DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, transparansi, dan keseragaman pelaporan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang berisi rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan, yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
3.Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Kementerian Sosial yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.
5.Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1)Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.administrator;
4. d.fungsional auditor;
5. e.fungsional perancang peraturan perundang- undangan;
6. f.kuasa pengguna anggaran;
7. g.pejabat pembuat komitmen;
8. h.bendaharawan; dan
9. i.pejabat pengadaaan barang dan jasa.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola.

BAB III

UNIT PENGELOLA

Pasal 3

(1)Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk Unit Pengelola.
(2)Keanggotaan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.koordinator;
2. b.wakil koordinator I;
3. c.wakil koordinator II;
4. d.administrator instansi;
5. e.administrator unit; dan
6. f.pemantau.

Pasal 4

(1)Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijabat oleh Inspektorat Jenderal.
(3)Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(4)Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dijabat oleh:
1. a.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
2. b.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(5)Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepagawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
(6)Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dijabat oleh pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial;
b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja wakil koordinator, administrator instansi, administrator unit, dan pemantau;
c.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan formulir dan/atau aplikasi wajib lapor pada instansi Kementerian Sosial;
d.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penerimaan formulir LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan distribusinya; dan
e.mengirimkan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

a.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
c.melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 7

Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dengan administrator Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perihal akun wajib LHKPN;
b.melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator instansi; dan
c.melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 8

Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas:

a.membuat akun pengguna beserta kata kunci bagi Pejabat Wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
b.melakukan pemutakhiran akun Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan penghapusan akun pengguna yang telah tidak termasuk kedalam kategori wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
d.membuat akun administrator unit beserta kata kunci atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
e.melakukan pemutakhiran akun administrator unit;
f.melakukan penghapusan akun administrator unit atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
g.melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator unit dan disampaikan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
h.melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Pasal 9

Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas:

a.melakukan input data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
b.melakukan tambah data dan pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
c.melakukan penghapusan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya yang harus dilaporkan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
d.melakukan koordinasi dengan koordinator, wakil koordinator, dan administrator instansi.

Pasal 10

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas:

a.menyiapkan rencana pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
d.melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, transparansi, dan keseragaman pelaporan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang berisi rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan, yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memangku jabatannya.
3.Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di Lingkungan Kementerian Sosial yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.
5.Unit Pengelola LHKPN yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah unit yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1)Pejabat Wajib LHKPN terdiri atas:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.administrator;
4. d.fungsional auditor;
5. e.fungsional perancang peraturan perundang- undangan;
6. f.kuasa pengguna anggaran;
7. g.pejabat pembuat komitmen;
8. h.bendaharawan; dan
9. i.pejabat pengadaaan barang dan jasa.
(2)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Pengelola.

BAB III

UNIT PENGELOLA

Pasal 3

(1)Untuk pelaksanaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial dibentuk Unit Pengelola.
(2)Keanggotaan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.koordinator;
2. b.wakil koordinator I;
3. c.wakil koordinator II;
4. d.administrator instansi;
5. e.administrator unit; dan
6. f.pemantau.

Pasal 4

(1)Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dijabat oleh Inspektorat Jenderal.
(3)Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dijabat oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(4)Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dijabat oleh:
1. a.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian; dan
2. b.Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian.
(5)Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepagawaian pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
(6)Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dijabat oleh pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial;
b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja wakil koordinator, administrator instansi, administrator unit, dan pemantau;
c.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan formulir dan/atau aplikasi wajib lapor pada instansi Kementerian Sosial;
d.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penerimaan formulir LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan distribusinya; dan
e.mengirimkan laporan pelaksanaan LHKPN secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Wakil koordinator I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

a.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
c.melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 7

Wakil koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dengan administrator Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perihal akun wajib LHKPN;
b.melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator instansi; dan
c.melakukan koordinasi dengan koordinator.

Pasal 8

Administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas:

a.membuat akun pengguna beserta kata kunci bagi Pejabat Wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
b.melakukan pemutakhiran akun Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan penghapusan akun pengguna yang telah tidak termasuk kedalam kategori wajib LHKPN atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
d.membuat akun administrator unit beserta kata kunci atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator serta melakukan pemeliharaan akun tersebut;
e.melakukan pemutakhiran akun administrator unit;
f.melakukan penghapusan akun administrator unit atas persetujuan koordinator dan/atau wakil koordinator;
g.melakukan monitoring terhadap pekerjaan/kinerja administrator unit dan disampaikan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
h.melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Pasal 9

Administrator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas:

a.melakukan input data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
b.melakukan tambah data dan pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
c.melakukan penghapusan data Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya yang harus dilaporkan kepada koordinator dan/atau wakil koordinator; dan
d.melakukan koordinasi dengan koordinator, wakil koordinator, dan administrator instansi.

Pasal 10

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas:

a.menyiapkan rencana pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
b.melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
c.melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan terhadap kepatuhan pelaksanaan LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN; dan
d.melakukan koordinasi dengan koordinator dan wakil koordinator.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

UNIT PENGELOLA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 2

UNIT PENGELOLA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2013