DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
2.Kepala Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Sekolah Rakyat.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5.Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekolah Rakyat Dasar;
2. b.Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
3. c.Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
4. d.Sekolah Rakyat Terintegrasi.
(2)Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekolah Rakyat rintisan.

3.Sebelum Bagian Kesatu Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sekolah Rakyat Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas I sampai dengan kelas VI bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

Pasal 3B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, Sekolah Rakyat Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
c.pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
d.pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
e.pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
f.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
g.pelaksanaan kerja sama;
h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i.pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 3C

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Dasar terdiri atas:

a.Kepala Sekolah; dan
b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 3D

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

5.Bagian Kesatu Bab III diubah menjadi Bagian Kedua BAB III sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekolah Rakyat Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas VII sampai dengan kelas IX bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

7.Bagian Kedua Bab III diubah menjadi Bagian Ketiga BAB III sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekolah Rakyat Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah kelas X sampai dengan kelas XII bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

9.Bagian Ketiga Bab III diubah menjadi Bagian Keempat BAB III sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sekolah Rakyat Terintegrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

11.Bagian Keempat Bab III diubah menjadi Bagian Kelima BAB III sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagan susunan organisasi Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…