DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari hasil evaluasi melalui inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Peraturan Menteri Sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perencanaan, bidang organisasi dan kepegawaian, bidang sistem, data, dan informasi, bidang hubungan masyarakat, bidang keuangan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang www.peraturan.go.id 2020, No.1438 penyuluhan sosial, bidang aset, serta bidang pengawasan tahun 1955 sampai dengan tahun 2016 sudah tidak digunakan sebagai dasar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga perlu dilakukan pencabutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); www.peraturan.go.id 2020, No.1438 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, BIDANG PERENCANAAN, BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN, BIDANG SISTEM, DATA, DAN INFORMASI, BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, BIDANG KEUANGAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIDANG PENYULUHAN SOSIAL, BIDANG ASET, SERTA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 1955 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan dari Luar Negeri oleh Badan- Badan Sosial;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial; www.peraturan.go.id 2020, No.1438
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Kekacauan;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan;
k.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial; dan
l.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 704).

Pasal 2

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang rehabilitasi sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat yang Diselenggarakan oleh Badan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok);
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial; www.peraturan.go.id 2020, No.1438
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat; dan
l.Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.

Pasal 3

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang pemberdayaan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang Pengumpulan Uang atau Barang;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi www.peraturan.go.id 2020, No.1438 Kepada Badan Sosial Swasta;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu;
f.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional;
l.Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan;
m.Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan;
n.Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna;
o.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
p.Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan;
q.Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
r.Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. www.peraturan.go.id 2020, No.1438

Pasal 4

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang dibiayai dengan BA.999.08 di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 375); dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861).

Pasal 5

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang organisasi dan kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan, dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan www.peraturan.go.id 2020, No.1438 Struktural di Lingkungan Departemen Sosial;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial; dan
l.Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang sistem, data, dan informasi dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial; dan
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Pasal 7

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang hubungan masyarakat yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial.

Pasal 8

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang keuangan dengan rincian sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.1438

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial; dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial; dan
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial; dan
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang penyuluhan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari hasil evaluasi melalui inventarisasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Peraturan Menteri Sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perencanaan, bidang organisasi dan kepegawaian, bidang sistem, data, dan informasi, bidang hubungan masyarakat, bidang keuangan, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang www.peraturan.go.id 2020, No.1438 penyuluhan sosial, bidang aset, serta bidang pengawasan tahun 1955 sampai dengan tahun 2016 sudah tidak digunakan sebagai dasar hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga perlu dilakukan pencabutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); www.peraturan.go.id 2020, No.1438 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, BIDANG PERENCANAAN, BIDANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN, BIDANG SISTEM, DATA, DAN INFORMASI, BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, BIDANG KEUANGAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BIDANG PENYULUHAN SOSIAL, BIDANG ASET, SERTA BIDANG PENGAWASAN TAHUN 1955 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan dari Luar Negeri oleh Badan- Badan Sosial;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial; www.peraturan.go.id 2020, No.1438
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial untuk Korban Kekacauan;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan;
k.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial; dan
l.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 704).

Pasal 2

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang rehabilitasi sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat yang Diselenggarakan oleh Badan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok);
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial; www.peraturan.go.id 2020, No.1438
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang Dibutuhkan Penyandang Cacat; dan
l.Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.

Pasal 3

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang pemberdayaan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 Tahun 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 Tahun 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang Pengumpulan Uang atau Barang;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakawuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi www.peraturan.go.id 2020, No.1438 Kepada Badan Sosial Swasta;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu;
f.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional;
l.Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan;
m.Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan;
n.Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna;
o.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
p.Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan;
q.Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
r.Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. www.peraturan.go.id 2020, No.1438

Pasal 4

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

a.Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan yang dibiayai dengan BA.999.08 di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 375); dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861).

Pasal 5

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang organisasi dan kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan, dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial;
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial;
f.Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan;
g.Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan www.peraturan.go.id 2020, No.1438 Struktural di Lingkungan Departemen Sosial;
h.Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial;
i.Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial;
j.Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial;
k.Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial; dan
l.Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang sistem, data, dan informasi dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial;
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial; dan
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional.

Pasal 7

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang hubungan masyarakat yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial.

Pasal 8

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang keuangan dengan rincian sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.1438

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial; dan
b.Peraturan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial; dan
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung;
c.Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial;
d.Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial; dan
e.Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Mencabut Peraturan Menteri Sosial di bidang penyuluhan sosial dengan rincian sebagai berikut:

a.Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
b.Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial.