosial tersebut, sejatinya lahir untuk merespons isu-isu strategis pembangunan sosial yang muncul dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mencakup poin-poin berikut: Ke-6 isu strategis pembangunan sosial tersebut pada akhirnya menjadi dasar faktual dari penetapan prioritas nasional 4 dan 6 yang dimandatkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yaitu: jdih.kemensos.go.id . Kedua prioritas nasional RPJMN tersebut sejatinya melingkupi berbagai upaya pembangunan di sektor sosial. Di antara upaya tersebut, diwujudkan dalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Adapun program hasil terbaik cepat yang mendukung langkah pembangunan di sektor sosial adalah sebagai berikut: Kedua misi RPJMN dan program hasil terbaik cepat tersebut, sejatinya selaras dengan mandat politis Presiden terpilih yang tertuang dalam dokumen lengkap visi. Dalam dokumen tersebut, Presiden menegaskan bahwa masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Sehingga, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin serta “pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di 4,5%-5% di akhir 2029”. Selain itu, mandat politis Presiden terpilih yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan adalah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Dalam mandat tersebut Presiden menegaskan bahwa “pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua”. Apabila dirangkum, target dari 2 program prioritas Presiden tersebut di 2 tahun pertama kepemimpinannya serta pada akhir periode 2025-2029 adalah sebagaimana berikut: jdih.kemensos.go.id Dari sekian banyak arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian sosial memiliki tanggung jawab bersama kementerian/lembaga lain yang ada di bawah naungan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM yang tercakup dalam asta cita ke-4 dan ke-6. Dalam rangka mewujudkan 2 misi asta cita tersebut, Kementerian Sosial harus menjalankan mandat nasional untuk mengampu indikator beserta target yang mendukung upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara terperinci tertuang dalam matriks berikut: Tabel 3.1 Matriks Indikator Target Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang Dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Catatan: (**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat jdih.kemensos.go.id Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan dan Instruksi Presiden sebagai pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan dan Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, konvergensi program, serta penguatan tata kelola pelaksanaan program perlindungan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama di bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memegang peran sentral dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial, penanganan kelompok rentan, fasilitasi pemberdayaan sosial ekonomi, serta pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab memastikan ketepatan sasaran melalui penggunaan DTSEN yang terus diperbarui secara berkala dan komprehensif. Mengacu pada regulasi tersebut, Kementerian Sosial akan melakukan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
20. a.meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah;
21. b.mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial dengan pendekatan pemberdayaan;
22. c.memperkuat skema layanan rehabilitasi sosial, mencakup layanan kuratif, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan;
23. d.memperkuat pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan;
24. e.menjaga akuntabilitas dan transparansi publik dalam setiap tahapan implementasi program. Berikut daftar Instruksi Presiden yang menjadi acuan tambahan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem: Tabel. 3.2 Arah Kebijakan Presiden kepada Kementerian Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan No. Peraturan/Instruksi Tugas Kementerian Sosial 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Penyelenggaraan kartu kesejahteraan dan kartu usaha, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial, serta digitalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan 2 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. 3 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
  1. 1.melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
  2. 2.menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem jdih.kemensos.go.id No. Peraturan/Instruksi Tugas Kementerian Sosial sesuai dengan hasil asesmen;
  3. 3.mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem;
  4. 4.membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarkat miskin dan miskin ekstrem;
  5. 5.menyiapkan sarana prasarana dan asrama Sekolah Rakyat; dan
  6. 6.membentuk tim formatur untuk program Sekolah Rakyat. 4 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  7. 1.mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  8. 2.memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan adanya kebijakan strategis melalui Peraturan dan Instruksi Presiden diatas, Kementerian Sosial diharapkan dapat menjalankan peran khusus secara lebih terarah dan kolaboratif. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, rencana pengelolaan kelembagaan KKS dimana Kementerian Sosial sebagai leading sector dan executing agency, memegang peran strategi dalam implementasi KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial). Peran tersebut mencakup:
25. a.pengembangan sistem manajemen dan penerbitan kartu, termasuk pengelolaan kartu fisik dan digital;
26. b.pelaksanaan penyaluran manfaat dan pengelolaan data peserta melalui dashboard KKS;
27. c.pelatihan dan penguatan kapasitas SDM pendamping, baik dari unsur PKH, TKSK, maupun SDM Kesos lainnya; dan
28. d.koordinasi antarkementerian/lembaga dalam pengintegrasian data, perencanaan bersama, dan pengembangan mekanisme penyaluran. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial diberikan mandat untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tinggi, daerah yang mendapat dukungan kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui penyediaan lahan sesuai persyaratan teknis dan standar Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta daerah dengan tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah yang rendah dan tingginya angka anak tidak sekolah. Pada tahap awal, baik Sekolah Rakyat rintisan maupun permanen jdih.kemensos.go.id berada dalam kewenangan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sistem asrama. Skema pembagian kewenangan ini mengacu pada SPM Bidang Pendidikan, yang menjamin terpenuhinya layanan dasar pendidikan bagi setiap anak. Ke depan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar melalui model kolaborasi pusat-daerah yang berkesinambungan, baik dalam penyediaan dukungan lahan, fasilitasi operasional, maupun pemantauan keberlanjutan program. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Sosial mendorong penerima manfaat bantuan pemberdayaan sosial ekonomi agar menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain mendukung arah kebijakan nasional, Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor. Persoalan-persoalan ini berdampak langsung pada pencapaian target SDGs. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial menggambarkan usaha yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Memuat langkah-langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Gambar 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Sumber: Hasil Analisis, 2025) jdih.kemensos.go.id Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 mencakup 9 (sembilan) arah kebijakan. Kesembilan arah kebijakan tersebut adalah:
29. a.Penguatan Data Tunggal Terintegrasi yang Diperbaharui secara Berkala Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh kualitas dan integritas data sasaran individu yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program, serta akuntabilitas kebijakan perlindungan sosial. Penguatan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk sinkronisasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga maupun instansi di luar pemerintah, termasuk lembaga nonpemerintah, untuk menciptakan sistem data yang komprehensif, terintegrasi, dan terpercaya. Sistem informasi yang dibangun harus bersifat adaptif, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala, serta mampu menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara lebih efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala diwujudkan melalui strategi berikut:
  1. 1.meningkatkan kualitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi kesejahteraan sosial, untuk menjamin integritas data, mencegah penyalahgunaan, dan aman dari segala risiko serangan/insiden siber.
  2. 2.mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terstandar, termasuk pengelolaan sistem back-end dan front-end yang mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan pemberdayaan.
  3. 3.melaksanakan sinkronisasi DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait guna memperkuat akurasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat lintas program.
  4. 4.memberikan akses pemanfaatan data kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung integrasi program dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lokal.
  5. 5.menyediakan data statistik populasi yang tersusun berdasarkan kriteria PPKS, sehingga memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
  6. 6.meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kecepatan pembaruan data secara berkala, termasuk melalui mekanisme pemutakhiran yang partisipatif dan terverifikasi.
  7. 7.meningkatkan kapasitas SDM, khususnya operator data dan petugas teknologi informasi di daerah, agar mampu mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data kesejahteraan sosial secara profesional dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
  8. 8.memastikan penggunaan data tunggal dalam pelaksanaan program sehingga data tersebut dapat digunakan secara konsisten sesuai tujuan masing-masing program dan mendukung konvergensi lintas program.
30. b.Kolaborasi dan Integrasi Program bersama Pemerintah Daerah Kolaborasi dan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mengatasi kesenjangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di jdih.kemensos.go.id berbagai wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal. Dengan demikian, implementasi program pusat dapat lebih tepat sasaran dan kontekstual. Sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan arah kebijakan nasional, dukungan regulasi, pendanaan, kapasitas teknis, serta pemanfaatan teknologi dan data. Untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, strategi kolaborasi dan integrasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  1. 1.penyelarasan target pembangunan Kementerian Sosial dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan teknis sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  2. 2.penyelarasan pencapaian SPM urusan sosial oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pelayanan terhadap PPKS, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
  3. 3.penguatan mekanisme koordinasi dan konsolidasi perencanaan program sosial secara terpadu melalui forum perencanaan lintas sektor, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan forum Satu Data di daerah.
  4. 4.pelibatan aktif masyarakat dan jejaring sosial lokal (seperti LKS, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi keagamaan) untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.
  5. 5.koordinasi secara berkala antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, termasuk monitoring dan evaluasi bersama, guna memastikan implementasi kebijakan dan program berjalan searah dengan tujuan nasional dan responsif terhadap dinamika lokal.
  6. 6.penguatan kapasitas kelembagaan daerah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan program-program sosial, melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan kebijakan.
  7. 7.pemanfaatan DTSEN secara bersama-sama oleh pusat dan daerah untuk memperkuat ketepatan sasaran dan basis bukti dalam perumusan dan pelaksanaan program. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta integrasi program yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masing-masing wilayah, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
31. c.Pengembangan Care Economy melalui Perluasan Pelibatan Caregiver Pengembangan care economy merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Care economy mencakup berbagai aktivitas layanan perawatan, mulai dari pengasuhan anak, perawatan lansia melalui Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, dukungan bagi penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan dan sosial lainnya. Sektor ini memiliki potensi besar tidak hanya dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok rentan, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama bagi perempuan dan tenaga kerja lokal. Salah satu fokus utama pengembangannya adalah memperluas pelibatan caregiver, baik formal maupun informal, melalui peningkatan kapasitas, pengakuan jdih.kemensos.go.id kompetensi, serta integrasi mereka dalam sistem perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pengakuan terhadap caregiver merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang layak, ramah gender, dan berkelanjutan. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan perawatan yang berkualitas dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan care economy melalui perluasan pelibatan caregiver, strategi yang dapat ditempuh mencakup:
  1. 1.penguatan model perawatan berbasis masyarakat, dengan melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan kelompok sosial dalam penyediaan layanan perawatan secara partisipatif dan berkelanjutan.
  2. 2.perluasan cakupan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan caregiver, terutama dengan mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor layanan perawatan.
  3. 3.peningkatan pengakuan profesi caregiving sebagai bagian dari sektor ekonomi yang produktif, termasuk dalam sistem ketenagakerjaan nasional dan kebijakan pengembangan tenaga kerja.
  4. 4.penyediaan jaminan sosial dan skema perlindungan kerja bagi caregiver, baik formal maupun informal, untuk memastikan hak dasar dan keberlanjutan penghidupan mereka.
  5. 5.pengembangan kelembagaan dan ekosistem care economy, termasuk dukungan regulasi, standar kompetensi, dan tata kelola pelatihan caregiver yang terstruktur dan berlisensi.
  6. 6.diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung sektor perawatan, baik dari anggaran pemerintah pusat/daerah, skema pembiayaan inovatif, kemitraan publik-swasta, maupun kontribusi masyarakat dan filantropi. Melalui strategi tersebut, pengembangan care economy tidak hanya akan memperkuat jaring perlindungan sosial dan layanan dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
32. d.Kerja Sama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Filantropi Upaya pemenuhan layanan kesejahteraan sosial yang merata, inklusif, dan berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah semata. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) secara luas, termasuk sektor swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga filantropi, menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial dan memperkuat dukungan terhadap kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menghadirkan inovasi, sumber daya, dan praktik baik yang memperkuat efektivitas program kesejahteraan sosial. Filantropi juga merupakan salah satu bentuk modal sosial yang strategis dalam mendorong kepedulian kolektif, solidaritas sosial, dan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan serta perlindungan kelompok marjinal. Oleh karena itu, kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai pihak harus dikelola secara terarah dan terukur agar memberikan dampak berkelanjutan. jdih.kemensos.go.id Strategi yang dapat ditempuh dalam penguatan kerja sama ini antara lain:
  1. 1.peningkatan dan perluasan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk swasta, badan usaha milik negara, dan organisasi filantropi, untuk membangun kolaborasi berbasis kepentingan bersama dan keberlanjutan.
  2. 2.penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk kemitraan program, dukungan sumber daya, maupun penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
  3. 3.optimalisasi pelaksanaan program CSR untuk mendukung agenda pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, layanan disabilitas, dan pemulihan pascabencana.
  4. 4.pembangunan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan mitra strategis, melalui forum kemitraan, platform koordinasi, dan pelibatan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
  5. 5.optimalisasi instrumen kebijakan inovatif lainnya untuk mendorong partisipasi berbagai pihak secara kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerja sama yang terintegrasi dan saling menguatkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, mengisi kesenjangan layanan, dan memperkuat solidaritas sosial nasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan inklusif.
33. e.Penguatan Kompetensi dan Tingkat Kesejahteraan Pilar-Pilar Sosial Penguatan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan perlindungan sosial. Fokus penguatan ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai Kementerian Sosial, tetapi juga secara khusus kepada para pilar-pilar sosial, seperti pendamping sosial, pekerja sosial, kader, relawan, dan fasilitator yang berada di garis depan dalam memberikan layanan langsung kepada kelompok rentan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas profesional, etika pelayanan, dan kualitas intervensi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tingkat kesejahteraan para pelaksana di lapangan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, antara lain melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif, serta jaminan pengembangan karier. Strategi yang dapat dilakukan dalam memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial mencakup:
  1. 1.pendataan SDM kesejahteraan sosial secara terintegrasi, valid, dan berkelanjutan, untuk mendukung perencanaan pengembangan kapasitas dan distribusi tenaga yang tepat sasaran.
  2. 2.penyelenggaraan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan (mentorship), workshop, tugas belajar, forum pembelajaran, dan kegiatan pengembangan individu lainnya, guna memperkuat keterampilan teknis maupun soft skills.
  3. 3.mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif dan responsif, sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan layanan. jdih.kemensos.go.id
  4. 4.peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, penyelarasan kurikulum, serta program magang atau praktik lapangan berbasis kebutuhan riil layanan sosial.
  5. 5.penguatan dan pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi SDM kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan tali asih, fasilitas penghargaan, dan pengangkatan sebagai PPPK untuk menjamin keberlanjutan kerja dan kesejahteraan pelaksana layanan.
  6. 6.peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, yang meliputi kewenangan, prosedur, metodologi, dan kompetensi teknis sesuai standar layanan nasional.
  7. 7.peningkatan jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi, sebagai bentuk jaminan mutu dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
  8. 8.pembinaan dan penguatan kapasitas berkelanjutan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, melalui mekanisme akreditasi, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan sosial.
  9. 9.optimalisasi jumlah dan sebaran SDM dan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat.
  10. 10.pengembangan praktik baik pelaksanaan dan tata kelola pekerjaan sosial yang menjadi acuan bagi kegiatan sejenis yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, maupun bukan pemerintah. Dengan memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan termarginalkan—berjalan secara lebih profesional, manusiawi, dan berdampak jangka panjang.
34. f.Penguatan Skema Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Kartu Kesejahteraan Sosial Upaya menjamin penguatan bantuan sosial, terutama aspek ketepatan sasaran menjadi salah satu komitmen utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Salah satu terobosan strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi Program Kartu Kesejahteraan Sosial. Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST). Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih terarah, terukur, transparan dan akuntabel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema Digital Public Infrastructure (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi face recognition untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. jdih.kemensos.go.id Seluruh unit kerja di Kementerian Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan kartu kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin dan rentan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Arah kebijakan ini dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
  1. 1.meningkatkan peran pendamping sosial dan pekerja sosial dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi bantuan, serta dalam proses pendampingan perubahan perilaku penerima bantuan, termasuk untuk mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap bantuan secara terus-menerus.
  2. 2.revitalisasi mekanisme verifikasi dan validasi komitmen bantuan bersyarat, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mendorong pemanfaatan bantuan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.
  3. 3.integrasi, transformasi, dan digitalisasi sistem bantuan dan jaminan sosial, khususnya program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, agar terhubung secara efektif dengan program bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, sehingga menciptakan kesatuan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat berdasarkan profil kebutuhan dan tingkat kerentanan mereka.
  4. 4.penguatan fitur kartu kesejahteraan sosial sebagai media multi- program, yang dapat memuat berbagai jenis intervensi seperti bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, serta akses pemberdayaan ekonomi, guna mencapai kesinambungan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
  5. 5.pemanfaatan DTSEN dalam proses penargetan, penyaluran, dan pemantauan bantuan sosial melalui kartu, guna menjamin ketepatan sasaran dan mencegah tumpang tindih antarprogram. Melalui pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan sosial, diharapkan tercipta sistem bantuan sosial yang lebih konvergen, responsif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menjadi fondasi menuju reformasi perlindungan sosial nasional yang adaptif terhadap perubahan dan risiko di masa depan.
35. g.Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai Centre of Excellence Penguatan unit layanan sosial sebagai centre of excellence bertujuan menjadikan unit layanan sosial milik pemerintah sebagai pusat rujukan nasional dan regional dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas, terintegrasi, dan inovatif. Unit layanan sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi operasional biasa, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kebijakan, pembelajaran, dan inovasi praktik baik (best practices) di bidang kesejahteraan sosial. Transformasi ini mengubah pendekatan layanan dari sistem single service menjadi multi service delivery, yaitu satu unit layanan mampu menyediakan berbagai intervensi sosial secara komprehensif. Meski demikian, pendekatan spesialisasi (keahlian tertentu) tetap harus dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya. Strategi penguatan unit layanan sosial sebagai Centre of Excellence mencakup:
  1. 1.mendorong pengembangan dan replikasi model pusat layanan kesejahteraan sosial ke seluruh daerah, baik melalui pendirian unit baru maupun peningkatan kapasitas unit layanan yang telah ada, jdih.kemensos.go.id agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
  2. 2.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, termasuk Sentra, UPT, dan mitra layanan, untuk memastikan standar mutu, kepatuhan regulasi, dan efektivitas intervensi.
  3. 3.pengembangan inovasi dan model layanan rehabilitasi sosial yang adaptif dan efektif, yang dapat menjadi rujukan nasional dan direplikasi oleh unit layanan sosial lainnya di tingkat daerah.
  4. 4.peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesejahteraan sosial, termasuk infrastruktur fisik, teknologi informasi, alat bantu, dan fasilitas pendukung untuk pelayanan berbasis kebutuhan spesifik.
  5. 5.pemeliharaan dan pengembangan keahlian tertentu (expertise) di tiap sentra atau unit layanan sosial, sehingga unit tersebut memiliki kompetensi unggulan sesuai dengan bidang intervensinya dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial di tingkat nasional. Dengan pendekatan ini, unit layanan sosial tidak hanya menjadi tempat perlindungan atau perawatan, tetapi juga menjadi pusat keunggulan yang mampu memproduksi pengetahuan, inovasi layanan, dan mendukung reformasi sistem kesejahteraan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
36. h.Integrasi Pemberdayaan Penerima Manfaat dan/atau Masyarakat Lintas Kementerian/Lembaga Termasuk Melalui Kartu Usaha Afirmatif Pemberdayaan masyarakat, khususnya penduduk miskin dan rentan, merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian dan keberdayaan sosial-ekonomi. Tanpa strategi pemberdayaan yang efektif, program bantuan sosial berisiko menciptakan ketergantungan (dependency) serta menurunkan motivasi individu dan keluarga untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk itu, integrasi lintas kementerian/lembaga dalam program pemberdayaan menjadi sangat penting. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan proses integrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong daya ungkit dan efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan. Kementerian Sosial sebagai pengampu Kartu Usaha Afirmatif mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan berpihak pada pelaku usaha miskin dan rentan, melalui Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang optimal, setiap kementerian/lembaga memiliki mandat dan sumber daya yang berbeda, sehingga sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh intervensi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Tahapan intervensi dalam pemberdayaan perlu diselaraskan lintas program, kementerian, dan lembaga sehingga menghasilkan pencapaian dengan efektivitas yang sama, baik dalam hal penargetan, asesmen, peningkatan keterampilan, akses permodalan dan sumber daya produktif, akses pasar, perlindungan melalui jaminan sosial, akses ke pasar kerja dan usaha produktif, maupun evaluasi keberhasilan untuk mendorong graduasi kesejahteraan. Strategi integrasi pemberdayaan penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin dan rentan lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui Kartu Usaha Afirmatif, dapat dilakukan melalui langkah- langkah berikut: jdih.kemensos.go.id
  1. 1.optimalisasi pemetaan penduduk miskin dan rentan berbasis kebutuhan pemberdayaan, dengan memanfaatkan DTSEN untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat, sehingga program pemberdayaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan yang tinggi.
  2. 2.penguatan kolaborasi dan sinergi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif, yang meilibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
  3. 3.peningkatan kualitas pelaksanaan seluruh tahapan baku dalam pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga agar mencapai tingkatan kualitas yang konvergen untuk memastikan pemberdayaan yang efektif dalam mendukung graduasi.
  4. 4.peningkatan kualitas layanan rujukan program pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga bagi penerima manfaat, sehingga penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan dasar dari Kementerian Sosial dapat secara bertahap diarahkan untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan akses modal, dan masuk dalam ekosistem usaha atau pasar kerja yang berkelanjutan.
  5. 5.memastikan pelaksanaan kapasitas teknis dan pendampingan rutin bagi penerima manfaat yang inklusif dan komprehensif, sehingga memiliki efektivitas tinggi untuk meningkatkan motivasi, kapasitas usaha, dan produktivitas yang berkelanjutan.
  6. 6.meningkatkan akses penerima manfaat terhadap skema permodalan dan pembiayaan usaha yang inklusif, baik dari program pemerintah lintas lembaga seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro, dana bergulir koperasi, maupun skema pembiayaan mikro lainnya yang dapat mendorong kemandirian ekonomi.
  7. 7.meningkatkan akses penerima manfaat pada sumber daya kesejahteraan sosial lainnya, termasuk aset produktif dan kesempatan peningkatan kapasitas.
  8. 8.pengembangan mekanisme perekaman perubahan tingkat kesejahteraan sebagai dampak positif pemberdayaan di tingkat individu penerima manfaat untuk menentukan keberhasilan graduasi, serta pemanfaatan mekanisme dan ukuran yang konvergen lintas program, kementerian, dan lembaga dalam mengidentifikasi graduasi dan capaian baik program pemberdayaan di lingkup Kementerian Sosial maupun Kartu Usaha Afirmatif.
  9. 9.pemantauan dan evaluasi bersama antarkementerian/lembaga untuk memastikan keterpaduan intervensi dan menghindari tumpang tindih program, serta mendorong efektivitas transformasi penerima manfaat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha atau pekerja produktif. Dengan integrasi lintas kementerian/lembaga yang terarah dan berkelanjutan, termasuk melalui kepemimpinan Kementerian Sosial pada Kartu Usaha Afirmatif, pemberdayaan penduduk miskin dan jdih.kemensos.go.id rentan, terutama penerima manfaat, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
37. i.Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin, dan Rentan melalui Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memuliakan kehidupan warga miskin dan rentan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan yang transformatif. Sekolah Rakyat bertujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, memperkuat ketahanan sosial keluarga, dan mendorong mobilitas sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Program ini juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan. Upaya memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
  1. 1.pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
  2. 2.penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional, dengan pemenuhan delapan standar pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan regulasi turunannya, guna menjamin kualitas dan kesetaraan dalam pembelajaran.
  3. 3.pemberian layanan afirmatif bagi anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah, dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. Pelayanan ini didasarkan pada data yang bersumber dari DTSEN agar tepat sasaran dan terintegrasi dalam sistem satuan pendidikan formal maupun nonformal.
  4. 4.pengaturan dan pemenuhan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta penyediaan asisten pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas.
  5. 5.penerapan model pendidikan berasrama yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, pendidikan keagamaan, keterampilan hidup (life skills), nilai-nilai kebangsaan dan wawasan global yang selaras dengan konteks masyarakat abad ke-21.
  6. 6.penciptaan lingkungan belajar yang layak dan aman, dengan penyediaan ruang kelas, peralatan belajar, asrama, sanitasi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama menempuh pendidikan.
  7. 7.penyelenggaraan operasional sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. jdih.kemensos.go.id
  8. 8.pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh proses pembelajaran dan manajemen sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial berbasis layanan, yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini secara nasional. 3.3 KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi merupakan operasionalisasi arah kebijakan Kementerian Sosial. Kerangka regulasi disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pembangunan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk periode pembangunan 2025-2029. Dalam rangka memberikan kepastian yang menyeluruh, maka dalam pembangunan ke depan, tidak boleh terdapat kekosongan regulasi yang nantinya dapat menghambat proses pembangunan. Selain kekosongan regulasi, poin penting lain yang perlu diperhatikan adalah keselarasan dan efisiensi atas implementasi regulasi yang berkenaan dengan kebijakan Kementerian Sosial. Oleh karenanya, kebutuhan untuk penyederhanaan dan penyesuaian regulasi yang telah ada juga diperlukan. Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penyusunan kerangka regulasi harus disusun secara komprehensif. Penyusunan kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan kerangka regulasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri yang dibutuhkan. Fokus utama dalam penyusunan kerangka regulasi Kementerian Sosial untuk Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah pada kekosongan regulasi dan harmonisasi atau penyederhanaan regulasi. Kekosongan regulasi diidentifikasi dengan membandingkan ketersediaan regulasi dengan kebijakan Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan yang belum diatur secara tegas selanjutnya dirumuskan dalam bentuk regulasi dengan memperhatikan efisiensi ketika regulasi tersebut diterapkan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi tersebut, maka regulasi harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan baik dari perspektif pembiayaan maupun dampak pada kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: Kebutuhan regulasi selain diarahkan untuk mendukung arah kebijakan juga diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan visi “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, kerangka regulasi ke depan difokuskan untuk: jdih.kemensos.go.id Dilihat dari sudut pandang kepentingan dan dampak, maka kebutuhan regulasi Kementerian Sosial dalam 5 tahun ke depan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:
38. a.Dampak terhadap akurasi dan efektivitas program Kementerian Sosial.
  1. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disusun untuk menaungi definisi dan kriteria masyarakat miskin, rentan, graduasi, termasuk status penerima bantuan untuk korban bencana.
  2. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pilar-Pilar Sosial.
  3. 3.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, berkenaan dengan kriteria komunitas adat terpencil menjadi komunitas adat.
  4. 4.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
  5. 5.Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  6. 6.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
  7. 7.Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat.
39. b.Dampak pada efisiensi penganggaran dan keselarasan kinerja antara pemerintah pusat dengan daerah.
  1. 1.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
  2. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dana Alokasi Khusus.
  3. 3.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial.
  4. 4.Rancangan regulasi yang mengatur tentang mekanisme kerja sama jdih.kemensos.go.id dengan filantropi dan mekanisme penghargaannya.
  5. 5.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
40. c.Dampak pada kualitas tata kelola pemerintahan khususnya pada manajemen kinerja Kementerian Sosial:
  1. 1.Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial.
  2. 2.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
  3. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
  4. 4.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko.
  5. 5.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial.
  6. 6.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.
  7. 7.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial.
  8. 8.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial. Kerangka regulasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Sosial tahun 2025-2029 tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dalam rangka mencapai visi tahun 2029, Kementerian Sosial memandang perlu melakukan reviu dan penyesuaian terhadap desain organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi:
41. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
42. b.penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
43. c.penetapan standar rehabilitasi sosial;
44. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
45. e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; jdih.kemensos.go.id
46. f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
47. g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
48. h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
49. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden secara eksisting pada struktur Kementerian Sosial merujuk terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan organisasinya terdiri dari atas:
50. a.Sekretariat Jenderal;
51. b.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
52. c.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
53. d.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
54. e.Inspektorat Jenderal;
55. f.Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
56. g.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
57. h.Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari 8 (delapan) eselon I; 39 (tiga puluh sembilan) eselon II; dan 46 (empat puluh enam) eselon III. Struktur organisasi diibaratkan sebagai kendaraan dalam upaya mencapai visi Kementerian Sosial tahun 2029, tentunya dibutuhkan bentuk kendaraan yang tepat fungsi. Tidak serta merta semakin kecil semakin lincah atau fleksibel dan struktur yang besar tidak selalu menghambat kinerja, namun yang dibutuhkan ialah struktur yang tepat (rightsizing). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur eksisiting menunjukkan secara umum perlu beberapa penyesuaian khususnya pada dimensi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial telah diterbitkan dan tidak ada perubahan khususnya pada Unit Kerja Eselon I, namun setidaknya melalui sub bab arah kebijakan kelembagaan ini, memberikan gambaran terkait struktur ideal sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial dalam mencapai Visi tahun 2029. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTSEN. Dalam database ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial- ekonomi rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu Keluarga. Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuk kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan jdih.kemensos.go.id juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:
  1. 1.Penyelarasan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dengan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
  2. 2.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
  3. 3.Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor;
  4. 4.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. 5.Pembentukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  6. 6.Panti Sosial. Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  7. 7.Pusat Rehabilitasi Sosial. Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di kabupaten/kota melalui rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut;
  8. 8.Pusat Kesejahteraan Sosial. Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  9. 9.Rumah Perlindungan Sosial. Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan;
  10. 10.Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKS ABH) di daerah kabupaten/kota;
  11. 11.Pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
  12. 12.Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial melalui asosiasi profesi pekerja sosial;
  13. 13.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang semula dibagi berdasarkan kelompok sasaran perlu disesuaikan berdasarkan fungsi untuk dapat memberikan fokus terhadap intervensinya;
  14. 14.Perubahan nomenklatur Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang sebelumnya masuk kedalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikembalikan kembali fungsinya ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mana sebagai leading terhadap mitigasi dan penanggulangan terhadap korban bencana jdih.kemensos.go.id termasuk didalamnya rehabilitasi dan aspek psikososial korban bencana;
  15. 15.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan dibagi menjadi dua yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV;
  16. 16.Kelompok masing masing dalam direktorat rehabilitasi sosial perlu ada pokja yang terstandar dan ada pokja yang yang spesifik tergantung dari program dan cakupan penanganan;
  17. 17.Mengembalikan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang saat ini berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai yang berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  18. 18.Mengidealkan rasio 1:250 pendamping PKH terhadap KPM, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendamping PKH yang ke depannya akan ditargetkan menggraduasi 10 KPM PKH setiap tahunnya untuk masing- masing pendamping PKH;
  19. 19.Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dengan pertimbangan lebih memberikan fokus pemberdayaan komunitas adat terpencil, fungsi kewirausahaan dimasukkan kedalam Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
  20. 20.Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, hal tersebut mengingat adanya perbedaan terminologi antara miskin dan rentan. Sehingga memunculkan secara tersurat keduanya secara langsung;
  21. 21.Penyesuaian nomenklatur pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana, hal ini dilakukan untuk memberikan fokus terhadap perlindungan sosial adaptif dari segala bentuk korban bencana;
  22. 22.Sedangkan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam disesuaikan menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, artinya pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendikotomikan fokus antara perlindungan sosial terhadap korban bencana dan perlindungan sosial lain non kebencanaan;
  23. 23.Penambahan Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk melakukan pengawasan bidang investigasi, audit dengan tujuan tertentu, penanganan dan pemantauan pengaduan dugaan pelanggaran, pelaksanaan analisis, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, hingga pembangunan zona integritas. Harapannya, dengan adanya Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal dapat lebih fokus untuk melakukan pengawasan yang bersifat investigatif dengan tetap melaksanakan tugas mandatori pengawasan lainnya;
  24. 24.Pembentukan badan/penambahan eselon satu dengan bentuk Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang didalamnya terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM kesejahteraan sosial dan Pusat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Profesi; dan
  25. 25.Melakukan penataan terhadap kelompok kerja pada setiap Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, karena adanya beragam temuan dibutuhkannya penyesuaian kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
  26. 26.Penguatan kelembagaan penyelenggara Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial sebagai sarana pendidikan formal yang berkualitas, sekaligus wadah pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan jdih.kemensos.go.id peningkatan daya saing siswa.
  27. 27.Pemberian dukungan kelembagaan bagi unit pengelola Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif untuk memastikan mekanisme pengelolaan, distribusi, serta monitoring berjalan efektif, sekaligus memperluas daya jangkau program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan arah kebijakan kelembagaan melalui rancangan struktur oraganisasi dan tata kelola Kementerian Sosial untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan kesejateraan secara menyeluruh sesuai dengan arah kebijakan nasional tahun 2025– 2029, sebagai berikut: Gambar 3.2 Arah Kelembagaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Kebutuhan terhadap penyesuaian struktur organisasi Kementerian Sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan kelembagaan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan urusan sosial yang semakin kompleks. Perubahan ini ditujukan agar Kementerian Sosial memiliki kapasitas kelembagaan yang representatif, adaptif, serta dapat mencapai dan memenuhi kinerjanya secara efektif dan efisien. Pembentukan Direktorat Jenderal Sekolah Rakyat setingkat eselon I menjadi sangat mendesak. Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden, target ke depan sesuai dengan amanat Presiden akan terdiri dari ratusan satuan pendidikan Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu dalam upaya manajemen Sekolah Rakyat Kementerian Sosial tentunya tidak berjalan sendiri, crosscutting Sekolah Rakyat tentunya bersinggungan langsung dengan kementerian/lembaga lain dalam aspek manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan peserta didik, pengembangan kurikulum serta manajemen sarana dan prasarana jdih.kemensos.go.id Sekolah Rakyat. Skala, kompleksitas, dan sifat lintas sektor dari program ini tidak dapat ditangani hanya dengan unit di bawah eselon II, melainkan harus berada di bawah koordinasi pimpinan setingkat eselon I agar memiliki legitimasi yang kuat, kapasitas koordinasi antarkementerian dan stakeholders yang efektif, serta daya kendali penuh terhadap implementasi di lapangan. Dengan dukungan eselon II di bawahnya yang dibagi berdasarkan wilayah dengan harapan pemerataan kualitas dan mempermudah pengawasan, serta Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal ini akan memastikan manajemen, pemerataan, serta pengendalian mutu Sekolah Rakyat dapat berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel. Selain itu kebutuhan akan eselon I setingkat badan dibutuhkan pada Badan Pengembangan SDM dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial membawahi puluhan ribu pekerja sosial yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi garda depan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Hal ini menuntut adanya lembaga setingkat eselon I yang memiliki mandat khusus untuk membina, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan jabatan fungsional pekerja sosial secara berkesinambungan. Selain itu, isu kesejahteraan sosial yang dinamis memerlukan penguatan kebijakan berbasis data dan bukti, sehingga badan ini akan memastikan integrasi antara pengembangan SDM dan formulasi kebijakan strategis. Kehadiran unit eselon II di bawahnya, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Strategi Kebijakan, serta Pusat Penyuluhan diaharapkan memperkuat profesionalisme SDM kesejahteraan sosial secara umum, membangun kebijakan yang adaptif, serta memperluas jangkauan layanan kesejahteraan sosial ke masyarakat. Dengan kebutuhan penambahan dua eselon I tersebut, Kementerian Sosial memiliki struktur organisasi yang lebih representatif untuk mengelola mandat besar yang diemban. Perubahan ini bukan hanya penataan kelembagaan administratif, melainkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada hasil, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi. jdih.kemensos.go.id Dalam Renstra ini tergambar secara jelas keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja/performance based budgeting. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dimana Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam Kementerian Sosial. Sasaran Strategis Kementerian Sosial dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja, dimana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Sosial. Program disusun sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Sosial. Pada tataran teknis, program juga merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. Program selanjutnya dilengkapi dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program beserta target kinerja, dimana Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program. Berdasarkan program tersebut selanjutnya dirumuskan Kegiatan yang mencerminkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk menghasilkan keluaran (output) kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan. Kegiatan dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta target kinerja, dimana Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan. Berdasarkan pada masing-masing kegiatan selanjutnya dilakukan perumusan keluaran (output), dimana keluaran (output) kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Keluaran (output) disusun sesuai struktur data keluaran (output), yang terdiri atas klasifikasi rincian output (KRO) sebagai kumpulan atas rincian output, dan rincian output (RO) yang merupakan keluaran kegiatan riil yang sangat spesifik yang jdih.kemensos.go.id dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Sosial yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Gambar 4.1 Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan (Sumber: Hasil Analisis, 2025) Penetapan target kinerja dilakukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun serta disepakati baik di tingkat Kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja merupakan capaian spesifik yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Sosial pada periode 2025– 2029, sehingga menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan target kinerja harus mengacu pada prinsip yang terukur, realistis, serta selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam menetapkan target kinerja, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:
  28. 1.konsistensi dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025– 2029;
  29. 2.relevansi dengan mandat dan ruang lingkup urusan Kementerian Sosial; keterukuran berdasarkan indikator yang jelas dan berbasis data;
  30. 3.keterjangkauan target sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia; serta
  31. 4.fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang dapat berkembang sepanjang periode perencanaan. Dengan kriteria tersebut, target kinerja yang ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mengarahkan pencapaian visi kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial tahun 2025-2029, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran strategis. Keterkaitan kedua Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut: Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan” telah dirumuskan Sasaran Strategis: ”Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif”. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak” telah dirumuskan Sasaran Strategis: “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Sosial: (SS-1) ” Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang jdih.kemensos.go.id Inklusif”, akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perlindungan Sosial. Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kementerian Sosial yaitu (SS-2) “Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien” akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Sosial tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap Sasaran Program sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini: Tabel. 4.1 Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indeks Kesejahteraan Sosial 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 87 87,5 88 88,5 89 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 87 87,5 88 88,5 89 Tabel. 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Kebutuhan Dasar 38 Provinsi 60 61 62 63 64 2 Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana Pusat 1,8 3,5 5,5 7,6 9,7 3 Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*) Pusat 8 10 15 20 25 4 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pusat 75 76 77 79 80 5 Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*) Pusat 400.000 700.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 6 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*) Pusat 65 70 70 75 80 1 Indeks Peranan Sosial 38 Provinsi 51 52 53 54 55 2 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*) 38 Provinsi 59,67 61,5 65,07 67,76 70,46 3 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*) 38 Provinsi 38,42 39,8 46,86 51,08 55,3 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL Sasaran Program 1 (SP 1 ) (Mendukung SS1 ) Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1 ) Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Matriks Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome )/Sasaran Kegiatan (output ) Lokasi Target 1 Indeks Keberdayaan Ekonomi 38 Provinsi 43 44 45 46 47 2 Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya Pusat 90 93 95 98 100 3 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*) Pusat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 96 96,5 97 97,5 98 2 Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 93 94 95 96 97 3 Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 95 95,5 96 96,5 97 4 Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1 ) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program jdih.kemensos.go.id Catatan: (*) Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 (**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat Tabel. 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 4.2 KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan menggambarkan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Sosial. Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pendanaan bersumber atau dibiayai oleh APBN. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kaidah, yaitu:
  32. 1.kerangka pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah (5 (lima) tahun) dan bersifat indikasi;
  33. 2.kerangka pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan Keluaran (output) yang direncanakan;
  34. 3.kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi 1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 75 75,5 76 76,5 77 2 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 81 82 83 84 85 3 Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 87 88 89 90 91 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 75 80 85 90 95 Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 2 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 3 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 90,06 90,56 91,07 91,58 92,09 4 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 5 Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar Pusat 77 78 79 80 81 6 Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 71 72 73 74 75 7 Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Pusat 80 81 82 83 84 8 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakakan yang Dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pusat 75 80 85 90 90 Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas Indikator Kinerja Program 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial Pusat 71 71,5 72 72,5 73 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial Pusat 85 85,5 86 86,5 87 4 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Pusat WTP WTP WTP WTP WTP 5 Nilai Maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial Pusat 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 6 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Pusat 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 7 Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 9 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 97 97,5 98 98,5 99 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 12 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Pusat 90 90,5 91 91,5 92 13 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94,5 95 95,5 96 96,5 14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,5 81,75 82 82,25 15 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 16 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 17 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,25 82,3 82,35 82,4 18 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 19 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 21 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 22 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,2 90,4 90,6 90,8 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2) Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan Indikator Kinerja Program Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome )/Sasaran Kegiatan (output ) Lokasi Target jdih.kemensos.go.id anggaran dan capaian target selama 5 (lima) tahun periode Renstra sebelumnya;
  35. 4.kerangka pendanaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai target pembangunan pada RPJMN sesuai tanggung jawab Kementerian Sosial; dan
  36. 5.kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan bauran sumber pendanaan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, Kementerian Sosial merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen. Adapun perkiraan kebutuhan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 secara lebih jelas disajikan dalam tabel penghitungan prakiraan maju sebagai berikut: Tabel. 4.4 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Perlindungan Sosial 79.436.314 77.861.262 95.642.087 99.233.181 104.687.362 Sekretariat Jenderal 1.161.376 4.070.354 5.773.187 6.994.761 8.881.547 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30.664.619 72.850.242 81.511.934 83.229.138 85.050.168 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 3.204.844 711.429 4.679.891 5.273.480 6.966.021 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 44.405.475 229.237 3.677.075 3.735.802 3.789.626 Program Dukungan Manajemen 1.345.691 6.578.794 2.219.231 2.361.067 2.423.079 Sekretariat Jenderal 675.587 2.340.485 746.739 754.042 661.784 Inspektorat Jenderal 46.459 48.316 48.799 49.287 49.780 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 53.217 2.988.948 54.060 54.407 54.767 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 526.202 852.209 1.002.440 1.134.813 1.286.850 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 44.226 348.836 367.193 368.518 369.898 TOTAL 80.782.005 84.440.056 97.861.318 101.594.248 107.110.441 Program/Unit Kerja Anggaran (dalam juta) jdih.kemensos.go.id Kementerian Sosial secara bersamaan juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tata kelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Seluruh pimpinan dan segenap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan visi Kementerian Sosial yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada visi Presiden 2025-2029 dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencaaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya. Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (continuous improvement) dapat terwujud dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. jdih.kemensos.go.id Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN SOSIAL 80.782.005 84.440.056 97.861.318 101.594.248 107.110.441 Sasaran Strategis 1 (SS 1) Kementerian Sosial Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Kesejahteraan Sosial 38 Provinsi 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Sasaran Strategis 2 (SS 2) (Mendukung SS 1) Kementerian Sosial Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL 79.436.314 77.861.262 95.642.087 99.233.181 104.687.362 Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Program 1 (SP 1) (Mendukung SS1) Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Kebutuhan Dasar 38 Provinsi 60 61 62 63 64 2 Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana Pusat 1,8 3,5 5,5 7,6 9,7 3 Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*) Pusat 8 10 15 20 25 4 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pusat 75 76 77 79 80 5 Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*) Pusat 400.000 700.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 6 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*) Pusat 65 70 70 75 80 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1) Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Peranan Sosial 38 Provinsi 51 52 53 54 55 2 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*) 38 Provinsi 59,67 61,5 65,07 67,76 70,46 3 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*) 38 Provinsi 38,42 39,8 46,86 51,08 55,3 Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Keberdayaan Ekonomi 38 Provinsi 43 44 45 46 47 2 Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya Pusat 90 93 95 98 100 3 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*) Pusat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 96 96,5 97 97,5 98 2 Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 93 94 95 96 97 3 Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 95 95,5 96 96,5 97 4 Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 75 75,5 76 76,5 77 2 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 81 82 83 84 85 3 Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 87 88 89 90 91 Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 75 80 85 90 95 Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas Indikator Kinerja Program 1 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 2 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 3 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 90,06 90,56 91,07 91,58 92,09 4 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 5 Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar Pusat 77 78 79 80 81 6 Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 71 72 73 74 75 7 Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Pusat 80 81 82 83 84 8 Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasikan oleh K/L dan Pemda Pusat 75 80 82 85 85 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN 1.345.691 6.578.794 2.219.231 2.361.067 2.423.079 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2) Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial Pusat 71 71,5 72 72,5 73 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial Pusat 85 85,5 86 86,5 87 4 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Pusat WTP WTP WTP WTP WTP 5 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial Pusat 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 6 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Pusat 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 7 Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 9 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 97 97,5 98 98,5 99 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 12 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Pusat 90 90,5 91 91,5 92 13 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94,5 95 95,5 96 96,5 14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,5 81,75 82 82,25 15 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 16 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 17 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,25 82,3 82,35 82,4 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 18 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 92 92,5 93 93,5 94 19 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 21 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 22 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,2 90,4 90,6 90,8 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 30.664.619 72.850.242 81.511.934 83.229.138 85.050.168 Kegiatan 6281. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana 552.517 189.670 653.348 710.018 789.429 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Masyarakat Wilayah Rawan Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana alam yang berpredikat Siaga Bencana Madya Pusat 0,8 1,6 2,8 4,2 5,7 2 Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana Sosial yang Terfasilitasi Pencegahan Bencana Sosial Pusat 2,7 5,5 8,2 11 13,7 RINCIAN OUTPUT Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana Pusat 20.655 15.000 32.400 36.450 40.500 6.291 4.500 9.877 11.073 12.331 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Warga masyarakat yang difasilitasi kampung siaga bencana Pusat 20.655 15.000 32.400 36.450 40.500 RINCIAN OUTPUT Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana Pusat 100.000 29.000 115.000 120.000 125.000 4.095 1.167 4.709 4.914 5.119 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak Sekolah di lokasi rawan bencana yang Teredukasi Kebencanaan Pusat 100.000 100.000 115.000 120.000 125.000 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 250 250 275 275 300 15.259 2.900 17.658 18.541 19.468 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Kearifan Lokal Pusat 250 250 275 275 300 RINCIAN OUTPUT Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 30.600 23.827 Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial Pusat 30.600 RINCIAN OUTPUT Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 0 60 150 150 160 0 10.500 28.973 30.422 32.943 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial Pusat 0 60 150 150 160 RINCIAN OUTPUT Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial Pusat 100 50 115 120 125 9.640 4.820 11.086 11.568 12.050 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Lumbung Sosial Pusat 100 50 115 120 125 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) korban bencana alam, sosial, dan non alam yang mendapat bantuan sosial kebencanaan secara tepat waktu Pusat 8 8 10 15 25 2 Persentase (%) Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Psikososial hingga Pemulihan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat Pusat 530.000 65.000 630.000 700.000 800.000 348.466 43.844 414.675 459.975 526.184 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Korban Bencana alam yang Memeroleh Bantuan Logistik Pusat 530.000 65.000 630.000 700.000 800.000 RINCIAN OUTPUT Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapat Bantuan Pusat 16.664 20.000 22.000 22.000 23.000 16.269 9.600 25.286 26.550 27.878 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Memeroleh Bantuan Pusat 16.664 20.000 22.000 22.000 23.000 RINCIAN OUTPUT Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial Pusat 3.700 3.900 3.800 3.900 4.000 21.500 18.000 22.145 22.575 23.220 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah korban bencana alam yang ter-asesmen dan mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial Pusat 3.700 3.900 3.800 3.900 4.000 RINCIAN OUTPUT Korban bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Pusat 1.500 4.000 2.000 2.250 2.500 1.259 2.000 1.958 2.238 2.518 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Pusat 1.500 4.000 2.000 2.250 2.500 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kapasitas dan Peran Relawan Sosial Kebencanaan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) relawan kebencanaan yang memberikan layanan sesuai dengan standar Pusat 94 94 96 98 99 RINCIAN OUTPUT Relawan sosial kebencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Siap Ditugaskan Pusat 0 28.600 50.000 51.000 52.000 0 4.660 13.211 13.468 13.853 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Relawan Sosial Kebencanaan yang Memeroleh Bimtek dan ditugaskan dalam penanggulangan bencana Pusat 0 28.600 50.000 51.000 52.000 RINCIAN OUTPUT Relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 0 27.364 28.096 28.096 28.096 0 87.679 103.770 108.694 113.865 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan sarana prasarana Pusat 0 27.364 28.096 28.096 28.096 RINCIAN OUTPUT Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan Pusat 1.000 0 0 0 0 3.755 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan Pusat 1.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana Pusat 48.480 0 0 0 0 12.827 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana Pusat 48.480 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 26.596 0 0 0 0 89.329 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 26.596 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Layanan Sosial Penanganan Bencana Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Provinsi Pusat 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 2 Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Kab/Kota Pusat 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 Kegiatan 6282. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 30.080.094 28.794.441 33.330.028 34.925.816 36.601.395 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Peran Pendamping Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) KPM Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang tergraduasi dari bansos PKH Pusat 3,27 6,54 9,82 13,09 16,36 RINCIAN OUTPUT Sumber Daya Manusia yang dikelola Pusat 33.252 34.689 36.126 37.563 39.000 1.271.971 59.847 1.265.010 1.265.010 1.265.010 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pendamping yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Pusat 33.530 33.530 33.530 33.530 33.530 Jumlah Pendamping Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 33.252 34.689 36.126 37.563 39.000 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Nasional Pendamping Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendamping Pusat 12 12 12 12 12 Jumlah Kelompok KPM yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 332.520 400.000 400.000 400.000 400.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Ketepatan sasaran dan pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Anak dari Keluarga Penerima Manfaat yang bersekolah dengan minimal 85% kehadiran Pusat 85 90 95 95 95 2 Persentase (%) Ibu Hamil dan Anak Usia Dini yang Mendapatkan Bantuan Sosial dan Memanfaatkan Layanan Kesehatan secara berkala Pusat 75 80 85 85 85 3 Persentase (%) Lansia dan Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dan/atau Sosial secara Berkala Pusat 50 55 60 65 70 4 Persentase (%) KPM Program Bantuan Sosial Bersyarat yang mendapatkan peningkatan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan bantuan melalui Kartu Kesejahteraan Pusat 80 81 82 83 84 5 Persentase KPM yang terverifikasi telah mengikuti P2K2 Pusat 50 55 60 65 70 6 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Pendidikan, Kesehatan, dan/atau Kesejahteraan Sosial Pusat 99 0 0 0 0 7 Persentase (%) KPM Yang Meningkat Pemahaman Dalam Aspek Pendidikan dan Pengasuhan, Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Pengelolaan Keuangan, dan/atau Kesejahteraan Sosial dalam Lingkup Keluarga Pusat 77,74 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 28.757.003 28.710.000 31.915.775 33.511.563 35.187.142 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sosial bersyarat Pusat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Pendidikan Pusat 8.976.836 8.976.836 8.976.836 8.976.836 8.976.836 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesehatan Pusat 870.254 870.254 870.254 870.254 870.254 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesejahteraan Sosial Pusat 5.895.889 5.895.889 5.895.889 5.895.889 5.895.889 RINCIAN OUTPUT Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 51.120 2.255 51.120 51.120 51.120 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 RINCIAN OUTPUT Dukungan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 0 1 1 1 1 0 22.339 98.123 98.123 98.123 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 0 1 1 1 1 Kegiatan 7997. Pelaksanaan Bantuan Program Sembako 0 43.858.771 44.152.421 44.152.421 44.152.421 Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Pangan oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Miskin Rentan yang memanfaatakan bantuan sosial pangan melalui Kartu Kesejahteraan Pusat 0 82 83 84 85 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 0 1 1 1 1 0 58.771 352.421 352.421 352.421 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaran Program Kartu Sembako Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 0 18.250.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 0 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Sosial Sembako Pusat 0 18.250.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 Kegiatan 7993. Pelayanan Akses Jaminan Sosial 0 1.021 3.369.776 3.434.522 3.500.564 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses Pelayanan Jaminan Sosial melalui Bantuan Langsung Berkelanjutan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 97 97 97 2 Persentase (%) Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 97 97 97 RINCIAN OUTPUT Layanan Akses Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 0 1.021 16.765 17.087 17.415 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 1.342.179 1.369.023 1.396.403 0 0 3.221.230 3.285.654 3.351.368 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar Pusat 0 0 1.342.179 1.369.023 1.396.403 RINCIAN OUTPUT Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 54.909 54.909 54.909 0 0 131.781 131.781 131.781 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar Pusat 0 0 54.909 54.909 54.909 Kegiatan 7994. Pelayanan Penghargaan Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 0 6.334 6.352 6.352 6.352 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Tersalurkannya penghargaan terhadap Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan Penghargaan Pusat 0 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan Pusat 0 403 487 487 487 0 6.334 6.352 6.352 6.352 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan Pusat 0 403 487 487 487 Kegiatan 6283. Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi 32.000 0 0 0 0 Direktorat Jaminan Sosial (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rehabilitasi Rumah secara Layak Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Bantuan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Rehabilitasi Rumah secara Layak Pusat 99,79 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 1.500 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu Pusat 1.500 0 0 0 0 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 3.204.884 711.429 4.679.891 5.273.480 6.966.021 Kegiatan 6277. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan 186.490 68.559 259.860 306.430 206.644 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Kelompok Rentan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Peranan Sosial Kelompok Rentan Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 6.500 10.326 24.000 28.000 11.480 47.346 46.467 160.800 207.200 98.154 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 6.500 10.326 24.000 28.000 11.480 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi Pusat 20.000 50.000 22.000 23.000 100.000 800 2.500 1.210 1.380 6.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah kelompok rentan yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 20.000 50.000 22.000 23.000 100.000 RINCIAN OUTPUT Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 14.530 0 0 0 0 46.409 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 14.530 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial kelompok rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di dalam panti Pusat 87,25 87,74 88,23 88,73 89,22 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di luar panti Pusat 83,48 83,96 84,44 84,92 85,40 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Pusat 1 1 1 1 1 4.339 1.500 1.500 1.500 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang disusun Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 60 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 3 3 3 781 1.300 1.950 1.950 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 3 3 3 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 400 400 400 2.477 2.100 5.600 5.600 5.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 400 400 400 RINCIAN OUTPUT Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium Pusat 2.300 297 2.300 2.300 2.415 82.800 10.692 82.800 82.800 86.940 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium Pusat 2.300 297 2.300 2.300 2.415 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya kualitas Lembaga Rehabilitasi sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 0 85 86 87 88 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 150 100 150 150 150 1.534 4.000 6.000 6.000 6.000 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 100 150 150 150 Kegiatan 6278. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 728.014 237.844 1.175.740 1.342.197 2.742.532 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 51 52 53 54 55 2 Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan (*) Pusat 99,60 99,70 99,70 99,80 99,80 RINCIAN OUTPUT Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 64.100 15.030 70.800 74.400 129.200 255.583 88.667 474.360 550.560 1.104.660 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 64.100 15.030 70.800 74.400 129.200 Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan Pusat 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi Pusat 106.659 100.000 106.659 106.659 175.000 4.266 5.000 5.866 6.399 11.375 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 106.659 100.000 106.659 106.659 175.000 RINCIAN OUTPUT Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 36.000 8.000 36.000 36.000 73.000 447.199 102.784 549.252 635.976 1.465.475 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang disabilitas yang Mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 36.000 36.000 36.000 36.000 73.000 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 1.500 1.500 1.500 RINCIAN OUTPUT Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Pusat 60.000 22.100 60.000 60.000 60.000 4.370 3.393 9.000 12.000 15.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah literasi khusus yang diproduksi Pusat 60.000 22.100 60.000 60.000 60.000 RINCIAN OUTPUT Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pusat 4 31 31 31 31 5.400 25.000 50.762 50.762 50.762 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Satker yang menyediakan Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pusat 4 31 31 31 31 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial Penyandang Disabilitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam panti Pusat 91,26 91,77 92,28 92,80 93,32 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar panti Pusat 89,13 89,65 90,16 90,67 91,18 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 2 1 2 2 4 1.532 500 3.000 3.000 6.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang disusun Pusat 2 1 2 2 4 RINCIAN OUTPUT Penyusunan Rancangan PP tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pusat 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan Pusat 0 1 0 0 0 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 60 70 80 85 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 2 2 2 814 1.300 1.300 1.300 1.300 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 2 2 2 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 96 97 98 99 100 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 500 3.000 4.200 4.200 4.200 7.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 500 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 85 87 89 90 91 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas) Pusat 150 150 150 150 224 5.850 6.000 6.000 6.000 8.960 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 150 150 224 Kegiatan 6279. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak 842.585 110.950 1.099.781 1.151.795 992.775 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Peranan Sosial Anak Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Anak Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 41.840 14.500 46.200 48.600 57.927 138.846 65.250 309.540 359.640 495.276 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 41.840 14.500 46.200 48.600 57.927 RINCIAN OUTPUT Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 400 400 600 700 586 1.592 1.800 4.020 5.180 5.010 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 400 400 600 700 586 RINCIAN OUTPUT Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry) Pusat 5 5 5 5 9 2.694 1.500 2.483 2.731 5.408 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak yang mendapatkan layanan publik Adopsi Intercountry Pusat 5 5 5 5 9 RINCIAN OUTPUT Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi Pusat 101.150 100.000 101.150 101.150 148.094 4.940 5.000 5.563 6.069 9.626 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak yang Mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi Pusat 101.150 100.000 101.150 101.150 148.094 RINCIAN OUTPUT Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 270.000 10.000 270.000 270.000 150.000 678.475 26.400 688.475 688.475 382.486 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak YAPI yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 270.000 10.000 270.000 270.000 150.000 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial anak Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di dalam panti Pusat 89,52 90,03 90,53 91,04 91,55 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di luar panti Pusat 87,47 87,97 88,48 88,98 89,48 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Pusat 1 1 1 1 3 3.144 1.500 1.500 1.500 4.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang disusun Pusat 1 1 1 1 3 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Anak yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 67 67 70 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 2 2 2 905 1.300 1.100 1.200 1.300 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 2 2 2 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial anak sesuai standar Pusat 95 95,1 95,2 95,3 95,4 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 350 300 350 350 512 4.714 4.200 4.900 4.900 3.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 350 300 350 350 512 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 84 84,1 84,2 84,3 84,4 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 250 100 250 250 250 7.272 4.000 10.000 10.000 10.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 250 100 250 250 250 Kegiatan 6280. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 1.430.197 235.426 1.914.509 2.205.757 2.700.520 Direktorat Rehabilitasi Lanjut Usia Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Lanjut Usia Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Lanjut Usia Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 37.370 14.500 41.300 43.400 63.860 139.886 65.250 276.710 321.160 546.003 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 37.370 14.500 41.300 43.400 63.860 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi Pusat 100.560 100.000 121.678 133.845 147.230 4.022 5.000 6.692 8.031 11.042 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial yang Terintegrasi Pusat 100.560 100.000 121.678 133.845 147.230 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan Pusat 101.000 12.000 101.000 101.000 101.000 1.274.325 154.176 1.540.957 1.784.266 2.027.575 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 101.000 12.000 101.000 101.000 101.000 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial lanjut usia Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di dalam panti Pusat 92,20 92,71 93,23 93,75 94,28 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di luar panti Pusat 87,91 88,42 88,93 89,43 89,94 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Pusat 3 1 4 5 5 2.299 1.500 6.000 7.500 7.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat 3 1 4 5 5 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 75 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 3 4 4 814 1.300 1.950 2.600 2.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 3 4 4 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 95 95 95 95 95 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 700 3.000 4.200 4.200 4.200 9.800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 300 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 85 86 87 88 89 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 150 100 150 150 600 5.850 4.000 6.000 6.000 24.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 100 150 150 600 Kegiatan 6882. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana 17.556 0 0 0 0 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana melalui Pemanfaatan Bantuan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Korban Bencana yang Memanfaatkan Bantuan Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak sesuai Hasil Asesmen Pusat 100 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Korban Bencana yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 4.300 0 0 0 0 17.556 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 4.300 0 0 0 0 Kegiatan 7992. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV 0 58.650 230.000 267.300 323.550 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pusat 0 52 53 54 55 2 Indeks Peranan Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Pusat 0 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 0 5.500 21.000 22.000 23.000 0 24.750 140.700 162.800 196.650 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 0 5.500 21.000 22.000 23.000 RINCIAN OUTPUT Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 0 5.000 11.000 12.000 13.000 0 22.500 73.700 88.800 111.150 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 0 5.500 11.000 12.000 13.000 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi Pusat 0 50.000 10.000 10.000 10.000 0 2.500 550 650 700 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapat assement dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 0 50.000 10.000 10.000 10.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang Tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 0 60 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV Pusat 0 1 1 1 1 0 1.500 1.500 1.500 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV yang dihasilkan Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 0 2 3 3 3 0 1.300 1.950 1.950 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 0 2 3 3 3 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 0 95,10 95,20 95,30 95,40 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis Pusat 0 150 400 400 400 0 2.100 5.600 5.600 5.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 0 150 400 400 400 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Pusat 0 86 87 88 89 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ODHIV yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 0 100 150 150 150 0 4.000 6.000 6.000 6.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 0 100 150 150 150 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL 44.405.475 229.237 3.677.075 3.735.802 3.789.626 Kegiatan 6273. Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan 17.952 8.584 21.786 21.886 21.986 Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Terlaksananya Pemanfaatan Dana UKS dari Aktivitas UGB dan Penyelenggaraan PUB sesuai Standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Izin Penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/barang (PUB) dan Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional Pusat 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 9.173 4.719 9.519 9.619 9.719 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyelenggara UGB/PUB yang Berizin Pusat 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesos Pusat 0 72 73 74 75 2 Persentase (%) Filantropi yang menyalurkan Bantuan kepada PM melalui Skema Kemitraan Pusat 0 81 82 83 84 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pusat 0 200 200 200 200 0 351,6 1.644 1.644 1.644 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 200 200 200 200 RINCIAN OUTPUT Filantropi yang berpatisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 100 110 120 130 0 248,4 823 823 823 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Filantropi yang melaksanakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 100 110 120 130 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kot dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan. Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Restorasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabuapten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Pusat 0 81 82 83 84 2 Persentase (%) TMPNU/MPN/TMPN yang terpelihara Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Warga Negara Indonesia Yang Mendapatkan Penanaman Nilai-Nilai Sosial Dasar Pusat 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 800 800 800 800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Peserta Sosialisasi Penanaman Nilai Sosial Dasar Pusat 0 2.000 2.000 2.000 2.000 RINCIAN OUTPUT TMPNU/MPN/TMPN yang Direhab/Dipelihara Pusat 139 139 139 139 139 8.779 2.465 9.000 9.000 9.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah TMPNU/TMP/MPN yang Dipelihara Pusat 139 139 139 139 139 Kegiatan 6274. Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu 119.577 73.126 306.410 324.810 343.175 Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Terseleksi dan Ditetapkannya Pengusulan Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial untuk mendapatkan Penghargaaan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima Satyalancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi untuk ditetapkan mendapatkan Penghargaan Pusat 80 81 82 83 84 2 Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 487 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pengusulan/Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi dan/atau Ditetapkan untuk Mendapatkan Penghargaan Pusat 510 515 520 525 530 1.000 700 1.660 1.860 2.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah penghargaan pahlawan nasional/perintis kemerdekaan/satyalancana kebaktian sosial yang diusulkan Pusat 510 515 520 525 530 RINCIAN OUTPUT Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 368 0 0 0 0 5.811 700 1.660 1.860 2.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 368 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Peran Aktif PSKS Lembaga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial Pusat 81 82 83 84 85 RINCIAN OUTPUT Pemberdayaan Karang Taruna Pusat 0 600 700 800 1.000 0 350 7.579 10.080 13.034 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Karang Taruna yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 600 700 800 1.000 RINCIAN OUTPUT LKS yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 300 400 500 600 0 150 4.883 5.799 5.999 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah LKS yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 RINCIAN OUTPUT LK3 yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 200 250 300 350 0 100 4.883 5.799 5.999 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah LK3 yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 200 250 300 350 RINCIAN OUTPUT Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Kelembagaan Yang Melaksanakan Pelayanan Dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar Dan Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pusat 750 0 0 0 0 7.938 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSKS Lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 750 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Peran Aktif PSKS Perorangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial Pusat 93 94 95 96 97 RINCIAN OUTPUT Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 871 100 4.883 5.083 5.799 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Warga negara yang mendapatkan penanaman nilai- nilai sosial dasar Pusat 10.000 0 0 0 0 5.043 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah peserta sosialisasi penanaman nilai sosial dasar (termasuk di sosial media) Pusat 10.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar Pusat 10.266 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 10.266 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 5.133 7.277 7.277 7.277 0 63.096 128.475 128.475 128.475 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah TKSK yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial Pusat 0 5.133 7.277 7.277 7.277 RINCIAN OUTPUT PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 5.000 3.000 3.000 3.000 0 1.000 48.000 56.000 64.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSM yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial Pusat 0 5.000 3.000 3.000 3.000 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) daerah kabupaten/kota yang melayani aduan/keluhan secara optimal sesuai standar Pusat 77 78 79 80 81 2 Persentase desa/kelurahan yang melayani aduan/keluhan/rujukan secara optimal sesuai standar Pusat 77 78 79 80 81 RINCIAN OUTPUT Kabupaten Kota yang melaksanakan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat 514 514 514 514 514 4.059 2.898 49.708 49.708 49.708 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan SLRT Pusat 514 514 514 514 514 RINCIAN OUTPUT Pengelolaan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Pusat 1.200 1.400 1.600 1.700 1.800 2.464 4.032 54.679 60.146 66.161 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh desa/kelurahan Pusat 1.200 1.400 1.600 1.700 1.800 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos Pusat 71 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pusat 187 0 0 0 0 823 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos Pusat 187 0 0 0 0 Kegiatan 6276. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 50.310 27.912 73.950 84.500 90.000 Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) warga KAT yang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas Pusat 0 92 95 97 100 2 Persentase (%) warga KAT yang terpenuhi pangan, sandang dan/atau tempat tinggal, sarana penerangan, transportasi, akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT Pusat 100 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase (%) Warga KAT yang yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial Pusat 80 0 0 0 0 4 Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandirian ekonominya melalui mata pencaharian lainnya Pusat 80 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Warga KAT Yang diberdayakan Pusat 2.800 2.800 3.500 4.000 4.500 50.310 27.912 73.950 84.500 90.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan Pusat 2.800 2.800 3.500 4.000 4.500 Kegiatan 7995. Penyelenggaraan Bantuan Sarana Sosial Ekonomi 0 41.000 1.228.500 1.242.000 1.255.500 Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran dan Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 0 85 85 85 85 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 0 1.540 45.500 46.000 46.500 0 41.000 1.228.500 1.242.000 1.255.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Pusat 0 1.540 45.500 46.000 46.500 Kegiatan 6896. Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako 44.152.421 0 0 0 0 Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat pemanfaatan Pusat 85 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat jumlah Pusat 98 0 0 0 0 3 Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat waktu Pusat 98 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 1 0 0 0 0 287.421 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 1 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 18.277.083 0 0 0 0 43.865.000 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 18.277.083 0 0 0 0 Kegiatan 6883. Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial 65.211 0 0 0 0 Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) melalui Usaha yang dikelola Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang meningkat keterampilan dan pengetahuannya dalam mengelola/menjalankan usaha Pusat 80 0 0 0 0 2 Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang mampu mempertahankan usahanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah diintervensi Pusat 80 0 0 0 0 3 Persentase (%) KPM Kewirausahaan yang memiliki izin usaha Pusat 70 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT KPM kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha Pusat 10.000 0 0 0 0 65.211 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM Kewirausahaan yang mendapatkan pendampingan Usaha Pusat 10.000 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 7998. Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi 0 79.314 2.048.214 2.064.714 2.081.214 Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) KPM yang berhasil digraduasi Pusat 0 44 46 48 50 2 Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (*) Pusat 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang partisipatif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan Pusat 0 50 51 52 53 RINCIAN OUTPUT KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pusat 0 15.000 340.000 340.000 340.000 0 78.314 2.015.214 2.015.214 2.015.214 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang mendapat pemberdayaan sosial ekonomi Pusat 0 15.000 340.000 340.000 340.000 Jumlah KPM yang mendapatkan Kartu Usaha Afirmatif Pusat 0 68.000 68.000 68.000 68.000 RINCIAN OUTPUT Pemberdayaan Masyarakat/Pemberdayaan Komunitas Pusat 0 100 200 300 400 0 1.000 33.000 49.500 66.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah komunitas/kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat Pusat 0 100 200 300 400 SEKRETARIAT JENDERAL 1.161.376 4.070.354 5.773.187 6.994.761 8.881.547 Kegiatan 6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 30.719 0 0 0 0 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DTKS jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data Pusat 94 0 0 0 0 2 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS Pusat 70 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pusat 151.120.000 0 0 0 0 846 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusat 151.120.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data dan Data Center Pusat 103 0 0 0 0 28.070 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data Pusat 103 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 1 0 0 0 0 1.803 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola Pusat 1 0 0 0 0 Kegiatan 8002. Pengelolaan DTSEN untuk Bantuan dan Pemberdayaan Sosial 41.948 74.500 84.879 84.999 85.119 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6) Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN untuk data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) penyampaian usulan dan pembaruan data yang disinkronkan kepada penyusun DTSEN Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Lolos Uji Efektivitas Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Infrastruktur Pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dapat Beroperasi dengan Baik Pusat 95 95 95 95 95 4 Jumlah Kepesertaan Segmen PBI (**) Pusat 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 8 12 12 12 12 7.941 9.500 8.998 9.118 9.238 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah laporan verifikasi dan validasi data untuk program bantuan dan pemberdayaan sosial yang transparan, akuntabel dan tepat waktu Pusat 8 12 12 12 12 Jumlah surat keputusan penetapan PBI JK Pusat 12 12 12 12 12 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data dan Data Center Pusat 103 119 119 119 119 22.551 53.000 62.898 62.898 62.898 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data Pusat 103 119 119 119 119 RINCIAN OUTPUT Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 11.456 12.000 12.983 12.983 12.983 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6881. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat 31.037 0 0 0 0 Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan PM/KPM dalam kewirausahaan sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PM/KPM/Pilar Kesos yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerjanya dalam vokasi dan/atau kewirausahaan Pusat 60 0 0 0 0 2 Persentase (%) Penerima Manfaat yang meningkat pendapatan Pusat 60 0 0 0 0 3 Persentase (%) penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen Pusat 100 0 0 0 0 4 Persentase (%) penerima manfaat yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan atau lingkungan Pusat 81 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelatihan Bidang Sosial Pusat 6.785 0 0 0 0 31.037 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang meningkat pemahaman dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial Pusat 6.785 0 0 0 0 Kegiatan 6884. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial 13.974 13.811 15.729 16.500 17.309 Politeknik Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kualitas Alumni Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja Pusat 75 75.5 76 76.5 77 2 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang menjadi Wiraswasta Pusat 20 20.5 21 21.5 22 3 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang Melanjutkan Pendidikan Pusat 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan Pusat 1.591 1.560 1.560 1.560 1.560 7.532 6.979 9.449 10.220 11.029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan Pusat 1.591 1.560 1.560 1.560 1.560 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan Pusat 26 33 33 33 33 966 647 833 833 833 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan Pusat 26 33 33 33 33 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan Pusat 39 20 20 20 20 747 375 747 747 747 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan Pusat 39 20 20 20 20 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan Pusat 24 17 17 17 17 487 338 458 458 458 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan Pusat 24 17 17 17 17 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan Pusat 16 0 0 0 0 198 0 198 198 198 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan yang Dihasilkan Pusat 16 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pengembangan Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 612 1.210 612 612 612 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Pengembangan Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Program Studi Terakreditasi Pusat 2 2 1 0 0 765 765 765 765 765 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Program Studi yang Terakreditasi Pusat 2 2 1 0 0 RINCIAN OUTPUT Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat 36 36 36 36 36 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Penelitian Kesejahteraan Sosial yang Dihasilkan Pusat 36 36 36 36 36 RINCIAN OUTPUT Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat 30 30 30 30 30 937 1.767 937 937 937 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Pengabdian kepada Masyarakat yang Dihasilkan Pusat 30 30 30 30 30 Kegiatan 6897. Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 26.680 49.369 29.862 30.821 31.828 Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi (*) Pusat 40 42 45 50 55 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya pasca diklat Pusat 78 78.5 79 79.5 80 3 Persentase (%) Pejabat Fungsional Bidang Kesos dengan Penilaian Kinerja Baik sesuai Standar kompetensi Pusat 70 70.5 71 71.5 72 4 Persentase (%) dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos yang ditindaklanjuti Pusat N/A 90 95 100 100 RINCIAN OUTPUT Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Pusat 89 240 232 247 262 844 2.595 2.344 2.438 2.537 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pusat 89 240 232 247 262 RINCIAN OUTPUT Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pusat 91 218 233 248 263 833 76 833 833 833 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pusat 91 218 233 248 263 RINCIAN OUTPUT Penerima Manfaat Yang Mendapatkan Layanan Sosial Pusat 2.100 625 810 820 830 6.947 3.570 6.947 6.947 6.947 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Layanan Sosial Pusat 2.100 625 810 820 830 RINCIAN OUTPUT SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi Pusat 6.000 7.500 8.000 8.500 9.000 3.800 6.150 4.806 5.018 5.240 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM Kesos Yang Tersertifikasi Pusat 6.000 7.500 8.000 8.500 9.000 RINCIAN OUTPUT SDM Penyelenggara Kesos NON ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pusat 545 3.150 3.250 3.300 3.500 3.116 14.941 4.290 4.472 4.663 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah alumni diklat Kesos Non ASN dengan kinerja baik Pusat 545 3.150 3.250 3.300 3.500 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos Non-ASN yang dihasilkan Pusat N/A 2 2 3 3 RINCIAN OUTPUT SDM Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pusat 2.025 14.200 14.250 14.300 14.350 8.520 19.079 6.980 7.285 7.605 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah alumni diklat Kesos ASN dengan kinerja baik Pusat 2.025 14.200 14.250 14.300 14.350 Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos ASN yang dihasilkan Pusat N/A 2 2 3 3 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kapabilitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi (*) Pusat 28 30 35 40 45 RINCIAN OUTPUT Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi Pusat 1.275 1.325 1.375 1.425 1.475 2.620 2.958 3.662 3.828 4.003 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terakreditasi Pusat 1.275 1.325 1.375 1.425 1.475 Kegiatan 6975. Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3.196 3.300 5.650 6.356 6.992 Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berkualitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti oleh K/L / Pemda Pusat 75 80 82 85 85 2 Persentase (%) Kerjasama Strategis yang diimplementasikan Pusat 75 80 82 85 85 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase Pengaduan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti Pusat 75 80 82 85 85 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 100 225 225 250 258 3.196 3.300 5.650 6.356 6.992 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah pemantauan implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda Pusat 14 38 45 50 55 Jumlah Pemantauan Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Pusat 14 38 45 50 55 Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) Pusat 14 35 40 45 50 Jumlah Advokasi implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda Pusat 35 66 75 85 95 Jumlah Advokasi Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Pusat 35 57 65 75 85 JumlahPengaduan dan aspirasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang di proses Pusat 35 66 75 85 95 Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif bersama K/L dan Pemda Pusat 14 30 35 40 45 Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif dengan Non pemerintah dan Organisasi Penyandang Disabilitas Pusat 14 30 35 40 45 Kegiatan 7936. Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat 1.013.804 3.929.439 5.615.950 6.836.707 8.721.984 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin terhadap Pendidikan, Pengasuhan, dan Layanan Kesejahteraan Sosial melalui Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Lulus Ujian Kenaikan Jenjang Pusat 0 80,5 81 81.5 82 2 Persentase (%) Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembelajaran Pusat 80 80.5 81 81.5 82 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase (%) Guru dan Tenaga Pendidik yang mampu menciptakan Lingkungan Belajar Kreatif, Inovatif, dan Optimal Pusat 80 80.5 81 81.5 82 4 Persentase (%) Sekolah Rakyat yang mampu memberikan Layanan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pusat 80 81 82 83 84 RINCIAN OUTPUT Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat Pusat 3.111 4.800 6.000 7.200 8.640 132.002 16.355 1.250.000 1.275.000 1.308.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Guru, Tenaga, dan Siswa Sekolah Rakyat yang Mendapatkan Pembinaan Pusat 3.111 4.800 6.000 7.200 8.640 RINCIAN OUTPUT Pengelolaan Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 353.590 879.322 355.000 356.000 357.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Sarana Prasarana Sekolah Rakyat yang Dikelola sesuai Standar Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Sarana Laboratorium Komputer Pusat 100 200 300 400 500 20.549 20.626 22.000 23.000 24.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sarana Laboratorium Komputer yang Dikelola sesuai Standar Pusat 100 200 300 400 500 RINCIAN OUTPUT Perangkat Data Center Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 0 8.000 8.000 8.000 8.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Perangkat Data Center Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat Pusat 100 200 300 400 400 11.455 50.000 68.733 68.733 68.733 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat Pusat 100 200 300 400 400 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat Pusat 7.920 15.420 30.420 45.000 67.500 366.723 2.792.162 2.464.020 3.645.000 5.467.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Atas) Pusat 7.920 15.420 30.420 45.000 67.500 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 316 616 1.216 1.800 2.700 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat Pusat 6.905 14.405 29.405 45.000 67.500 84.257 0 95.000 100.000 120.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Pertama) Pusat 6.905 14.405 29.405 45.000 67.500 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 276 576 1.176 1.800 2.700 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat Pusat 5.175 12.675 27.675 50.175 80.175 4.457 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Dasar) Pusat 5.175 12.675 27.675 50.175 80.175 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 207 507 1.107 2.007 3.207 RINCIAN OUTPUT Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 0 2.000 2.500 2.750 3.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dimanfaatkan pada program Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Sekolah Rakyat dengan Narasi Positif Pusat 79 80 81 82 83 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase (%) Dokumen Keuangan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 4 Persentase (%) Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 5 Persentase (%) Dokumen Pemantauan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 6 Persentase (%) Dokumen Organisasi dan Tata Kelola internal yang efektif Pusat 0 90 90 95 95 7 Persentase Layanan Jaringan Komunikasi Data untuk Sekolah Rakyat Pusat 94,58 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 0 1 1 1 1 0 2.670 2.697 2.724 2.751 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Hukum Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 28 78 78 79 79 12.698 37.239 37.400 37.600 37.800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase program dan kegiatan Sekolah Rakyat yang terdokumentasi Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan sekolah Rakyat yang Terpublikasi Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 0 5 5 5 5 0 4.540 4.600 4.900 5.200 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan tata kelola internal yang efektif Pusat 0 5 5 5 5 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 15.504 73.401 17.000 18.000 19.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Layanan Umum yang Optimal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 1 1 1 1 1 901 9.370 1.500 2.000 2.500 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 1 1 1 1 1 1.597 4.660 2.500 3.000 3.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 20 56 56 57 58 10.071 29.094 35.000 40.000 45.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat Pusat 1 2 2 2 2 Jumlah SDM Sekolah Rakyat yang Telah di Tingkatkan Kompetensi Keuangannya Pusat 200 477 500 500 500 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 53.217 2.988.948 54.060 54.407 54.767 Kegiatan 6304. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.486 1.450 1.495 1.495 1.495 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 3 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 4 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 5 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Non Kebencanaan Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 4 4 4 4 4 1.486 1.450 1.495 1.495 1.495 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dipublikasikan Pusat 4 4 4 4 4 Kegiatan 6305. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial 49.932 2.986.674 50.620 50.919 51.229 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen.Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 81,00 81,25 81,30 81,35 81,40 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 90 91 91,5 91,5 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 4 Persentase (%) Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti Pusat 83,00 83,20 83,40 83,60 84,00 5 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Linjamsos Pusat 100 100 100 100 100 6 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen Linjamsos Pusat 93 93,5 94 94,5 95,0 7 Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan Ditjen Linjamsos Pusat 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 12 9 12 12 12 1.618 1.142 1.821 1.912 2.007 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan BMN Pusat 12 9 12 12 12 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 1.093 1.493 1.159 1.182 1.206 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 40.570 2.978.948 40.570 40.570 40.570 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 6 7 7 7 7 1.738 1.960 1.769 1.804 1.841 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Strategis Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 6 6 6 6 6 1.228 882 1.431 1.503 1.578 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 3.150 2.000 3.358 3.425 3.494 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 2 2 2 2 2 535 249 512 523 533 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 2 2 2 2 2 Kegiatan 6306. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial 786 455 851 877 906 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 75.25 75.5 75.75 80 80.25 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 171 171 171 171 171 480 364 513 523 534 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 171 171 171 171 171 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 306 91 338 354 372 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Manajemen Organisasi yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6307. Legislasi dan Litigasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.007 367 1.089 1.111 1.113 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 1.007 367 1.089 1.111 1.113 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Naskah Hukum yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 526.202 852.209 1.002.440 1.134.813 1.286.850 Kegiatan 6300. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial 4.150 2.250 6.540 7.848 9.418 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 48 48 48 48 48 4.150 2.250 6.540 7.848 9.418 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 48 48 48 48 48 Kegiatan 6301. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial 516.694 844.911 983.903 1.112.569 1.260.156 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,50 81,75 82,00 82,25 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 95,0 95,3 95,5 95,7 95,9 4 Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Pusat 100 100 100 100 100 5 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 100 100 100 100 100 6 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat 100 100 100 100 100 7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pusat 82,2 82,3 82,4 82,6 82,7 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 32 33 32 32 32 15.037 11.472 21.653 25.984 31.181 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun Pusat 32 33 32 32 32 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 69 69 69 69 69 12.235 7.773 17.619 21.143 25.371 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun Pusat 69 69 69 69 69 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 15 15 15 15 15 7.478 2.605 6.330 7.596 9.115 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Pusat 15 15 15 15 15 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 61 61 61 61 61 1.582 1.784 2.278 2.734 3.281 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah laporan yang Disusun Pusat 61 60 61 61 61 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 32 32 32 32 32 30.494 12.408 43.911 52.693 63.232 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 32 32 32 32 32 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 32 34 32 32 32 449.868 808.869 892.112 1.002.419 1.127.976 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Satker yang melaksanakan Operasional Perkantoran Pusat 32 34 32 32 32 Kegiatan 6302. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial 4.724 3.952 10.384 12.461 14.954 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 81 81 82 82 83 2 Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM Pusat 4 4 5 5 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 196 322 196 196 196 3.085 2.908 8.024 9.629 11.555 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 196 322 196 196 196 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 2 2 2 2 2 1.639 1.044 2.360 2.832 3.399 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Layanan Internal Pusat 2 2 2 2 2 Kegiatan 6303. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial 633 1.096 1.612 1.934 2.321 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 633 1.096 1.612 1.934 2.321 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Hukum yang dilaksanakan Pusat 1 1 1 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL 44.226 348.836 367.193 368.518 369.898 Kegiatan 6296. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial 1.275 1.492 1.593 1.603 1.803 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Dayasos yang optimal Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Dayasos Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 3 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 4 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 5 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. PSDS Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 4 5 5 5 5 1.275 1.492 1.593 1.603 1.803 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan Pusat 4 5 5 5 5 Kegiatan 6297. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial 42.227 346.557 363.759 364.814 365.764 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 2 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 3 Nilai SMART Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 89 90 91 92 93 4 Nilai IKPA Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 5 Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 6 Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 84 85 86 87 88 7 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pusat 84 85 86 87 88 8 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pusat 84 85 86 87 88 9 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Pusat 84 85 86 87 88 10 Nilai SAKIP Dit. PSDS Pusat 84 85 86 87 88 11 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 76 78 80 82 84 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 4 4 4 4 4 627 625 790 890 990 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan BMN Pusat 4 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 220 224 375 450 500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 2 2 2 2 748 901 1.200 1.350 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 1 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 2 2 2 2 2 37.025 340.635 356.744 356.844 356.944 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pusat 3 4 4 4 4 895 941 1.000 1.150 1.250 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pusat 3 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Pusat 3 4 4 4 4 764 830 1.000 1.150 1.250 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi Pusat 3 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 2 3 3 3 3 1.370 1.735 1.750 1.850 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Pusat 2 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 6 6 6 6 6 324 412 450 580 700 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen Reformasi Kinerja Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 254 254 450 550 680 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6298. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial 535 385 1.560 1.750 1.880 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Pusat 74 74 74 74 74 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 171 2.936 2.936 2.936 2.936 535 385 1.560 1.750 1.880 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 171 2.936 2.936 2.936 2.936 Kegiatan 6299. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial 183 396 280 350 450 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase naskah hukum Dayasos yang ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 183 396 280 350 450 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 INSPEKTORAT JENDERAL 46.459 48.316 48.799 49.287 49.780 Kegiatan 6291. Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal 18.326 6.620 6.686 6.753 6.820 Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Kegiatan pengawasan melalui TI Pusat 5 7 8 9 10 2 Persentase (%) Auditee yang dapat memenuhi permintaan data Pusat 76 77 78 79 80 3 Jumlah satker yang mendapatkan pendampingan tata kelola keuangan Pusat 39 42 44 47 49 4 Persentase (%) Pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit interen pemerintah Indonesia (SAIPI) Pusat 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 5 Jumlah Unit yang Menjadi Zona Integritas WBK/ WBBM Pusat 7 9 11 14 15 6 Jumlah unit yang menerapkan MR Pusat 5 6 7 8 9 7 Jumlah pengawasan internal terkait tata kelola keuangan dan Kinerja yang dilaksanakan Pusat 63 63 63 63 63 8 Persentase (%) pelaksanaan pengawasan internal bidang investigasi yang dilaksanakan Pusat 65 67 70 75 80 9 Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial Pusat 81 83 85 87 89 RINCIAN OUTPUT Layanan Audit Internal Pusat 18 18 18 18 18 18.326 6.620 6.686 6.753 6.820 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Penunjang Pusat 4 4 4 4 4 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah kegiatan pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan ZI WBK/WBBM Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah layanan Manajemen Risiko Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah layanan terkait Survei Penilaian Integritas Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6292.Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal 181 195 197 199 201 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi Pusat 96 97 98 99 100 2 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94.5 95 95.5 96 96.5 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 1 1 1 1 1 181 195 197 199 201 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi Pusat 96 97 98 99 100 Jumlah layanan kehumasan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6293. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal 24.243 31.037 31.348 31.661 31.974 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) Inspektorat Jenderal Pusat 91 92 93 94 95 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Pusat 95 96 97 98 99 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pusat 91 92 93 94 95 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Penunjang Pusat 82 82,5 83 83,5 84 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 3 3 3 3 3 39 93 94 95 95 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen jaminan pelaksanaan dan dokumen PKPT yang ditetapkan Pusat 3 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 2 2 2 2 2 16 203 205 207 209 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 2 2 2 2 2 594 127 128 129 130 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 1 1 1 1 1 120 60 61 62 62 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Layanan Reformasi Kinerja Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 2.510 1.246 1.259 1.271 1.284 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terlaksananya Layanan Umum Inspektorat Jenderal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 20.962 29.306 29.599 29.895 30.194 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Terlaksananya Layanan perkantoran Inspektorat jenderal Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6294. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal 292 232 234 237 239 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 0 15 20 25 30 292 232 234 237 239 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Evaluasi SDM yang Dilaksanakan Pusat 1 2 2 2 4 Jumlah SDM Pengawasan yang Tersertifikasi Sesuai Fungsinya Pusat 0 5 10 15 20 Kegiatan 6295. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal 0 220 223 225 227 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang Ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 0 220 223 225 227 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Pedoman Pengawasan yang dimutakhirkan Pusat 5 5 5 5 5 Kegiatan 7938. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekolah Rakyat 3.414 10.009 10.109 10.210 10.312 Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase pengawasan Sekolah Rakyat yang dilakukan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Audit Internal Pusat 3 3 3 3 3 3.414 10.009 10.109 10.210 10.312 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pengawasan Sekolah Rakyat Pusat 3 3 3 3 3 SEKRETARIAT JENDERAL 675.587 2.340.485 746.739 754.042 661.784 Kegiatan 6287. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 12.261 2.113 30.232 31.456 32.707 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Sosial Pusat 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 2 Indeks Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pusat 82,76 83,4 84,03 84,66 85,3 3 Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pusat 80 82 85 90 92 4 Persentase (%) Layanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Pusat 100 100 100 100 100 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Kesejahteraan Sosial dengan Narasi Positif Pusat 79 80 81 82 83 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Humas Pusat 81 81,25 81,6 81,8 82 7 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Humas Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 8 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 90 90,5 91 91,5 92 9 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 90 90 90 90 90 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial Pusat 90,9 91,1 91,3 91,5 91,7 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 26 3 39 41 41 12.261 2.113 30.232 31.456 32.707 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Prosentase (%) Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terdokumentasi Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Lembaga yang Menjalin Relasi dengan Kementerian Sosial Pusat 80 20 90 95 100 Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terpublikasi Pusat 620 100 660 680 700 Kegiatan 6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum 471.755 1.327.233 509.202 515.968 456.173 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Aset Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pusat 86 87 88 89 90 2 Indeks Pengelolaan Aset Pusat 3,76 3,77 3,78 3,79 3,8 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Pusat 76 80 84 88 91 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Pusat 81,95 82 82,5 83 83,5 5 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum Pusat 92,35 92,45 92,55 92,65 92,75 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 2 dan SP 8) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Sosial Pusat 99,00 99,2 99,5 99,8 100 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 98,25 98,40 98,60 98,70 98,80 3 Indeks Perencanaan Pembangunan Pusat 92,15 92,86 93,58 94,29 95,00 4 Indeks Kualitas Kebijakan Pusat 97 97 98 98 98,50 5 Persentase Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Bidang Sosial yang Dimanfaatkan Pusat 100 100 100 100 100 6 Persentase Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Mendukung Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 7 IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 89 89,5 90 90,5 91 8 IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Pusat 85,19 85,69 86,19 86,69 87,19 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perencanaan Pusat 91,83 92,83 93,83 94,83 95,83 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 81,7 81,8 81,9 82 82,1 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 80 80,5 81 81,5 82 13 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 75 80 81 82 82 14 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 85 86 87 88 90 15 Nilai Kinerja Angggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 91 91,5 92 92,5 93 16 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 90 90 90 90 90 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial Pusat 85,73 88,54 88,57 91,58 91,58 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial Pusat 95,00 95,30 95,50 95,70 95,90 4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Pusat 95,25 95,40 95,60 95,80 96,00 5 Nilai Akuntabilitas Biro Keuangan Pusat 83 83,5 84 84,5 85 6 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Keuangan Pusat 92,00 92,50 92,80 93,00 93,25 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 8 8 8 7 2 545 159 175 193 213 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Layanan BMN yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Protokoler Pusat 1 1 1 1 1 15.959 0 14.904 15.395 15.394 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Ketatausahaan Pimpinan Pusat 90,35 90,36 90,37 90,38 90,39 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 14 14 14 14 14 37.249 7.546 35.264 34.542 24.499 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Persuratan, Kebersihan, Kesehatan, dan Pengamanan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kearsipan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Urusan Perlengkapan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Jumah Dokumen SAKIP Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 16 16 16 16 16 305.742 1.300.821 316.060 308.614 222.778 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Sarana Internal Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 54.463 6.333 65.967 72.564 79.820 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Sarana Berkondisi Baik Pusat 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Prasarana Internal Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 36.345 0 43.978 49.376 53.213 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Prasarana Berkondisi Baik Pusat 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Data dan Informasi Pusat 2 2 2 2 2 1.017 1.141 1.625 1.613 26.180 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Data dan Informasi Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pusat 8 8 8 8 8 974 450 1.493 1.643 1.808 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangungan Kesejahteraan Sosial Pusat 8 8 8 8 8 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 22 22 22 22 16 9.845 6.937 10.744 11.244 11.744 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Pusat 22 22 22 22 16 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Sosial Pusat 3 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 10 10 10 10 10 3.319 909 4.625 5.125 5.625 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Pusat 23 23 23 23 23 Jumlah Daerah yang Mendapatkan Asistensi, Advokasi, dan Monitoring SPM Bidang Sosial Pusat 38 38 38 38 38 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 16 16 16 16 9 3.947 2.365 8.184 9.187 8.208 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah Rancangan Pedoman Tata Kelola Keuangan yang Tersusun Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Analisis Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pusat 2 2 2 2 2 Persentase Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Layanan Kerumah Tanggaan Biro Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 22 22 22 22 22 2.095 572 5.892 6.334 6.649 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Kinerja Sekratariat Jenderal yang Disusun Pusat 22 22 22 22 22 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 7 6 5 4 1 255 0 291 138 42 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 7 6 5 4 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 6289. Pengelolaan Organisasi dan SDM 11.039 1.805 26.007 26.383 12.681 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Kualitas SDM Kementerian Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro OSDM Pusat 90 90 91 91 92 2 Skor Evaluasi Kelembagaan Pusat 81 82 83 84 84,5 3 Indeks Maturitas SPBE Pusat 3,6 3,62 3,65 3,67 3,7 4 Indeks Sistem Merit Pusat 331 332 333 333 334 5 Indeks BerAKHLAK Pusat 62 63 63,5 64 64,5 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro OSDM Pusat 79 79,2 79,3 79,4 79,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 4 1 4 4 4 648 50 790 830 871 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah Layanan Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 680 413 713 713 351 10.189 1.664 15.204 15.540 11.810 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM yang Disusun Pusat 1 0 1 1 1 Jumlah Layanan Pengelolaan Data SDM ASN dan NonASN Pusat 1 0 1 1 1 Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi/Talent Pool Pusat 25 0 25 25 25 Jumlah SDM ASN dan SDM Kesos yang mendapatkan Manajemen Talenta Pusat 300 0 300 300 300 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Kessos 1 1 1 1 0 117 0 151 151 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos 1 1 1 1 0 RINCIAN OUTPUT Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2650 3050 3050 3050 0 85 91 9.862 9.862 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Pelatihan ASN dan Non ASN 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang Kegiatan 6290. Legislasi dan Litigasi 3.517 1.646 3.588 3.624 3.660 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara Hukum Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Reformasi Hukum Pusat 91 92 93 94 95 2 Persentase (%) Tertanganinya Kasus/Perkara Hukum di Kementerian Sosial Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Naskah Hukum di Sekretariat Jenderal yang Ditetapkan Pusat 90 90 90 90 90 4 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemensos Pusat 91 91 92 92 93 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Pusat 80 80 80,5 81 81,5 6 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum Pusat 90 90 90 91 91 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 2.941 1.159 3.000 3.030 3.060 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan Pusat 470 473 476 479 480 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Pusat 500 500 500 500 500 Jumlah Produk Hukum yang Disusun Pusat 245 250 255 260 265 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Kementerian Sosial Pusat 8 8 8 8 8 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kesejahteraan Sosial Pusat 3 4 5 6 7 Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Kementerian Sosial Pusat 5 6 6 7 7 Jumlah Pengembangan/Inovasi Layanan JDIH Pusat 1 1 1 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Bantuan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 576 487 588 594 600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Hukum Pusat 159 159 160 160 160 Jumlah Advokasi Hukum Internal Kementerian Sosial Pusat 2 2 3 3 3 Kegiatan 7937. Layanan Pengelolaan Sekolah Rakyat 177.033 1.007.729 177.033 177.033 177.033 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Pengelolaan Belanja Pegawai Sekolah Rakyat Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 177.033 1.007.729 177.033 177.033 177.033 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran yang Dilaksanakan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekolah Rakyat yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Sosial
  37. 1.DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebencana an Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana 20.655 Orang 20.655 Orang 32.400 Orang 36.450 Orang 40.500 Orang 6.292 6.292 9.878 11.073 12.332 0 0 0 0 0 6.292 6.292 9.878 11.073 12.332 Warga masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan 30.600 Orang 140 Forum 150 Forum 150 Forum 160 Forum 23.827 26.949 28.974 30.422 32.943 0 0 0 0 0 23.827 26.949 28.974 30.422 32.943 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat 530.000 Paket 530.000 Paket 630.000 Paket 700.000 Paket 800.000 Paket 348.466 348.466 414.675 459.976 526.184 0 0 0 0 0 348.466 348.466 414.675 459.976 526.184 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial 3.700 Paket 3.700 Paket 3.800 Paket 3.900 Paket 4.000 Paket 21.500 21.500 22.145 22.575 23.220 0 0 0 0 0 21.500 21.500 22.145 22.575 23.220 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan 16.664 Paket 15000 Paket 22.000 Paket 22000 Paket 2.3000 Paket 16.271 18.406 25.286 26.550 27.878 0 0 0 0 0 16.271 18.406 25.286 26.550 27.878 Korban bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial 1.500 Paket 4.000 Paket 2.000 Paket 2.250 Paket 2.500 Paket 1.258 1.754 1.959 2.238 2.518 0 0 0 0 0 1.258 1.754 1.959 2.238 2.518 Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial 100 Desa/ Kelura-han 100 Desa/Kelu rahan 115 Desa/Kelu rahan 120 Desa/Kelu rahan 125 Desa/Kelu rahan 9.640 9.640 11.086 11.568 12.050 0 0 0 0 0 9.640 9.640 11.086 11.568 12.050 PP 7/KP 7/ProP 4. Pendampin g Pembangu nan lingkup sosial Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang dikelola 33.252 Orang 34.689 Orang 36.126 Orang 37.563 Orang 39.000 Orang 1.260.596 1.314.052 1.367.509 1.420.965 1.474.422 0 0 0 0 0 1.260.596 1.314.052 1.367.509 1.420.965 1.474.422 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 2/KP 1/ProP 1. Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 51.257 51.257 51.257 51.257 51.257 0 0 0 0 0 51.257 51.257 51.257 51.257 51.257 Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 28.948.548 30.395.976 31.915.775 33.511.563 35.187.142 0 0 0 0 0 28.948.548 30.395.976 31.915.775 33.511.563 35.187.142 PP 2/KP 1/ProP 2. Bantuan Energi dan Pangan Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 352.421 352.421 352.421 352.421 352.421 0 0 0 0 0 352.421 352.421 352.421 352.421 352.421 KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Kartu Sembako 18.277.083 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 43.865.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 0 0 0 0 0 43.865.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 jdih.kemensos.go.id
  38. 2.DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara- kat Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 0 20.000 21.000 22.000 23.000 0 120.000 140.700 162.800 189.203 0 0 0 0 0 0 120.000 140.700 162.800 189.203 Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 0 10.000 11.000 12.000 13.000 0 60.000 73.700 88.800 111.150 0 0 0 0 0 0 60.000 73.700 88.800 111.150 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 500 600 700 800 0 0 0 0 0 0 500 600 700 800 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasu- han bagi anak, penyan- dang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV 0 1 1 1 1 0 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 0 1.000 1.100 1.200 1.300 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara- kat Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 0 4 3 3 3 0 2.000 1.650 1.800 1.950 0 0 0 0 0 0 2.000 1.650 1.800 1.950 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis 0 400 400 400 400 0 4.400 4.800 5.600 6.400 0 0 0 0 0 0 4.400 4.800 5.600 6.400 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 0 150 150 150 150 0 6.435 7.079 7.786 8.565 0 0 0 0 0 0 6.435 7.079 7.786 8.565 Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 6.500 20.000 24.000 28.000 32.000 26.000 123.840 166.160 211.048 273.600 0 0 0 0 0 26.000 123.840 166.160 211.048 273.600 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 800 1.050 1.380 1.610 1.920 0 0 0 0 0 800 1.050 1.380 1.610 1.920 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 1 1 1 1 1 969 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 969 1.000 1.100 1.200 1.300 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 4 3 3 3 814 2.000 1.800 2.100 2.400 0 0 0 0 0 814 2.000 1.800 2.100 2.400 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 150 400 400 400 400 1.500 4.400 4.800 5.600 6.400 0 0 0 0 0 1.500 4.400 4.800 5.600 6.400 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 0 0 0 0 0 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 6.435 7.079 7.786 8.565 0 0 0 0 0 5.850 6.435 7.079 7.786 8.565 PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuha n bagi anak, penyandan g disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 678.475 678.475 688.475 688.475 688.475 0 0 0 0 0 678.475 678.475 688.475 688.475 688.475 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyaraka t Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak) 250 250 250 250 250 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 0 0 0 0 0 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PP 20/KP 1/ProP 01. Penghorma tan, Pelindunga n, dan Pemenuha n terhadap Hak Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 64.100 67.400 70.800 74.400 78.200 256.400 404.400 474.360 550.560 668.610 0 0 0 0 0 256.400 404.400 474.360 550.560 668.610 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penyandan g Disabilitas Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas 4 31 31 31 31 5.400 50.762 50.762 50.762 50.762 0 0 0 0 0 5.400 50.762 50.762 50.762 50.762 Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas 60.000 60000 60000 60000 60000 4.370 6.000 9.000 12.000 15.000 0 0 0 0 0 4.370 6.000 9.000 12.000 15.000 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang DIsabilitas yang Terintegrasi 106.659 106.659 106.659 106.659 106.659 4.266 5.332 5.866 6.399 6.932 0 0 0 0 0 4.266 5.332 5.866 6.399 6.932 Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan dan Perawatan 36.000 36000 36000 36000 36000 447.199 473.479 554.545 567.685 580.825 0 0 0 0 0 447.199 473.479 554.545 567.685 580.825 PP 20/KP 2/ProP 1. Penguatan Prinsip dan Pendekata Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 2 2 2 2 814 1.000 1.100 1.200 1.600 0 0 0 0 0 814 1.000 1.100 1.200 1.600 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 n Inklusi Sosial bagi Penyandan g Disabilitas dalam Proses Pembangu nan SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 300 300 300 300 300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0 0 0 0 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 PP 17/KP 2/ProP 02. Penangana n Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 41.840 44.000 46.200 48.600 51.100 140.960 264.000 309.540 359.640 436.905 0 0 0 0 0 140.960 264.000 309.540 359.640 436.905 PP 1/KP 4/ProP 02. Penangana n Anak Tidak Sekolah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 400 500 600 700 800 1.600 3.000 4.020 5.180 6.840 0 0 0 0 0 1.600 3.000 4.020 5.180 6.840 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 16/KP 3/ProP 1. Pemenuha n hak sipil dan hukum bagi keluarga Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry) 5 5 5 5 5 2.052 2.257 2.483 2.731 3.004 0 0 0 0 0 2.052 2.257 2.483 2.731 3.004 PP 17/KP 2/ProP 2. Penangana n Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi 101.150 101.150 101.150 101.150 101.150 4.046 5.057 5.563 6.069 6.574 0 0 0 0 0 4.046 5.057 5.563 6.069 6.574 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 1 1 1 1 1 969,72 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 969,72 1.000 1.100 1.200 1.300 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 2 2 2 2 814 1.000 1.100 1.200 1300 0 0 0 0 0 814 1.000 1.100 1.200 1.300 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 17/KP 2/ProP 3. Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembaga an terkait Perlindung an Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak) 350 350 350 350 350 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PP 20/KP 1/ProP 2. Penghorma tan, Pelindunga n, dan Pemenuha n terhadap Hak Lanjut Usia Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 37.370 39.300 41.300 43.400 45.600 149.480 235.800 276.710 321.160 389.880 0 0 0 0 0 149.480 235.800 276.710 321.160 389.880 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi 100.560 110.616 121.678 133.845 147.230 4.022 5.028 5.531 6.034 6.536 0 0 0 0 0 4.022 5.028 5.531 6.034 6.536 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 1.274.326 1.348.056 1.384.921 1.421.786 1.458.651 0 0 0 0 0 1.274.326 1.348.056 1.384.921 1.421.786 1.458.651 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 3 4 4 5 5 2.299 3.000 3.300 3.600 3.900 0 0 0 0 0 2.299 3.000 3.300 3.600 3.900 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 3 3 4 4 814 1000 1100 1200 1300 0 0 0 0 0 814 1000 1100 1200 1300 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 300 300 300 300 300 3.000 3.300 3.600 4.200 4.800 0 0 0 0 0 3.000 3.300 3.600 4.200 4.800 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0 0 0 0 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 5/KP 2/ProP 1. Pelaksanaa n perlindu- ngan HAM dan penghapus an praktik diskrimi- nasi Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2 2 2 2 2 1.533 2.000 2.200 2.400 2.600 0 0 0 0 0 1.533 2.000 2.200 2.400 2.600
  39. 3.DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 7/KP 7/ProP 4. Pendampin g Pembangu nan lingkup Sosial Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar 10.266 Orang 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial 0 7.277 Orang 7.277 Orang 7.277 Orang 7.277 Orang 0 128.475 128.475 128.475 128.475 0 0 0 0 0 0 128.475 128.475 128.475 128.475 PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial 0 5.000 Orang 6.000 Orang 7.000 Orang 8.000 Orang 0 49.708 48.000 56.000 64.000 0 0 0 0 0 0 49.708 48.000 56.000 64.000 PP 3/KP 2/ProP 2. Penguatan Kewirausa haan Afirmatif KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi 10.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 65.211 2.015.214 2.015.214 2.015.214 2.015.214 0 0 0 0 0 65.211 2.015.214 2.015.214 2.015.214 2.015.214 PP 1/KP 1/ProP 002. Monitoring dan Pemutakhi ran Data Pengembangan Kelembagaan dan SDM SLRT 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 4.059 49.708 49.708 49.708 49.708 0 0 0 0 0 4.059 49.708 49.708 49.708 49.708 PP 7/KP 2/ProP 2. Transforma si Ketahanan Sosial Desa Pengembangan Kelembagaan dan SDM Puskesos Desa/Kelurahan 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 2.464 49.708 54.679 60.146 66.161 0 0 0 0 0 2.464 49.708 54.679 60.146 66.161 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 6/KP 1/ProP 3. Fasilitasi Peningkata n Kualitas Rumah KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah 0 45.000 Keluarga 45.500 Keluarga 46.000 Keluarga 46.500 Keluarga 0 1.209.375 1.228.500 1.242.000 1.255.500 0 0 0 0 0 0 1.209.375 1.228.500 1.242.000 1.255.500 PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur PP 2/KP 4/ProP 01. Pemberday aan Masyara- kat dan Komunitas Adat Warga KAT Yang diberdayakan 2.800 KK 3.000 KK 3.500 KK 4.000 KK 4.500 KK 50.310 63.400 73.950 84.500 90.000 0 0 0 0 0 50.310 63.400 73.950 84.500 90.000
  40. 4.PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 1/KP 2/ProP 1. Pemanfaa- tan Data Sektoral Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial 8 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 7.942 8.788 8.998 9.118 9.238 0 0 0 0 0 7.942 8.788 8.998 9.118 9.238 jdih.kemensos.go.id PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebenca- naan Jaringan Komunikasi Data dan Data Center 103 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 22.551 152.689 62.898 62.898 62.898 0 0 0 0 0 22.551 152.689 62.898 62.898 62.898 Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 11.457 12.984 12.984 12.984 12.984 0 0 0 0 0 11.457 12.984 12.984 12.984 12.984 PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PP 1/KP 4/ProP 2. Penanga- nan Anak Tidak Sekolah Perangkat Data Center - 1 Unit - - - - 10.800 - - - 0 0 0 0 0 - 10.800 - - - Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat 100 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 11.456 53.821 53.821 53.821 53.821 0 0 0 0 0 11.456 53.821 53.821 53.821 53.821 Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat - 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi - 4.500 4.995 5.544 6.099 0 0 0 0 0 - 4.500 4.995 5.544 6.099 jdih.kemensos.go.id
  41. 5.PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI KESEJAHTERAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyand-ang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi 1.275 Lembaga 1.300 Lembaga 1.375 Lembaga 1.400 Lembaga 1.475 Lembaga 2.295 3.000 2.295 2.640 3.000 0 0 0 0 0 2.295 3.000 2.295 2.640 3.000 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyarakat SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi 6.000 Orang 7.500 Orang 8.000 Orang 8.500 Orang 9.000 Orang 2.394 6.000 3.167 3.642 4.188 0 0 0 0 0 2.394 6.000 3.167 3.642 4.188 PP 7/KP 7/ProP 4. Pendamping Pembangu- nan lingkup Sosial SDM Penyelenggara Kesos Non-ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 580 Orang 3.000 Orang 3.250 Orang 3.300 Orang 3.500 Orang 2.234 18.742 20.616 22.678 24.946 0 0 0 0 0 2.234 18.742 20.616 22.678 24.946 Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1.025 Orang 14.000 Orang 14.250 Orang 14.300 Orang 14.350 Orang 3.659 15.385 16.155 16.963 17.811 0 0 0 0 0 3.659 15.385 16.155 16.963 17.811 PN 4. Memperkuat pembangu- nan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas PP 1/KP 4/ProP 2. Penanganan Anak Tidak Sekolah Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat 3.111 Orang 4.800 Orang 6.000 Orang 7.200 Orang 8.640 Orang 132.002 1.223.000 1.250.000 1.275.000 1.300.000 0 0 0 0 0 132.002 1.223.000 1.250.000 1.275.000 1.300.000 Penyelengga- raan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat 7.920 Orang 15.420 Orang 30.420 Orang 45.000 Orang 67.500 Orang 84.257 1.250.000 2.464.020 3.645.000 5.467.500 0 0 0 0 0 84.257 1.250.000 2.464.020 3.645.000 5.467.500 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat 12.080 Orang 27.080 Orang 57.080 Orang 95.175 Orang 147.675 Orang 4.457 1.250.000 2.625.680 4.378.050 6.793.050 0 0 0 0 0 4.457 1.250.000 2.625.680 4.378.050 679.305 jdih.kemensos.go.id Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi
  42. 1.SEKRETARIAT JENDERAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Peraturan Presiden
  43. 1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat Biro Hukum 1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  44. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  45. 3.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  46. 4.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  47. 5.Kementerian Agama
  48. 6.Kementerian Pekerjaan Umum
  49. 7.Kementerian Dalam Negeri 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  50. 8.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  51. 9.Kementerian Komunikasi dan Digital
  52. 10.Badan Kepegawaian Negara Peraturan Menteri Sosial
  53. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  54. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  55. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  56. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
  57. 1.Sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan
  58. 2.Penjabaran dari RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029 Biro Perencanaan 1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial
  59. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  60. 3.Dasar Unit Kerja Kementerian Sosial dalam menyusun Renstra unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial
  61. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  62. 4.Kementerian Dalam Negeri
  63. 5.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  64. 6.Kementerian Keuangan
  65. 7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  66. 8.Kementerian Kesehatan
  67. 9.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  68. 10.Kementerian Ketenagakerjaan
  69. 11.Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  70. 12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  71. 13.Dinas Sosial Daerah Provinsi/Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  72. 14.Akademisi
  73. 15.Organisasi Masyarakat
  74. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Biro Perencanaan 1. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
  75. 2.Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  76. 3.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Kementerian Sosial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini
  77. 4.Kementerian Ketenagakerjaan
  78. 5.Kementerian Keuangan
  79. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Biro Perencanaan 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
  80. 2.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  81. 3.Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Dalam Negeri 2025
  82. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial Untuk mengganti Keputusan Menteri Sosial Nomor 178/HUK/2012 tentang Pedoman Pelayanan Publik karena sudah tidak relevan dengan kondisi pelayanan publik yang sudah bertransformasi digital Biro Hubungan Masyarakat
  83. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  84. 2.Ombudsman Republik Indonesia 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  85. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
  86. 1.Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (menetapkan kelas jabatan Kepala Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang)
  87. 2.Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  88. 1.Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang
  89. 2.Struktur Baru dalam OTK Baru
  90. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  91. 4.Kementerian Keuangan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  92. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Perlu disusun sebagai bahan acuan dalam menentukan kriteria dan klasifikasi dalam pembentukan/ perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia/ Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial
  93. 1.Semua UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial
  94. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  95. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil (mengganti Kepmensos 94/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  96. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  97. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  98. 3.Badan Kepegawaian Negara 2025
  99. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  100. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  101. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Pegawai ASN (mengganti Kepmensos 95/HUK/2023)
  102. 3.Badan Kepegawaian Negara
  103. 11.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Manajemen Talenta (mengganti Kepmensos 96/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  104. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  105. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  106. 3.Badan Kepegawaian Negara 2025
  107. 12.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purna Tugas di Lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum bagi ASN dan Pensiunan (mengganti Kepmensos 97/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara RI 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  108. 13.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang penghargaan ASN (mengganti Kepmensos 98/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  109. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  110. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  111. 14.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan ASN (mengganti Kepsekjen Nomor 10 Tahun 2022) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  112. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  113. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  114. 3.Badan Kepegawaian Negara RI 2025
  115. 15.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial Perlu adanya pedoman terkait SAKIP sesuai dengan perkembangan regulasi terkait SAKIP Biro Perencanaan 1. Inspektorat Jenderal
  116. 2.Sekretariat Unit Kerja Eselon I
  117. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  118. 4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  119. 5.Kementerian Keuangan
  120. 16.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat Sebagai dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  121. 1.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  122. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025 jdih.kemensos.go.id
  123. 2.DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  124. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan
  125. 1.Revitalisasi Verifikasi Komitmen Bantuan Bersyarat
  126. 2.Revitalisasi Pendampingan Penerima Bantuan Bersyarat
  127. 3.Peningkatan Peran Pendamping (SDM)
  128. 4.Penyaluran bantuan yang dapat memayungi mekanisme tunai dan non tunai
  129. 5.Perumusan kembali konsep kelayakan penerima bantuan bersyarat dan konsep graduasi Direktorat Jaminan Sosial 2025
  130. 2.Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako Revitalisasi Tusi Pendamping KPM Direktorat Jaminan Sosial 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  131. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu Menghindari tumpang tindih dengan bantuan serupa di Kementerian Perumahan Rakyat (BSPS) dengan berfokus pada percepatan graduasi Direktorat Jaminan Sosial 2026
  132. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan hasil evaluasi terhadap:
  133. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
  134. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2026
  135. 5.Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Agar disesuaikan dengan kondisi terkait penanganan konflik sosial saat ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Nonalam 2026 jdih.kemensos.go.id
  136. 3.DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Peraturan Pemerintah
  137. 1.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  138. 1.Kementerian Sosial
  139. 2.Kementerian Kesehatan
  140. 3.Kementerian Hukum 2026 Peraturan Menteri Sosial
  141. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  142. 1.Kementerian Sosial
  143. 2.Kementerian Kesehatan
  144. 3.Kementerian Hukum
  145. 4.BNN 2025
  146. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Delegasi dari Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28 Ayat (9), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  147. 1.Kementerian Sosial
  148. 2.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  149. 3.Kementerian Kesehatan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  150. 4.Kementerian Ketenagakerjaan
  151. 5.Kementerian Hukum
  152. 5.Organisasi Penyandang Disabilitas
  153. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Sarana dan Prasarana Minimal pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  154. 1.Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  155. 2.Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  156. 3.Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
  157. 4.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan kedaruratan
  158. 5.Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Jenderal Rehabilitasi Sosial
  159. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Sosial Anak Korban Kekerasan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  160. 1.Seketariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  161. 2.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025
  162. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  163. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  164. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  165. 3.Kementerian Dalam Negeri 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
  166. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  167. 1.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  168. 2.Kepolisian Negara Republik Indonesia
  169. 3.Kementerian Dalam Negeri 2025
  170. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  171. 1.Kementerian Sosial
  172. 2.Kementerian Hukum
  173. 3.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  174. 4.Badan Narkotika Nasional 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  175. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perlu adanya peraturan yang dapat mengakomodir substansi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persayaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pengangkatan Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  176. 1.Kementerian Sosial
  177. 2.Kementerian Dalam Negeri
  178. 3.Kementerian Kesehatan
  179. 4.Kementerian Luar Negeri
  180. 5.Aparat Penegak Hukum 2026
  181. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi tuna susila Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  182. 1.Kementerian Sosial
  183. 2.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  184. 3.Kementerian Hukum
  185. 4.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2027 jdih.kemensos.go.id
  186. 4.DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  187. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas layanan, efektivitas dan efisiensi dalam pemberian rekomendasi. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  188. 1.Kementerian Dalam Negeri
  189. 2.Kementerian ATR/BPN
  190. 3.Kementerian Agama
  191. 4.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  192. 5.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial 2025
  193. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Perlu dilakukan pembagian substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
  194. 1.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  195. 2.Kementerian Keuangan
  196. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Langsung Dalam Negeri (HLDN)
  197. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial
  198. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Perbaikan nomenklatur, prinsip, kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, mekanisme, definisi, struktur, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  199. 1.Kementerian Dalam Negeri
  200. 2.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  201. 3.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2025
  202. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Perbaikan nomenklatur, tata cara penetapan, pemberhentian, dan penggantian, kualifikasi dan kompetensi, tugas dan fungsi, mekanisme rekrutmen, sanksi, peran Kemensos dalam pembinaan TKSK, evaluasi kinerja, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan TKSK Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  203. 1.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  204. 2.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  205. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengusulan Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk penyempurnaan tata cara pengusulan calon penerima gelar Pahlawan Nasional Penelitian, pengkajian dan indikator penilaian serta baku mutu waktu proses pengusulan calon penerima Gelar Pahlawan Nasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  206. 1.Kementerian Pertahanan
  207. 2.Sekretariat Kabinet
  208. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  209. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026
  210. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial Penyempurnaan, untuk indikator penilaian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  211. 1.TNI
  212. 2.Kementerian Sekretariat Negara
  213. 3.Polri
  214. 4.Kejaksaan
  215. 5.BIN
  216. 6.PPATK 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  217. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial
  218. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  219. 2.Kementerian PPN/ Bappenas
  220. 3.Dinas Sosial daerah provinsi
  221. 4.Dinas Sosial Daerah Kab/Kota 2026
  222. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Simplifikasi:
  223. 1.Kepmensos Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaa n
  224. 2.Kepmensos Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  225. 1.Kementerian Pertahanan
  226. 2.Sekretariat Kabinet
  227. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  228. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Kebangsaan/Kemerdekaa n Indonesia
  229. 3.Kepmensos Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaa n Dengan Upacara Resmi
  230. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  231. 1.TNI
  232. 2.Kementerian Sekretariat Negara 2026
  233. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk integrasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. dengan Aplikasi SIKS CC Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  234. 1.Kementerian Dalam Negeri
  235. 2.Kementerian Desa dan PDT
  236. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  237. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026 jdih.kemensos.go.id
  238. 5.INSPEKTORAT JENDERAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  239. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial yang sudah tidak relevan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  240. 1.Biro Keuangan
  241. 2.Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial
  242. 3.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2025
  243. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Simplifikasi:
  244. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial
  245. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sekretariat Inspektorat Jenderal
  246. 1.Biro Keuangan
  247. 2.Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial
  248. 3.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  249. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Kementerian Sosial Simplifikasi:
  250. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
  251. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Inspektorat Jenderal 1. Sekretariat Jenderal
  252. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  253. 3.Komisi Pemberantasan Korupsi 2026
  254. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan yang sudah tidak relevan Inspektorat Jenderal 1. Sekretariat Jenderal
  255. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  256. 3.Komisi Pemberantasan Korupsi 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  257. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sekretariat Inspektorat Jenderal 2027
  258. 6.PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  259. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
  260. 1.Amanat Pasal 53 Undang- Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  261. 2.Simplifikasi dan harmonisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  262. 1.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
  263. 2.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  264. 3.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
  265. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam:
  266. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi.
  267. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
  268. 3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  269. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  270. 4.Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  271. 5.Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/2015 tentang Jam Mengajar Widyaiswara
  272. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Sebagai pedoman dalam pemberian tugas belaja dan izin belajar dan pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  273. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  274. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  275. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam:
  276. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
  277. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  278. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  279. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025
  280. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
  281. 1.Amanat Pasal 53 Undang- Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  282. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  283. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  284. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  285. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  286. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2025
  287. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Perubahan Nomenklatur dan Mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  288. 1.Poltekesos Bandung
  289. 2.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2026
  290. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  291. 1.Poltekesos Bandung
  292. 2.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2026 jdih.kemensos.go.id
  293. 7.PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
  294. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS yang sudah tidak relevan lagi (Kebutuhan penyesuaian narasi beberapa pasal yang sudah tidak relevan) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  295. 1.Biro Hukum
  296. 2.Biro Perencanaan
  297. 3.Semua UKE I dan II 2025
  298. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Sosial
  299. 1.Perlu adanya tata kelola mengenai SMKI yang diwujudkan melalui peraturan/keputusan Menteri Sosial mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial
  300. 2.Rekomendasi BSSN Tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Unit Kerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026
  301. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Perubahan Untuk menyesuaikan substansi terkait persyaratan dan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  302. 1.Kementerian Kesehatan
  303. 2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  304. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  305. 1.Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  306. 2.Perlu adanya peraturan mengenai tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Sosial Biro OSDM /Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  307. 1.Biro Perencanaan
  308. 2.Pusdatinkesos/ Biro OSDM
  309. 3.Seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
  310. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  311. 1.Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian SPBE
  312. 2.Perlu adanya peraturan mengenai peta rencana SPBE yang mengatur rencana aksi/kegiatan dari setiap domain arsitektur SPBE Biro Perencanaan/ Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SAIFULLAH YUSUF

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 jdih.kemensos.go.id Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Sosial untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
2.Kementerian Sosial adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

1.Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
2.Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3.Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4.Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
5.Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
6.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
7.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
8.Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
9.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kemiskinan di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem. Kemiskinan (P0) diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK) nasional, yakni kondisi ketika individu atau rumah tangga memiliki pengeluaran per kapita di bawah ambang batas kebutuhan minimum dasar, yang mencakup kebutuhan makanan dan non- makanan. Sementara itu, kemiskinan ekstrem merupakan bentuk kemiskinan paling parah, ditandai dengan pengeluaran per kapita di bawah $2,15 PPP (Purchasing Power Parity) per hari, sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Rumah tangga dalam kategori ini tidak hanya mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang kompleks seperti kelaparan kronis, sanitasi yang sangat buruk, keterbatasan akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, serta keterisolasian dari kesempatan ekonomi yang layak. Perkembangan data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (P0) dan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami lonjakan pada periode September 2020 hingga Maret 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 8,47% per Maret 2025, atau setara dengan 23,85 juta orang, menandai penurunan sebesar 7,92 poin persentase dalam kurun waktu dua dekade. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem juga terus mengalami penurunan signifikan, sejalan dengan upaya percepatan penghapusannya yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pada tahun 2029, tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga kisaran jdih.kemensos.go.id 4,5–5,0%, dan kemiskinan ekstrem diturunkan hingga mencapai 0–0,5%, berdasarkan ambang batas pengeluaran kurang dari $2,15 PPP per kapita per hari. Target ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Gambar 1.1 Perkembangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tahun 2014-2024 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025) Masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga perlu ditingkatkan peran sosialnya agar dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat serta dapat terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi 8 tingkatan. Dimana jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, termasuk dalam kategori citizen control (yang terdiri dari partnership, delegation, dan citizen control). Pada tingkatan partnership, masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan kebijakan dan program. Masyarakat juga diberikan wewenang/delegation untuk membuat keputusan sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program dapat berjalan dengan semestinya. Sedangkan pada tingkatan citizen control masyarakat memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Daron Acemoglu (2012) berpendapat bahwa institusi inklusif merupakan institusi politik dan ekonomi yang memungkinkan partisipasi luas, menjamin hak-hak individu, serta memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi berperan dalam menciptakan peluang yang adil bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan politik tanpa adanya dominasi dari kelompok elit tertentu. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam memperkuat institusi inklusif begitu juga dengan institusi inklusif yang menjadi prasyarat bagi partisipasi yang bermakna, sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Kementerian Sosial berperan penting dalam melaksanakan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan untuk pengurangan beban, penguatan layanan dasar, peningkatan pendapatan serta penyediaan infrastruktur dasar. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Program 11.25 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41 9.78 10.14 9.54 9.36 9.03 8.47 6.18 5.81 5.24 4.46 3.63 2.7 2.25 2.16 1.52 1.12 0.83 9.3 8.3 7.5 6.6 5.4 4.4 3.8 3.5 2.47 1.88 1.47 0.85 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Kemiskinan Nasional Miskin Ekstrem ($ 1,9 PPP) Miskin Ekstrem ($ 2,15 PPP) jdih.kemensos.go.id Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Rumah Sejahtera Terpadu (RST), perlindungan sosial korban bencana, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Permakanan bagi Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu (YAPI), Permakanan Lansia Tunggal, Permakanan Penyandang Disabilitas dengan KK Tunggal, pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang didukung dan diperkuat dengan penguatan data tunggal terintegrasi untuk penyediaan data yang mutakhir, penguatan kualitas dan kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial, serta pelembagaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Kementerian Sosial sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan good governance, meningkatkan kinerja seluruh aparat Kementerian Sosial serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Capaian perwujudan tata kelola yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola Kementerian Sosial telah tercapai dengan rata-rata predikat "Baik". Terjadi peningkatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021- 2024, dengan perolehan sebelumnya di tahun 2020 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Gambar 1.2 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Sumber: Kementerian Sosial, 2025) Perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten meningkat meskipun tidak signifikan dan saat ini sudah dalam predikat BB “Sangat Baik”. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang menunjukkan peningkatan dan saat ini pada predikat A “Sangat Baik”. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan yang menggambarkan bahwa kualitas mutu pelayanan Kementerian Sosial ada pada kategori “Sangat Baik”. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 memiliki peran penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki Kementerian Sosial penting untuk memastikan strategi yang efektif demi memastikan perencanaan dalam lima tahun ke depan berbasis data sehingga lebih relevan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. 1.2.1 POTENSI

a.Dukungan Regulasi dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial (Care Economy) Pelaksanaan layanan perawatan (care economy) telah diawali dengan dibangunnya Layanan Lanjut Usia Terintegrasi yang diujicobakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan jdih.kemensos.go.id Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di beberapa daerah sebagai model layanan sosial yang menyatukan aspek perawatan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan dukungan sosial secara komprehensif bagi lansia. Inisiatif ini memperkuat ekosistem perawatan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Peran Kementerian Sosial dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan program ini melalui penyusunan regulasi yang komprehensif, yang mendorong kepastian hukum, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan sosial. Transformasi menuju ekonomi digital dan perawatan sosial juga dilakukan melalui digitalisasi bantuan sosial, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran, tetapi juga memperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan, serta menjadi pijakan penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan.
b.Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Aspek peningkatan tanggung jawab sosial mendorong masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif sosial, seperti kegiatan filantropi, kerja sukarela, dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang tumbuh juga memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong budaya gotong royong, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Potensi peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui program kesejahteraan sosial, termasuk melalui pemberdayaan komunitas. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.
c.Terjalinnya Kerja Sama dengan Pemerintah/ Organisasi Masyarakat/ Swasta/ Masyarakat Sinergi antar mitra pembangunan dapat menjadi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memungkinkan optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas, dan perluasan cakupan program kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan organisasi masyarakat, Kementerian Sosial dapat menjangkau dan memberikan intervensi kepada kelompok rentan secara lebih efektif. Sementara itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (CSR), serta mendorong terbangunnya ekosistem dan lingkungan menjadi lebih berpihak pada kelompok rentan. Partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di Indonesia.
d.Kekuatan Organisasi yang Terstruktur yang Mendukung Efisiensi dan Sistem Kerja yang Lincah (Agile) Penataan kelembagaan yang diagendakan dapat memungkinkan Kementerian Sosial untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya. jdih.kemensos.go.id Dengan kerangka kerja yang efisien, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan SDM dan unit kerja lebih tepat sasaran.
e.Penanganan Konflik Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial menjadi Prioritas Nasional Kementerian Sosial diberikan mandat untuk prioritas nasional terkait penanganan konflik sosial melalui keserasian sosial dan kearifan lokal serta layanan dukungan psikososial. Layanan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik melalui pendekatan terpadu, mencakup deteksi dini potensi konflik, mediasi, dan fasilitasi dialog antar kelompok. Layanan dukungan psikososial diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang terdampak konflik, guna memulihkan kesehatan mental dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Adanya mandat ini memberikan peluang besar bagi Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan programnya sehingga mempermudah korban bencana untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya.
f.Transformasi Bantuan Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Sosial dengan Pendekatan Digitalisasi dan Regionalisasi Integrasi bantuan sosial diarahkan untuk semakin tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan melalui implementasi Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor untuk masyarakat miskin dan rentan. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST). Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema Digital Public Infrastructure (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi face recognition untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Di sisi lain, pendekatan regionalisasi bantuan sosial diterapkan dengan menyesuaikan nilai manfaat berdasarkan karakteristik kewilayahan, seperti tingkat kemahalan hidup, dan ketersediaan layanan dasar, sehingga manfaat bantuan memiliki daya beli yang setara di seluruh daerah. Dengan kombinasi ini menjadikan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen strategis pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus penguat fondasi pembangunan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
g.Akselerasi Graduasi Keluarga Miskin dan Rentan menuju Penduduk yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Graduasi merupakan konsep kunci dalam mendorong transformasi menuju kemandirian yang berkelanjutan. Terdapat dua jenis graduasi yang saat ini diadopsi, yaitu graduasi kemiskinan dan graduasi kesejahteraan. Graduasi kemiskinan dimaknai sebagai peningkatan status sosial ekonomi penduduk dari kondisi berada di bawah garis jdih.kemensos.go.id kemiskinan menuju posisi di atas garis kemiskinan, ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Sementara itu, graduasi kesejahteraan mencerminkan pergeseran status penerima manfaat menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial- ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Dalam kerangka ini, digunakan acuan ambang rentan sebesar 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) per orang per bulan. Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal ini melalui pemanfaatan dan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyelenggaraan program bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan, serta dukungan pendamping sosial yang tersebar di seluruh wilayah. Mereka tidak hanya melakukan validasi data, tetapi juga berperan langsung dalam mendampingi keluarga miskin dan rentan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, sosial, dan keterampilan dasar penerima manfaat.
h.Integrasi Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif Integrasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam mendorong transisi dari ketergantungan menuju kemandirian melalui jalur produktif. Kartu Usaha Afirmatif (KUA) berperan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan menjadi instrumen operasional untuk menghubungkan kelompok rentan dengan akses pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan sumber daya produktif, serta pasar dan pasar kerja yang difasilitasi oleh pemerintah secara multisektoral melalui berbagai Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial memperkuat pendekatan ini melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang mendorong peningkatan daya saing usaha serta kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Integrasi pada Kartu Usaha Afirmatif mendorong perbaikan kualitas pemberdayaan ekonomi lintas lembaga dengan mengacu pada PPSE sebagai salah satu praktik baik. Pemberdayaan ekonomi juga diikuti dengan pencatatan status sosial-ekonomi penerima manfaat, untuk merekam kemajuan kondisi kesejahteraan penerima manfaat pasca pemberdayaan ekonomi. Melalui integrasi dan pengukuran yang terstandar, diharapkan efektivitas PPSE akan meningkat, sehingga tercipta graduasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan ketimpangan, serta penguatan ekonomi lokal yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) di tingkat komunitas. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berlanjut pada intervensi yang mendorong mobilitas sosial menuju kelas menengah.
i.Pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai Inisiatif Pendidikan Inklusif untuk Pengentasan Kemiskinan Sekolah Rakyat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal secara layak, baik karena faktor geografis, sosial, maupun ekonomi. Program ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pengungkit mobilitas sosial antargenerasi, dengan menyediakan layanan pendidikan dasar yang kontekstual, berbasis komunitas, dan terintegrasi dengan intervensi sosial lain seperti bantuan perlindungan sosial, layanan kesehatan dasar, serta pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan berbasis wilayah dan dukungan dari jejaring pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, Sekolah Rakyat jdih.kemensos.go.id berperan dalam menutup kesenjangan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, dan termiskin, sekaligus memperkuat ekosistem perlindungan sosial jangka panjang. Dalam jangka menengah dan panjang, pelaksanaan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan literasi dasar, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui pembangunan kapasitas generasi muda secara berkelanjutan.
j.Penguatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Penguatan SDM kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas adaptif melalui pelatihan, mentorship, workshop, kegiatan motivasional, dan tugas belajar. Penyusunan metode dan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi hasil, disertai penjaminan mutu melalui continuous monitoring, evaluation, and learning. Penguatan juga mencakup peran pendamping pembangunan kesejahteraan sosial sebagai ujung tombak intervensi masyarakat. Untuk mendukung profesionalisme, perlu percepatan penyusunan dan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pekerja Sosial, termasuk proses sertifikasi, guna memastikan seluruh pelaku kesejahteraan sosial memiliki kompetensi yang sesuai dengan tantangan di lapangan. Pemenuhan kebutuhan pekerja sosial sebagai bagian dari pendampingan pembangunan terhadap individu, keluarga, dan komunitas, juga perlu dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dan urgensi jenis fasilitasi yang perlu diberikan oleh SDM kesejahteraan sosial.
k.Redefinisi dan Pengklasifikasian Ulang PPKS secara Keseluruhan Redefinisi dan pengklasifikasian ulang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan untuk memperbarui pemahaman dan kategori penerima layanan agar selaras dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Proses ini mencakup peninjauan kembali definisi, kriteria, serta jenis kebutuhan PPKS berdasarkan data terkini dan pendekatan yang lebih inklusif. Pengklasifikasian ulang mengacu pada konsep 12-PAS (Pemerlu Atensi Sosial) yang merangkum 12 kelompok sasaran utama program kesejahteraan sosial. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat, serta alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Dengan klasifikasi yang lebih terukur, aksesibilitas layanan meningkat, akurasi intervensi terjamin, dan dampak program kesejahteraan sosial dapat lebih dirasakan oleh kelompok sasaran. Pada akhirnya, redefinisi dan pengklasifikasian ulang ini menjadi pijakan penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
l.Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Kementerian Sosial menjadikan proses manajemen risiko sebagai bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan dan dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, sehingga identifikasi sumber risiko, area dampak, peristiwa, penyebab, dan konsekuensi potensi risiko dapat dipetakan dengan baik. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghasilkan daftar lengkap risiko berdasarkan peristiwa yang mungkin mendukung, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian tujuan. Adapun kategori risiko yang diidentifikasi adalah risiko kebijakan, risiko bencana, risiko kecurangan, risiko kepatuhan, risiko jdih.kemensos.go.id operasional, risiko reputasi, dan risiko rencana dan anggaran. Selain risiko-risiko yang telah diidentifikasi, perlu dibangun budaya sadar risiko agar setiap individu dapat dengan sadar memitigasi risiko yang ada. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Nasional, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional. Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas sektor memuat aspek kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan, tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko, pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, dan, pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dapat dikelola dengan akuntabel dan terarah.
m.Klaster Pengungsian dan Perlindungan menjadi Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Sosial diberikan mandat sebagai koordinator klaster di bidang pengungsian dan perlindungan dalam sistem klaster penanggulangan bencana di Indonesia. Tugas dan fungsi meliputi semua fase kebencanaan, antara lain:
1. 1.Tahap Prabencana bertugas dalam membangun kolaborasi multi- pihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan.
2. 2.Tahap Darurat Bencana bertugas dalam memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan: a) memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, dan hunian yang bermartabat; b) memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan serta mempromosikan pola hidup bersih dan sehat; c) memastikan pengungsi di tempat pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian; d) memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak; e) memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan sistem rujukan kekerasan berbasis gender (KBG) serta keterlibatan dan pemberdayaan Perempuan; f) memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan g) memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu. jdih.kemensos.go.id
3. 3.Tahap Pascabencana bertugas dalam memberikan masukan untuk penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. 1.2.2 PERMASALAHAN
a.Disparitas Implementasi di Daerah Adanya perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan program atau kebijakan antarwilayah seringkali disebabkan oleh variasi sumber daya, kapasitas institusi, dan kondisi sosial-ekonomi lokal. Daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam merealisasikan kebijakan secara optimal, dibandingkan dengan daerah yang memiliki dukungan finansial dan kelembagaan yang lebih kuat.
b.Belum Tersedianya Data Populasi secara Akurat dan Komprehensif Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif menjadi tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Saat ini, data populasi penyandang disabilitas serta anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang menerima bantuan masih terbatas pada DTSEN, yang belum mencerminkan keseluruhan populasi mengingat verifikasi lapangan masih belum dilakukan secara menyeluruh. Ketiadaan data yang memadai tidak hanya menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan publik dan pengawasan distribusi serta pemanfaatan dana bantuan yang belum terintegrasi secara digital, tetapi juga menghambat upaya penguatan pilar pendukung kebijakan sosial, seperti ketersediaan data terkini mengenai SDM kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang seharusnya diperbarui secara berkala.
c.Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia/Tidak Produktif Tren penuaan populasi (ageing population) turut menjadi tantangan, di mana pada tahun 2045 diproyeksikan 19,7% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 61,4 juta orang, akan berusia lanjut. Dengan demikian, setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia akan berada dalam kategori lansia, menuntut perhatian lebih terhadap kebutuhan sosial kelompok ini. Peningkatan jumlah penduduk lansia/tidak produktif menjadi tantangan demografis yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi usia produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia kerja meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan keuangan publik.
d.Proses Penetapan Kriteria Graduasi yang Belum Optimal Proses penetapan kriteria graduasi atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan masih belum terbangun secara optimal. Standar yang belum komprehensif, jelas, dan terukur serta belum terintegrasi pelaksanaannya lintas program, menyebabkan bottlenecking proses graduasi, dimana sebagian penerima tetap berada dalam program meskipun telah memiliki kapasitas ekonomi yang lebih baik, sementara kelompok yang lebih membutuhkan belum terlayani. Keterbatasan kapasitas indikator graduasi dalam jdih.kemensos.go.id mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan turut menghambat efektivitas proses ini. Untuk memperkuat mekanisme graduasi, perlu ditetapkan batas maksimal intervensi selama lima tahun disertai dengan proses seleksi yang ketat di awal dan monitoring berkala untuk memastikan progres menuju kemandirian. Selain itu, kriteria graduasi harus dikembangkan secara berbasis data, inklusif, dan kontekstual, agar mampu mencerminkan keragaman kondisi sosial ekonomi penerima manfaat serta mendorong mobilitas sosial secara berkelanjutan.
e.Tumpang Tindih Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan layanan dukungan psikososial. Hal ini menyebabkan duplikasi program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dalam membantu pemulihan individu atau kelompok yang mengalami masalah psikososial.
f.Lemahnya Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non- Pemerintah Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pembiayaan melalui dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah, serta belum optimalnya perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan nyata di tingkat lokal. Selain itu, koordinasi lintas tingkat pemerintahan baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota belum berjalan secara terpadu, yang menyebabkan tumpang tindih program, kesenjangan cakupan layanan, serta rendahnya efektivitas pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil juga belum terstruktur dalam kerangka kolaborasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, integrasi perencanaan pusat- daerah, serta pengembangan mekanisme kemitraan multipihak guna mempercepat pencapaian target perlindungan dan pemberdayaan sosial yang merata dan berkelanjutan.
g.Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum optimal, sementara keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal juga masih minim. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri secara tidak prosedural. Program pemberdayaan masyarakat pun belum dievaluasi secara maksimal, karena tidak adanya instrumen evaluasi yang terstandarisasi dan kendala pada realisasi anggaran untuk survei. Bantuan sosial yang diberikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya pendampingan yang memadai bagi penerima manfaat. jdih.kemensos.go.id
h.Tantangan Geografis dan Infrastruktur Aksesibilitas yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi tantangan besar dalam penyaluran dan pengawasan bantuan sosial. Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai, menyebabkan biaya operasional yang kurang efektif. Keadaan diperparah dengan kondisi aset kendaraan siaga bencana yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sudah melewati masa ekonomisnya, sehingga menurunkan efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Pemekaran wilayah administrasi juga berpengaruh terhadap perubahan data penerima manfaat, yang perlu penyesuaian pada sistem informasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketiadaan struktur organisasi yang fokus pada kesejahteraan sosial hingga tingkat daerah menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara lebih merata dan tepat sasaran.
i.Tantangan Adaptasi terhadap Teknologi Informasi Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat namun tidak semua kelompok masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, maupun faktor sosial dan ekonomi. Kurangnya adaptasi terhadap era digital dapat berdampak negatif, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan akses ekonomi, serta keterasingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar kelompok yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap teknologi informasi dapat ikut serta dalam transformasi digital dan merasakan manfaatnya.
j.Pelaksanaan Fungsi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana belum Efektif Kurangnya koordinasi antarinstansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana menyebabkan belum efektifnya implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial di lapangan. Hal ini menyebabkan duplikasi intervensi kegiatan, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau korban dan/atau penyintas bencana yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dan kegiatan yang dihasilkan tidak berdampak secara holistik pada korban dan/atau penyintas bencana.
k.Terbatasnya Kolaborasi Pengarusutamaan terkait Intervensi bagi Komunitas Adat Terpencil Komunitas Adat Terpencil (KAT) hingga kini masih belum sepenuhnya diarusutamakan dalam agenda pembangunan nasional. Minimnya pemahaman terhadap kebutuhan spesifik, kondisi geografis, serta kerentanan struktural yang dihadapi oleh KAT, ditambah dengan keterbatasan alokasi anggaran dan lemahnya integrasi lintas sektor, menyebabkan intervensi terhadap kelompok ini belum berjalan secara berkelanjutan. Di sisi lain, kolaborasi antar pemangku kepentingan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga nonpemerintah belum terbangun secara kuat dan sistematis, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan seringkali bersifat parsial dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak anggota KAT masih terjebak dalam siklus kemiskinan, keterisolasian, dan marginalisasi sosial. Pengarusutamaan KAT membutuhkan kolaborasi yang lebih erat, jdih.kemensos.go.id penguatan basis data terpadu, serta kebijakan afirmatif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, intervensi terhadap KAT tidak hanya bersifat karitatif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang memperkuat kohesi sosial dan keadilan wilayah.
l.Tantangan dalam Implementasi Sustainable Development Goals Bidang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor.
1. 1.Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi (Posisi Maret 2025 sebesar 8,47%, masih berada di atas target 2025 sebesar 7-8%); b) penduduk/rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar (layanan air minum, layanan sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar) belum merata; c) rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum masih rendah; dan d) jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi.
2. 2.Tujuan 2: Tanpa Kelaparan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih tinggi; b) masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat; c) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita masih tinggi; d) masih terdapat prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun; e) prevalensi anemia pada ibu hamil masih tinggi; dan f) luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal.
3. 3.Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: a) ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat meningkat; b) Rasio Gini pada Maret 2025 berada di angka 0,375. Angka ini menurun 0,006 poin dari September 2024 (0,381) dan 0,004 poin dari Maret 2024 (0,379); c) penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan masih tinggi; dan d) persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat masih belum maksimal/berada di bawah target (Posisi pada tahun 2023 sebesar 10,60%, dengan target sebesar 12,7%). jdih.kemensos.go.id 1.2.3 ISU STRATEGIS Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis Kementerian Sosial didapatkan dari 4 sumber yaitu:
a.Mandat: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
b.Regulasi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan lain-lain;
c.SDGs: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, dan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan; dan
d.Kinerja Kementerian Sosial: Kinerja penyelenggaraan urusan sosial dan kinerja manajerial internal Kementerian Sosial. Gambar 1.3 Kerangka Konseptual Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025) Selanjutnya dari keempat sumber tersebut dapat ditarik isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan program di Kementerian Sosial. Berdasarkan keempat sumber tersebut, isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut: Gambar 1.4 Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025) jdih.kemensos.go.id
a.Target Kemiskinan di Bawah 4,5-5,0% Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan multidimensi, dengan tren penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang konsisten namun berjalan relatif lambat. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 9,03% pada Maret 2024 dan ditargetkan menjadi sekitar 7–8% pada 2025, serta menjadi 4,5–5,0% pada 2029. Hal ini sejalan dengan target penurunan kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 PPP) hingga di bawah 0,5% pada 2026. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data, terintegrasi, serta melibatkan intervensi multisektoral. Upaya tersebut menjadi bagian dari prioritas utama kebijakan Presiden dalam misi Asta Cita ke-6, yang menekankan pentingnya memperkuat inklusivitas pembangunan dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
b.Sinergi antar Pemerintah dan Nonpemerintah Sinergi antar stakeholder menjadi strategi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas cakupan, dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat memperkuat jangkauan ke kelompok rentan, sektor swasta mendorong inovasi dan pendanaan melalui CSR, sementara partisipasi masyarakat memastikan keberlanjutan berbasis komunitas. Pendekatan lintas sektor ini krusial dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks dan memastikan dampak yang berkelanjutan berbasis komunitas.
c.Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Ketepatan sasaran bantuan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan. Tantangan ke depan adalah diperlukannya data populasi sasaran yang akurat dalam pembagian manfaat (benefit incidence) program bantuan sosial di berbagai kelompok pendapatan. Selain itu, penguatan sistem manajemen dan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman menjadi elemen krusial dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial. Sistem yang terintegrasi tidak hanya memfasilitasi validasi dan verifikasi data penerima manfaat, tetapi juga mendukung proses monitoring dan evaluasi program secara menyeluruh. Selanjutnya perlu berlanjut kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah maupun dengan masyarakat, untuk mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
d.Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Penerapan SPM menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota. Pasal 298 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Namun penerapan SPM bidang sosial di daerah belum optimal yang ditandai dengan:
1. 1.rendahnya prioritas dan dukungan terhadap layanan SPM bidang sosial salah satunya ditandai dengan minimnya anggaran untuk SPM bidang sosial dan belum berlanjutnya dana alokasi khusus bidang sosial;
2. 2.data penerima SPM yang belum akurat dan belum sepenuhnya sinkron dengan DTSEN;
3. 3.kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial pelaksana layanan SPM yaitu pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga jdih.kemensos.go.id kesejahteraan sosial, dan relawan sosial;
4. 4.kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana pelayanan SPM bidang sosial seperti UPTD panti sosial, panti masyarakat, shelter (rumah singgah), lembaga di bidang sosial, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos); dan
5. 5.masih lemahnya koordinasi termasuk dalam penanggulangan bencana yang belum dapat mengimplementasikan koordinasi secara maksimal.
e.Care Economy Care economy memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Adanya transformasi dalam pemberian bantuan sosial ke arah ekonomi digital melalui digitalisasi bantuan sosial memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah pusat perlu melakukan investasi pada care economy guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, layanan ini menjadi model awal integrasi layanan kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, dan dukungan psikososial bagi lansia dalam satu ekosistem yang terpadu. Ke depan, penguatan care economy perlu diarahkan pada pengembangan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas SDM perawatan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan layanan.
f.Penguatan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan merupakan kunci penting dan jalan keluar dari kemiskinan. Posisi Kementerian Sosial sangat strategis untuk melaksanakan dan mengembangkan praktik baik pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berpihak dan memiliki daya ungkit optimal untuk mengangkat penduduk miskin dan rentan menjadi sejahtera. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan peran yang signifikan bagi Kementerian Sosial untuk mengampu Kartu Usaha Afirmatif. Pemberdayaan yang optimal perlu didukung dengan data yang akurat dan proses asesmen yang komprehensif untuk mengidentifikasi kerentanan masyarakat dan intervensi yang tepat. Aspek penguatan kapasitas, pendampingan yang rutin, serta koordinasi lintas sektor dan pengembangan jejaring dan kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan. SDM kesejahteraan sosial dengan kemampuan yang terstandar dan mampu melaksanakan setiap tahapan pemberdayaan, termasuk evaluasi keberhasilannya untuk mendorong penerima manfaat tergraduasi dari program maupun menuju kehidupan yang sejahtera. Selain pemberdayaan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan, Kementerian Sosial juga berperan strategis untuk memastikan kemandirian sosial tercapai, baik dari aspek ketahanan, resiliensi, kohesi, dan inklusi sosial. Masyarakat merupakan entitas awal yang akan menghadapi risiko sosial dan perlu diperkuat ketahanan, solidaritas, dan kesetiakawanannya, agar mampu memberikan perlindungan tahap pertama pada penduduk miskin dan rentan, serta mengurangi risiko kemiskinan, ketelantaran, dan keterpencilan. Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara kontinyu dan melembaga agar mampu berfungsi dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. jdih.kemensos.go.id
g.Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Keberadaan SDM dan lembaga-lembaga kesos dalam menjalankan tugas pendampingan program kesejahteraan sosial menjadi aspek terpenting untuk memastikan bahwa program dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif. Aktivitas pendampingan oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial ini harus dilakukan secara valid dan komprehensif dalam rangka pencapaian target program secara optimal. Untuk itu, menjadi catatan penting untuk Pemerintah Pusat untuk berinvestasi pada penguatan kapasitas SDM Kesos dan kinerja manajemen kelembagaan kesos disertai dengan perumusan regulasi dan kebijakan yang mendukung untuk menuju layanan kesejahteraan sosial yang profesional.
h.Kelemahan Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial penting dilakukan guna melihat progres dan menilai sejauh mana efektivitas serta efisiensi program atau kegiatan yang dilaksanakan. Namun, pelaksanaan monitoring dan evaluasi hingga kini belum berjalan secara terpadu, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh terhadap keberhasilan intervensi yang dilakukan. Padahal, monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi dampak program kesejahteraan sosial terhadap target intervensi secara komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Gambar 1.5 Isu Strategis (Sumber: Data Diolah, 2025)
i.Heavy Empowerment Paradigma penanggulangan kemiskinan kini beralih dari pendekatan perlindungan sosial (social protection) yang lebih menekankan pada pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan berdaya saing sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.
j.Mitigasi Kerentanan Sosial Mitigasi kerentanan sosial menjadi langkah strategis Kementerian Sosial untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ketidakmampuan individu atau komunitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena itu diperlukan jdih.kemensos.go.id mitigasi kerentanan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui kolaborasi multisektoral.
k.Ketergantungan akan Bantuan Sosial Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.
l.Program Bantuan Langsung Berkelanjutan Dalam kerangka penguatan perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika demografi dan kebutuhan kelompok rentan, Kementerian Sosial mengembangkan kebijakan Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB) sebagai bentuk jaminan sosial permanen bagi kelompok yang tidak dapat diberdayakan secara ekonomi, khususnya lansia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Program ini menjadi respon terhadap keterbatasan program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) seperti PKH, yang secara desain ditujukan untuk investasi SDM dan bersifat transformatif. Kelompok lansia dan disabilitas tunggal kerap kali tidak relevan dalam skema pemberdayaan tersebut karena karakteristik struktural dan biologis yang membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas produktif. BLB hadir sebagai program jangka panjang berbasis pendekatan siklus hidup yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas berat secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya menyediakan layanan tambahan seperti kunjungan rumah, dukungan psikososial, akses PBI-JKN, dan santunan kematian, tetapi juga menjadi bagian integral dari ekosistem layanan lansia dan penyandang disabilitas. Melalui model layanan terintegrasi, BLB berfungsi sebagai contoh awal integrasi yang mencakup aspek kesehatan, perawatan, perlindungan sosial, serta dukungan psikososial dalam satu sistem yang menyeluruh, terstruktur, dan berkesinambungan. Saat ini

(2025)diperkirakan program ini memiliki potensi target lebih dari 1,37 juta individu, yang terdiri atas 1.315.571 lansia dengan KK tunggal dan 54.895 penyandang disabilitas dengan KK tunggal. Ke depan, BLB direncanakan akan memiliki skema tersendiri dengan pemisahan target sasaran dan alokasi anggaran dari Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga intervensi yang diberikan lebih fokus, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan kelompok rentan. Program ini akan diperkuat dengan kerangka regulasi khusus melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Bantuan Langsung Berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat
(4)Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyusunan regulasi, naskah akademik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan awal pengembangan sistem jaminan sosial permanen ini. Pengembangan BLB menandai transformasi mendasar dalam sistem perlindungan sosial nasional, dengan memberikan pembedaan yang jelas antara program-program bantuan sosial untuk mobilitas jdih.kemensos.go.id sosial dan jaminan sosial sepanjang hayat. BLB merepresentasikan kehadiran negara yang tidak hanya bersifat karitatif dan responsif, tetapi juga berkelanjutan dan bermartabat, khususnya bagi warga negara yang kehidupannya bergantung sepenuhnya pada dukungan publik. Melalui BLB, negara berhenti menuntut kemandirian dari mereka yang secara struktural tidak dapat mandiri, dan mulai memastikan perlindungan yang berkesinambungan sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. m.Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial Dalam rangka meningkatkan keadilan spasial, efektivitas intervensi, dan daya beli penerima manfaat, Kementerian Sosial mengembangkan inisiatif Regionalisasi Indeks Bantuan Sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan utama dalam skema bantuan sosial nasional yang selama ini menggunakan indeks bantuan yang bersifat nasional dan seragam (uniform). Model seragam tersebut tidak mempertimbangkan disparitas harga barang kebutuhan pokok, biaya logistik, dan variasi sosial-ekonomi antardaerah yang signifikan, sehingga berisiko menciptakan ketimpangan dalam nilai manfaat riil yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Regionalisasi indeks memungkinkan adanya penyesuaian jumlah bantuan sosial secara terukur dan berbasis wilayah, dengan memperhatikan variabel-variabel seperti tingkat inflasi daerah, kemahalan harga bahan pokok, status kepulauan/terpencil, dan data statistik regional dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, KPM di wilayah dengan ongkos hidup lebih tinggi, seperti Indonesia Timur dan daerah 3T, akan menerima indeks bantuan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip keadilan distributif dan efisiensi fiskal, di mana bantuan sosial lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan aktual di masing-masing daerah. Implementasi regionalisasi dirancang untuk diterapkan secara bertahap mulai tahun 2026, dengan melibatkan uji coba terbatas (pilot) di beberapa wilayah prioritas, serta didukung oleh penguatan sistem informasi bantuan sosial, pemetaan harga komoditas berbasis wilayah, dan revisi regulasi teknis terkait indeks bantuan. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan sosial adaptif dan responsif terhadap guncangan lokal, termasuk krisis harga dan bencana alam yang bersifat geografis. Secara strategis, regionalisasi indeks bantuan sosial menjadi bagian integral dari upaya reformasi struktural bantuan sosial nasional, yang tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong keadilan spasial dan integrasi antarprogram bantuan sosial di tingkat lokal. Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025–2029 dan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029, kebijakan ini memperkuat arah pembangunan sosial yang lebih kontekstual dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal nasional.
2. n.Integrasi Program ATENSI dengan Program Permakanan Lanjut Usia - Penyandang Disabilitas, dan Program YAPI Program ATENSI saat ini menjadi salah satu pilar dalam sistem perlindungan sosial pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Program ini dirancang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemulihan fungsi sosial bagi individu dan keluarga kelompok rentan. Saat ini ATENSI menjadi bagian dari sistem rehabilitasi sosial yang dinamis. Program ini tidak hanya sekadar jdih.kemensos.go.id memberikan bantuan karitatif menjadi program peningkatan kemandirian yang holistik, dengan tujuan utama mengembalikan keberfungsian sosial dan menciptakan kemandirian bagi kelompok rentan. ATENSI merupakan payung bagi berbagai program layanan rehabilitasi sosial, termasuk bantuan permakanan lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan KK tunggal, pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. Pemenuhan gizi dan kebutuhan dasar berupa pangan melalui program permakanan serta pemenuhan hak dasar, akses pendidikan dan kesehatan anak-anak yang kehilangan orang tua melalui program bantuan Yatim Piatu (YAPI) akan menjadi bagian dari layanan rehabilitasi sosial yang lebih luas di bawah kerangka ATENSI. Strategi integrasi program permakanan dan YAPI sebagai bagian dari program ATENSI dilaksanakan dengan memastikan terlebih dahulu bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak telah terpenuhi. Setelah itu, intervensi dapat diperluas melalui kombinasi layanan rehabilitasi sosial yang lebih menyeluruh, meliputi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental- spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, hingga dukungan aksesibilitas. Selain itu, layanan pendampingan, asesmen berkala, dan pemantauan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam integrasi ini untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas layanan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, penerima manfaat dapat merasakan pelayanan ATENSI yang utuh, komprehensif, dan berkesinambungan, sekaligus memaksimalkan pemulihan fungsi sosial mereka serta memperkuat keberdayaan dalam jangka panjang.
3. o.Manajemen Kementerian Sosial Manajemen internal Kementerian Sosial yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola serta optimalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa pengelolaan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial tidak dapat berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan sistem manajemen untuk memastikan efektivitas program dan layanan sosial bagi masyarakat.
4. p.Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat merupakan bagian dari PSN dalam menyediakan pendidikan gratis, berkualitas, dan inklusif bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program dirancang sebagai intervensi langsung untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan layanan pendidikan berasrama (boarding school) yang terintegrasi dengan dukungan sosial, gizi, perlindungan, dan pengembangan karakter. Konsep berasrama menjadi elemen kunci agar anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang kondusif, terlepas dari tekanan ekonomi keluarga, dan mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan, bimbingan, serta kehidupan yang layak. Tingginya angka putus sekolah (APS) menunjukkan urgensi program ini. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 mencatat sebanyak 78.468 anak mengalami putus sekolah, dengan tingkat tertinggi terjadi pada jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02%. Sementara itu, survei sosial ekonomi nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun jdih.kemensos.go.id 86,34% anak usia SMA/SMK/MA sederajat sempat mengakses pendidikan, sebanyak 33,21% di antaranya tidak menyelesaikan sekolah. Data Kemendikbud (2025) juga mengungkapkan terdapat sekitar 730.703 siswa SMP yang lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Dari sisi penyebab, sebanyak 76% keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai faktor utama anak putus sekolah, sementara 8,7% lainnya karena anak harus bekerja atau faktor keluarga (Susenas, 2021). Sekolah Rakyat tidak hanya sebagai solusi pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menghadirkan afirmasi nyata bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Dengan pendekatan berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan peserta didik, dan mendorong mobilitas sosial ke atas secara sistematis, sekaligus memperkuat jaringan perlindungan sosial berbasis layanan pendidikan.
5. q.Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran Efektivitas dalam penggunaan belanja anggaran berpengaruh pada penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran ini dapat dipastikan tidak akan mengurangi anggaran bantuan sosial yang diberikan langsung ke masyarakat dan anggaran operasional yang melekat pada bantuan sosial. jdih.kemensos.go.id 2.1 VISI KEMENTERIAN SOSIAL Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2029. Visi hendaknya berfokus pada capaian strategis ke depan yang jelas dan telah disepakati bersama, sehingga tidak hanya terpaku pada kondisi saat ini semata, meskipun variabel itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusannya. Dengan demikian, visi sudah seyogyanya ambisius namun realistis untuk dicapai (ambitious but achievable) sesuai dengan kaidah Big Hairy Audacious Goal (BHAG) yaitu kaidah yang mengarahkan tujuan suatu entitas organisasi ke arah yang jelas, meyakinkan, dan ambisius. Selain itu, sesuai dengan regulasi tentang Rancangan Strategis Kementerian/Lembaga yang berlaku, visi Kementerian/Lembaga juga harus mendukung secara langsung pada Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, visi dari Kementerian Sosial RI pada periode 2025-2029 adalah: “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan merupakan cita-cita besar/tujuan akhir dari upaya perlindungan sosial di semua tahapan kehidupan warga negara dengan pendekatan paradigma pembangunan inklusif, sebuah pendekatan yang menempatkan pembangunan sosial sebagai tiang penyangga modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Dalam pandangan paradigma ini, kelompok masyarakat yang termarginalisasi dalam proses percepatan pembangunan ekonomi (khususnya kelompok-kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) harus menjadi prioritas intervensi negara melalui berbagai program dan kebijakan sosial yang diorkestrasi oleh Kementerian Sosial. Sehingga masyarakat yang termarginalisasi tersebut mampu kembali terhubung dan terintegrasi ke dalam pusaran dinamika pembangunan sosial-ekonomi. Sedangkan, redaksi “Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dalam visi tersebut adalah wujud keselarasan arah strategis Kementerian Sosial untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah nasional sekaligus visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Sosial juga sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 2.2 MISI KEMENTERIAN SOSIAL Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029 ke depan yaitu:
6. a.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); jdih.kemensos.go.id
7. b.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
8. c.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
9. d.Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
10. e.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
11. f.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
12. g.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
13. h.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan misi ke-6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung ke-2 misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi reformasi birokrasi dan tata kelola yang termuat dalam misi ke-7. Berangkat dari hal tersebut, maka misi Kementerian Sosial dalam pembangunan 5 tahun ke depan, tertuang ke dalam 2 poin berikut yaitu: Gambar 2.1 Misi Kementerian Sosial (Sumber: Hasil Analisis, 2025)
14. a.Misi Pertama “Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang (diselenggarakan melalui upaya) Kolaboratif, Adaptif, Emansipatif, Partisipatif, dan Inklusif”, menjadi cerminan proses inti penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Kementerian Sosial. Misi ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan urusan sosial dengan mengusung nilai-nilai berikut:
  1. 1.Kolaboratif Kementerian Sosial berkomitmen menyelenggarakan urusan sosial dengan pendekatan hibrida atau peran ganda, baik sebagai aktor/leading- sector pembangunan sosial maupun sebagai entitas yang mengorkestrasi pembangunan sosial yang dilakukan aktor- aktor non-pemerintahan seperti lembaga filantropi maupun sektor jdih.kemensos.go.id swasta.
  2. 2.Adaptif Penyelenggaraan pembangunan sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sosial dilaksanakan dengan prinsip adaptif, dimana proses tersebut mengombinasikan antara pendekatan targeted dengan universal dalam memberikan layanan perlindungan sosial pada sasaran-sasaran pembangunan sesuai tahapan dan derajat keparahannya.
  3. 3.Emansipatif Proses pembangunan sosial dilaksanakan dengan tujuan membebaskan sasaran-sasaran pembangunan dari belenggu keterbatasan sosial, ekonomi, dan politik. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif, sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk melepaskan status sosial yang lama dan mengalami mobilisasi sosial naik atau naik kelas.
  4. 4.Partisipatif Seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan sosial, termasuk kaum miskin dan rentan, harus terlibat langsung dalam proses pembangunan dan harus mendapat akses yang setara pada informasi & aktivitas sosial ekonomi melalui peran institusi inklusif yang demokratis dari level terbawah. Hal ini akan menjadi pintu masuk dari terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat yang merupakan cita-cita tertinggi Kementerian Sosial.
  5. 5.Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif (Inclusive Growth) Kesejahteraan sosial yang merupakan cita-cita tertinggi dari penyelenggaraan urusan sosial, didudukkan sebagai variabel yang tak terpisahkan dan pendukung langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan sosial yang diselenggarakan, ditujukan untuk melindungi, mengembalikan fungsi hingga memberdayakan kelompok sasaran pembangunan, sehingga dapat menjadi pelaku proses ekonomi- sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
15. b.Misi Kedua “Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Baik dan Bersih”, menjadi manifestasi dari komitmen Kementerian Sosial untuk turut serta mendukung Prioritas Nasional/Misi RPJMN ke- 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”. Misi kedua ini secara khusus akan turut berkontribusi pencapaian prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dengan sasaran utama “Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun Kementerian Sosial bukan leading sector dari sasaran utama RPJMN tersebut, rumusan misi kedua menjadi dasar penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang selaras dengan asta cita ke-7 terkait reformasi birokrasi. 2.3 TUJUAN KEMENTERIAN SOSIAL Berdasarkan visi dan misi Kementerian Sosial yang berpedoman dasar dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goal) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kementerian Sosial. Tujuan ini menjadi tujuan akhir menuju pembangunan nasional bidang sosial yang menyukseskan RPJMN Tahun 2025–2029. Berikut tujuan Kementerian Sosial: jdih.kemensos.go.id
16. a.Tujuan 1 - Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan, dengan Indikator Kinerja Tujuan ‘’Indeks Kesejahteraan Sosial’’. Kementerian Sosial akan memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan mengalami peningkatan taraf hidup secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan sosial ditandai dengan kemampuan individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, memiliki keberdayaan sosial, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa rasa takut akan kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Hal ini sejalan dengan penguatan kesejahteraan yang terintegrasi dan komprehensif dalam pembangunan nasional. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang dibangun atas tiga dimensi utama yaitu kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial ditujukan agar masyarakat miskin dan rentan semakin berdaya, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi tanpa rasa takut kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kerangka ini, Ikesos menjadi instrumen penting untuk mengukur kemajuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kemandirian, dan keberdayaan ekonomi. Semakin tinggi capaian kebutuhan dasar dan partisipasi sosial-ekonomi, semakin besar kontribusinya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengukuran Ikesos berbasis DTSEN dalam penentuan peringkat kesejahteraan penduduk, sehingga indikator tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dimensi keberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial-ekonomi dalam Ikesos memastikan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari sisi pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan keluarga untuk berfungsi secara sosial, produktif, dan berkelanjutan. Pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan diri juga harus bebas dari hambatan, baik internal seperti keterbatasan kognitif, kesehatan fisik, dan mental, maupun eksternal seperti kurangnya dukungan sosial, kondisi lingkungan, dan keterbatasan akses teknologi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya bermakna pada terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga pada terbukanya peluang bagi masyarakat untuk hidup mandiri, produktif, dan bermartabat.
17. b.Tujuan 2 –Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak, dengan Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial”. Peningkatan tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak tidak hanya berfokus pada reformasi sistem pemerintahan semata, tetapi juga mendorong percepatan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi ini akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis. Dampaknya akan terasa dalam peningkatan akses terhadap layanan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. jdih.kemensos.go.id Transformasi tata kelola ini ditandai dengan integrasi sistem pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat, perbaikan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti, serta penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Peningkatan kinerja internal juga ditopang oleh peningkatan kapasitas SDM yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Lebih lanjut, reformasi tata kelola di lingkungan Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok miskin dan rentan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial, serta memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas reformasi birokrasi dalam mendukung pembangunan sosial nasional. 2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL Sasaran strategis merupakan turunan dari tujuan strategis yang mencerminkan kondisi nyata (impact) yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial dalam jangka menengah. Pencapaian sasaran strategis sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi, dalam hal ini seluruh pejabat tinggi Kementerian Sosial, yang diwujudkan melalui dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), serta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh seluruh jajaran pimpinan hingga staf pelaksana. Dalam periode perencanaan ini, Kementerian Sosial menetapkan dua Sasaran Strategis utama beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran strategis pertama yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:
18. a.Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Kesejahteraan Sosial’’. Untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan diperlukan keberadaan sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dan inklusif. Sistem kesejahteraan sosial mencakup keterhubungan antara berbagai elemen sosial yang saling mendukung, termasuk peran Kementerian Sosial, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, serta dukungan regulasi dan hukum yang memadai. Sistem tersebut harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, serta mendukung peningkatan kapabilitas individu dalam mengakses layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan mengembangkan penghidupan yang berkesinambungan melalui kesempatan usaha dan bekerja yang layak. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pembangunan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. jdih.kemensos.go.id Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis ini akan berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berdaya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko. Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. Tabel. 2.1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 1 No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko 1 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial Penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan anak terlantar yang sulit menjangkau layanan sosial dasar Penyaluran bantuan sosial yang diprioritaskan di wilayah dengan kondisi kemiskinan tinggi. Peningkatan akses layanan dasar di wilayah rentan. Perluasan jangkauan layanan melalui Sentra Terpadu Kemensos, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan layanan berbasis komunitas seperti SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pendamping sosial, pekerja sosial, dan aparatur pelaksana program mendapat penugasan yang tumpang tindih serta belum memiliki kompetensi yang merata Pemetaan penugasan dan kelembagaan SDM Sosial, serta penetapan rasio ideal antara pendamping PKH/ATENSI dengan KPM/PPKS. Penguatan kapasitas SDM Sosial dan aparatur daerah melalui pelatihan, sertifikasi pekerja sosial, supervisi pendamping PKH/ATENSI, serta pengembangan sistem e-learning Kemensos. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Anggaran perlindungan sosial terbatas dan tersebar di berbagai unit sehingga mengurangi efektivitas Optimalisasi anggaran dan konvergensi program. Penerapan konvergensi program (PKH, BPNT/Sembako, ATENSI, PPSE, Permakanan) berbasis rumah tangga sasaran, serta penyusunan prioritas program sesuai target RPJMN. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Bencana, inflasi tinggi, dan perubahan iklim mengganggu keberlangsunga n kehidupan kelompok miskin dan rentan Penyelenggaraan program yang adaptif. Penguatan skema perlindungan sosial adaptif Kemensos, termasuk bantuan sosial tambahan saat darurat (contoh: shock responsive PKH/BPNT), serta integrasi dengan program perlindungan sosial korban bencana. - Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Ketidaktepatan (salah sasaran) dalam pemberian bantuan Penguatan sistem data terpadu lintas program bantuan sosial. Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis ground checking dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan). Sekretariat Jenderal Tumpang tindih intervensi antarprogram Kemensos dan lemahnya integrasi dengan program daerah Penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor. Penguatan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota melalui TKPKD, optimalisasi SLRT dan Puskesos, - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko serta penyusunan panduan teknis terpadu. Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sehingga tidak terjadi graduasi ke kemandirian ekonomi Integrasi bantuan sosial dengan program peningkatan keterampilan, pelatihan wirausaha, dan akses permodalan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bantuan bersifat transformasional. Edukasi dan pendampingan sosial tentang kemandirian dan graduasi penerima bantuan. Penyusunan exit strategy yang jelas untuk penerima bantuan, termasuk monitoring pasca- program. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Keamanan data belum optimal dan potensi kebocoran data pribadi penerima manfaat Peningkatan sistem keamanan data dengan encryption dan multi-factor authentication. Penguatan sistem data terpadu dan validasi partisipatif. Audit keamanan data secara berkala. Pengelolaan hak akses hanya kepada pihak yang membutuhkan. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Penyalahgunaan Data Kemiskinan dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Data Kemiskinan untuk Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta penguatan regulasi pemanfaatan data kemiskinan Sekretariat Jenderal jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko menyalurkan program bantuan Ancaman keamanan siber seperti serangan malware atau hack Penerapan dan sertifikasi standar nasional sistem keamanan manajemen informasi Sekretariat Jenderal Pemanfaatan bantuan tidak sesuai ketentuan sehingga tujuan program pengentasan kemiskinan tidak tercapai Kerjasama Lintas Sektor dalam rangka mitigasi risiko salah satunya terkait ketidaksesuaian penggunaan rekening dengan OJK Peningkatan peran pengawasan berbasis masyarakat (cekbansos) Penguatan Whistleblower System / pengaduan masyarakat / Command Center - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kegagalan dalam melakukan graduasi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial Program pemberdayaan berkelanjutan dan termonitor progres/perkemban gannya Penguatan pendampingan terhadap program pemberdayaan dimulai dari asesmen hingga pasca penyaluran bantuan - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
19. b.Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas, dan Efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial”. Meningkatnya kualitas tata kelola akan memperkuat kapasitas institusi dalam merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Reformasi birokrasi bukan hanya diarahkan pada perbaikan prosedur administratif, namun juga pada transformasi cara kerja dan budaya organisasi agar lebih responsif, proaktif, dan berorientasi pada hasil (outcome). jdih.kemensos.go.id Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang agile, berkualitas, dan efisien guna meningkatkan efektivitas pelayanan sosial bagi masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi, Kementerian Sosial akan memperkuat sistem manajemen yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis serta sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data yang akurat akan menjadi pilar utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Melalui tata kelola yang lebih lincah dan profesional, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. Tabel. 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Strategis 2 No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko 1 Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas, dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Perubahan budaya kerja birokrasi terkendala resistensi dari sebagian aparatur sehingga implementasi RB tidak berjalan konsisten Sosialisasi RB secara berjenjang, penetapan target kinerja yang jelas, penetapan rolemodel/agen perubahan, serta sistem penghargaan dan sanksi bagi ASN - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kompetensi ASN di lingkungan Kemensos masih bervariasi, terutama dalam hal literasi digital, manajemen kinerja, dan pelayanan publik Pelatihan berkelanjutan terkait pelayanan publik, literasi digital, dan tata kelola berbasis kinerja; pengembangan talent pool untuk mendukung aparatur yang agile - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal Sistem layanan, perencanaan, dan penganggaran masih berjalan sektoral, menyebabkan duplikasi data dan kurang efisien Optimalisasi penerapan e- government Kemensos yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, layanan, pengawasan), serta pemanfaatan digital - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko signature dan paperless system - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Belum seluruh unit kerja menyesuaikan SOP dan proses bisnis dengan prinsip RB, sehingga tata kelola belum sepenuhnya agile Penyusunan ulang SOP sesuai prinsip business process reengineering (BPR), penyederhanaan birokrasi, dan penerapan layanan digital yang cepat dan transparan. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Anggaran reformasi birokrasi sering tidak diprioritaskan, sehingga kegiatan peningkatan kualitas tata kelola (pelatihan, digitalisasi, penguatan kelembagaan) tidak optimal Menetapkan anggaran khusus untuk implementasi reformasi birokrasi (pelatihan, teknologi informasi, inovasi layanan), serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya. - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Mekanisme pengawasan internal, pengendalian, serta pelaporan kinerja RB belum berjalan efektif, mengurangi kualitas capaian Indeks RB Penerapan Three Line Of Defense dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Menurut Three Lines of Defence (3LD), yang merupakan sistem pertahanan berlapis (tiga lini pertahanan) dari sisi manajerial maupun pengendalian internal sebagai implementasi manajemen risiko melalui penerapan Enterprise Risk - Sekretariat Jenderal - Inspektorat Jenderal - Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial jdih.kemensos.go.id No. Sasaran Strategis Indikator Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Management (ERM). Lini pertama (first line of defence) terdapat pada manajemen atau unit operasional, dari pimpinan sampai dengan pelaksana, yang melaksanakan proses bisnis sebagai risk owner. Lapisan kedua (second line of defence) dilakukan oleh pengelola risiko di setiap unit yang menjalankan fungsi kontroling dan monitoring, dan lini ketiga (third line of defence) dijalankan oleh Inspektorat Jenderal sebagai auditor internal. Sumber: IIA. (2013). The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control. Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.2 Kerangka Logis antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Sumber: Hasil Analisis, 2025) Visi tertinggi dari Kementerian Sosial kesejahteraan sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan kerangka berpikir yang terstruktur dan terukur, mulai dari hulu hingga proses hilir. Gambar di jdih.kemensos.go.id bawah merupakan proses bisnis Kementerian sosial secara makro dengan pendekatan terarah, terpadu dan berkelanjutan. Awal dari proses ini didahului dengan data tunggal yang valid dengan sasaran dari kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Data ini sebagai acuan dalam menetapkan penerima manfaat yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian sosial, dan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam rangka pemenuhan pada kebutuhan minimalnya, kelompok sasaran akan menerima jaminan dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif berupa bantuan sosial yang menunjang kebutuhan hidup mereka hingga dapat terjamin secara kesehatan, pendidikan, sandang dan papan. Inklusif artinya seluruh kelompok sasaran berhak menerima jaminan pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara, sedangkan adaptif bermakna bahwa bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari kelompok sasaran, sehingga penekanan ini selaras dengan asas layanan Kementerian Sosial yang mengombinasikan pendekatan targeted dan universal dalam penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia. Selain diintervensi dengan bantuan sosial sebagai manifestasi dari pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok sasaran juga melalui tahapan intervensi yang mengungkit pada fungsi sosial mereka, baik yang berupa pengembalian fungsi (rehabilitasi) maupun yang sifatnya pengembangan fungsi (habilitasi). Dengan intervensi ini, kelompok sasaran ditargetkan dapat berkontribusi pada penciptaan kohesi sosial di masyarakat luas. Pemberdayaan sosial ditempatkan sebagai tahapan terakhir (ultimate stage) dari proses bisnis Kementerian Sosial dimana tahapan ini menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan kelompok sasaran menjadi semakin sejahtera atau yang disebut sebagai proses graduasi. Tujuan besar dari tahapan ini, meningkatnya keberdayaan sosial dari kelompok sasaran, dicapai dengan upaya memaksimalkan potensi dan akses yang optimal terhadap sumber daya kesejahteraan sosial (accessibility), maupun dengan meningkatkan kapasitas dari kelompok sasaran (ability) baik melalui peningkatan kapasitas teknis maupun pendampingan yang rutin dan komprehensif. Sehingga pada akhirnya kelompok sasaran dapat bekerja secara lebih layak, berwirausaha secara lebih mandiri, dan mengembangkan keluarga dan lingkungan yang berfungsi secara sosial, yang seluruhnya menjadi capaian dari intervensi pengembangan sosial. Kebijakan dan tahapan yang termuat dalam proses bisnis pencapaian visi perlindungan sosial sepanjang hayat, sejatinya tidak hanya menjadi tugas Kementerian Sosial semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian optimalnya. Hal ini sesuai dengan misi Kementerian Sosial yang mengusung aspek kolaboratif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga terdapat potensi kolaborasi dalam setiap tahapannya, bukan hanya dengan serumpun sektor pemerintahan (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah), namun juga dengan sektor nonpemerintah seperti swasta, filantropi maupun organisasi nonprofit. jdih.kemensos.go.id Gambar 2.3 Proses Bisnis Graduasi Masyarakat Miskin dan Rentan (Sumber: Hasil Analisis, 2025) jdih.kemensos.go.id Dalam kurun waktu yang sama, RPJMN Tahun 2025-2029 juga menetapkan 5 sasaran utama pembangunan nasional yang berfungsi untuk mewujudkan visi dan misi Presiden terpilih serta mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045. Dari 5 sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan, satu di antaranya menyasar langsung pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang memiliki keterkaitan kuat dengan penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia yakni sebagai berikut: Tema pembangunan dan upaya transformasi super prioritas, serta sasaran utama pembangunan nasional yang berkaitan dengan urusan sosial tersebut, sejatinya lahir untuk merespons isu-isu strategis pembangunan sosial yang muncul dalam rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mencakup poin-poin berikut: Ke-6 isu strategis pembangunan sosial tersebut pada akhirnya menjadi dasar faktual dari penetapan prioritas nasional 4 dan 6 yang dimandatkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yaitu: jdih.kemensos.go.id . Kedua prioritas nasional RPJMN tersebut sejatinya melingkupi berbagai upaya pembangunan di sektor sosial. Di antara upaya tersebut, diwujudkan dalam langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Adapun program hasil terbaik cepat yang mendukung langkah pembangunan di sektor sosial adalah sebagai berikut: Kedua misi RPJMN dan program hasil terbaik cepat tersebut, sejatinya selaras dengan mandat politis Presiden terpilih yang tertuang dalam dokumen lengkap visi. Dalam dokumen tersebut, Presiden menegaskan bahwa masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Sehingga, negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin serta “pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di 4,5%-5% di akhir 2029”. Selain itu, mandat politis Presiden terpilih yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan adalah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Dalam mandat tersebut Presiden menegaskan bahwa “pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua”. Apabila dirangkum, target dari 2 program prioritas Presiden tersebut di 2 tahun pertama kepemimpinannya serta pada akhir periode 2025-2029 adalah sebagaimana berikut: jdih.kemensos.go.id Dari sekian banyak arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian sosial memiliki tanggung jawab bersama kementerian/lembaga lain yang ada di bawah naungan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan SDM yang tercakup dalam asta cita ke-4 dan ke-6. Dalam rangka mewujudkan 2 misi asta cita tersebut, Kementerian Sosial harus menjalankan mandat nasional untuk mengampu indikator beserta target yang mendukung upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang secara terperinci tertuang dalam matriks berikut: Tabel 3.1 Matriks Indikator Target Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang Dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Catatan: (**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat jdih.kemensos.go.id Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan dan Instruksi Presiden sebagai pedoman strategis bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan dan Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, konvergensi program, serta penguatan tata kelola pelaksanaan program perlindungan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama di bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memegang peran sentral dalam melaksanakan amanat kebijakan nasional, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial, penanganan kelompok rentan, fasilitasi pemberdayaan sosial ekonomi, serta pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab memastikan ketepatan sasaran melalui penggunaan DTSEN yang terus diperbarui secara berkala dan komprehensif. Mengacu pada regulasi tersebut, Kementerian Sosial akan melakukan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
20. a.meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah;
21. b.mengintegrasikan kebijakan dan program perlindungan sosial dengan pendekatan pemberdayaan;
22. c.memperkuat skema layanan rehabilitasi sosial, mencakup layanan kuratif, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi kelompok rentan;
23. d.memperkuat pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan;
24. e.menjaga akuntabilitas dan transparansi publik dalam setiap tahapan implementasi program. Berikut daftar Instruksi Presiden yang menjadi acuan tambahan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem: Tabel. 3.2 Arah Kebijakan Presiden kepada Kementerian Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan No. Peraturan/Instruksi Tugas Kementerian Sosial 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 Penyelenggaraan kartu kesejahteraan dan kartu usaha, pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial, serta digitalisasi bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan 2 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. 3 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
  1. 1.melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
  2. 2.menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem jdih.kemensos.go.id No. Peraturan/Instruksi Tugas Kementerian Sosial sesuai dengan hasil asesmen;
  3. 3.mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem;
  4. 4.membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarkat miskin dan miskin ekstrem;
  5. 5.menyiapkan sarana prasarana dan asrama Sekolah Rakyat; dan
  6. 6.membentuk tim formatur untuk program Sekolah Rakyat. 4 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  7. 1.mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  8. 2.memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan adanya kebijakan strategis melalui Peraturan dan Instruksi Presiden diatas, Kementerian Sosial diharapkan dapat menjalankan peran khusus secara lebih terarah dan kolaboratif. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, rencana pengelolaan kelembagaan KKS dimana Kementerian Sosial sebagai leading sector dan executing agency, memegang peran strategi dalam implementasi KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial). Peran tersebut mencakup:
25. a.pengembangan sistem manajemen dan penerbitan kartu, termasuk pengelolaan kartu fisik dan digital;
26. b.pelaksanaan penyaluran manfaat dan pengelolaan data peserta melalui dashboard KKS;
27. c.pelatihan dan penguatan kapasitas SDM pendamping, baik dari unsur PKH, TKSK, maupun SDM Kesos lainnya; dan
28. d.koordinasi antarkementerian/lembaga dalam pengintegrasian data, perencanaan bersama, dan pengembangan mekanisme penyaluran. Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial diberikan mandat untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan tinggi, daerah yang mendapat dukungan kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui penyediaan lahan sesuai persyaratan teknis dan standar Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta daerah dengan tingkat partisipasi sekolah anak usia sekolah yang rendah dan tingginya angka anak tidak sekolah. Pada tahap awal, baik Sekolah Rakyat rintisan maupun permanen jdih.kemensos.go.id berada dalam kewenangan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sistem asrama. Skema pembagian kewenangan ini mengacu pada SPM Bidang Pendidikan, yang menjamin terpenuhinya layanan dasar pendidikan bagi setiap anak. Ke depan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih besar melalui model kolaborasi pusat-daerah yang berkesinambungan, baik dalam penyediaan dukungan lahan, fasilitasi operasional, maupun pemantauan keberlanjutan program. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian Sosial mendorong penerima manfaat bantuan pemberdayaan sosial ekonomi agar menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain mendukung arah kebijakan nasional, Kementerian Sosial juga memiliki memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (SDG 3 dan 8). Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari dinamika data yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, keterbatasan kapasitas pelaksana di daerah, hingga perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola lintas sektor. Persoalan-persoalan ini berdampak langsung pada pencapaian target SDGs. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN SOSIAL Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial menggambarkan usaha yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Memuat langkah-langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Gambar 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 (Sumber: Hasil Analisis, 2025) jdih.kemensos.go.id Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 mencakup 9 (sembilan) arah kebijakan. Kesembilan arah kebijakan tersebut adalah:
29. a.Penguatan Data Tunggal Terintegrasi yang Diperbaharui secara Berkala Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah masih adanya ketidaktepatan sasaran, yang disebabkan oleh kualitas dan integritas data sasaran individu yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala menjadi kunci dalam memastikan ketepatan sasaran, efektivitas program, serta akuntabilitas kebijakan perlindungan sosial. Penguatan ini memerlukan dukungan penuh dalam bentuk sinkronisasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga maupun instansi di luar pemerintah, termasuk lembaga nonpemerintah, untuk menciptakan sistem data yang komprehensif, terintegrasi, dan terpercaya. Sistem informasi yang dibangun harus bersifat adaptif, akurat, dan dapat diperbarui secara berkala, serta mampu menjadi dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara lebih efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan penguatan data tunggal terintegrasi yang diperbarui secara berkala diwujudkan melalui strategi berikut:
  1. 1.meningkatkan kualitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi kesejahteraan sosial, untuk menjamin integritas data, mencegah penyalahgunaan, dan aman dari segala risiko serangan/insiden siber.
  2. 2.mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terstandar, termasuk pengelolaan sistem back-end dan front-end yang mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan pemberdayaan.
  3. 3.melaksanakan sinkronisasi DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait guna memperkuat akurasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat lintas program.
  4. 4.memberikan akses pemanfaatan data kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung integrasi program dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lokal.
  5. 5.menyediakan data statistik populasi yang tersusun berdasarkan kriteria PPKS, sehingga memudahkan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
  6. 6.meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kecepatan pembaruan data secara berkala, termasuk melalui mekanisme pemutakhiran yang partisipatif dan terverifikasi.
  7. 7.meningkatkan kapasitas SDM, khususnya operator data dan petugas teknologi informasi di daerah, agar mampu mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data kesejahteraan sosial secara profesional dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
  8. 8.memastikan penggunaan data tunggal dalam pelaksanaan program sehingga data tersebut dapat digunakan secara konsisten sesuai tujuan masing-masing program dan mendukung konvergensi lintas program.
30. b.Kolaborasi dan Integrasi Program bersama Pemerintah Daerah Kolaborasi dan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mengatasi kesenjangan dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di jdih.kemensos.go.id berbagai wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik lokal. Dengan demikian, implementasi program pusat dapat lebih tepat sasaran dan kontekstual. Sementara itu, pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan arah kebijakan nasional, dukungan regulasi, pendanaan, kapasitas teknis, serta pemanfaatan teknologi dan data. Untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, strategi kolaborasi dan integrasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  1. 1.penyelarasan target pembangunan Kementerian Sosial dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta dokumen perencanaan teknis sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  2. 2.penyelarasan pencapaian SPM urusan sosial oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pelayanan terhadap PPKS, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
  3. 3.penguatan mekanisme koordinasi dan konsolidasi perencanaan program sosial secara terpadu melalui forum perencanaan lintas sektor, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan forum Satu Data di daerah.
  4. 4.pelibatan aktif masyarakat dan jejaring sosial lokal (seperti LKS, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi keagamaan) untuk meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.
  5. 5.koordinasi secara berkala antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, termasuk monitoring dan evaluasi bersama, guna memastikan implementasi kebijakan dan program berjalan searah dengan tujuan nasional dan responsif terhadap dinamika lokal.
  6. 6.penguatan kapasitas kelembagaan daerah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan program-program sosial, melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan kebijakan.
  7. 7.pemanfaatan DTSEN secara bersama-sama oleh pusat dan daerah untuk memperkuat ketepatan sasaran dan basis bukti dalam perumusan dan pelaksanaan program. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta integrasi program yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masing-masing wilayah, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
31. c.Pengembangan Care Economy melalui Perluasan Pelibatan Caregiver Pengembangan care economy merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Care economy mencakup berbagai aktivitas layanan perawatan, mulai dari pengasuhan anak, perawatan lansia melalui Layanan Lanjut Usia Terintegrasi, dukungan bagi penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan dan sosial lainnya. Sektor ini memiliki potensi besar tidak hanya dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi kelompok rentan, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, terutama bagi perempuan dan tenaga kerja lokal. Salah satu fokus utama pengembangannya adalah memperluas pelibatan caregiver, baik formal maupun informal, melalui peningkatan kapasitas, pengakuan jdih.kemensos.go.id kompetensi, serta integrasi mereka dalam sistem perlindungan sosial dan layanan kesejahteraan yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas, perlindungan, dan pengakuan terhadap caregiver merupakan bagian penting dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang layak, ramah gender, dan berkelanjutan. Selain itu, intervensi ini juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan perawatan yang berkualitas dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan care economy melalui perluasan pelibatan caregiver, strategi yang dapat ditempuh mencakup:
  1. 1.penguatan model perawatan berbasis masyarakat, dengan melibatkan komunitas lokal, keluarga, dan kelompok sosial dalam penyediaan layanan perawatan secara partisipatif dan berkelanjutan.
  2. 2.perluasan cakupan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan caregiver, terutama dengan mendorong partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam sektor layanan perawatan.
  3. 3.peningkatan pengakuan profesi caregiving sebagai bagian dari sektor ekonomi yang produktif, termasuk dalam sistem ketenagakerjaan nasional dan kebijakan pengembangan tenaga kerja.
  4. 4.penyediaan jaminan sosial dan skema perlindungan kerja bagi caregiver, baik formal maupun informal, untuk memastikan hak dasar dan keberlanjutan penghidupan mereka.
  5. 5.pengembangan kelembagaan dan ekosistem care economy, termasuk dukungan regulasi, standar kompetensi, dan tata kelola pelatihan caregiver yang terstruktur dan berlisensi.
  6. 6.diversifikasi sumber pembiayaan untuk mendukung sektor perawatan, baik dari anggaran pemerintah pusat/daerah, skema pembiayaan inovatif, kemitraan publik-swasta, maupun kontribusi masyarakat dan filantropi. Melalui strategi tersebut, pengembangan care economy tidak hanya akan memperkuat jaring perlindungan sosial dan layanan dasar, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.
32. d.Kerja Sama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Filantropi Upaya pemenuhan layanan kesejahteraan sosial yang merata, inklusif, dan berkelanjutan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah semata. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) secara luas, termasuk sektor swasta, badan usaha milik negara, dan lembaga filantropi, menjadi kunci penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial dan memperkuat dukungan terhadap kelompok rentan. Kolaborasi lintas sektor ini dapat menghadirkan inovasi, sumber daya, dan praktik baik yang memperkuat efektivitas program kesejahteraan sosial. Filantropi juga merupakan salah satu bentuk modal sosial yang strategis dalam mendorong kepedulian kolektif, solidaritas sosial, dan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan serta perlindungan kelompok marjinal. Oleh karena itu, kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai pihak harus dikelola secara terarah dan terukur agar memberikan dampak berkelanjutan. jdih.kemensos.go.id Strategi yang dapat ditempuh dalam penguatan kerja sama ini antara lain:
  1. 1.peningkatan dan perluasan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk swasta, badan usaha milik negara, dan organisasi filantropi, untuk membangun kolaborasi berbasis kepentingan bersama dan keberlanjutan.
  2. 2.penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk kemitraan program, dukungan sumber daya, maupun penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
  3. 3.optimalisasi pelaksanaan program CSR untuk mendukung agenda pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pada bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, layanan disabilitas, dan pemulihan pascabencana.
  4. 4.pembangunan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan mitra strategis, melalui forum kemitraan, platform koordinasi, dan pelibatan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
  5. 5.optimalisasi instrumen kebijakan inovatif lainnya untuk mendorong partisipasi berbagai pihak secara kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerja sama yang terintegrasi dan saling menguatkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, mengisi kesenjangan layanan, dan memperkuat solidaritas sosial nasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan inklusif.
33. e.Penguatan Kompetensi dan Tingkat Kesejahteraan Pilar-Pilar Sosial Penguatan kompetensi SDM di bidang kesejahteraan sosial merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan perlindungan sosial. Fokus penguatan ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai Kementerian Sosial, tetapi juga secara khusus kepada para pilar-pilar sosial, seperti pendamping sosial, pekerja sosial, kader, relawan, dan fasilitator yang berada di garis depan dalam memberikan layanan langsung kepada kelompok rentan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas profesional, etika pelayanan, dan kualitas intervensi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan tingkat kesejahteraan para pelaksana di lapangan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, antara lain melalui pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif, serta jaminan pengembangan karier. Strategi yang dapat dilakukan dalam memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial mencakup:
  1. 1.pendataan SDM kesejahteraan sosial secara terintegrasi, valid, dan berkelanjutan, untuk mendukung perencanaan pengembangan kapasitas dan distribusi tenaga yang tepat sasaran.
  2. 2.penyelenggaraan berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan, pendampingan (mentorship), workshop, tugas belajar, forum pembelajaran, dan kegiatan pengembangan individu lainnya, guna memperkuat keterampilan teknis maupun soft skills.
  3. 3.mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif dan responsif, sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan layanan. jdih.kemensos.go.id
  4. 4.peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, penyelarasan kurikulum, serta program magang atau praktik lapangan berbasis kebutuhan riil layanan sosial.
  5. 5.penguatan dan pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi SDM kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan tali asih, fasilitas penghargaan, dan pengangkatan sebagai PPPK untuk menjamin keberlanjutan kerja dan kesejahteraan pelaksana layanan.
  6. 6.peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, yang meliputi kewenangan, prosedur, metodologi, dan kompetensi teknis sesuai standar layanan nasional.
  7. 7.peningkatan jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi, sebagai bentuk jaminan mutu dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
  8. 8.pembinaan dan penguatan kapasitas berkelanjutan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, melalui mekanisme akreditasi, pembinaan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan standar layanan sosial.
  9. 9.optimalisasi jumlah dan sebaran SDM dan lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat.
  10. 10.pengembangan praktik baik pelaksanaan dan tata kelola pekerjaan sosial yang menjadi acuan bagi kegiatan sejenis yang dilaksanakan pemerintah pusat, daerah, maupun bukan pemerintah. Dengan memperkuat kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan termarginalkan—berjalan secara lebih profesional, manusiawi, dan berdampak jangka panjang.
34. f.Penguatan Skema Pelaksanaan Bantuan Sosial Melalui Kartu Kesejahteraan Sosial Upaya menjamin penguatan bantuan sosial, terutama aspek ketepatan sasaran menjadi salah satu komitmen utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Salah satu terobosan strategis dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi Program Kartu Kesejahteraan Sosial. Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai mekanisme utama yang mengonsolidasikan berbagai program subsidi dan bantuan sosial lintas sektor. Hal ini mencakup bidang pendidikan (PKH), kesehatan (PBI JKN), rehabilitasi sosial (ATENSI, layanan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan disabilitas berat, serta kelompok rentan lainnya), pangan (Program Sembako), dan perumahan (RST). Pelaksanaan integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggabungan program prioritas, kemudian diperluas hingga mencakup seluruh intervensi perlindungan sosial. Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan menjadi instrumen utama untuk memastikan manfaat bantuan lebih terarah, terukur, transparan dan akuntabel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka digitalisasi bantuan sosial, penguatan penyaluran dilakukan tanpa ketergantungan pada kartu fisik salah satunya dengan mengoptimalkan skema Digital Public Infrastructure (DPI). Mekanisme ini memanfaatkan verifikasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi face recognition untuk memastikan akurasi identitas penerima manfaat, sekaligus meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. jdih.kemensos.go.id Seluruh unit kerja di Kementerian Sosial memiliki peran dalam pelaksanaan kartu kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin dan rentan tidak hanya menerima bantuan secara pasif, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Arah kebijakan ini dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
  1. 1.meningkatkan peran pendamping sosial dan pekerja sosial dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi bantuan, serta dalam proses pendampingan perubahan perilaku penerima bantuan, termasuk untuk mengurangi ketergantungan (adiksi) terhadap bantuan secara terus-menerus.
  2. 2.revitalisasi mekanisme verifikasi dan validasi komitmen bantuan bersyarat, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mendorong pemanfaatan bantuan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.
  3. 3.integrasi, transformasi, dan digitalisasi sistem bantuan dan jaminan sosial, khususnya program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, agar terhubung secara efektif dengan program bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, sehingga menciptakan kesatuan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat berdasarkan profil kebutuhan dan tingkat kerentanan mereka.
  4. 4.penguatan fitur kartu kesejahteraan sosial sebagai media multi- program, yang dapat memuat berbagai jenis intervensi seperti bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, serta akses pemberdayaan ekonomi, guna mencapai kesinambungan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
  5. 5.pemanfaatan DTSEN dalam proses penargetan, penyaluran, dan pemantauan bantuan sosial melalui kartu, guna menjamin ketepatan sasaran dan mencegah tumpang tindih antarprogram. Melalui pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan sosial, diharapkan tercipta sistem bantuan sosial yang lebih konvergen, responsif, efisien, dan terintegrasi, sekaligus menjadi fondasi menuju reformasi perlindungan sosial nasional yang adaptif terhadap perubahan dan risiko di masa depan.
35. g.Penguatan Unit Layanan Sosial sebagai Centre of Excellence Penguatan unit layanan sosial sebagai centre of excellence bertujuan menjadikan unit layanan sosial milik pemerintah sebagai pusat rujukan nasional dan regional dalam penyediaan layanan sosial yang berkualitas, terintegrasi, dan inovatif. Unit layanan sosial diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi operasional biasa, tetapi juga menjadi pusat pengembangan kebijakan, pembelajaran, dan inovasi praktik baik (best practices) di bidang kesejahteraan sosial. Transformasi ini mengubah pendekatan layanan dari sistem single service menjadi multi service delivery, yaitu satu unit layanan mampu menyediakan berbagai intervensi sosial secara komprehensif. Meski demikian, pendekatan spesialisasi (keahlian tertentu) tetap harus dipertahankan untuk menjamin kualitas pelayanan bagi kelompok sasaran tertentu, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya. Strategi penguatan unit layanan sosial sebagai Centre of Excellence mencakup:
  1. 1.mendorong pengembangan dan replikasi model pusat layanan kesejahteraan sosial ke seluruh daerah, baik melalui pendirian unit baru maupun peningkatan kapasitas unit layanan yang telah ada, jdih.kemensos.go.id agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
  2. 2.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial, termasuk Sentra, UPT, dan mitra layanan, untuk memastikan standar mutu, kepatuhan regulasi, dan efektivitas intervensi.
  3. 3.pengembangan inovasi dan model layanan rehabilitasi sosial yang adaptif dan efektif, yang dapat menjadi rujukan nasional dan direplikasi oleh unit layanan sosial lainnya di tingkat daerah.
  4. 4.peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesejahteraan sosial, termasuk infrastruktur fisik, teknologi informasi, alat bantu, dan fasilitas pendukung untuk pelayanan berbasis kebutuhan spesifik.
  5. 5.pemeliharaan dan pengembangan keahlian tertentu (expertise) di tiap sentra atau unit layanan sosial, sehingga unit tersebut memiliki kompetensi unggulan sesuai dengan bidang intervensinya dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas SDM kesejahteraan sosial di tingkat nasional. Dengan pendekatan ini, unit layanan sosial tidak hanya menjadi tempat perlindungan atau perawatan, tetapi juga menjadi pusat keunggulan yang mampu memproduksi pengetahuan, inovasi layanan, dan mendukung reformasi sistem kesejahteraan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
36. h.Integrasi Pemberdayaan Penerima Manfaat dan/atau Masyarakat Lintas Kementerian/Lembaga Termasuk Melalui Kartu Usaha Afirmatif Pemberdayaan masyarakat, khususnya penduduk miskin dan rentan, merupakan langkah penting untuk mendorong kemandirian dan keberdayaan sosial-ekonomi. Tanpa strategi pemberdayaan yang efektif, program bantuan sosial berisiko menciptakan ketergantungan (dependency) serta menurunkan motivasi individu dan keluarga untuk keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk itu, integrasi lintas kementerian/lembaga dalam program pemberdayaan menjadi sangat penting. RPJMN Tahun 2025-2029 telah mengamanatkan proses integrasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kartu Usaha Afirmatif untuk mendorong daya ungkit dan efektivitas program dalam mengentaskan kemiskinan dan kerentanan. Kementerian Sosial sebagai pengampu Kartu Usaha Afirmatif mengembangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan berpihak pada pelaku usaha miskin dan rentan, melalui Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang optimal, setiap kementerian/lembaga memiliki mandat dan sumber daya yang berbeda, sehingga sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh intervensi yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Tahapan intervensi dalam pemberdayaan perlu diselaraskan lintas program, kementerian, dan lembaga sehingga menghasilkan pencapaian dengan efektivitas yang sama, baik dalam hal penargetan, asesmen, peningkatan keterampilan, akses permodalan dan sumber daya produktif, akses pasar, perlindungan melalui jaminan sosial, akses ke pasar kerja dan usaha produktif, maupun evaluasi keberhasilan untuk mendorong graduasi kesejahteraan. Strategi integrasi pemberdayaan penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin dan rentan lintas kementerian/lembaga, termasuk melalui Kartu Usaha Afirmatif, dapat dilakukan melalui langkah- langkah berikut: jdih.kemensos.go.id
  1. 1.optimalisasi pemetaan penduduk miskin dan rentan berbasis kebutuhan pemberdayaan, dengan memanfaatkan DTSEN untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh calon penerima manfaat, sehingga program pemberdayaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan yang tinggi.
  2. 2.penguatan kolaborasi dan sinergi antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha Afirmatif, yang meilibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta kementerian teknis lainnya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
  3. 3.peningkatan kualitas pelaksanaan seluruh tahapan baku dalam pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga agar mencapai tingkatan kualitas yang konvergen untuk memastikan pemberdayaan yang efektif dalam mendukung graduasi.
  4. 4.peningkatan kualitas layanan rujukan program pemberdayaan ekonomi dan Kartu Usaha Afirmatif antarkementerian/lembaga bagi penerima manfaat, sehingga penerima manfaat yang telah mendapatkan bantuan dasar dari Kementerian Sosial dapat secara bertahap diarahkan untuk mengikuti pelatihan, mendapatkan akses modal, dan masuk dalam ekosistem usaha atau pasar kerja yang berkelanjutan.
  5. 5.memastikan pelaksanaan kapasitas teknis dan pendampingan rutin bagi penerima manfaat yang inklusif dan komprehensif, sehingga memiliki efektivitas tinggi untuk meningkatkan motivasi, kapasitas usaha, dan produktivitas yang berkelanjutan.
  6. 6.meningkatkan akses penerima manfaat terhadap skema permodalan dan pembiayaan usaha yang inklusif, baik dari program pemerintah lintas lembaga seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan ultra mikro, dana bergulir koperasi, maupun skema pembiayaan mikro lainnya yang dapat mendorong kemandirian ekonomi.
  7. 7.meningkatkan akses penerima manfaat pada sumber daya kesejahteraan sosial lainnya, termasuk aset produktif dan kesempatan peningkatan kapasitas.
  8. 8.pengembangan mekanisme perekaman perubahan tingkat kesejahteraan sebagai dampak positif pemberdayaan di tingkat individu penerima manfaat untuk menentukan keberhasilan graduasi, serta pemanfaatan mekanisme dan ukuran yang konvergen lintas program, kementerian, dan lembaga dalam mengidentifikasi graduasi dan capaian baik program pemberdayaan di lingkup Kementerian Sosial maupun Kartu Usaha Afirmatif.
  9. 9.pemantauan dan evaluasi bersama antarkementerian/lembaga untuk memastikan keterpaduan intervensi dan menghindari tumpang tindih program, serta mendorong efektivitas transformasi penerima manfaat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha atau pekerja produktif. Dengan integrasi lintas kementerian/lembaga yang terarah dan berkelanjutan, termasuk melalui kepemimpinan Kementerian Sosial pada Kartu Usaha Afirmatif, pemberdayaan penduduk miskin dan jdih.kemensos.go.id rentan, terutama penerima manfaat, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi menjadi gerakan nasional lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
37. i.Penyediaan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem, Miskin, dan Rentan melalui Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memuliakan kehidupan warga miskin dan rentan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari strategi pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendekatan pendidikan yang transformatif. Sekolah Rakyat bertujuan mencetak agen perubahan dari keluarga miskin, memperkuat ketahanan sosial keluarga, dan mendorong mobilitas sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Program ini juga menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berkeadilan. Upaya memutus rantai kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
  1. 1.pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.
  2. 2.penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional, dengan pemenuhan delapan standar pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan regulasi turunannya, guna menjamin kualitas dan kesetaraan dalam pembelajaran.
  3. 3.pemberian layanan afirmatif bagi anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah, dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin. Pelayanan ini didasarkan pada data yang bersumber dari DTSEN agar tepat sasaran dan terintegrasi dalam sistem satuan pendidikan formal maupun nonformal.
  4. 4.pengaturan dan pemenuhan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan serta penyediaan asisten pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus, untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas.
  5. 5.penerapan model pendidikan berasrama yang holistik dan komprehensif, yang tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, pendidikan keagamaan, keterampilan hidup (life skills), nilai-nilai kebangsaan dan wawasan global yang selaras dengan konteks masyarakat abad ke-21.
  6. 6.penciptaan lingkungan belajar yang layak dan aman, dengan penyediaan ruang kelas, peralatan belajar, asrama, sanitasi, dapur umum, dan fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama menempuh pendidikan.
  7. 7.penyelenggaraan operasional sekolah secara efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. jdih.kemensos.go.id
  8. 8.pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal, guna memastikan seluruh proses pembelajaran dan manajemen sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial berbasis layanan, yang tidak hanya memberi bantuan tetapi juga membangun masa depan anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini secara nasional. 3.3 KERANGKA REGULASI Kerangka regulasi merupakan operasionalisasi arah kebijakan Kementerian Sosial. Kerangka regulasi disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pembangunan oleh Kementerian Sosial khususnya untuk periode pembangunan 2025-2029. Dalam rangka memberikan kepastian yang menyeluruh, maka dalam pembangunan ke depan, tidak boleh terdapat kekosongan regulasi yang nantinya dapat menghambat proses pembangunan. Selain kekosongan regulasi, poin penting lain yang perlu diperhatikan adalah keselarasan dan efisiensi atas implementasi regulasi yang berkenaan dengan kebijakan Kementerian Sosial. Oleh karenanya, kebutuhan untuk penyederhanaan dan penyesuaian regulasi yang telah ada juga diperlukan. Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penyusunan kerangka regulasi harus disusun secara komprehensif. Penyusunan kerangka regulasi diarahkan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan kerangka regulasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri yang dibutuhkan. Fokus utama dalam penyusunan kerangka regulasi Kementerian Sosial untuk Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 adalah pada kekosongan regulasi dan harmonisasi atau penyederhanaan regulasi. Kekosongan regulasi diidentifikasi dengan membandingkan ketersediaan regulasi dengan kebijakan Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan yang belum diatur secara tegas selanjutnya dirumuskan dalam bentuk regulasi dengan memperhatikan efisiensi ketika regulasi tersebut diterapkan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi tersebut, maka regulasi harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan baik dari perspektif pembiayaan maupun dampak pada kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: Kebutuhan regulasi selain diarahkan untuk mendukung arah kebijakan juga diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan visi “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan demikian, kerangka regulasi ke depan difokuskan untuk: jdih.kemensos.go.id Dilihat dari sudut pandang kepentingan dan dampak, maka kebutuhan regulasi Kementerian Sosial dalam 5 tahun ke depan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:
38. a.Dampak terhadap akurasi dan efektivitas program Kementerian Sosial.
  1. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disusun untuk menaungi definisi dan kriteria masyarakat miskin, rentan, graduasi, termasuk status penerima bantuan untuk korban bencana.
  2. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pilar-Pilar Sosial.
  3. 3.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, berkenaan dengan kriteria komunitas adat terpencil menjadi komunitas adat.
  4. 4.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
  5. 5.Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  6. 6.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
  7. 7.Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekolah Rakyat.
39. b.Dampak pada efisiensi penganggaran dan keselarasan kinerja antara pemerintah pusat dengan daerah.
  1. 1.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
  2. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dana Alokasi Khusus.
  3. 3.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial.
  4. 4.Rancangan regulasi yang mengatur tentang mekanisme kerja sama jdih.kemensos.go.id dengan filantropi dan mekanisme penghargaannya.
  5. 5.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
40. c.Dampak pada kualitas tata kelola pemerintahan khususnya pada manajemen kinerja Kementerian Sosial:
  1. 1.Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial.
  2. 2.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
  3. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029.
  4. 4.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko.
  5. 5.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial.
  6. 6.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan.
  7. 7.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial.
  8. 8.Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial. Kerangka regulasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Sosial tahun 2025-2029 tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Sosial Tahun 2025-2029. 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dalam rangka mencapai visi tahun 2029, Kementerian Sosial memandang perlu melakukan reviu dan penyesuaian terhadap desain organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri dan dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi:
41. a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
42. b.penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
43. c.penetapan standar rehabilitasi sosial;
44. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
45. e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; jdih.kemensos.go.id
46. f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
47. g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
48. h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
49. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden secara eksisting pada struktur Kementerian Sosial merujuk terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan organisasinya terdiri dari atas:
50. a.Sekretariat Jenderal;
51. b.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
52. c.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
53. d.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
54. e.Inspektorat Jenderal;
55. f.Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
56. g.Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
57. h.Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial. Unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari 8 (delapan) eselon I; 39 (tiga puluh sembilan) eselon II; dan 46 (empat puluh enam) eselon III. Struktur organisasi diibaratkan sebagai kendaraan dalam upaya mencapai visi Kementerian Sosial tahun 2029, tentunya dibutuhkan bentuk kendaraan yang tepat fungsi. Tidak serta merta semakin kecil semakin lincah atau fleksibel dan struktur yang besar tidak selalu menghambat kinerja, namun yang dibutuhkan ialah struktur yang tepat (rightsizing). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur eksisiting menunjukkan secara umum perlu beberapa penyesuaian khususnya pada dimensi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial telah diterbitkan dan tidak ada perubahan khususnya pada Unit Kerja Eselon I, namun setidaknya melalui sub bab arah kebijakan kelembagaan ini, memberikan gambaran terkait struktur ideal sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial dalam mencapai Visi tahun 2029. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTSEN. Dalam database ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial- ekonomi rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu Keluarga. Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuk kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan jdih.kemensos.go.id juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:
  1. 1.Penyelarasan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dengan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
  2. 2.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
  3. 3.Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor;
  4. 4.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  5. 5.Pembentukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  6. 6.Panti Sosial. Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  7. 7.Pusat Rehabilitasi Sosial. Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di kabupaten/kota melalui rumah singgah dan pusat kesejahteraan sosial rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut;
  8. 8.Pusat Kesejahteraan Sosial. Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  9. 9.Rumah Perlindungan Sosial. Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan;
  10. 10.Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (LKS ABH) di daerah kabupaten/kota;
  11. 11.Pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
  12. 12.Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial melalui asosiasi profesi pekerja sosial;
  13. 13.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang semula dibagi berdasarkan kelompok sasaran perlu disesuaikan berdasarkan fungsi untuk dapat memberikan fokus terhadap intervensinya;
  14. 14.Perubahan nomenklatur Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang sebelumnya masuk kedalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikembalikan kembali fungsinya ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mana sebagai leading terhadap mitigasi dan penanggulangan terhadap korban bencana jdih.kemensos.go.id termasuk didalamnya rehabilitasi dan aspek psikososial korban bencana;
  15. 15.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan dibagi menjadi dua yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV;
  16. 16.Kelompok masing masing dalam direktorat rehabilitasi sosial perlu ada pokja yang terstandar dan ada pokja yang yang spesifik tergantung dari program dan cakupan penanganan;
  17. 17.Mengembalikan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai yang saat ini berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai yang berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  18. 18.Mengidealkan rasio 1:250 pendamping PKH terhadap KPM, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendamping PKH yang ke depannya akan ditargetkan menggraduasi 10 KPM PKH setiap tahunnya untuk masing- masing pendamping PKH;
  19. 19.Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dengan pertimbangan lebih memberikan fokus pemberdayaan komunitas adat terpencil, fungsi kewirausahaan dimasukkan kedalam Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan;
  20. 20.Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menjadi Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan, hal tersebut mengingat adanya perbedaan terminologi antara miskin dan rentan. Sehingga memunculkan secara tersurat keduanya secara langsung;
  21. 21.Penyesuaian nomenklatur pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana, hal ini dilakukan untuk memberikan fokus terhadap perlindungan sosial adaptif dari segala bentuk korban bencana;
  22. 22.Sedangkan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam disesuaikan menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, artinya pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendikotomikan fokus antara perlindungan sosial terhadap korban bencana dan perlindungan sosial lain non kebencanaan;
  23. 23.Penambahan Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk melakukan pengawasan bidang investigasi, audit dengan tujuan tertentu, penanganan dan pemantauan pengaduan dugaan pelanggaran, pelaksanaan analisis, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, hingga pembangunan zona integritas. Harapannya, dengan adanya Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal dapat lebih fokus untuk melakukan pengawasan yang bersifat investigatif dengan tetap melaksanakan tugas mandatori pengawasan lainnya;
  24. 24.Pembentukan badan/penambahan eselon satu dengan bentuk Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang didalamnya terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM kesejahteraan sosial dan Pusat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Profesi; dan
  25. 25.Melakukan penataan terhadap kelompok kerja pada setiap Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, karena adanya beragam temuan dibutuhkannya penyesuaian kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
  26. 26.Penguatan kelembagaan penyelenggara Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial sebagai sarana pendidikan formal yang berkualitas, sekaligus wadah pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan jdih.kemensos.go.id peningkatan daya saing siswa.
  27. 27.Pemberian dukungan kelembagaan bagi unit pengelola Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif untuk memastikan mekanisme pengelolaan, distribusi, serta monitoring berjalan efektif, sekaligus memperluas daya jangkau program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan arah kebijakan kelembagaan melalui rancangan struktur oraganisasi dan tata kelola Kementerian Sosial untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan kesejateraan secara menyeluruh sesuai dengan arah kebijakan nasional tahun 2025– 2029, sebagai berikut: Gambar 3.2 Arah Kelembagaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Kebutuhan terhadap penyesuaian struktur organisasi Kementerian Sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan kelembagaan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan urusan sosial yang semakin kompleks. Perubahan ini ditujukan agar Kementerian Sosial memiliki kapasitas kelembagaan yang representatif, adaptif, serta dapat mencapai dan memenuhi kinerjanya secara efektif dan efisien. Pembentukan Direktorat Jenderal Sekolah Rakyat setingkat eselon I menjadi sangat mendesak. Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden, target ke depan sesuai dengan amanat Presiden akan terdiri dari ratusan satuan pendidikan Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu dalam upaya manajemen Sekolah Rakyat Kementerian Sosial tentunya tidak berjalan sendiri, crosscutting Sekolah Rakyat tentunya bersinggungan langsung dengan kementerian/lembaga lain dalam aspek manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan peserta didik, pengembangan kurikulum serta manajemen sarana dan prasarana jdih.kemensos.go.id Sekolah Rakyat. Skala, kompleksitas, dan sifat lintas sektor dari program ini tidak dapat ditangani hanya dengan unit di bawah eselon II, melainkan harus berada di bawah koordinasi pimpinan setingkat eselon I agar memiliki legitimasi yang kuat, kapasitas koordinasi antarkementerian dan stakeholders yang efektif, serta daya kendali penuh terhadap implementasi di lapangan. Dengan dukungan eselon II di bawahnya yang dibagi berdasarkan wilayah dengan harapan pemerataan kualitas dan mempermudah pengawasan, serta Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal ini akan memastikan manajemen, pemerataan, serta pengendalian mutu Sekolah Rakyat dapat berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel. Selain itu kebutuhan akan eselon I setingkat badan dibutuhkan pada Badan Pengembangan SDM dan Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial membawahi puluhan ribu pekerja sosial yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi garda depan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Hal ini menuntut adanya lembaga setingkat eselon I yang memiliki mandat khusus untuk membina, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan jabatan fungsional pekerja sosial secara berkesinambungan. Selain itu, isu kesejahteraan sosial yang dinamis memerlukan penguatan kebijakan berbasis data dan bukti, sehingga badan ini akan memastikan integrasi antara pengembangan SDM dan formulasi kebijakan strategis. Kehadiran unit eselon II di bawahnya, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Strategi Kebijakan, serta Pusat Penyuluhan diaharapkan memperkuat profesionalisme SDM kesejahteraan sosial secara umum, membangun kebijakan yang adaptif, serta memperluas jangkauan layanan kesejahteraan sosial ke masyarakat. Dengan kebutuhan penambahan dua eselon I tersebut, Kementerian Sosial memiliki struktur organisasi yang lebih representatif untuk mengelola mandat besar yang diemban. Perubahan ini bukan hanya penataan kelembagaan administratif, melainkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada hasil, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi. jdih.kemensos.go.id Dalam Renstra ini tergambar secara jelas keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja/performance based budgeting. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dimana Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMN. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam Kementerian Sosial. Sasaran Strategis Kementerian Sosial dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja, dimana Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sosial merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Sosial. Program disusun sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Sosial. Pada tataran teknis, program juga merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. Program selanjutnya dilengkapi dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program beserta target kinerja, dimana Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program. Berdasarkan program tersebut selanjutnya dirumuskan Kegiatan yang mencerminkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk menghasilkan keluaran (output) kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan. Kegiatan dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta target kinerja, dimana Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan. Berdasarkan pada masing-masing kegiatan selanjutnya dilakukan perumusan keluaran (output), dimana keluaran (output) kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Keluaran (output) disusun sesuai struktur data keluaran (output), yang terdiri atas klasifikasi rincian output (KRO) sebagai kumpulan atas rincian output, dan rincian output (RO) yang merupakan keluaran kegiatan riil yang sangat spesifik yang jdih.kemensos.go.id dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Sosial yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Gambar 4.1 Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan (Sumber: Hasil Analisis, 2025) Penetapan target kinerja dilakukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun serta disepakati baik di tingkat Kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja merupakan capaian spesifik yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Sosial pada periode 2025– 2029, sehingga menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan target kinerja harus mengacu pada prinsip yang terukur, realistis, serta selaras dengan arah pembangunan nasional. Dalam menetapkan target kinerja, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:
  28. 1.konsistensi dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025– 2029;
  29. 2.relevansi dengan mandat dan ruang lingkup urusan Kementerian Sosial; keterukuran berdasarkan indikator yang jelas dan berbasis data;
  30. 3.keterjangkauan target sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia; serta
  31. 4.fleksibilitas untuk menyesuaikan dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang dapat berkembang sepanjang periode perencanaan. Dengan kriteria tersebut, target kinerja yang ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mengarahkan pencapaian visi kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial tahun 2025-2029, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran strategis. Keterkaitan kedua Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut: Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan” telah dirumuskan Sasaran Strategis: ”Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif”. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak” telah dirumuskan Sasaran Strategis: “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Sosial: (SS-1) ” Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang jdih.kemensos.go.id Inklusif”, akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perlindungan Sosial. Sedangkan untuk Sasaran Strategis Kementerian Sosial yaitu (SS-2) “Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien” akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Sosial tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap Sasaran Program sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini: Tabel. 4.1 Target Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indeks Kesejahteraan Sosial 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Meningkatkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 87 87,5 88 88,5 89 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indeks Kesejahteraan Sosial 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 87 87,5 88 88,5 89 Tabel. 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Kebutuhan Dasar 38 Provinsi 60 61 62 63 64 2 Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana Pusat 1,8 3,5 5,5 7,6 9,7 3 Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*) Pusat 8 10 15 20 25 4 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pusat 75 76 77 79 80 5 Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*) Pusat 400.000 700.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 6 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*) Pusat 65 70 70 75 80 1 Indeks Peranan Sosial 38 Provinsi 51 52 53 54 55 2 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*) 38 Provinsi 59,67 61,5 65,07 67,76 70,46 3 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*) 38 Provinsi 38,42 39,8 46,86 51,08 55,3 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL Sasaran Program 1 (SP 1 ) (Mendukung SS1 ) Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1 ) Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Matriks Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome )/Sasaran Kegiatan (output ) Lokasi Target 1 Indeks Keberdayaan Ekonomi 38 Provinsi 43 44 45 46 47 2 Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya Pusat 90 93 95 98 100 3 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*) Pusat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 96 96,5 97 97,5 98 2 Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 93 94 95 96 97 3 Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 95 95,5 96 96,5 97 4 Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1 ) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program jdih.kemensos.go.id Catatan: (*) Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 (**) Target penerima PBI – JKN akan menyesuaikan dengan tingkat kerentanan masyarakat Tabel. 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 4.2 KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan menggambarkan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Sosial. Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pendanaan bersumber atau dibiayai oleh APBN. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kaidah, yaitu:
  32. 1.kerangka pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah (5 (lima) tahun) dan bersifat indikasi;
  33. 2.kerangka pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan Keluaran (output) yang direncanakan;
  34. 3.kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi 1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 75 75,5 76 76,5 77 2 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 81 82 83 84 85 3 Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 87 88 89 90 91 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 75 80 85 90 95 Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 2 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 3 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 90,06 90,56 91,07 91,58 92,09 4 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 5 Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar Pusat 77 78 79 80 81 6 Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 71 72 73 74 75 7 Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Pusat 80 81 82 83 84 8 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakakan yang Dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pusat 75 80 85 90 90 Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1 ) Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas Indikator Kinerja Program 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial Pusat 71 71,5 72 72,5 73 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial Pusat 85 85,5 86 86,5 87 4 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Pusat WTP WTP WTP WTP WTP 5 Nilai Maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial Pusat 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 6 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Pusat 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 7 Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 9 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 97 97,5 98 98,5 99 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 12 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Pusat 90 90,5 91 91,5 92 13 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94,5 95 95,5 96 96,5 14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,5 81,75 82 82,25 15 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 16 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 17 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,25 82,3 82,35 82,4 18 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 19 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 21 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 22 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,2 90,4 90,6 90,8 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2) Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan Indikator Kinerja Program Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome )/Sasaran Kegiatan (output ) Lokasi Target jdih.kemensos.go.id anggaran dan capaian target selama 5 (lima) tahun periode Renstra sebelumnya;
  35. 4.kerangka pendanaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai target pembangunan pada RPJMN sesuai tanggung jawab Kementerian Sosial; dan
  36. 5.kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan bauran sumber pendanaan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025-2029, Kementerian Sosial merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen. Adapun perkiraan kebutuhan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 secara lebih jelas disajikan dalam tabel penghitungan prakiraan maju sebagai berikut: Tabel. 4.4 Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 Program Perlindungan Sosial 79.436.314 77.861.262 95.642.087 99.233.181 104.687.362 Sekretariat Jenderal 1.161.376 4.070.354 5.773.187 6.994.761 8.881.547 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 30.664.619 72.850.242 81.511.934 83.229.138 85.050.168 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 3.204.844 711.429 4.679.891 5.273.480 6.966.021 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 44.405.475 229.237 3.677.075 3.735.802 3.789.626 Program Dukungan Manajemen 1.345.691 6.578.794 2.219.231 2.361.067 2.423.079 Sekretariat Jenderal 675.587 2.340.485 746.739 754.042 661.784 Inspektorat Jenderal 46.459 48.316 48.799 49.287 49.780 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 53.217 2.988.948 54.060 54.407 54.767 Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 526.202 852.209 1.002.440 1.134.813 1.286.850 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 44.226 348.836 367.193 368.518 369.898 TOTAL 80.782.005 84.440.056 97.861.318 101.594.248 107.110.441 Program/Unit Kerja Anggaran (dalam juta) jdih.kemensos.go.id Kementerian Sosial secara bersamaan juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tata kelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Seluruh pimpinan dan segenap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial berkomitmen untuk mewujudkan visi Kementerian Sosial yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada visi Presiden 2025-2029 dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencaaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya. Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip peningkatan secara berkelanjutan (continuous improvement) dapat terwujud dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. jdih.kemensos.go.id Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sosial Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN SOSIAL 80.782.005 84.440.056 97.861.318 101.594.248 107.110.441 Sasaran Strategis 1 (SS 1) Kementerian Sosial Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Kesejahteraan Sosial 38 Provinsi 59,51 62,09 64,66 67,23 69,8 Sasaran Strategis 2 (SS 2) (Mendukung SS 1) Kementerian Sosial Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Agile, Berkualitas dan Efisien Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL 79.436.314 77.861.262 95.642.087 99.233.181 104.687.362 Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Program 1 (SP 1) (Mendukung SS1) Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Kebutuhan Dasar 38 Provinsi 60 61 62 63 64 2 Persentase (%) Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Ketahanan dan Pencegahan terhadap Bencana Pusat 1,8 3,5 5,5 7,6 9,7 3 Persentase (%) Korban Bencana yang mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (*) Pusat 8 10 15 20 25 4 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pusat 75 76 77 79 80 5 Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (*) Pusat 400.000 700.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 6 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (*) Pusat 65 70 70 75 80 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Program 2 (SP 2) (Mendukung SS1) Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Peranan Sosial 38 Provinsi 51 52 53 54 55 2 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penduduk Lanjut Usia (*) 38 Provinsi 59,67 61,5 65,07 67,76 70,46 3 Indeks Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (*) 38 Provinsi 38,42 39,8 46,86 51,08 55,3 Sasaran Program 3 (SP 3) (Menduking SS 1) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Keberdayaan Ekonomi 38 Provinsi 43 44 45 46 47 2 Persentase (%) Warga KAT (Afirmasi Khusus) yang Meningkat Aksesibilitas dan Kemandiriannya Pusat 90 93 95 98 100 3 Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (*) Pusat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Persentase (%) Pilar Sosial (Rehabilitasi Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 96 96,5 97 97,5 98 2 Persentase (%) Pilar Sosial (Pemberdayaan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 93 94 95 96 97 3 Persentase (%) Pilar Sosial (Perlindungan dan Jaminan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Pedoman Pusat 95 95,5 96 96,5 97 4 Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Program jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 75 75,5 76 76,5 77 2 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 81 82 83 84 85 3 Persentase (%) Lembaga di Bidang Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar Pusat 87 88 89 90 91 Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Indikator Kinerja Program 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 75 80 85 90 95 Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1) Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas Indikator Kinerja Program 1 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 2 Nilai IP SPM Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 84,5 85 85,5 86 86,5 3 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 90,06 90,56 91,07 91,58 92,09 4 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 5 Persentase (%) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Terpadu sesuai Standar Pusat 77 78 79 80 81 6 Persentase (%) Badan Usaha/Lembaga Filantropi/Stakeholders Lainnya yang Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 71 72 73 74 75 7 Persentase (%) Pemerintah Daerah yang Menginternalisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Pusat 80 81 82 83 84 8 Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasikan oleh K/L dan Pemda Pusat 75 80 82 85 85 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN 1.345.691 6.578.794 2.219.231 2.361.067 2.423.079 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2) Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan Indikator Kinerja Program 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial Pusat 71 71,5 72 72,5 73 3 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial Pusat 85 85,5 86 86,5 87 4 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Pusat WTP WTP WTP WTP WTP 5 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Sosial Pusat 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 6 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Pusat 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 7 Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial Pusat 87 87,5 88 88,5 89 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 9 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 97 97,5 98 98,5 99 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 12 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Pusat 90 90,5 91 91,5 92 13 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94,5 95 95,5 96 96,5 14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,5 81,75 82 82,25 15 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 16 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 17 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,25 82,3 82,35 82,4 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 18 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 92 92,5 93 93,5 94 19 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 21 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,5 91 91,5 92 22 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 90 90,2 90,4 90,6 90,8 PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 30.664.619 72.850.242 81.511.934 83.229.138 85.050.168 Kegiatan 6281. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana 552.517 189.670 653.348 710.018 789.429 Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Mitigasi Masyarakat Wilayah Rawan Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana alam yang berpredikat Siaga Bencana Madya Pusat 0,8 1,6 2,8 4,2 5,7 2 Persentase (%) Kecamatan Rawan Bencana Sosial yang Terfasilitasi Pencegahan Bencana Sosial Pusat 2,7 5,5 8,2 11 13,7 RINCIAN OUTPUT Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana Pusat 20.655 15.000 32.400 36.450 40.500 6.291 4.500 9.877 11.073 12.331 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Warga masyarakat yang difasilitasi kampung siaga bencana Pusat 20.655 15.000 32.400 36.450 40.500 RINCIAN OUTPUT Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana Pusat 100.000 29.000 115.000 120.000 125.000 4.095 1.167 4.709 4.914 5.119 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak Sekolah di lokasi rawan bencana yang Teredukasi Kebencanaan Pusat 100.000 100.000 115.000 120.000 125.000 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 250 250 275 275 300 15.259 2.900 17.658 18.541 19.468 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Kearifan Lokal Pusat 250 250 275 275 300 RINCIAN OUTPUT Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 30.600 23.827 Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial Pusat 30.600 RINCIAN OUTPUT Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Pusat 0 60 150 150 160 0 10.500 28.973 30.422 32.943 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan Keserasian Sosial Pusat 0 60 150 150 160 RINCIAN OUTPUT Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial Pusat 100 50 115 120 125 9.640 4.820 11.086 11.568 12.050 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Lumbung Sosial Pusat 100 50 115 120 125 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) korban bencana alam, sosial, dan non alam yang mendapat bantuan sosial kebencanaan secara tepat waktu Pusat 8 8 10 15 25 2 Persentase (%) Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Psikososial hingga Pemulihan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat Pusat 530.000 65.000 630.000 700.000 800.000 348.466 43.844 414.675 459.975 526.184 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Korban Bencana alam yang Memeroleh Bantuan Logistik Pusat 530.000 65.000 630.000 700.000 800.000 RINCIAN OUTPUT Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Mendapat Bantuan Pusat 16.664 20.000 22.000 22.000 23.000 16.269 9.600 25.286 26.550 27.878 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Bencana Sosial dan Non Alam yang Memeroleh Bantuan Pusat 16.664 20.000 22.000 22.000 23.000 RINCIAN OUTPUT Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial Pusat 3.700 3.900 3.800 3.900 4.000 21.500 18.000 22.145 22.575 23.220 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah korban bencana alam yang ter-asesmen dan mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial Pusat 3.700 3.900 3.800 3.900 4.000 RINCIAN OUTPUT Korban bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Pusat 1.500 4.000 2.000 2.250 2.500 1.259 2.000 1.958 2.238 2.518 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Pusat 1.500 4.000 2.000 2.250 2.500 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kapasitas dan Peran Relawan Sosial Kebencanaan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) relawan kebencanaan yang memberikan layanan sesuai dengan standar Pusat 94 94 96 98 99 RINCIAN OUTPUT Relawan sosial kebencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Siap Ditugaskan Pusat 0 28.600 50.000 51.000 52.000 0 4.660 13.211 13.468 13.853 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Relawan Sosial Kebencanaan yang Memeroleh Bimtek dan ditugaskan dalam penanggulangan bencana Pusat 0 28.600 50.000 51.000 52.000 RINCIAN OUTPUT Relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 0 27.364 28.096 28.096 28.096 0 87.679 103.770 108.694 113.865 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah relawan sosial kebencanaan yang mendapatkan sarana prasarana Pusat 0 27.364 28.096 28.096 28.096 RINCIAN OUTPUT Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan Pusat 1.000 0 0 0 0 3.755 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan Pusat 1.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana Pusat 48.480 0 0 0 0 12.827 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana Pusat 48.480 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 26.596 0 0 0 0 89.329 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana Pusat 26.596 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Layanan Sosial Penanganan Bencana Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Provinsi Pusat 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 2 Persentase (%) Capaian SPM Penanganan Bencana Kab/Kota Pusat 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 Kegiatan 6282. Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 30.080.094 28.794.441 33.330.028 34.925.816 36.601.395 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Peran Pendamping Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) KPM Penerima Bantuan Sosial Bersyarat yang tergraduasi dari bansos PKH Pusat 3,27 6,54 9,82 13,09 16,36 RINCIAN OUTPUT Sumber Daya Manusia yang dikelola Pusat 33.252 34.689 36.126 37.563 39.000 1.271.971 59.847 1.265.010 1.265.010 1.265.010 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pendamping yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas Pusat 33.530 33.530 33.530 33.530 33.530 Jumlah Pendamping Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 33.252 34.689 36.126 37.563 39.000 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Nasional Pendamping Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendamping Pusat 12 12 12 12 12 Jumlah Kelompok KPM yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 332.520 400.000 400.000 400.000 400.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Ketepatan sasaran dan pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Anak dari Keluarga Penerima Manfaat yang bersekolah dengan minimal 85% kehadiran Pusat 85 90 95 95 95 2 Persentase (%) Ibu Hamil dan Anak Usia Dini yang Mendapatkan Bantuan Sosial dan Memanfaatkan Layanan Kesehatan secara berkala Pusat 75 80 85 85 85 3 Persentase (%) Lansia dan Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dan/atau Sosial secara Berkala Pusat 50 55 60 65 70 4 Persentase (%) KPM Program Bantuan Sosial Bersyarat yang mendapatkan peningkatan kemampuan keluarga dalam memanfaatkan bantuan melalui Kartu Kesejahteraan Pusat 80 81 82 83 84 5 Persentase KPM yang terverifikasi telah mengikuti P2K2 Pusat 50 55 60 65 70 6 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Sosial Pendidikan, Kesehatan, dan/atau Kesejahteraan Sosial Pusat 99 0 0 0 0 7 Persentase (%) KPM Yang Meningkat Pemahaman Dalam Aspek Pendidikan dan Pengasuhan, Perlindungan Anak, Kesehatan dan Gizi, Pengelolaan Keuangan, dan/atau Kesejahteraan Sosial dalam Lingkup Keluarga Pusat 77,74 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 28.757.003 28.710.000 31.915.775 33.511.563 35.187.142 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sosial bersyarat Pusat 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Pendidikan Pusat 8.976.836 8.976.836 8.976.836 8.976.836 8.976.836 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesehatan Pusat 870.254 870.254 870.254 870.254 870.254 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bersyarat Kesejahteraan Sosial Pusat 5.895.889 5.895.889 5.895.889 5.895.889 5.895.889 RINCIAN OUTPUT Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 51.120 2.255 51.120 51.120 51.120 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kemampuan Keluarga Pusat 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 RINCIAN OUTPUT Dukungan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 0 1 1 1 1 0 22.339 98.123 98.123 98.123 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Bersyarat Pusat 0 1 1 1 1 Kegiatan 7997. Pelaksanaan Bantuan Program Sembako 0 43.858.771 44.152.421 44.152.421 44.152.421 Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Pangan oleh Keluarga Miskin dan Rentan melalui Skema Penyaluran yang Digital, Inklusif, dan Adaptif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Miskin Rentan yang memanfaatakan bantuan sosial pangan melalui Kartu Kesejahteraan Pusat 0 82 83 84 85 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 0 1 1 1 1 0 58.771 352.421 352.421 352.421 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaran Program Kartu Sembako Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 0 18.250.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 0 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Sosial Sembako Pusat 0 18.250.000 18.250.000 18.250.000 18.250.000 Kegiatan 7993. Pelayanan Akses Jaminan Sosial 0 1.021 3.369.776 3.434.522 3.500.564 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses Pelayanan Jaminan Sosial melalui Bantuan Langsung Berkelanjutan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 97 97 97 2 Persentase (%) Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 97 97 97 RINCIAN OUTPUT Layanan Akses Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 0 1.021 16.765 17.087 17.415 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Lanjut Usia Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Akses Jaminan Sosial untuk Penyandang Disabilitas Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 1.342.179 1.369.023 1.396.403 0 0 3.221.230 3.285.654 3.351.368 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lansia Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar Pusat 0 0 1.342.179 1.369.023 1.396.403 RINCIAN OUTPUT Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Bantuan Langsung Berkelanjutan Pusat 0 0 54.909 54.909 54.909 0 0 131.781 131.781 131.781 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas Tunggal Miskin Rentan yang mendapatkan Jaminan Sosial Dasar Pusat 0 0 54.909 54.909 54.909 Kegiatan 7994. Pelayanan Penghargaan Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan 0 6.334 6.352 6.352 6.352 Direktorat Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Tersalurkannya penghargaan terhadap Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan Penghargaan Pusat 0 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan Pusat 0 403 487 487 487 0 6.334 6.352 6.352 6.352 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah pejuang Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan yang mendapatkan tunjangan berkelanjutan Pusat 0 403 487 487 487 Kegiatan 6283. Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi 32.000 0 0 0 0 Direktorat Jaminan Sosial (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Rehabilitasi Rumah secara Layak Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Bantuan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Miskin yang Memanfaatkan Bantuan Rehabilitasi Rumah secara Layak Pusat 99,79 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 1.500 0 0 0 0 32.000 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Keluarga yang Menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu Pusat 1.500 0 0 0 0 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 3.204.884 711.429 4.679.891 5.273.480 6.966.021 Kegiatan 6277. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan 186.490 68.559 259.860 306.430 206.644 Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Kelompok Rentan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Indeks Peranan Sosial Kelompok Rentan Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 6.500 10.326 24.000 28.000 11.480 47.346 46.467 160.800 207.200 98.154 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 6.500 10.326 24.000 28.000 11.480 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi Pusat 20.000 50.000 22.000 23.000 100.000 800 2.500 1.210 1.380 6.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah kelompok rentan yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 20.000 50.000 22.000 23.000 100.000 RINCIAN OUTPUT Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 14.530 0 0 0 0 46.409 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 14.530 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial kelompok rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di dalam panti Pusat 87,25 87,74 88,23 88,73 89,22 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Gelandangan Pengemis di luar panti Pusat 83,48 83,96 84,44 84,92 85,40 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Pusat 1 1 1 1 1 4.339 1.500 1.500 1.500 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang disusun Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 60 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 3 3 3 781 1.300 1.950 1.950 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 3 3 3 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 400 400 400 2.477 2.100 5.600 5.600 5.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 400 400 400 RINCIAN OUTPUT Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium Pusat 2.300 297 2.300 2.300 2.415 82.800 10.692 82.800 82.800 86.940 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium Pusat 2.300 297 2.300 2.300 2.415 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya kualitas Lembaga Rehabilitasi sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 0 85 86 87 88 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 150 100 150 150 150 1.534 4.000 6.000 6.000 6.000 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 100 150 150 150 Kegiatan 6278. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 728.014 237.844 1.175.740 1.342.197 2.742.532 Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 51 52 53 54 55 2 Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan (*) Pusat 99,60 99,70 99,70 99,80 99,80 RINCIAN OUTPUT Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 64.100 15.030 70.800 74.400 129.200 255.583 88.667 474.360 550.560 1.104.660 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 64.100 15.030 70.800 74.400 129.200 Persentase Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan Pusat 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi Pusat 106.659 100.000 106.659 106.659 175.000 4.266 5.000 5.866 6.399 11.375 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat assemen dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 106.659 100.000 106.659 106.659 175.000 RINCIAN OUTPUT Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 36.000 8.000 36.000 36.000 73.000 447.199 102.784 549.252 635.976 1.465.475 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang disabilitas yang Mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 36.000 36.000 36.000 36.000 73.000 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 1.500 1.500 1.500 RINCIAN OUTPUT Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Pusat 60.000 22.100 60.000 60.000 60.000 4.370 3.393 9.000 12.000 15.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah literasi khusus yang diproduksi Pusat 60.000 22.100 60.000 60.000 60.000 RINCIAN OUTPUT Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pusat 4 31 31 31 31 5.400 25.000 50.762 50.762 50.762 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Satker yang menyediakan Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pusat 4 31 31 31 31 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial Penyandang Disabilitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam panti Pusat 91,26 91,77 92,28 92,80 93,32 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar panti Pusat 89,13 89,65 90,16 90,67 91,18 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 2 1 2 2 4 1.532 500 3.000 3.000 6.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang disusun Pusat 2 1 2 2 4 RINCIAN OUTPUT Penyusunan Rancangan PP tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pusat 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan Pusat 0 1 0 0 0 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 60 70 80 85 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 2 2 2 814 1.300 1.300 1.300 1.300 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 2 2 2 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 96 97 98 99 100 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 500 3.000 4.200 4.200 4.200 7.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 500 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 85 87 89 90 91 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas) Pusat 150 150 150 150 224 5.850 6.000 6.000 6.000 8.960 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 150 150 150 224 Kegiatan 6279. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak 842.585 110.950 1.099.781 1.151.795 992.775 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Peranan Sosial Anak Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Anak Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 41.840 14.500 46.200 48.600 57.927 138.846 65.250 309.540 359.640 495.276 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 41.840 14.500 46.200 48.600 57.927 RINCIAN OUTPUT Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 400 400 600 700 586 1.592 1.800 4.020 5.180 5.010 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 400 400 600 700 586 RINCIAN OUTPUT Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry) Pusat 5 5 5 5 9 2.694 1.500 2.483 2.731 5.408 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak yang mendapatkan layanan publik Adopsi Intercountry Pusat 5 5 5 5 9 RINCIAN OUTPUT Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi Pusat 101.150 100.000 101.150 101.150 148.094 4.940 5.000 5.563 6.069 9.626 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak yang Mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi Pusat 101.150 100.000 101.150 101.150 148.094 RINCIAN OUTPUT Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 270.000 10.000 270.000 270.000 150.000 678.475 26.400 688.475 688.475 382.486 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak YAPI yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 270.000 10.000 270.000 270.000 150.000 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial anak Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di dalam panti Pusat 89,52 90,03 90,53 91,04 91,55 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial Anak di luar panti Pusat 87,47 87,97 88,48 88,98 89,48 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Pusat 1 1 1 1 3 3.144 1.500 1.500 1.500 4.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang disusun Pusat 1 1 1 1 3 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Anak yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 67 67 70 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 2 2 2 905 1.300 1.100 1.200 1.300 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 2 2 2 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial anak sesuai standar Pusat 95 95,1 95,2 95,3 95,4 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 350 300 350 350 512 4.714 4.200 4.900 4.900 3.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 350 300 350 350 512 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 84 84,1 84,2 84,3 84,4 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 250 100 250 250 250 7.272 4.000 10.000 10.000 10.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial anak yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 250 100 250 250 250 Kegiatan 6280. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 1.430.197 235.426 1.914.509 2.205.757 2.700.520 Direktorat Rehabilitasi Lanjut Usia Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Lanjut Usia Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Lanjut Usia Pusat 51 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 37.370 14.500 41.300 43.400 63.860 139.886 65.250 276.710 321.160 546.003 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 37.370 14.500 41.300 43.400 63.860 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi Pusat 100.560 100.000 121.678 133.845 147.230 4.022 5.000 6.692 8.031 11.042 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Asesmen dan Layanan Sosial yang Terintegrasi Pusat 100.560 100.000 121.678 133.845 147.230 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan Pusat 101.000 12.000 101.000 101.000 101.000 1.274.325 154.176 1.540.957 1.784.266 2.027.575 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Permakanan Pusat 101.000 12.000 101.000 101.000 101.000 RINCIAN OUTPUT Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 72.000 72.000 72.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Layanan Care Economy Pusat 0 0 1.500 1.500 1.500 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya peran akitf pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan sosial lanjut usia Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di dalam panti Pusat 92,20 92,71 93,23 93,75 94,28 2 Nilai IP SPM Bidang Rehabilitasi Sosial lanjut usia di luar panti Pusat 87,91 88,42 88,93 89,43 89,94 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Pusat 3 1 4 5 5 2.299 1.500 6.000 7.500 7.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat 3 1 4 5 5 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya kebijakan bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 50 75 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 2 2 3 4 4 814 1.300 1.950 2.600 2.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 2 2 3 4 4 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 95 95 95 95 95 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 700 3.000 4.200 4.200 4.200 9.800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 300 300 300 300 300 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 85 86 87 88 89 RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 150 100 150 150 600 5.850 4.000 6.000 6.000 24.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 150 100 150 150 600 Kegiatan 6882. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana 17.556 0 0 0 0 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana melalui Pemanfaatan Bantuan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Korban Bencana yang Memanfaatkan Bantuan Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak sesuai Hasil Asesmen Pusat 100 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Korban Bencana yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 4.300 0 0 0 0 17.556 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 4.300 0 0 0 0 Kegiatan 7992. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV 0 58.650 230.000 267.300 323.550 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 2) Meningkatnya Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Peranan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Pusat 0 52 53 54 55 2 Indeks Peranan Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Pusat 0 52 53 54 55 RINCIAN OUTPUT Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 0 5.500 21.000 22.000 23.000 0 24.750 140.700 162.800 196.650 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 0 5.500 21.000 22.000 23.000 RINCIAN OUTPUT Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial Pusat 0 5.000 11.000 12.000 13.000 0 22.500 73.700 88.800 111.150 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Layanan ATENSI sesuai Kebutuhan berdasarkan Hasil Asesmen Pusat 0 5.500 11.000 12.000 13.000 RINCIAN OUTPUT Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi Pusat 0 50.000 10.000 10.000 10.000 0 2.500 550 650 700 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapat assement dan layanan sosial yang terintegrasi Pusat 0 50.000 10.000 10.000 10.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus yang Tepat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) kebijakan yang ditetapkan Pusat 0 60 75 75 75 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV Pusat 0 1 1 1 1 0 1.500 1.500 1.500 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV yang dihasilkan Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pusat 0 2 3 3 3 0 1.300 1.950 1.950 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah NSPK yang disusun Pusat 0 2 3 3 3 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan teknis SDM Rehabilitasi sosial sesuai standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) SDM Rehsos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Pusat 0 95,10 95,20 95,30 95,40 RINCIAN OUTPUT SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis Pusat 0 150 400 400 400 0 2.100 5.600 5.600 5.600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 0 150 400 400 400 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kualitas Lembaga Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Pusat 0 86 87 88 89 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ODHIV yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar RINCIAN OUTPUT Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas Pusat 0 100 150 150 150 0 4.000 6.000 6.000 6.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah lembaga di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang mendapatkan pengembangan kapasitas Pusat 0 100 150 150 150 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL 44.405.475 229.237 3.677.075 3.735.802 3.789.626 Kegiatan 6273. Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan 17.952 8.584 21.786 21.886 21.986 Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Terlaksananya Pemanfaatan Dana UKS dari Aktivitas UGB dan Penyelenggaraan PUB sesuai Standar Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Izin Penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai standar Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang/barang (PUB) dan Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional Pusat 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 9.173 4.719 9.519 9.619 9.719 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyelenggara UGB/PUB yang Berizin Pusat 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesos Pusat 0 72 73 74 75 2 Persentase (%) Filantropi yang menyalurkan Bantuan kepada PM melalui Skema Kemitraan Pusat 0 81 82 83 84 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pusat 0 200 200 200 200 0 351,6 1.644 1.644 1.644 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Badan Usaha yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sesuai Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 200 200 200 200 RINCIAN OUTPUT Filantropi yang berpatisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 100 110 120 130 0 248,4 823 823 823 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Filantropi yang melaksanakan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 0 100 110 120 130 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kot dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan. Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial, dan Restorasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabuapten/Kota yang Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Pusat 0 81 82 83 84 2 Persentase (%) TMPNU/MPN/TMPN yang terpelihara Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Warga Negara Indonesia Yang Mendapatkan Penanaman Nilai-Nilai Sosial Dasar Pusat 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 800 800 800 800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Peserta Sosialisasi Penanaman Nilai Sosial Dasar Pusat 0 2.000 2.000 2.000 2.000 RINCIAN OUTPUT TMPNU/MPN/TMPN yang Direhab/Dipelihara Pusat 139 139 139 139 139 8.779 2.465 9.000 9.000 9.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah TMPNU/TMP/MPN yang Dipelihara Pusat 139 139 139 139 139 Kegiatan 6274. Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu 119.577 73.126 306.410 324.810 343.175 Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Terseleksi dan Ditetapkannya Pengusulan Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial untuk mendapatkan Penghargaaan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima Satyalancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi untuk ditetapkan mendapatkan Penghargaan Pusat 80 81 82 83 84 2 Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 487 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pengusulan/Calon Pahlawan Nasional/Calon Perintis Kemerdekaan/Calon Penerima SatyaLancana Kebaktian Sosial yang Terseleksi dan/atau Ditetapkan untuk Mendapatkan Penghargaan Pusat 510 515 520 525 530 1.000 700 1.660 1.860 2.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah penghargaan pahlawan nasional/perintis kemerdekaan/satyalancana kebaktian sosial yang diusulkan Pusat 510 515 520 525 530 RINCIAN OUTPUT Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 368 0 0 0 0 5.811 700 1.660 1.860 2.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda duda perintis kemerdekaan yang mendapatkan tunjangan keberlanjutan Pusat 368 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Peran Aktif PSKS Lembaga dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PSKS Lembaga yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial Pusat 81 82 83 84 85 RINCIAN OUTPUT Pemberdayaan Karang Taruna Pusat 0 600 700 800 1.000 0 350 7.579 10.080 13.034 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Karang Taruna yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 600 700 800 1.000 RINCIAN OUTPUT LKS yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 300 400 500 600 0 150 4.883 5.799 5.999 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah LKS yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 RINCIAN OUTPUT LK3 yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 200 250 300 350 0 100 4.883 5.799 5.999 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah LK3 yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 200 250 300 350 RINCIAN OUTPUT Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Kelembagaan Yang Melaksanakan Pelayanan Dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar Dan Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pusat 750 0 0 0 0 7.938 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSKS Lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 750 0 0 0 0 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Peran Aktif PSKS Perorangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Pelayanan Sosial Pusat 93 94 95 96 97 RINCIAN OUTPUT Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 871 100 4.883 5.083 5.799 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pekerja Sosial yang meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 200 300 400 500 600 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Warga negara yang mendapatkan penanaman nilai- nilai sosial dasar Pusat 10.000 0 0 0 0 5.043 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah peserta sosialisasi penanaman nilai sosial dasar (termasuk di sosial media) Pusat 10.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar Pusat 10.266 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar dan mendapatkan peningkatan kapasitas Pusat 10.266 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 5.133 7.277 7.277 7.277 0 63.096 128.475 128.475 128.475 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah TKSK yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial Pusat 0 5.133 7.277 7.277 7.277 RINCIAN OUTPUT PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial Pusat 0 5.000 3.000 3.000 3.000 0 1.000 48.000 56.000 64.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah PSM yang meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial Pusat 0 5.000 3.000 3.000 3.000 Sasaran Kegiatan 4 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Peran Aktif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) daerah kabupaten/kota yang melayani aduan/keluhan secara optimal sesuai standar Pusat 77 78 79 80 81 2 Persentase desa/kelurahan yang melayani aduan/keluhan/rujukan secara optimal sesuai standar Pusat 77 78 79 80 81 RINCIAN OUTPUT Kabupaten Kota yang melaksanakan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat 514 514 514 514 514 4.059 2.898 49.708 49.708 49.708 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengembangan SLRT Pusat 514 514 514 514 514 RINCIAN OUTPUT Pengelolaan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Pusat 1.200 1.400 1.600 1.700 1.800 2.464 4.032 54.679 60.146 66.161 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh desa/kelurahan Pusat 1.200 1.400 1.600 1.700 1.800 Sasaran Kegiatan 5 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Partisipasi TJSLBU dan Kerjasama Filantropi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos Pusat 71 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pusat 187 0 0 0 0 823 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah badan usaha yang melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai prioritas penyelenggaraan kesos Pusat 187 0 0 0 0 Kegiatan 6276. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 50.310 27.912 73.950 84.500 90.000 Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) warga KAT yang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan terintegrasi dengan sistem sosial ekonomi yang lebih luas Pusat 0 92 95 97 100 2 Persentase (%) warga KAT yang terpenuhi pangan, sandang dan/atau tempat tinggal, sarana penerangan, transportasi, akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT Pusat 100 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase (%) Warga KAT yang yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial Pusat 80 0 0 0 0 4 Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandirian ekonominya melalui mata pencaharian lainnya Pusat 80 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Warga KAT Yang diberdayakan Pusat 2.800 2.800 3.500 4.000 4.500 50.310 27.912 73.950 84.500 90.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan Pusat 2.800 2.800 3.500 4.000 4.500 Kegiatan 7995. Penyelenggaraan Bantuan Sarana Sosial Ekonomi 0 41.000 1.228.500 1.242.000 1.255.500 Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Ketepatan Sasaran dan Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 0 85 85 85 85 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah Pusat 0 1.540 45.500 46.000 46.500 0 41.000 1.228.500 1.242.000 1.255.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang Menerima Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Pusat 0 1.540 45.500 46.000 46.500 Kegiatan 6896. Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako 44.152.421 0 0 0 0 Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat pemanfaatan Pusat 85 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat jumlah Pusat 98 0 0 0 0 3 Presentase (%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako yang tepat waktu Pusat 98 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 1 0 0 0 0 287.421 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako Pusat 1 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 18.277.083 0 0 0 0 43.865.000 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako Pusat 18.277.083 0 0 0 0 Kegiatan 6883. Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial 65.211 0 0 0 0 Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan (OTK Lama) Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) melalui Usaha yang dikelola Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang meningkat keterampilan dan pengetahuannya dalam mengelola/menjalankan usaha Pusat 80 0 0 0 0 2 Persentase (%)KPM Kewirausahaan yang mampu mempertahankan usahanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah diintervensi Pusat 80 0 0 0 0 3 Persentase (%) KPM Kewirausahaan yang memiliki izin usaha Pusat 70 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT KPM kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha Pusat 10.000 0 0 0 0 65.211 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM Kewirausahaan yang mendapatkan pendampingan Usaha Pusat 10.000 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 7998. Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi 0 79.314 2.048.214 2.064.714 2.081.214 Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) KPM yang berhasil digraduasi Pusat 0 44 46 48 50 2 Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (*) Pusat 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 3) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang partisipatif Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan Pusat 0 50 51 52 53 RINCIAN OUTPUT KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pusat 0 15.000 340.000 340.000 340.000 0 78.314 2.015.214 2.015.214 2.015.214 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang mendapat pemberdayaan sosial ekonomi Pusat 0 15.000 340.000 340.000 340.000 Jumlah KPM yang mendapatkan Kartu Usaha Afirmatif Pusat 0 68.000 68.000 68.000 68.000 RINCIAN OUTPUT Pemberdayaan Masyarakat/Pemberdayaan Komunitas Pusat 0 100 200 300 400 0 1.000 33.000 49.500 66.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah komunitas/kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat Pusat 0 100 200 300 400 SEKRETARIAT JENDERAL 1.161.376 4.070.354 5.773.187 6.994.761 8.881.547 Kegiatan 6318. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 30.719 0 0 0 0 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DTKS jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) DTKS yang memiliki integritas data Pusat 94 0 0 0 0 2 Persentase (%) Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS Pusat 70 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pusat 151.120.000 0 0 0 0 846 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusat 151.120.000 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data dan Data Center Pusat 103 0 0 0 0 28.070 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data Pusat 103 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 1 0 0 0 0 1.803 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola Pusat 1 0 0 0 0 Kegiatan 8002. Pengelolaan DTSEN untuk Bantuan dan Pemberdayaan Sosial 41.948 74.500 84.879 84.999 85.119 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6) Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN untuk data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) penyampaian usulan dan pembaruan data yang disinkronkan kepada penyusun DTSEN Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Lolos Uji Efektivitas Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Infrastruktur Pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dapat Beroperasi dengan Baik Pusat 95 95 95 95 95 4 Jumlah Kepesertaan Segmen PBI (**) Pusat 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta 96,8 juta RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial Pusat 8 12 12 12 12 7.941 9.500 8.998 9.118 9.238 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah laporan verifikasi dan validasi data untuk program bantuan dan pemberdayaan sosial yang transparan, akuntabel dan tepat waktu Pusat 8 12 12 12 12 Jumlah surat keputusan penetapan PBI JK Pusat 12 12 12 12 12 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data dan Data Center Pusat 103 119 119 119 119 22.551 53.000 62.898 62.898 62.898 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data Pusat 103 119 119 119 119 RINCIAN OUTPUT Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 11.456 12.000 12.983 12.983 12.983 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6881. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat 31.037 0 0 0 0 Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya kemampuan PM/KPM dalam kewirausahaan sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) PM/KPM/Pilar Kesos yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerjanya dalam vokasi dan/atau kewirausahaan Pusat 60 0 0 0 0 2 Persentase (%) Penerima Manfaat yang meningkat pendapatan Pusat 60 0 0 0 0 3 Persentase (%) penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen Pusat 100 0 0 0 0 4 Persentase (%) penerima manfaat yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan atau lingkungan Pusat 81 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelatihan Bidang Sosial Pusat 6.785 0 0 0 0 31.037 0 0 0 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah KPM yang meningkat pemahaman dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial Pusat 6.785 0 0 0 0 Kegiatan 6884. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial 13.974 13.811 15.729 16.500 17.309 Politeknik Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kualitas Alumni Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Alumni Poltekesos yang Bekerja Pusat 75 75.5 76 76.5 77 2 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang menjadi Wiraswasta Pusat 20 20.5 21 21.5 22 3 Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang Melanjutkan Pendidikan Pusat 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan Pusat 1.591 1.560 1.560 1.560 1.560 7.532 6.979 9.449 10.220 11.029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan Pusat 1.591 1.560 1.560 1.560 1.560 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan Pusat 26 33 33 33 33 966 647 833 833 833 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan Pusat 26 33 33 33 33 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan Pusat 39 20 20 20 20 747 375 747 747 747 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan Pusat 39 20 20 20 20 RINCIAN OUTPUT Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan Pusat 24 17 17 17 17 487 338 458 458 458 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan Pusat 24 17 17 17 17 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan Pusat 16 0 0 0 0 198 0 198 198 198 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan yang Dihasilkan Pusat 16 0 0 0 0 RINCIAN OUTPUT Pengembangan Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 612 1.210 612 612 612 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Pengembangan Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Program Studi Terakreditasi Pusat 2 2 1 0 0 765 765 765 765 765 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Program Studi yang Terakreditasi Pusat 2 2 1 0 0 RINCIAN OUTPUT Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat 36 36 36 36 36 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Penelitian Kesejahteraan Sosial yang Dihasilkan Pusat 36 36 36 36 36 RINCIAN OUTPUT Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat 30 30 30 30 30 937 1.767 937 937 937 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Produk Pengabdian kepada Masyarakat yang Dihasilkan Pusat 30 30 30 30 30 Kegiatan 6897. Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial 26.680 49.369 29.862 30.821 31.828 Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4) Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi (*) Pusat 40 42 45 50 55 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya pasca diklat Pusat 78 78.5 79 79.5 80 3 Persentase (%) Pejabat Fungsional Bidang Kesos dengan Penilaian Kinerja Baik sesuai Standar kompetensi Pusat 70 70.5 71 71.5 72 4 Persentase (%) dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos yang ditindaklanjuti Pusat N/A 90 95 100 100 RINCIAN OUTPUT Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Pusat 89 240 232 247 262 844 2.595 2.344 2.438 2.537 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pusat 89 240 232 247 262 RINCIAN OUTPUT Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pusat 91 218 233 248 263 833 76 833 833 833 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pusat 91 218 233 248 263 RINCIAN OUTPUT Penerima Manfaat Yang Mendapatkan Layanan Sosial Pusat 2.100 625 810 820 830 6.947 3.570 6.947 6.947 6.947 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Layanan Sosial Pusat 2.100 625 810 820 830 RINCIAN OUTPUT SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi Pusat 6.000 7.500 8.000 8.500 9.000 3.800 6.150 4.806 5.018 5.240 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM Kesos Yang Tersertifikasi Pusat 6.000 7.500 8.000 8.500 9.000 RINCIAN OUTPUT SDM Penyelenggara Kesos NON ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pusat 545 3.150 3.250 3.300 3.500 3.116 14.941 4.290 4.472 4.663 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah alumni diklat Kesos Non ASN dengan kinerja baik Pusat 545 3.150 3.250 3.300 3.500 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos Non-ASN yang dihasilkan Pusat N/A 2 2 3 3 RINCIAN OUTPUT SDM Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pusat 2.025 14.200 14.250 14.300 14.350 8.520 19.079 6.980 7.285 7.605 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah alumni diklat Kesos ASN dengan kinerja baik Pusat 2.025 14.200 14.250 14.300 14.350 Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos ASN yang dihasilkan Pusat N/A 2 2 3 3 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5) Meningkatnya Kapabilitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi (*) Pusat 28 30 35 40 45 RINCIAN OUTPUT Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi Pusat 1.275 1.325 1.375 1.425 1.475 2.620 2.958 3.662 3.828 4.003 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terakreditasi Pusat 1.275 1.325 1.375 1.425 1.475 Kegiatan 6975. Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3.196 3.300 5.650 6.356 6.992 Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7) Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berkualitas Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti oleh K/L / Pemda Pusat 75 80 82 85 85 2 Persentase (%) Kerjasama Strategis yang diimplementasikan Pusat 75 80 82 85 85 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase Pengaduan Bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang ditindaklanjuti Pusat 75 80 82 85 85 RINCIAN OUTPUT Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Pusat 100 225 225 250 258 3.196 3.300 5.650 6.356 6.992 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah pemantauan implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda Pusat 14 38 45 50 55 Jumlah Pemantauan Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Pusat 14 38 45 50 55 Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) Pusat 14 35 40 45 50 Jumlah Advokasi implementasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) pada K/L dan Pemda Pusat 35 66 75 85 95 Jumlah Advokasi Peran Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Pusat 35 57 65 75 85 JumlahPengaduan dan aspirasi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang di proses Pusat 35 66 75 85 95 Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif bersama K/L dan Pemda Pusat 14 30 35 40 45 Jumlah Dokumen Kerjasama dan Program Implementatif dengan Non pemerintah dan Organisasi Penyandang Disabilitas Pusat 14 30 35 40 45 Kegiatan 7936. Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat 1.013.804 3.929.439 5.615.950 6.836.707 8.721.984 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Akses Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin terhadap Pendidikan, Pengasuhan, dan Layanan Kesejahteraan Sosial melalui Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Lulus Ujian Kenaikan Jenjang Pusat 0 80,5 81 81.5 82 2 Persentase (%) Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembelajaran Pusat 80 80.5 81 81.5 82 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 Persentase (%) Guru dan Tenaga Pendidik yang mampu menciptakan Lingkungan Belajar Kreatif, Inovatif, dan Optimal Pusat 80 80.5 81 81.5 82 4 Persentase (%) Sekolah Rakyat yang mampu memberikan Layanan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pusat 80 81 82 83 84 RINCIAN OUTPUT Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat Pusat 3.111 4.800 6.000 7.200 8.640 132.002 16.355 1.250.000 1.275.000 1.308.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Guru, Tenaga, dan Siswa Sekolah Rakyat yang Mendapatkan Pembinaan Pusat 3.111 4.800 6.000 7.200 8.640 RINCIAN OUTPUT Pengelolaan Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 353.590 879.322 355.000 356.000 357.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Sarana Prasarana Sekolah Rakyat yang Dikelola sesuai Standar Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Sarana Laboratorium Komputer Pusat 100 200 300 400 500 20.549 20.626 22.000 23.000 24.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Sarana Laboratorium Komputer yang Dikelola sesuai Standar Pusat 100 200 300 400 500 RINCIAN OUTPUT Perangkat Data Center Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 0 8.000 8.000 8.000 8.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Perangkat Data Center Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat Pusat 100 200 300 400 400 11.455 50.000 68.733 68.733 68.733 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat Pusat 100 200 300 400 400 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat Pusat 7.920 15.420 30.420 45.000 67.500 366.723 2.792.162 2.464.020 3.645.000 5.467.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Atas) Pusat 7.920 15.420 30.420 45.000 67.500 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 316 616 1.216 1.800 2.700 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat Pusat 6.905 14.405 29.405 45.000 67.500 84.257 0 95.000 100.000 120.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Pertama) Pusat 6.905 14.405 29.405 45.000 67.500 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 276 576 1.176 1.800 2.700 RINCIAN OUTPUT Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat Pusat 5.175 12.675 27.675 50.175 80.175 4.457 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Dasar) Pusat 5.175 12.675 27.675 50.175 80.175 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan Pusat 207 507 1.107 2.007 3.207 RINCIAN OUTPUT Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 0 2.000 2.500 2.750 3.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah sistem informasi/aplikasi yang dimanfaatkan pada program Sekolah Rakyat Pusat 0 1 1 1 1 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Sekolah Rakyat dengan Narasi Positif Pusat 79 80 81 82 83 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Persentase (%) Dokumen Keuangan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 4 Persentase (%) Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 5 Persentase (%) Dokumen Pemantauan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel Pusat 100 100 100 100 100 6 Persentase (%) Dokumen Organisasi dan Tata Kelola internal yang efektif Pusat 0 90 90 95 95 7 Persentase Layanan Jaringan Komunikasi Data untuk Sekolah Rakyat Pusat 94,58 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 0 1 1 1 1 0 2.670 2.697 2.724 2.751 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Hukum Pusat 0 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 28 78 78 79 79 12.698 37.239 37.400 37.600 37.800 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase program dan kegiatan Sekolah Rakyat yang terdokumentasi Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan sekolah Rakyat yang Terpublikasi Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 0 5 5 5 5 0 4.540 4.600 4.900 5.200 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan tata kelola internal yang efektif Pusat 0 5 5 5 5 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 15.504 73.401 17.000 18.000 19.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Layanan Umum yang Optimal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 1 1 1 1 1 901 9.370 1.500 2.000 2.500 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 1 1 1 1 1 1.597 4.660 2.500 3.000 3.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Rakyat Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 20 56 56 57 58 10.071 29.094 35.000 40.000 45.000 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat Pusat 1 2 2 2 2 Jumlah SDM Sekolah Rakyat yang Telah di Tingkatkan Kompetensi Keuangannya Pusat 200 477 500 500 500 PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 53.217 2.988.948 54.060 54.407 54.767 Kegiatan 6304. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.486 1.450 1.495 1.495 1.495 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 3 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Direktorat Jaminan Sosial Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 4 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 5 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Perlindungan Sosial Korban Non Kebencanaan Pusat 91,5 91,6 91,7 91,8 92 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 4 4 4 4 4 1.486 1.450 1.495 1.495 1.495 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Dipublikasikan Pusat 4 4 4 4 4 Kegiatan 6305. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial 49.932 2.986.674 50.620 50.919 51.229 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen.Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 81,00 81,25 81,30 81,35 81,40 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 90 91 91,5 91,5 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 4 Persentase (%) Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti Pusat 83,00 83,20 83,40 83,60 84,00 5 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Linjamsos Pusat 100 100 100 100 100 6 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen Linjamsos Pusat 93 93,5 94 94,5 95,0 7 Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan Ditjen Linjamsos Pusat 86,00 86,25 86,50 86,75 87,00 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 12 9 12 12 12 1.618 1.142 1.821 1.912 2.007 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan BMN Pusat 12 9 12 12 12 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 1.093 1.493 1.159 1.182 1.206 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 40.570 2.978.948 40.570 40.570 40.570 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 6 7 7 7 7 1.738 1.960 1.769 1.804 1.841 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Strategis Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 6 6 6 6 6 1.228 882 1.431 1.503 1.578 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 3.150 2.000 3.358 3.425 3.494 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 2 2 2 2 2 535 249 512 523 533 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 2 2 2 2 2 Kegiatan 6306. Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial 786 455 851 877 906 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 75.25 75.5 75.75 80 80.25 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 171 171 171 171 171 480 364 513 523 534 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 171 171 171 171 171 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 306 91 338 354 372 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Manajemen Organisasi yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6307. Legislasi dan Litigasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.007 367 1.089 1.111 1.113 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Presentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 1.007 367 1.089 1.111 1.113 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Naskah Hukum yang Dikelola Pusat 1 1 1 1 1 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL 526.202 852.209 1.002.440 1.134.813 1.286.850 Kegiatan 6300. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial 4.150 2.250 6.540 7.848 9.418 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Survei Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 48 48 48 48 48 4.150 2.250 6.540 7.848 9.418 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan dan Informasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 48 48 48 48 48 Kegiatan 6301. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial 516.694 844.911 983.903 1.112.569 1.260.156 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 81,25 81,50 81,75 82,00 82,25 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 95,0 95,3 95,5 95,7 95,9 4 Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Pusat 100 100 100 100 100 5 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 100 100 100 100 100 6 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat 100 100 100 100 100 7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pusat 82,2 82,3 82,4 82,6 82,7 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 32 33 32 32 32 15.037 11.472 21.653 25.984 31.181 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun Pusat 32 33 32 32 32 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 69 69 69 69 69 12.235 7.773 17.619 21.143 25.371 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang Disusun Pusat 69 69 69 69 69 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 15 15 15 15 15 7.478 2.605 6.330 7.596 9.115 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Pusat 15 15 15 15 15 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 61 61 61 61 61 1.582 1.784 2.278 2.734 3.281 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah laporan yang Disusun Pusat 61 60 61 61 61 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 32 32 32 32 32 30.494 12.408 43.911 52.693 63.232 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 32 32 32 32 32 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 32 34 32 32 32 449.868 808.869 892.112 1.002.419 1.127.976 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Satker yang melaksanakan Operasional Perkantoran Pusat 32 34 32 32 32 Kegiatan 6302. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial 4.724 3.952 10.384 12.461 14.954 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Rehabilitasi Sosial Pusat 81 81 82 82 83 2 Jumlah Satker yang Memenuhi Standar Untuk diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM Pusat 4 4 5 5 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 196 322 196 196 196 3.085 2.908 8.024 9.629 11.555 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah SDM yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pusat 196 322 196 196 196 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 2 2 2 2 2 1.639 1.044 2.360 2.832 3.399 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Layanan Internal Pusat 2 2 2 2 2 Kegiatan 6303. Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial 633 1.096 1.612 1.934 2.321 Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi dan litigasi Ditjen Rehabilitasi Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 633 1.096 1.612 1.934 2.321 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Hukum yang dilaksanakan Pusat 1 1 1 1 1 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL 44.226 348.836 367.193 368.518 369.898 Kegiatan 6296. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial 1.275 1.492 1.593 1.603 1.803 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Ditjen Dayasos yang optimal Pusat 100 100 100 100 100 2 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Dayasos Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 3 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 4 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 5 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. PSDS Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 6 Nilai Survei Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pusat 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 4 5 5 5 5 1.275 1.492 1.593 1.603 1.803 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Kehumasan Pusat 4 5 5 5 5 Kegiatan 6297. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial 42.227 346.557 363.759 364.814 365.764 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 2 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 3 Nilai SMART Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 89 90 91 92 93 4 Nilai IKPA Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 90 91 92 93 94 5 Persentase (%) rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti Lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 6 Nilai SAKIP Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 84 85 86 87 88 7 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Pusat 84 85 86 87 88 8 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pusat 84 85 86 87 88 9 Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Pusat 84 85 86 87 88 10 Nilai SAKIP Dit. PSDS Pusat 84 85 86 87 88 11 Nilai hasil pengawasan kearsipan internal Ditjen Pemberdayaan Sosial Pusat 76 78 80 82 84 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 4 4 4 4 4 627 625 790 890 990 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan BMN Pusat 4 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 220 224 375 450 500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 2 2 2 2 748 901 1.200 1.350 1.500 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Umum Pusat 1 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 2 2 2 2 2 37.025 340.635 356.744 356.844 356.944 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Pusat 3 4 4 4 4 895 941 1.000 1.150 1.250 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pusat 3 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan Dan Evaluasi Pusat 3 4 4 4 4 764 830 1.000 1.150 1.250 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan Dan Evaluasi Pusat 3 4 4 4 4 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 2 3 3 3 3 1.370 1.735 1.750 1.850 1.950 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Pusat 2 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 6 6 6 6 6 324 412 450 580 700 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen Reformasi Kinerja Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 254 254 450 550 680 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6298. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial 535 385 1.560 1.750 1.880 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan Pusat 74 74 74 74 74 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 171 2.936 2.936 2.936 2.936 535 385 1.560 1.750 1.880 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Pusat 171 2.936 2.936 2.936 2.936 Kegiatan 6299. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial 183 396 280 350 450 Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas layanan legislasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase naskah hukum Dayasos yang ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 183 396 280 350 450 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 INSPEKTORAT JENDERAL 46.459 48.316 48.799 49.287 49.780 Kegiatan 6291. Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal 18.326 6.620 6.686 6.753 6.820 Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Kegiatan pengawasan melalui TI Pusat 5 7 8 9 10 2 Persentase (%) Auditee yang dapat memenuhi permintaan data Pusat 76 77 78 79 80 3 Jumlah satker yang mendapatkan pendampingan tata kelola keuangan Pusat 39 42 44 47 49 4 Persentase (%) Pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit interen pemerintah Indonesia (SAIPI) Pusat 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 5 Jumlah Unit yang Menjadi Zona Integritas WBK/ WBBM Pusat 7 9 11 14 15 6 Jumlah unit yang menerapkan MR Pusat 5 6 7 8 9 7 Jumlah pengawasan internal terkait tata kelola keuangan dan Kinerja yang dilaksanakan Pusat 63 63 63 63 63 8 Persentase (%) pelaksanaan pengawasan internal bidang investigasi yang dilaksanakan Pusat 65 67 70 75 80 9 Nilai Survei Penilaian Integritas Kementerian Sosial Pusat 81 83 85 87 89 RINCIAN OUTPUT Layanan Audit Internal Pusat 18 18 18 18 18 18.326 6.620 6.686 6.753 6.820 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Penunjang Pusat 4 4 4 4 4 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah dokumen pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah kegiatan pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan ZI WBK/WBBM Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah layanan Manajemen Risiko Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah layanan terkait Survei Penilaian Integritas Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6292.Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal 181 195 197 199 201 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi Pusat 96 97 98 99 100 2 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal Pusat 94.5 95 95.5 96 96.5 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 1 1 1 1 1 181 195 197 199 201 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Terpublikasi Pusat 96 97 98 99 100 Jumlah layanan kehumasan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6293. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal 24.243 31.037 31.348 31.661 31.974 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal Pusat 82 82,5 83 83,5 84 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) Inspektorat Jenderal Pusat 91 92 93 94 95 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Pusat 95 96 97 98 99 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pusat 91 92 93 94 95 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial Pusat 82 82,5 83 83,5 84 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Bidang Penunjang Pusat 82 82,5 83 83,5 84 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 3 3 3 3 3 39 93 94 95 95 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen jaminan pelaksanaan dan dokumen PKPT yang ditetapkan Pusat 3 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 2 2 2 2 2 16 203 205 207 209 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 2 2 2 2 2 594 127 128 129 130 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Manajemen Keuangan Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 1 1 1 1 1 120 60 61 62 62 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Layanan Reformasi Kinerja Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 1 1 1 1 1 2.510 1.246 1.259 1.271 1.284 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terlaksananya Layanan Umum Inspektorat Jenderal Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 20.962 29.306 29.599 29.895 30.194 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Terlaksananya Layanan perkantoran Inspektorat jenderal Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6294. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal 292 232 234 237 239 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 0 15 20 25 30 292 232 234 237 239 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Evaluasi SDM yang Dilaksanakan Pusat 1 2 2 2 4 Jumlah SDM Pengawasan yang Tersertifikasi Sesuai Fungsinya Pusat 0 5 10 15 20 Kegiatan 6295. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal 0 220 223 225 227 Sekretariat Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Layanan Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase Naskah Hukum Inspektorat Jenderal yang Ditetapkan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 0 220 223 225 227 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Pedoman Pengawasan yang dimutakhirkan Pusat 5 5 5 5 5 Kegiatan 7938. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Sekolah Rakyat 3.414 10.009 10.109 10.210 10.312 Inspektorat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase pengawasan Sekolah Rakyat yang dilakukan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Audit Internal Pusat 3 3 3 3 3 3.414 10.009 10.109 10.210 10.312 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah dokumen pengawasan Sekolah Rakyat Pusat 3 3 3 3 3 SEKRETARIAT JENDERAL 675.587 2.340.485 746.739 754.042 661.784 Kegiatan 6287. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 12.261 2.113 30.232 31.456 32.707 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Sosial Pusat 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 2 Indeks Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pusat 82,76 83,4 84,03 84,66 85,3 3 Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pusat 80 82 85 90 92 4 Persentase (%) Layanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti Pusat 100 100 100 100 100 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Kesejahteraan Sosial dengan Narasi Positif Pusat 79 80 81 82 83 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Humas Pusat 81 81,25 81,6 81,8 82 7 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Humas Pusat 90,8 91 91,2 91,5 91,8 8 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 90 90,5 91 91,5 92 9 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 90 90 90 90 90 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial Pusat 90,9 91,1 91,3 91,5 91,7 RINCIAN OUTPUT Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 26 3 39 41 41 12.261 2.113 30.232 31.456 32.707 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Prosentase (%) Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terdokumentasi Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Lembaga yang Menjalin Relasi dengan Kementerian Sosial Pusat 80 20 90 95 100 Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terpublikasi Pusat 620 100 660 680 700 Kegiatan 6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum 471.755 1.327.233 509.202 515.968 456.173 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Aset Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pusat 86 87 88 89 90 2 Indeks Pengelolaan Aset Pusat 3,76 3,77 3,78 3,79 3,8 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Pusat 76 80 84 88 91 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Pusat 81,95 82 82,5 83 83,5 5 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum Pusat 92,35 92,45 92,55 92,65 92,75 Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 2 dan SP 8) jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Sosial Pusat 99,00 99,2 99,5 99,8 100 2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Pusat 98,25 98,40 98,60 98,70 98,80 3 Indeks Perencanaan Pembangunan Pusat 92,15 92,86 93,58 94,29 95,00 4 Indeks Kualitas Kebijakan Pusat 97 97 98 98 98,50 5 Persentase Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Bidang Sosial yang Dimanfaatkan Pusat 100 100 100 100 100 6 Persentase Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Mendukung Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pusat 100 100 100 100 100 7 IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Pusat 89 89,5 90 90,5 91 8 IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pusat 87 87,5 88 88,5 89 9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Pusat 85,19 85,69 86,19 86,69 87,19 10 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perencanaan Pusat 91,83 92,83 93,83 94,83 95,83 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 81,7 81,8 81,9 82 82,1 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 80 80,5 81 81,5 82 13 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 75 80 81 82 82 14 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusat 85 86 87 88 90 15 Nilai Kinerja Angggaran Pusdiklatbangprof, BBPPKS Regional I-VI, dan Poltekkesos Pusat 91 91,5 92 92,5 93 16 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Pusat 90 90 90 90 90 Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial Pusat 85,73 88,54 88,57 91,58 91,58 3 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial Pusat 95,00 95,30 95,50 95,70 95,90 4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Pusat 95,25 95,40 95,60 95,80 96,00 5 Nilai Akuntabilitas Biro Keuangan Pusat 83 83,5 84 84,5 85 6 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Keuangan Pusat 92,00 92,50 92,80 93,00 93,25 RINCIAN OUTPUT Layanan BMN Pusat 8 8 8 7 2 545 159 175 193 213 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Layanan BMN yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Protokoler Pusat 1 1 1 1 1 15.959 0 14.904 15.395 15.394 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Ketatausahaan Pimpinan Pusat 90,35 90,36 90,37 90,38 90,39 RINCIAN OUTPUT Layanan Umum Pusat 14 14 14 14 14 37.249 7.546 35.264 34.542 24.499 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Persuratan, Kebersihan, Kesehatan, dan Pengamanan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kearsipan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Urusan Perlengkapan Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pusat 90,35 90,45 90,55 90,65 90,75 Jumah Dokumen SAKIP Pusat 6 6 6 6 6 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 16 16 16 16 16 305.742 1.300.821 316.060 308.614 222.778 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Sarana Internal Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 54.463 6.333 65.967 72.564 79.820 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Sarana Berkondisi Baik Pusat 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Prasarana Internal Pusat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 36.345 0 43.978 49.376 53.213 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Persentase Prasarana Berkondisi Baik Pusat 95,1 95,2 95,3 95,4 95,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Data dan Informasi Pusat 2 2 2 2 2 1.017 1.141 1.625 1.613 26.180 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Data dan Informasi Pusat 2 2 2 2 2 RINCIAN OUTPUT Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pusat 8 8 8 8 8 974 450 1.493 1.643 1.808 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangungan Kesejahteraan Sosial Pusat 8 8 8 8 8 RINCIAN OUTPUT Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat 22 22 22 22 16 9.845 6.937 10.744 11.244 11.744 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun Pusat 22 22 22 22 16 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Sosial Pusat 3 3 3 3 3 RINCIAN OUTPUT Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat 10 10 10 10 10 3.319 909 4.625 5.125 5.625 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Pusat 23 23 23 23 23 Jumlah Daerah yang Mendapatkan Asistensi, Advokasi, dan Monitoring SPM Bidang Sosial Pusat 38 38 38 38 38 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen Keuangan Pusat 16 16 16 16 9 3.947 2.365 8.184 9.187 8.208 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Pusat 4 4 4 4 4 Jumlah Rancangan Pedoman Tata Kelola Keuangan yang Tersusun Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Analisis Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pusat 2 2 2 2 2 Persentase Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 100 100 100 100 100 Jumlah Layanan Kerumah Tanggaan Biro Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Reformasi Kinerja Pusat 22 22 22 22 22 2.095 572 5.892 6.334 6.649 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Kinerja Sekratariat Jenderal yang Disusun Pusat 22 22 22 22 22 RINCIAN OUTPUT Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 7 6 5 4 1 255 0 291 138 42 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 7 6 5 4 1 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kegiatan 6289. Pengelolaan Organisasi dan SDM 11.039 1.805 26.007 26.383 12.681 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Kualitas SDM Kementerian Sosial Indikator Kinerja Kegiatan 1 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro OSDM Pusat 90 90 91 91 92 2 Skor Evaluasi Kelembagaan Pusat 81 82 83 84 84,5 3 Indeks Maturitas SPBE Pusat 3,6 3,62 3,65 3,67 3,7 4 Indeks Sistem Merit Pusat 331 332 333 333 334 5 Indeks BerAKHLAK Pusat 62 63 63,5 64 64,5 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro OSDM Pusat 79 79,2 79,3 79,4 79,5 RINCIAN OUTPUT Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pusat 4 1 4 4 4 648 50 790 830 871 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Pusat 2 2 2 2 2 Jumlah Layanan Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pusat 1 1 1 1 1 RINCIAN OUTPUT Layanan Manajemen SDM Pusat 680 413 713 713 351 10.189 1.664 15.204 15.540 11.810 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM yang Disusun Pusat 1 0 1 1 1 Jumlah Layanan Pengelolaan Data SDM ASN dan NonASN Pusat 1 0 1 1 1 Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi/Talent Pool Pusat 25 0 25 25 25 Jumlah SDM ASN dan SDM Kesos yang mendapatkan Manajemen Talenta Pusat 300 0 300 300 300 RINCIAN OUTPUT jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Kessos 1 1 1 1 0 117 0 151 151 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos 1 1 1 1 0 RINCIAN OUTPUT Layanan Pendidikan dan Pelatihan 2650 3050 3050 3050 0 85 91 9.862 9.862 0 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Pelatihan ASN dan Non ASN 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang Kegiatan 6290. Legislasi dan Litigasi 3.517 1.646 3.588 3.624 3.660 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara Hukum Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indeks Reformasi Hukum Pusat 91 92 93 94 95 2 Persentase (%) Tertanganinya Kasus/Perkara Hukum di Kementerian Sosial Pusat 100 100 100 100 100 3 Persentase (%) Naskah Hukum di Sekretariat Jenderal yang Ditetapkan Pusat 90 90 90 90 90 4 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemensos Pusat 91 91 92 92 93 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Pusat 80 80 80,5 81 81,5 6 Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum Pusat 90 90 90 91 91 RINCIAN OUTPUT Layanan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 2.941 1.159 3.000 3.030 3.060 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan Pusat 470 473 476 479 480 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Pusat 500 500 500 500 500 Jumlah Produk Hukum yang Disusun Pusat 245 250 255 260 265 jdih.kemensos.go.id Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Kementerian Sosial Pusat 8 8 8 8 8 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kesejahteraan Sosial Pusat 3 4 5 6 7 Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Kementerian Sosial Pusat 5 6 6 7 7 Jumlah Pengembangan/Inovasi Layanan JDIH Pusat 1 1 1 2 2 RINCIAN OUTPUT Layanan Bantuan Hukum Pusat 1 1 1 1 1 576 487 588 594 600 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Hukum Pusat 159 159 160 160 160 Jumlah Advokasi Hukum Internal Kementerian Sosial Pusat 2 2 3 3 3 Kegiatan 7937. Layanan Pengelolaan Sekolah Rakyat 177.033 1.007.729 177.033 177.033 177.033 Sekretariat Jenderal Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat Indikator Kinerja Kegiatan 1 Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik Pusat 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) Pengelolaan Belanja Pegawai Sekolah Rakyat Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran Pusat 100 100 100 100 100 RINCIAN OUTPUT Layanan Perkantoran Pusat 1 1 1 1 1 177.033 1.007.729 177.033 177.033 177.033 INDIKATOR RINCIAN OUTPUT Jumlah Layanan Perkantoran yang Dilaksanakan Pusat 1 1 1 1 1 Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekolah Rakyat yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan Pusat 1 1 1 1 1 jdih.kemensos.go.id Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Sosial
  37. 1.DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebencana an Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana 20.655 Orang 20.655 Orang 32.400 Orang 36.450 Orang 40.500 Orang 6.292 6.292 9.878 11.073 12.332 0 0 0 0 0 6.292 6.292 9.878 11.073 12.332 Warga masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan 30.600 Orang 140 Forum 150 Forum 150 Forum 160 Forum 23.827 26.949 28.974 30.422 32.943 0 0 0 0 0 23.827 26.949 28.974 30.422 32.943 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat 530.000 Paket 530.000 Paket 630.000 Paket 700.000 Paket 800.000 Paket 348.466 348.466 414.675 459.976 526.184 0 0 0 0 0 348.466 348.466 414.675 459.976 526.184 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan dan penguatan sosial 3.700 Paket 3.700 Paket 3.800 Paket 3.900 Paket 4.000 Paket 21.500 21.500 22.145 22.575 23.220 0 0 0 0 0 21.500 21.500 22.145 22.575 23.220 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan 16.664 Paket 15000 Paket 22.000 Paket 22000 Paket 2.3000 Paket 16.271 18.406 25.286 26.550 27.878 0 0 0 0 0 16.271 18.406 25.286 26.550 27.878 Korban bencana yang mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial 1.500 Paket 4.000 Paket 2.000 Paket 2.250 Paket 2.500 Paket 1.258 1.754 1.959 2.238 2.518 0 0 0 0 0 1.258 1.754 1.959 2.238 2.518 Desa/Kelurahan dilokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial 100 Desa/ Kelura-han 100 Desa/Kelu rahan 115 Desa/Kelu rahan 120 Desa/Kelu rahan 125 Desa/Kelu rahan 9.640 9.640 11.086 11.568 12.050 0 0 0 0 0 9.640 9.640 11.086 11.568 12.050 PP 7/KP 7/ProP 4. Pendampin g Pembangu nan lingkup sosial Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang dikelola 33.252 Orang 34.689 Orang 36.126 Orang 37.563 Orang 39.000 Orang 1.260.596 1.314.052 1.367.509 1.420.965 1.474.422 0 0 0 0 0 1.260.596 1.314.052 1.367.509 1.420.965 1.474.422 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 2/KP 1/ProP 1. Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 5.000.000 KPM 51.257 51.257 51.257 51.257 51.257 0 0 0 0 0 51.257 51.257 51.257 51.257 51.257 Keluarga yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 10.000.000 KPM 28.948.548 30.395.976 31.915.775 33.511.563 35.187.142 0 0 0 0 0 28.948.548 30.395.976 31.915.775 33.511.563 35.187.142 PP 2/KP 1/ProP 2. Bantuan Energi dan Pangan Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 352.421 352.421 352.421 352.421 352.421 0 0 0 0 0 352.421 352.421 352.421 352.421 352.421 KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Kartu Sembako 18.277.083 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 18.250.000 KPM 43.865.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 0 0 0 0 0 43.865.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 43.800.000 jdih.kemensos.go.id
  38. 2.DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara- kat Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 0 20.000 21.000 22.000 23.000 0 120.000 140.700 162.800 189.203 0 0 0 0 0 0 120.000 140.700 162.800 189.203 Orang Dengan HIV yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 0 10.000 11.000 12.000 13.000 0 60.000 73.700 88.800 111.150 0 0 0 0 0 0 60.000 73.700 88.800 111.150 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHIV yang Terintegrasi 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 500 600 700 800 0 0 0 0 0 0 500 600 700 800 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasu- han bagi anak, penyan- dang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV 0 1 1 1 1 0 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 0 1.000 1.100 1.200 1.300 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyara- kat Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 0 4 3 3 3 0 2.000 1.650 1.800 1.950 0 0 0 0 0 0 2.000 1.650 1.800 1.950 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas teknis 0 400 400 400 400 0 4.400 4.800 5.600 6.400 0 0 0 0 0 0 4.400 4.800 5.600 6.400 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 0 150 150 150 150 0 6.435 7.079 7.786 8.565 0 0 0 0 0 0 6.435 7.079 7.786 8.565 Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 6.500 20.000 24.000 28.000 32.000 26.000 123.840 166.160 211.048 273.600 0 0 0 0 0 26.000 123.840 166.160 211.048 273.600 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang Terintegrasi 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 800 1.050 1.380 1.610 1.920 0 0 0 0 0 800 1.050 1.380 1.610 1.920 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 1 1 1 1 1 969 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 969 1.000 1.100 1.200 1.300 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 4 3 3 3 814 2.000 1.800 2.100 2.400 0 0 0 0 0 814 2.000 1.800 2.100 2.400 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 150 400 400 400 400 1.500 4.400 4.800 5.600 6.400 0 0 0 0 0 1.500 4.400 4.800 5.600 6.400 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 0 0 0 0 0 82.800 82.800 82.800 82.800 82.800 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 6.435 7.079 7.786 8.565 0 0 0 0 0 5.850 6.435 7.079 7.786 8.565 PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuha n bagi anak, penyandan g disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Anak YAPI yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 678.475 678.475 688.475 688.475 688.475 0 0 0 0 0 678.475 678.475 688.475 688.475 688.475 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyaraka t Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak) 250 250 250 250 250 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 0 0 0 0 0 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PP 20/KP 1/ProP 01. Penghorma tan, Pelindunga n, dan Pemenuha n terhadap Hak Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 64.100 67.400 70.800 74.400 78.200 256.400 404.400 474.360 550.560 668.610 0 0 0 0 0 256.400 404.400 474.360 550.560 668.610 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Penyandan g Disabilitas Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas 4 31 31 31 31 5.400 50.762 50.762 50.762 50.762 0 0 0 0 0 5.400 50.762 50.762 50.762 50.762 Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas 60.000 60000 60000 60000 60000 4.370 6.000 9.000 12.000 15.000 0 0 0 0 0 4.370 6.000 9.000 12.000 15.000 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang DIsabilitas yang Terintegrasi 106.659 106.659 106.659 106.659 106.659 4.266 5.332 5.866 6.399 6.932 0 0 0 0 0 4.266 5.332 5.866 6.399 6.932 Penyandang disabilitas mendapatkan Layanan Permakanan dan Perawatan 36.000 36000 36000 36000 36000 447.199 473.479 554.545 567.685 580.825 0 0 0 0 0 447.199 473.479 554.545 567.685 580.825 PP 20/KP 2/ProP 1. Penguatan Prinsip dan Pendekata Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 2 2 2 2 814 1.000 1.100 1.200 1.600 0 0 0 0 0 814 1.000 1.100 1.200 1.600 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 n Inklusi Sosial bagi Penyandan g Disabilitas dalam Proses Pembangu nan SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 300 300 300 300 300 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0 0 0 0 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 PP 17/KP 2/ProP 02. Penangana n Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 41.840 44.000 46.200 48.600 51.100 140.960 264.000 309.540 359.640 436.905 0 0 0 0 0 140.960 264.000 309.540 359.640 436.905 PP 1/KP 4/ProP 02. Penangana n Anak Tidak Sekolah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 400 500 600 700 800 1.600 3.000 4.020 5.180 6.840 0 0 0 0 0 1.600 3.000 4.020 5.180 6.840 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 16/KP 3/ProP 1. Pemenuha n hak sipil dan hukum bagi keluarga Pengasuhan Alternatif (Adopsi Intercountry) 5 5 5 5 5 2.052 2.257 2.483 2.731 3.004 0 0 0 0 0 2.052 2.257 2.483 2.731 3.004 PP 17/KP 2/ProP 2. Penangana n Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi 101.150 101.150 101.150 101.150 101.150 4.046 5.057 5.563 6.069 6.574 0 0 0 0 0 4.046 5.057 5.563 6.069 6.574 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 1 1 1 1 1 969,72 1.000 1.100 1.200 1.300 0 0 0 0 0 969,72 1.000 1.100 1.200 1.300 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 2 2 2 2 814 1.000 1.100 1.200 1300 0 0 0 0 0 814 1.000 1.100 1.200 1.300 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 17/KP 2/ProP 3. Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembaga an terkait Perlindung an Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi , Penelantar an, Perkawina n Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak) 350 350 350 350 350 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 PP 20/KP 1/ProP 2. Penghorma tan, Pelindunga n, dan Pemenuha n terhadap Hak Lanjut Usia Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial 37.370 39.300 41.300 43.400 45.600 149.480 235.800 276.710 321.160 389.880 0 0 0 0 0 149.480 235.800 276.710 321.160 389.880 Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi 100.560 110.616 121.678 133.845 147.230 4.022 5.028 5.531 6.034 6.536 0 0 0 0 0 4.022 5.028 5.531 6.034 6.536 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 1.274.326 1.348.056 1.384.921 1.421.786 1.458.651 0 0 0 0 0 1.274.326 1.348.056 1.384.921 1.421.786 1.458.651 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 3 4 4 5 5 2.299 3.000 3.300 3.600 3.900 0 0 0 0 0 2.299 3.000 3.300 3.600 3.900 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 2 3 3 4 4 814 1000 1100 1200 1300 0 0 0 0 0 814 1000 1100 1200 1300 SDM Rehsos yang mendapatkan pengembangan kapasitas 300 300 300 300 300 3.000 3.300 3.600 4.200 4.800 0 0 0 0 0 3.000 3.300 3.600 4.200 4.800 Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas 150 150 150 150 150 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0 0 0 0 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 5/KP 2/ProP 1. Pelaksanaa n perlindu- ngan HAM dan penghapus an praktik diskrimi- nasi Rekomendasi Kebijakan Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 2 2 2 2 2 1.533 2.000 2.200 2.400 2.600 0 0 0 0 0 1.533 2.000 2.200 2.400 2.600
  39. 3.DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 7/KP 7/ProP 4. Pendampin g Pembangu nan lingkup Sosial Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar 10.266 Orang 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.568 0 0 0 0 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 TKSK yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial 0 7.277 Orang 7.277 Orang 7.277 Orang 7.277 Orang 0 128.475 128.475 128.475 128.475 0 0 0 0 0 0 128.475 128.475 128.475 128.475 PSM yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial 0 5.000 Orang 6.000 Orang 7.000 Orang 8.000 Orang 0 49.708 48.000 56.000 64.000 0 0 0 0 0 0 49.708 48.000 56.000 64.000 PP 3/KP 2/ProP 2. Penguatan Kewirausa haan Afirmatif KPM yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial Ekonomi 10.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 340.000 Keluarga 65.211 2.015.214 2.015.214 2.015.214 2.015.214 0 0 0 0 0 65.211 2.015.214 2.015.214 2.015.214 2.015.214 PP 1/KP 1/ProP 002. Monitoring dan Pemutakhi ran Data Pengembangan Kelembagaan dan SDM SLRT 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 514 Kab/Kota 4.059 49.708 49.708 49.708 49.708 0 0 0 0 0 4.059 49.708 49.708 49.708 49.708 PP 7/KP 2/ProP 2. Transforma si Ketahanan Sosial Desa Pengembangan Kelembagaan dan SDM Puskesos Desa/Kelurahan 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 1.200 Desa/Kel 2.464 49.708 54.679 60.146 66.161 0 0 0 0 0 2.464 49.708 54.679 60.146 66.161 jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PP 6/KP 1/ProP 3. Fasilitasi Peningkata n Kualitas Rumah KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah 0 45.000 Keluarga 45.500 Keluarga 46.000 Keluarga 46.500 Keluarga 0 1.209.375 1.228.500 1.242.000 1.255.500 0 0 0 0 0 0 1.209.375 1.228.500 1.242.000 1.255.500 PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur PP 2/KP 4/ProP 01. Pemberday aan Masyara- kat dan Komunitas Adat Warga KAT Yang diberdayakan 2.800 KK 3.000 KK 3.500 KK 4.000 KK 4.500 KK 50.310 63.400 73.950 84.500 90.000 0 0 0 0 0 50.310 63.400 73.950 84.500 90.000
  40. 4.PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 1/KP 2/ProP 1. Pemanfaa- tan Data Sektoral Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial 8 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 7.942 8.788 8.998 9.118 9.238 0 0 0 0 0 7.942 8.788 8.998 9.118 9.238 jdih.kemensos.go.id PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebenca- naan Jaringan Komunikasi Data dan Data Center 103 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 119 Titik/ Lokasi 22.551 152.689 62.898 62.898 62.898 0 0 0 0 0 22.551 152.689 62.898 62.898 62.898 Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 11.457 12.984 12.984 12.984 12.984 0 0 0 0 0 11.457 12.984 12.984 12.984 12.984 PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas PP 1/KP 4/ProP 2. Penanga- nan Anak Tidak Sekolah Perangkat Data Center - 1 Unit - - - - 10.800 - - - 0 0 0 0 0 - 10.800 - - - Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat 100 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 200 Titik/ Lokasi 11.456 53.821 53.821 53.821 53.821 0 0 0 0 0 11.456 53.821 53.821 53.821 53.821 Sistem Manajemen Pembelajaran Sekolah Rakyat - 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi 1 Sistem Infor- masi - 4.500 4.995 5.544 6.099 0 0 0 0 0 - 4.500 4.995 5.544 6.099 jdih.kemensos.go.id
  41. 5.PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI KESEJAHTERAAN SOSIAL Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyand-ang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi 1.275 Lembaga 1.300 Lembaga 1.375 Lembaga 1.400 Lembaga 1.475 Lembaga 2.295 3.000 2.295 2.640 3.000 0 0 0 0 0 2.295 3.000 2.295 2.640 3.000 PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyarakat SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi 6.000 Orang 7.500 Orang 8.000 Orang 8.500 Orang 9.000 Orang 2.394 6.000 3.167 3.642 4.188 0 0 0 0 0 2.394 6.000 3.167 3.642 4.188 PP 7/KP 7/ProP 4. Pendamping Pembangu- nan lingkup Sosial SDM Penyelenggara Kesos Non-ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 580 Orang 3.000 Orang 3.250 Orang 3.300 Orang 3.500 Orang 2.234 18.742 20.616 22.678 24.946 0 0 0 0 0 2.234 18.742 20.616 22.678 24.946 Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1.025 Orang 14.000 Orang 14.250 Orang 14.300 Orang 14.350 Orang 3.659 15.385 16.155 16.963 17.811 0 0 0 0 0 3.659 15.385 16.155 16.963 17.811 PN 4. Memperkuat pembangu- nan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, jdih.kemensos.go.id Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas PP 1/KP 4/ProP 2. Penanganan Anak Tidak Sekolah Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat 3.111 Orang 4.800 Orang 6.000 Orang 7.200 Orang 8.640 Orang 132.002 1.223.000 1.250.000 1.275.000 1.300.000 0 0 0 0 0 132.002 1.223.000 1.250.000 1.275.000 1.300.000 Penyelengga- raan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat 7.920 Orang 15.420 Orang 30.420 Orang 45.000 Orang 67.500 Orang 84.257 1.250.000 2.464.020 3.645.000 5.467.500 0 0 0 0 0 84.257 1.250.000 2.464.020 3.645.000 5.467.500 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat 12.080 Orang 27.080 Orang 57.080 Orang 95.175 Orang 147.675 Orang 4.457 1.250.000 2.625.680 4.378.050 6.793.050 0 0 0 0 0 4.457 1.250.000 2.625.680 4.378.050 679.305 jdih.kemensos.go.id Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi
  42. 1.SEKRETARIAT JENDERAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Peraturan Presiden
  43. 1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat Biro Hukum 1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  44. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  45. 3.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  46. 4.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  47. 5.Kementerian Agama
  48. 6.Kementerian Pekerjaan Umum
  49. 7.Kementerian Dalam Negeri 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  50. 8.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  51. 9.Kementerian Komunikasi dan Digital
  52. 10.Badan Kepegawaian Negara Peraturan Menteri Sosial
  53. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  54. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  55. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  56. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
  57. 1.Sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan
  58. 2.Penjabaran dari RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029 Biro Perencanaan 1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial
  59. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  60. 3.Dasar Unit Kerja Kementerian Sosial dalam menyusun Renstra unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial
  61. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  62. 4.Kementerian Dalam Negeri
  63. 5.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  64. 6.Kementerian Keuangan
  65. 7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  66. 8.Kementerian Kesehatan
  67. 9.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  68. 10.Kementerian Ketenagakerjaan
  69. 11.Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  70. 12.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  71. 13.Dinas Sosial Daerah Provinsi/Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  72. 14.Akademisi
  73. 15.Organisasi Masyarakat
  74. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Biro Perencanaan 1. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
  75. 2.Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  76. 3.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Kementerian Sosial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini
  77. 4.Kementerian Ketenagakerjaan
  78. 5.Kementerian Keuangan
  79. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Biro Perencanaan 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
  80. 2.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  81. 3.Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Dalam Negeri 2025
  82. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial Untuk mengganti Keputusan Menteri Sosial Nomor 178/HUK/2012 tentang Pedoman Pelayanan Publik karena sudah tidak relevan dengan kondisi pelayanan publik yang sudah bertransformasi digital Biro Hubungan Masyarakat
  83. 1.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  84. 2.Ombudsman Republik Indonesia 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  85. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
  86. 1.Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (menetapkan kelas jabatan Kepala Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang)
  87. 2.Regulasi turunan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  88. 1.Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang
  89. 2.Struktur Baru dalam OTK Baru
  90. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  91. 4.Kementerian Keuangan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  92. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Perlu disusun sebagai bahan acuan dalam menentukan kriteria dan klasifikasi dalam pembentukan/ perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia/ Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial
  93. 1.Semua UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial
  94. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  95. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil (mengganti Kepmensos 94/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  96. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  97. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  98. 3.Badan Kepegawaian Negara 2025
  99. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  100. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  101. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Pegawai ASN (mengganti Kepmensos 95/HUK/2023)
  102. 3.Badan Kepegawaian Negara
  103. 11.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Manajemen Talenta (mengganti Kepmensos 96/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  104. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  105. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  106. 3.Badan Kepegawaian Negara 2025
  107. 12.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purna Tugas di Lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum bagi ASN dan Pensiunan (mengganti Kepmensos 97/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara RI 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  108. 13.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang penghargaan ASN (mengganti Kepmensos 98/HUK/2023) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  109. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  110. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025
  111. 14.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan ASN (mengganti Kepsekjen Nomor 10 Tahun 2022) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  112. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial
  113. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  114. 3.Badan Kepegawaian Negara RI 2025
  115. 15.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial Perlu adanya pedoman terkait SAKIP sesuai dengan perkembangan regulasi terkait SAKIP Biro Perencanaan 1. Inspektorat Jenderal
  116. 2.Sekretariat Unit Kerja Eselon I
  117. 3.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  118. 4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  119. 5.Kementerian Keuangan
  120. 16.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat Sebagai dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  121. 1.Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  122. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2025 jdih.kemensos.go.id
  123. 2.DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  124. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan
  125. 1.Revitalisasi Verifikasi Komitmen Bantuan Bersyarat
  126. 2.Revitalisasi Pendampingan Penerima Bantuan Bersyarat
  127. 3.Peningkatan Peran Pendamping (SDM)
  128. 4.Penyaluran bantuan yang dapat memayungi mekanisme tunai dan non tunai
  129. 5.Perumusan kembali konsep kelayakan penerima bantuan bersyarat dan konsep graduasi Direktorat Jaminan Sosial 2025
  130. 2.Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako Revitalisasi Tusi Pendamping KPM Direktorat Jaminan Sosial 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  131. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu Menghindari tumpang tindih dengan bantuan serupa di Kementerian Perumahan Rakyat (BSPS) dengan berfokus pada percepatan graduasi Direktorat Jaminan Sosial 2026
  132. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana Berdasarkan hasil evaluasi terhadap:
  133. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
  134. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2026
  135. 5.Perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Agar disesuaikan dengan kondisi terkait penanganan konflik sosial saat ini Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Nonalam 2026 jdih.kemensos.go.id
  136. 3.DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Peraturan Pemerintah
  137. 1.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Peraturan Pemerintah ini merupakan delegasi dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  138. 1.Kementerian Sosial
  139. 2.Kementerian Kesehatan
  140. 3.Kementerian Hukum 2026 Peraturan Menteri Sosial
  141. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  142. 1.Kementerian Sosial
  143. 2.Kementerian Kesehatan
  144. 3.Kementerian Hukum
  145. 4.BNN 2025
  146. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Delegasi dari Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28 Ayat (9), dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  147. 1.Kementerian Sosial
  148. 2.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  149. 3.Kementerian Kesehatan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  150. 4.Kementerian Ketenagakerjaan
  151. 5.Kementerian Hukum
  152. 5.Organisasi Penyandang Disabilitas
  153. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Sarana dan Prasarana Minimal pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  154. 1.Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  155. 2.Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  156. 3.Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
  157. 4.Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan kedaruratan
  158. 5.Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Jenderal Rehabilitasi Sosial
  159. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pendampingan Sosial Anak Korban Kekerasan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  160. 1.Seketariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  161. 2.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025
  162. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  163. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  164. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  165. 3.Kementerian Dalam Negeri 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
  166. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  167. 1.Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  168. 2.Kepolisian Negara Republik Indonesia
  169. 3.Kementerian Dalam Negeri 2025
  170. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  171. 1.Kementerian Sosial
  172. 2.Kementerian Hukum
  173. 3.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  174. 4.Badan Narkotika Nasional 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  175. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perlu adanya peraturan yang dapat mengakomodir substansi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persayaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pengangkatan Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak
  176. 1.Kementerian Sosial
  177. 2.Kementerian Dalam Negeri
  178. 3.Kementerian Kesehatan
  179. 4.Kementerian Luar Negeri
  180. 5.Aparat Penegak Hukum 2026
  181. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila Belum ada standar yang mengatur tentang rehabilitasi sosial bagi tuna susila Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
  182. 1.Kementerian Sosial
  183. 2.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  184. 3.Kementerian Hukum
  185. 4.Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2027 jdih.kemensos.go.id
  186. 4.DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  187. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas layanan, efektivitas dan efisiensi dalam pemberian rekomendasi. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  188. 1.Kementerian Dalam Negeri
  189. 2.Kementerian ATR/BPN
  190. 3.Kementerian Agama
  191. 4.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  192. 5.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial 2025
  193. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Perlu dilakukan pembagian substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Hibah Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial
  194. 1.Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  195. 2.Kementerian Keuangan
  196. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Langsung Dalam Negeri (HLDN)
  197. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial
  198. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Perbaikan nomenklatur, prinsip, kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, mekanisme, definisi, struktur, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  199. 1.Kementerian Dalam Negeri
  200. 2.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  201. 3.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2025
  202. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Perbaikan nomenklatur, tata cara penetapan, pemberhentian, dan penggantian, kualifikasi dan kompetensi, tugas dan fungsi, mekanisme rekrutmen, sanksi, peran Kemensos dalam pembinaan TKSK, evaluasi kinerja, pembagian dan pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan TKSK Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  203. 1.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  204. 2.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  205. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengusulan Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk penyempurnaan tata cara pengusulan calon penerima gelar Pahlawan Nasional Penelitian, pengkajian dan indikator penilaian serta baku mutu waktu proses pengusulan calon penerima Gelar Pahlawan Nasional Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  206. 1.Kementerian Pertahanan
  207. 2.Sekretariat Kabinet
  208. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  209. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026
  210. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial Penyempurnaan, untuk indikator penilaian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  211. 1.TNI
  212. 2.Kementerian Sekretariat Negara
  213. 3.Polri
  214. 4.Kejaksaan
  215. 5.BIN
  216. 6.PPATK 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  217. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial
  218. 1.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  219. 2.Kementerian PPN/ Bappenas
  220. 3.Dinas Sosial daerah provinsi
  221. 4.Dinas Sosial Daerah Kab/Kota 2026
  222. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Simplifikasi:
  223. 1.Kepmensos Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaa n
  224. 2.Kepmensos Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  225. 1.Kementerian Pertahanan
  226. 2.Sekretariat Kabinet
  227. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  228. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian Kebangsaan/Kemerdekaa n Indonesia
  229. 3.Kepmensos Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaa n Dengan Upacara Resmi
  230. 9.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial Simplifikasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  231. 1.TNI
  232. 2.Kementerian Sekretariat Negara 2026
  233. 10.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Untuk integrasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. dengan Aplikasi SIKS CC Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
  234. 1.Kementerian Dalam Negeri
  235. 2.Kementerian Desa dan PDT
  236. 3.Dinas Sosial Daerah Provinsi
  237. 4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2026 jdih.kemensos.go.id
  238. 5.INSPEKTORAT JENDERAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  239. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial yang sudah tidak relevan Sekretariat Inspektorat Jenderal
  240. 1.Biro Keuangan
  241. 2.Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial
  242. 3.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2025
  243. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Simplifikasi:
  244. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial
  245. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sekretariat Inspektorat Jenderal
  246. 1.Biro Keuangan
  247. 2.Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sosial
  248. 3.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  249. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Kementerian Sosial Simplifikasi:
  250. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
  251. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Inspektorat Jenderal 1. Sekretariat Jenderal
  252. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  253. 3.Komisi Pemberantasan Korupsi 2026
  254. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan yang sudah tidak relevan Inspektorat Jenderal 1. Sekretariat Jenderal
  255. 2.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  256. 3.Komisi Pemberantasan Korupsi 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesian
  257. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Sekretariat Inspektorat Jenderal 2027
  258. 6.PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  259. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
  260. 1.Amanat Pasal 53 Undang- Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  261. 2.Simplifikasi dan harmonisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  262. 1.Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
  263. 2.Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  264. 3.Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
  265. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam:
  266. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi.
  267. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
  268. 3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  269. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  270. 4.Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
  271. 5.Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/2015 tentang Jam Mengajar Widyaiswara
  272. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Sebagai pedoman dalam pemberian tugas belaja dan izin belajar dan pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  273. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  274. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  275. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Simplifikasi dan harmonisasi ketentuan dalam:
  276. 1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
  277. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  278. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  279. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025
  280. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial
  281. 1.Amanat Pasal 53 Undang- Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  282. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  283. 1.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  284. 2.Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Instutusi Target Penyelesaian
  285. 6.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  286. 1.Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2025
  287. 7.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Perubahan Nomenklatur dan Mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2013 tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  288. 1.Poltekesos Bandung
  289. 2.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2026
  290. 8.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
  291. 1.Poltekesos Bandung
  292. 2.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2026 jdih.kemensos.go.id
  293. 7.PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
  294. 1.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS yang sudah tidak relevan lagi (Kebutuhan penyesuaian narasi beberapa pasal yang sudah tidak relevan) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  295. 1.Biro Hukum
  296. 2.Biro Perencanaan
  297. 3.Semua UKE I dan II 2025
  298. 2.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Sosial
  299. 1.Perlu adanya tata kelola mengenai SMKI yang diwujudkan melalui peraturan/keputusan Menteri Sosial mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial
  300. 2.Rekomendasi BSSN Tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Unit Kerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026
  301. 3.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Perubahan Untuk menyesuaikan substansi terkait persyaratan dan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  302. 1.Kementerian Kesehatan
  303. 2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2025 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  304. 4.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  305. 1.Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  306. 2.Perlu adanya peraturan mengenai tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Sosial Biro OSDM /Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  307. 1.Biro Perencanaan
  308. 2.Pusdatinkesos/ Biro OSDM
  309. 3.Seluruh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026 jdih.kemensos.go.id No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian Unit Penanggung Jawab Unit Terkait/Institusi Target Penyelesaian
  310. 5.Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  311. 1.Amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial dan Rekomendasi Evaluasi Penilaian SPBE
  312. 2.Perlu adanya peraturan mengenai peta rencana SPBE yang mengatur rencana aksi/kegiatan dari setiap domain arsitektur SPBE Biro Perencanaan/ Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial 2026 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SAIFULLAH YUSUF