DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan negara dan disiplin serta tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Sosial dari tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain secara komprehensif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 742);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3.Kepala satuan kerja yang selanjutnya disebut satuan kerja adalah kepala kantor/satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi sosial yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. SALINAN 3
4.Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.
5.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.
6.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
7.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
8.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pemberian kesempatan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
9.Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja dan dibawah pengendalian TPKN.
10.Keadaan kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
11.Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial yang dilakukan oleh:
1. a.pegawai negeri bukan bendahara; dan
2. b.pejabat lain. SALINAN 4
(2)Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk :
1. a.mengembalikan kerugian negara; dan
2. b.menciptakan disiplin dan tanggung jawab.

BAB II

KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain meliputi:
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.kehilangan; dan/atau
3. c.kerusakan.
(2)Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kerugian negara dapat diketahui berdasarkan:

a.laporan dari pegawai bukan bendahara atau pejabat lain;
b.pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja;
c.pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
d.pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
e.pengaduan masyarakat.

Pasal 5

Penyelesaian kerugian negara oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain dapat dilakukan melalui cara:

a.damai;
b.tuntutan ganti rugi;atau
c.tuntutan melalui pengadilan negeri.

Pasal 6

(1)Penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu cara menyelesaikan kerugian negara tanpa suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh negara.
(2)Penggantian kerugian negara secara damai dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran yang harus lunas paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan penyerahan SKTJM dan disertai jaminan kebendaan yang cukup dari yang bersangkutan dilengkapi surat kuasa menjual barang yang dijaminkan. SALINAN 5
(3)Penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelesaian dengan cara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah upaya penyelesaian kerugian negara secara damai tidak berhasil.

Pasal 8

(1)Proses penyelesaian tuntutan ganti rugi sampai dengan pembebanan ganti rugi menjadi kewenangan Menteri.
(2)Pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi sampai dengan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPKN.

Pasal 9

Proses pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mekanisme:

a.penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain atas penyalahgunaan wewenang;dan
b.penyelesaian kerugian negara atas kehilangan atau kerusakan Barang Milik Negara.

Pasal 10

Penyelesaian dengan cara tuntutan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal tuntutan ganti rugi tidak berhasil.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan negara dan disiplin serta tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain di lingkungan Kementerian Sosial dari tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain secara komprehensif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 742);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3.Kepala satuan kerja yang selanjutnya disebut satuan kerja adalah kepala kantor/satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi sosial yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. SALINAN 3
4.Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.
5.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.
6.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
7.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
8.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pemberian kesempatan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
9.Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja dan dibawah pengendalian TPKN.
10.Keadaan kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
11.Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial yang dilakukan oleh:
1. a.pegawai negeri bukan bendahara; dan
2. b.pejabat lain. SALINAN 4
(2)Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara ini bertujuan untuk :
1. a.mengembalikan kerugian negara; dan
2. b.menciptakan disiplin dan tanggung jawab.

BAB II

KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

(1)Kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain meliputi:
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.kehilangan; dan/atau
3. c.kerusakan.
(2)Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kerugian negara dapat diketahui berdasarkan:

a.laporan dari pegawai bukan bendahara atau pejabat lain;
b.pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja;
c.pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
d.pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan
e.pengaduan masyarakat.

Pasal 5

Penyelesaian kerugian negara oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain dapat dilakukan melalui cara:

a.damai;
b.tuntutan ganti rugi;atau
c.tuntutan melalui pengadilan negeri.

Pasal 6

(1)Penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan suatu cara menyelesaikan kerugian negara tanpa suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh negara.
(2)Penggantian kerugian negara secara damai dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran yang harus lunas paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan penyerahan SKTJM dan disertai jaminan kebendaan yang cukup dari yang bersangkutan dilengkapi surat kuasa menjual barang yang dijaminkan. SALINAN 5
(3)Penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelesaian dengan cara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah upaya penyelesaian kerugian negara secara damai tidak berhasil.

Pasal 8

(1)Proses penyelesaian tuntutan ganti rugi sampai dengan pembebanan ganti rugi menjadi kewenangan Menteri.
(2)Pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi sampai dengan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPKN.

Pasal 9

Proses pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mekanisme:

a.penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain atas penyalahgunaan wewenang;dan
b.penyelesaian kerugian negara atas kehilangan atau kerusakan Barang Milik Negara.

Pasal 10

Penyelesaian dengan cara tuntutan melalui pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal tuntutan ganti rugi tidak berhasil.