DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial merupakan hasil perhitungan intensitas serta beban kerja pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan daerah bidang sosial baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan kriteria variabel umum dan teknis.

Pasal 3

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:

a.jumlah penduduk;
b.luas wilayah; dan
c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:

a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di rehabilitasi dalam panti baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam jiwa; dan
b.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 5

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:

a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
b.jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
c.jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
d.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.

Pasal 6

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
(2)Penetapan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 9

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang sosial dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 10

Evaluasi perubahan bobot intensitas dan beban kerja hasil pemetaan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas persetujuan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan kriteria variabel umum dan teknis.

Pasal 3

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:

a.jumlah penduduk;
b.luas wilayah; dan
c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:

a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di rehabilitasi dalam panti baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam jiwa; dan
b.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 5

a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
b.jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
c.jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
d.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.

Pasal 6

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
(2)Penetapan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.