DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran anak penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang optimal, terpadu, dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan sosial untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas yang utama dilakukan oleh keluarga.

Pasal 4

Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.memenuhi hak Anak Penyandang Disabilitas;
b.meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Anak; 4
c.meningkatnya tanggung jawab keluarga dan masyarakat atas kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas melalui perawatan dan pengasuhan, dengan tidak memberikan stigma dan diskriminasi; dan
d.meningkatkan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dari ketelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Pasal 5

Sasaran pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

a.Anak Penyandang Disabilitas;
b.keluarga; dan
c.masyarakat.

Pasal 6

Dalam memberikan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan:

a.penghormatan pada martabat Anak;
b.kepentingan terbaik untuk Anak;
c.nondiskriminasi;
d.kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
e.menghargai pandangan dan pendapat Anak; dan
f.perlindungan dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Pasal 7

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN SOSIAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Pengasuhan terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas berada dalam keluarga.
(2)Dalam hal Anak Penyandang Disabilitas tidak memiliki keluarga, telantar, atau tidak diketahui keluarganya, Anak dapat diasuh oleh keluarga pengganti atau melalui orang tua asuh, perwalian, dan/atau pengangkatan anak.
(3)Dalam hal pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dimungkinkan, Anak dapat diasuh oleh lembaga sebagai alternatif terakhir. 5

Pasal 9

Jenis disabilitas Anak terdiri atas:

a.fisik;
b.mental;
c.intelektual; dan/atau
d.sensorik.

Pasal 10

Pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

a.pemenuhan hak hidup Anak;
b.pemenuhan kebutuhan dasar Anak;
c.pemenuhan hak identitas Anak;
d.perlindungan Anak;
e.pengasuhan Anak;
f.pemenuhan partisipasi Anak;
g.penyediaan aksesibilitas Anak; dan
h.pemenuhan pengembangan potensi, minat, dan bakat Anak.

Pasal 11

Pemenuhan hak hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.penerimaan atas Anak Penyandang Disabilitas apa adanya;
b.merawat dan mengasuh Anak sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan Anak;
c.tidak menelantarkan Anak; dan/atau
d.tidak melakukan pengguguran terhadap calon Anak yang dideteksi mengalami disabilitas.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran anak penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang optimal, terpadu, dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 2
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas yang utama dilakukan oleh keluarga.

Pasal 4

Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.memenuhi hak Anak Penyandang Disabilitas;
b.meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Anak; 4
c.meningkatnya tanggung jawab keluarga dan masyarakat atas kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas melalui perawatan dan pengasuhan, dengan tidak memberikan stigma dan diskriminasi; dan
d.meningkatkan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dari ketelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Pasal 5

Sasaran pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

a.Anak Penyandang Disabilitas;
b.keluarga; dan
c.masyarakat.

Pasal 6

Dalam memberikan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan:

a.penghormatan pada martabat Anak;
b.kepentingan terbaik untuk Anak;
c.nondiskriminasi;
d.kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
e.menghargai pandangan dan pendapat Anak; dan
f.perlindungan dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Pasal 7

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN SOSIAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Pengasuhan terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas berada dalam keluarga.
(2)Dalam hal Anak Penyandang Disabilitas tidak memiliki keluarga, telantar, atau tidak diketahui keluarganya, Anak dapat diasuh oleh keluarga pengganti atau melalui orang tua asuh, perwalian, dan/atau pengangkatan anak.
(3)Dalam hal pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dimungkinkan, Anak dapat diasuh oleh lembaga sebagai alternatif terakhir. 5

Pasal 9

Jenis disabilitas Anak terdiri atas:

a.fisik;
b.mental;
c.intelektual; dan/atau
d.sensorik.

Pasal 10

Pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

a.pemenuhan hak hidup Anak;
b.pemenuhan kebutuhan dasar Anak;
c.pemenuhan hak identitas Anak;
d.perlindungan Anak;
e.pengasuhan Anak;
f.pemenuhan partisipasi Anak;
g.penyediaan aksesibilitas Anak; dan
h.pemenuhan pengembangan potensi, minat, dan bakat Anak.

Pasal 11

Pemenuhan hak hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a.penerimaan atas Anak Penyandang Disabilitas apa adanya;
b.merawat dan mengasuh Anak sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan Anak;
c.tidak menelantarkan Anak; dan/atau
d.tidak melakukan pengguguran terhadap calon Anak yang dideteksi mengalami disabilitas.