DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); www.peraturan.go.id 2020, No.1440
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1398);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1398) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.1440
1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Organisasi Lembaga Sertifikasi paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bidang sertifikasi;
5. e.bidang penjaminan mutu; dan
6. f.bidang harmonisasi dan kelembagaan.
(2)Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sejumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.6 (enam) orang anggota.
(3)Lembaga Sertifikasi dibantu oleh:
1. a.asesor sertifikasi;
2. b.asesor lisensi Tempat Uji Kompetensi; dan
3. c.sekretariat.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Keangotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berasal dari unsur:
1. a.Asosiasi Profesi Pekerja Sosial;
2. b.Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial;
3. c.Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
4. d.praktisi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
5. e.unit kerja eselon II Kementerian Sosial yang www.peraturan.go.id 2020, No.1440 membidangi sertifikasi.
(2)Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki rekam jejak yang baik;
4. d.tidak pernah melanggar kode etik;
5. e.memiliki sertifikat Pekerja Sosial;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 2 (dua) pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
7. g.berpengalaman praktik pekerjaan sosial selama 5 (lima) tahun; dan
8. h.mendapatkan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial atau Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial atau Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.1440 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd JULIARI P BATUBARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); www.peraturan.go.id 2020, No.1440
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1398);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1398) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.1440
1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Organisasi Lembaga Sertifikasi paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bidang sertifikasi;
5. e.bidang penjaminan mutu; dan
6. f.bidang harmonisasi dan kelembagaan.
(2)Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sejumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.6 (enam) orang anggota.
(3)Lembaga Sertifikasi dibantu oleh:
1. a.asesor sertifikasi;
2. b.asesor lisensi Tempat Uji Kompetensi; dan
3. c.sekretariat.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Keangotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berasal dari unsur:
1. a.Asosiasi Profesi Pekerja Sosial;
2. b.Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial;
3. c.Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
4. d.praktisi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
5. e.unit kerja eselon II Kementerian Sosial yang www.peraturan.go.id 2020, No.1440 membidangi sertifikasi.
(2)Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.memiliki rekam jejak yang baik;
4. d.tidak pernah melanggar kode etik;
5. e.memiliki sertifikat Pekerja Sosial;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 2 (dua) pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
7. g.berpengalaman praktik pekerjaan sosial selama 5 (lima) tahun; dan
8. h.mendapatkan surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial atau Asosiasi Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial atau Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.1440 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd JULIARI P BATUBARA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id