DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Urusan pemerintahan bidang sosial adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2.Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
3.Dinas Sosial Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pedoman nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota bertujuan memberikan acuan baku bagi penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan nomenklatur dan fungsi perangkat daerah bidang sosial.

BAB II

TIPE DAN NOMENKLATUR

Pasal 3

Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

a.tipe A untuk intensitas dan beban kerja besar;
b.tipe B untuk intensitas dan beban kerja sedang; dan
c.tipe C untuk intensitas dan beban kerja kecil.

Pasal 4

(1)Penentuan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil penghitungan sebagai berikut:
1. a.intensitas dan beban kerja besar apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. b.intensitas dan beban kerja sedang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
3. c.intensitas dan beban kerja kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 600 (enam ratus).
(2)Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
(3)Variabel urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria variabel umum dan variabel teknis.
(4)Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah; dan
3. c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:
1. a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhabilitasi dalam panti milik pemerintah daerah provinsi dan milik masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dihitung dalam satuan jiwa; dan
2. b.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(6)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:
1. a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
2. b.jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
3. c.jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
4. d.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.
(7)Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
(8)Setelah penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah harus menetapkan standardisasi kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal di dalam wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota tidak terdapat komunitas adat terpencil, bidang tugas pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat ditiadakan.

Pasal 6

Dalam hal di dalam wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota tidak memiliki wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan/atau perbatasan antarnegara, bidang tugas penanganan fakir miskin wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara dapat ditiadakan.

Pasal 7

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel tidak memenuhi untuk menjadi dinas, urusan pemerintahan bidang sosial tetap dibentuk sebagai dinas mandiri tipe C.

Pasal 8

Dinas Sosial Daerah Provinsi terdiri atas Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A, Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B, dan Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 9

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 10

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 11

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Urusan pemerintahan bidang sosial adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2.Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
3.Dinas Sosial Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4.Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

BAB II

TIPE DAN NOMENKLATUR

Pasal 3

Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

a.tipe A untuk intensitas dan beban kerja besar;
b.tipe B untuk intensitas dan beban kerja sedang; dan
c.tipe C untuk intensitas dan beban kerja kecil.

Pasal 4

(1)Penentuan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil penghitungan sebagai berikut:
1. a.intensitas dan beban kerja besar apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
2. b.intensitas dan beban kerja sedang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
3. c.intensitas dan beban kerja kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 600 (enam ratus).
(2)Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
(3)Variabel urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria variabel umum dan variabel teknis.
(4)Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah; dan
3. c.jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(5)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:
1. a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhabilitasi dalam panti milik pemerintah daerah provinsi dan milik masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dihitung dalam satuan jiwa; dan
2. b.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
(6)Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:
1. a.jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
2. b.jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
3. c.jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
4. d.jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.
(7)Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
(8)Setelah penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah harus menetapkan standardisasi kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal di dalam wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota tidak terdapat komunitas adat terpencil, bidang tugas pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat ditiadakan.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel tidak memenuhi untuk menjadi dinas, urusan pemerintahan bidang sosial tetap dibentuk sebagai dinas mandiri tipe C.

Pasal 8

Dinas Sosial Daerah Provinsi terdiri atas Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A, Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B, dan Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 9

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 10

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 11

(1)Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.