DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi: a. anak; b. penyandang disabilitas; c. tuna sosial dan korban perdagangan orang; d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan human immunodeficiency virus; dan e. lanjut usia; pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial; pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial; dan pendataan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2.Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
3.Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4.Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
5.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
6.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
7.Penerima Manfaat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dan telah memenuhi syarat serta ditetapkan dalam keputusan.
8.Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya Penerima Manfaat dalam satu kawasan terpadu.
9.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Asistensi Rehabilitasi Sosial merupakan Program Rehabilitasi Sosial.
(2)Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi:
1. a.anak;
2. b.penyandang disabilitas;
3. c.tuna sosial dan korban perdagangan orang;
4. d.korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan human immunodeficiency virus; dan
5. e.lanjut usia.
(3)Selain sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sasaran Program Rehabilitasi Sosial juga diberikan kepada PPKS lainnya.

Pasal 3

(1)Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi layanan:
1. a.tidak langsung; dan
2. b.langsung.
(2)Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.kampanye sosial melalui pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
2. b.bimbingan teknis kompetensi;
3. c.refleksi kebijakan;
4. d.supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
5. e.perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
6. f.rapat koordinasi teknis; dan
7. g.advokasi sosial.
(3)Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial.
(4)Layanan langsung melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk lanjut usia dapat diberikan melalui pos layanan terpadu bagi lanjut usia.
(5)Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendorong aktivasi dengan cara memfasilitasi pos layanan terpadu bagi lanjut usia yang berada di wilayah kerjanya.

BAB II

PELAKSANAAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

Pasal 4

(1)Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan berdasarkan prinsip:
1. a.multifungsi layanan;
2. b.holistik;
3. c.sistematik;
4. d.terstandar;
5. e.berbasis hak;
6. f.multiprofesi;
7. g.multilevel intervensi;
8. h.multiaktor kolaborasi;
9. i.dinamis;
10. j.integratif;
11. k.komplementer; dan
12. l.berjejaring.
(2)Prinsip multifungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.
(3)Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
(4)Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan tahapan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat dievaluasi outcome dan impactnya.
(5)Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
(7)Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi Penerima Manfaat.
(8)Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
(9)Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya.
(10)Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus memperhatikan segala sesuatu atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan berkembang di masyarakat.
(11)Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mempertimbangkan seluruh aspek PPKS secara satu kesatuan dan bukan terpisah-pisah.
(12)Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf k untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Asistensi Rehabilitasi Sosial harus menyatu dan bersinergi untuk saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS.
(13)Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l untuk memastikan pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial harus mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
(2)Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, perangkat daerah bidang sosial, badan usaha, dan/atau LKS.
(3)Selain direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah bidang sosial dan LKS dapat melaksanakan Asistensi Rehabilitasi Sosial secara mandiri.
(4)Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial secara mandiri oleh perangkat daerah bidang sosial dan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan supervisi dari Kementerian Sosial.

Pasal 7

Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Pasal 8

Asistensi Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan berbasis:

a.keluarga;
b.komunitas; dan/atau
c.residensial.

Pasal 9

(1)Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial meliputi:
1. a.individu;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.komunitas.
(2)Sasaran Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kedisabilitasan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 10

(1)Asistensi Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
2. b.perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
3. c.dukungan keluarga;
4. d.terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
5. e.pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
6. f.bantuan dan/atau asistensi sosial; dan/atau
7. g.dukungan aksesibilitas.
(2)Pemberian layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial menggunakan metode manajemen kasus.
(3)Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.
(4)Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.
(5)Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berbasis digital.
(6)Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat diberikan melalui respon kasus.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…