DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial; Mengingat` : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
2.Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
3.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
4.Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
5.Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
6.Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Standar Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial;
b.menjadi rujukan bagi Uji Kompetensi Pekerja Sosial;
c.memberikan pelindungan baik terhadap Klien maupun kepada Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial; dan
d.meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 3

Standar Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

a.standar operasional prosedur;
b.standar kompetensi Pekerja Sosial; dan
c.standar layanan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan serangkaian instruksi tertulis yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melaksanakan pelayanan yang efektif.

Pasal 5

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.pendekatan awal;
b.asesmen;
c.perencanaan intervensi;
d.intervensi; dan
e.evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 6

(1)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kontak pertama antara Pekerja Sosial dengan calon Klien untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pekerja Sosial dan/atau lembaga.
(2)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.penerimaan atau penjangkauan;
2. b.kontak; dan
3. c.kesepakatan/kontrak.

Pasal 7

(1)Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan fokus intervensi.

Pasal 8

(1)Perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana intervensi.
(2)Kegiatan perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membuat skala prioritas kebutuhan Klien;
2. b.menentukan tujuan perubahan Klien, kegiatan, sistem sumber, pihak yang terlibat, jenis layanan, dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Klien; dan
3. c.membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 9

(1)Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Intervensi bertujuan untuk mencapai tujuan perubahan Klien.
(3)Dalam melaksanakan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Sosial menampilkan peran pertolongan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien.

Pasal 10

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan intervensi.
(2)Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Klien memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan pengakhiran intervensi kepada Klien.

Pasal 11

(1)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
1. a.kegiatan dalam setiap tahap pelaksanaan;
2. b.pelaksana baik Pekerja Sosial maupun profesi lain yang dibutuhkan;
3. c.mutu baku yang terdiri atas kelengkapan, waktu yang dibutuhkan, dan luaran; dan
4. d.keterangan yang diperlukan.
(2)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial; Mengingat` : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
2.Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
3.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
4.Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mengacu pada standar kompetensi.
5.Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
6.Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Standar Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial;
b.menjadi rujukan bagi Uji Kompetensi Pekerja Sosial;
c.memberikan pelindungan baik terhadap Klien maupun kepada Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial; dan
d.meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 3

Standar Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

a.standar operasional prosedur;
b.standar kompetensi Pekerja Sosial; dan
c.standar layanan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Pasal 5

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.pendekatan awal;
b.asesmen;
c.perencanaan intervensi;
d.intervensi; dan
e.evaluasi, rujukan, dan terminasi.

Pasal 6

(1)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kontak pertama antara Pekerja Sosial dengan calon Klien untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pekerja Sosial dan/atau lembaga.
(2)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.penerimaan atau penjangkauan;
2. b.kontak; dan
3. c.kesepakatan/kontrak.

Pasal 7

(1)Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan fokus intervensi.

Pasal 8

(1)Perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana intervensi.
(2)Kegiatan perencanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membuat skala prioritas kebutuhan Klien;
2. b.menentukan tujuan perubahan Klien, kegiatan, sistem sumber, pihak yang terlibat, jenis layanan, dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Klien; dan
3. c.membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 9

(1)Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksanaan rencana intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Intervensi bertujuan untuk mencapai tujuan perubahan Klien.
(3)Dalam melaksanakan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pekerja Sosial menampilkan peran pertolongan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien.

Pasal 10

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan intervensi.
(2)Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Klien memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan pengakhiran intervensi kepada Klien.

Pasal 11

(1)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
1. a.kegiatan dalam setiap tahap pelaksanaan;
2. b.pelaksana baik Pekerja Sosial maupun profesi lain yang dibutuhkan;
3. c.mutu baku yang terdiri atas kelengkapan, waktu yang dibutuhkan, dan luaran; dan
4. d.keterangan yang diperlukan.
(2)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Organisasi Pekerja Sosial.