DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian Sosial dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
6.Pelapor adalah seseorang yang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
7.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang di dengar, di lihat dan/atau di alami sendiri.
8.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pemangku Kepentingan adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Sosial atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Pegawai.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Sosial.
11.Pernyataan Secara Tertutup adalah penyampaian pernyataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang di dalam ruang tertutup.
12.Pernyataan Secara Terbuka adalah penyampaian pernyataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi Pegawai.
13.Perlindungan Administratif adalah perlindungan yang diperoleh dan bertujuan untuk melindungi Pelapor, Terlapor, dan Saksi dari sanksi administratif pada pemeriksaan di dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

a.menjaga harkat dan martabat Pegawai dan institusi Kementerian Sosial;
b.meningkatkan produktivitas kinerja Pegawai untuk percepatan pencapaian kesejahteraan sosial; dan
c.menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial.

Pasal 3

Nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.berdisiplin;
b.berkinerja;
c.bersinergi; dan
d.bermartabat.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika:

a.dalam bernegara;
b.dalam berorganisasi;
c.dalam bermasyarakat;
d.terhadap diri sendiri; dan
e.terhadap sesama Pegawai.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
i.menjaga netralitas dalam urusan berpolitik.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
d.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
e.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
f.terbuka terhadap pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi;
g.tidak melakukan pertemuan secara perseorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
h.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
i.memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa pemaksaan;
j.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
k.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
l.tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berkaitan dengan urusan dinas; dan
m.menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam: 1) mengamankan file dan berkas; 2) mengamankan kata sandi komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan 3) memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak dalam ruangan kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.menerapkan pola hidup sederhana;
b.tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
c.turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
d.tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e.memiliki daya juang yang tinggi;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.berpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
i.hemat energi dan air;
j.tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
k.tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai; dan
l.bijak dalam menggunakan media elektronik dan media sosial.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.menghormati sesama Pegawai tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial;
b.memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai;
c.saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai;
f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;
g.mengindahkan etika berkomunikasi sesama Pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi, menerima tamu, menggunakan media elektronik dan media sosial; dan
h.memiliki empati dan solidaritas terhadap sesama Pegawai.

BAB III

PENEGAKAN DAN SANKSI

Pasal 10

(1)Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Pernyataan Secara Tertutup; atau
2. b.Pernyataan Secara Terbuka.
(4)Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
(5)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV (empat).

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Kementerian Sosial dan bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
4.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
5.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
6.Pelapor adalah seseorang yang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
7.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang di dengar, di lihat dan/atau di alami sendiri.
8.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pemangku Kepentingan adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian Sosial atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh Pegawai.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Sosial.
11.Pernyataan Secara Tertutup adalah penyampaian pernyataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang di dalam ruang tertutup.
12.Pernyataan Secara Terbuka adalah penyampaian pernyataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi Pegawai.
13.Perlindungan Administratif adalah perlindungan yang diperoleh dan bertujuan untuk melindungi Pelapor, Terlapor, dan Saksi dari sanksi administratif pada pemeriksaan di dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

a.menjaga harkat dan martabat Pegawai dan institusi Kementerian Sosial;
b.meningkatkan produktivitas kinerja Pegawai untuk percepatan pencapaian kesejahteraan sosial; dan
c.menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial.

Pasal 3

Nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.berdisiplin;
b.berkinerja;
c.bersinergi; dan
d.bermartabat.

BAB II

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika:

a.dalam bernegara;
b.dalam berorganisasi;
c.dalam bermasyarakat;
d.terhadap diri sendiri; dan
e.terhadap sesama Pegawai.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
i.menjaga netralitas dalam urusan berpolitik.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
d.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
e.patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
f.terbuka terhadap pemikiran yang kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi;
g.tidak melakukan pertemuan secara perseorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
h.menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
i.memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa pemaksaan;
j.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
k.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
l.tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berkaitan dengan urusan dinas; dan
m.menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam: 1) mengamankan file dan berkas; 2) mengamankan kata sandi komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan 3) memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur dan tidak mengizinkan orang yang tidak berhak dalam ruangan kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.menerapkan pola hidup sederhana;
b.tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
c.turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
d.tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a.jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b.bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c.menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d.berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
e.memiliki daya juang yang tinggi;
f.memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.berpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
i.hemat energi dan air;
j.tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
k.tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai; dan
l.bijak dalam menggunakan media elektronik dan media sosial.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a.menghormati sesama Pegawai tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial;
b.memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai;
c.saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai;
f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;
g.mengindahkan etika berkomunikasi sesama Pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi, menerima tamu, menggunakan media elektronik dan media sosial; dan
h.memiliki empati dan solidaritas terhadap sesama Pegawai.

BAB III

PENEGAKAN DAN SANKSI

Pasal 10

(1)Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.Pernyataan Secara Tertutup; atau
2. b.Pernyataan Secara Terbuka.
(4)Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai.
(5)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV (empat).