DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permohonan izin prinsip pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai menjabat pelaksana tugas sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-628/MK.02/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3.Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara bawahan dan atasan terhadap kewajiban untuk memenuhi target sasaran pekerjaan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.
4.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja yang harus dicapai dan target yang harus disusun dan disepakati bersama antara pejabat penilai dengan yang dinilai.
5.Capaian Kinerja adalah hasil kerja terukur secara kuantitatif yang diperoleh berdasarkan Capaian Kinerja organisasi dan Capaian Kinerja individu.
6.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
7.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
8.Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu hal.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai.
12.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
13.Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja di luar hari dan jam kerja.
14.Tunjangan Kinerja Tambahan adalah tunjangan kinerja selain tunjangan kinerja tetap yang diberikan kepada Pegawai karena menjabat sebagai pelaksana tugas.
15.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap.
2.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Tunjangan Kinerja Tambahan diberikan kepada Pegawai yang menjabat sebagai Plt.
(2)Pegawai yang diangkat sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 24B

(1)Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan wewenang jabatan dikarenakan seorang pejabat:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia;
3. c.mengalami perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.tugas luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan; dan
6. f.cuti di luar tanggungan negara.
(3)Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh:
1. a.pejabat setingkat di atas;
2. b.pejabat setingkat; atau
3. c.pejabat setingkat di bawah.
(4)Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Sosial;
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f.tenaga honorer atau tenaga tidak tetap; dan
g.Pegawai yang tidak menjabat tugas sebagai Plt dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
1. 4.Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f tanpa alasan yang sah, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) perkegiatan upacara.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam sidik jari pada mesin absen elektronik pada waktu upacara dimulai.

5.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 40A sampai dengan Pasal 40D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1)Pejabat Atasan Langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkap.
(2)Pejabat setingkat yang menjabat sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkap.
(3)Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkap dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam Jabatan definitif.
(4)Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkap dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam Jabatan pelaksana definitif.

Pasal 40B

Pembayaran Tunjangan Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 40C

Tunjangan Kinerja Tambahan bagi Plt dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan sebagai Plt tanpa dikurangi faktor pengurang.

Pasal 40D

Pembayaran Tunjangan Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A dibebankan kepada satuan kerja masing-masing dalam jabatan Plt. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1183

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permohonan izin prinsip pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai menjabat pelaksana tugas sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-628/MK.02/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) di Lingkungan Kementerian Sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3.Kontrak Kinerja adalah kesepakatan antara bawahan dan atasan terhadap kewajiban untuk memenuhi target sasaran pekerjaan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.
4.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja yang harus dicapai dan target yang harus disusun dan disepakati bersama antara pejabat penilai dengan yang dinilai.
5.Capaian Kinerja adalah hasil kerja terukur secara kuantitatif yang diperoleh berdasarkan Capaian Kinerja organisasi dan Capaian Kinerja individu.
6.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam kerangka Reformasi Birokrasi.
7.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor-faktor jabatan.
8.Kehadiran Pegawai adalah waktu kedatangan dan kepulangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu hal.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai.
12.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
13.Siaga Tugas adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja di luar hari dan jam kerja.
14.Tunjangan Kinerja Tambahan adalah tunjangan kinerja selain tunjangan kinerja tetap yang diberikan kepada Pegawai karena menjabat sebagai pelaksana tugas.
15.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap.
2.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Tunjangan Kinerja Tambahan diberikan kepada Pegawai yang menjabat sebagai Plt.
(2)Pegawai yang diangkat sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 24B

(1)Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan wewenang jabatan dikarenakan seorang pejabat:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia;
3. c.mengalami perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.tugas luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan; dan
6. f.cuti di luar tanggungan negara.
(3)Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh:
1. a.pejabat setingkat di atas;
2. b.pejabat setingkat; atau
3. c.pejabat setingkat di bawah.
(4)Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Sosial;
e.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f.tenaga honorer atau tenaga tidak tetap; dan
g.Pegawai yang tidak menjabat tugas sebagai Plt dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
1. 4.Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f tanpa alasan yang sah, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) perkegiatan upacara.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam sidik jari pada mesin absen elektronik pada waktu upacara dimulai.

5.Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 40A sampai dengan Pasal 40D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1)Pejabat Atasan Langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan sebagai Plt pada Jabatan yang dirangkap.
(2)Pejabat setingkat yang menjabat sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkap.
(3)Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkap dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam Jabatan definitif.
(4)Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt menerima Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkap dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam Jabatan pelaksana definitif.

Pasal 40B

Pembayaran Tunjangan Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 40C

Tunjangan Kinerja Tambahan bagi Plt dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan sebagai Plt tanpa dikurangi faktor pengurang.