DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
2.Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
3.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 3

(1)Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
2. b.mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
(2)Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 4

Sumbangan masyarakat dikumpulkan secara:

a.langsung; atau
b.tidak langsung.

Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

a.uang;
b.barang; atau
c.surat berharga.

Pasal 6

(1)Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
(2)Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 7

(1)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
(3)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
(3)Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 10

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
(3)Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
1. a.mengadakan pertunjukan;
2. b.mengadakan bazar;
3. c.penjualan barang secara lelang;
4. d.penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
5. e.penjualan perangko amal;
6. f.pengedaran daftar derma;
7. g.penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
8. h.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
9. i.permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
10. j.layanan pesan singkat donasi;
11. k.pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
12. l.layanan melalui rekening bank; dan/atau
13. m.layanan online.
(2)Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
2.Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan Penanganan Fakir Miskin.
3.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin dimaksudkan untuk mendapatkan dana lain yang sah dan tidak mengikat untuk pendanaan Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 3

(1)Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penanganan Fakir Miskin; dan
2. b.mempercepat Penanganan Fakir Miskin.
(2)Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

TATA CARA PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 4

Sumbangan masyarakat dikumpulkan secara:

a.langsung; atau
b.tidak langsung.

Pasal 5

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:

a.uang;
b.barang; atau
c.surat berharga.

Pasal 6

(1)Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh secara langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
(2)Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sumbangan berupa uang, barang, dan/atau surat berharga yang diperoleh dengan cara mengumpulkan melalui kegiatan sosial oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

Pasal 7

(1)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dapat diperoleh dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
(3)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari masyarakat luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh oleh Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara langsung dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang negara.
(3)Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 10

(1)Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima.
(3)Pencatatan dan penilaian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pengumpulan Sumbangan Masyarakat secara tidak langsung diselenggarakan melalui kegiatan sosial dengan cara:
1. a.mengadakan pertunjukan;
2. b.mengadakan bazar;
3. c.penjualan barang secara lelang;
4. d.penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
5. e.penjualan perangko amal;
6. f.pengedaran daftar derma;
7. g.penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
8. h.penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
9. i.permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
10. j.layanan pesan singkat donasi;
11. k.pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
12. l.layanan melalui rekening bank; dan/atau
13. m.layanan online.
(2)Jenis cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.