DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bantuan pangan berupa beras regular dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan tentang penggunaan beras regular dalam penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penggunaan Beras Reguler Dalam Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial; SALINAN 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN BERAS REGULER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2.Bantuan sosial dalam bentuk beras adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
3.Beras reguler adalah beras milik Kementerian Sosial yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk digunakan sebagai bantuan pangan pada kondisi kedaruratan, pemulihan, dan penguatan sosial.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
7.Perusahaan Umum BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. SALINAN 4

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 2

(1)Seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana diberikan bantuan sosial yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.
(2)Bantuan sosial yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler.
(3)Bantuan sosial yang bersifat sementara dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(4)Bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan agar kelangsungan hidup seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 3

(1)Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba akibat bencana sampai keadaan stabil.
(2)Pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi kedaruratan.
(3)Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.siaga darurat;
2. b.tanggap darurat;dan
3. c.transisi darurat.

Pasal 4

(1)Siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman akan terjadi bencana.
(2)Status siaga darurat bencana sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterangan yang diperoleh secara tertulis dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau instansi terkait. SALINAN 5
(3)Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
(4)Transisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak selesai tanggap darurat sampai dengan dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

(1)Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah bantuan sosial yang bersifat sementara dinyatakan selesai dan belum mendapatkan cadangan beras Pemerintah.
(2)Bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah.
(3)Bantuan beras reguler berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bagi korban bencana pada saat pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 6

(1)Bantuan beras reguler yang merupakan bantuan sosial langsung baik bersifat sementara maupun berkelanjutan diberikan sebanyak 400 (empat ratus) gram per orang per hari.
(2)Jumlah bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap atau sekaligus secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan waktu penetapan kondisi kedaruratan dan saat pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 7

Pemberian bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a.pada saat kondisi kedaruratan diberikan melalui dapur umum lapangan atau diberikan langsung kepada korban bencana; SALINAN 6
b.pada saat pemulihan dan penguatan sosial diberikan langsung kepada korban bencana.

Pasal 8

Dalam hal terjadi bencana dan belum ditetapkan status tanggap darurat bencana, bantuan beras reguler dapat diberikan langsung berdasarkan izin Menteri.

BAB III

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengadaan beras reguler dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Perum BULOG.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kontrak jual beli antara Kementerian Sosial dengan Perum BULOG.

Pasal 10

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras reguler sebagai bagian dari stok operasional yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar bantuan pangan berupa beras regular dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan tentang penggunaan beras regular dalam penanggulangan bencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
12.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial; SALINAN 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN BERAS REGULER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2.Bantuan sosial dalam bentuk beras adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
3.Beras reguler adalah beras milik Kementerian Sosial yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk digunakan sebagai bantuan pangan pada kondisi kedaruratan, pemulihan, dan penguatan sosial.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
6.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
7.Perusahaan Umum BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. SALINAN 4

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 2

(1)Seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana diberikan bantuan sosial yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.
(2)Bantuan sosial yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler.
(3)Bantuan sosial yang bersifat sementara dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(4)Bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan agar kelangsungan hidup seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 3

(1)Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba akibat bencana sampai keadaan stabil.
(2)Pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi kedaruratan.
(3)Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.siaga darurat;
2. b.tanggap darurat;dan
3. c.transisi darurat.

Pasal 4

(1)Siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman akan terjadi bencana.
(2)Status siaga darurat bencana sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterangan yang diperoleh secara tertulis dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau instansi terkait. SALINAN 5
(3)Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
(4)Transisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak selesai tanggap darurat sampai dengan dimulainya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 5

(1)Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah bantuan sosial yang bersifat sementara dinyatakan selesai dan belum mendapatkan cadangan beras Pemerintah.
(2)Bantuan langsung berupa bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari pemerintah daerah.
(3)Bantuan beras reguler berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan bagi korban bencana pada saat pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 6

(1)Bantuan beras reguler yang merupakan bantuan sosial langsung baik bersifat sementara maupun berkelanjutan diberikan sebanyak 400 (empat ratus) gram per orang per hari.
(2)Jumlah bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap atau sekaligus secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan waktu penetapan kondisi kedaruratan dan saat pemulihan dan penguatan sosial.

Pasal 7

Pemberian bantuan beras reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

a.pada saat kondisi kedaruratan diberikan melalui dapur umum lapangan atau diberikan langsung kepada korban bencana; SALINAN 6
b.pada saat pemulihan dan penguatan sosial diberikan langsung kepada korban bencana.

Pasal 8

Dalam hal terjadi bencana dan belum ditetapkan status tanggap darurat bencana, bantuan beras reguler dapat diberikan langsung berdasarkan izin Menteri.

BAB III

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Pengadaan beras reguler dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Perum BULOG.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kontrak jual beli antara Kementerian Sosial dengan Perum BULOG.

Pasal 10

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras reguler sebagai bagian dari stok operasional yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli.