DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar Pemerintah melakukan perencanaan dan penataan aparatur sipil negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135).
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERENCANAAN DAN PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Perencanaan dan penataan ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.
6.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
8.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
9.Profil jabatan adalah data yang memuat tentang uraian jabatan dan syarat jabatan.
10.Formasi ASN adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat ASN yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melakukan perencanaan dan penataan ASN di lingkungannya.
(2)Perencanaan dan penataan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh Pegawai ASN yang tepat dan proporsional dari sisi kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi.
(3)Perencanaan dan penataan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 3

Perencanaan dan penataan ASN di lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan secara sistematis, obyektif, terencana, dan berkelanjutan.

BAB II

PROSEDUR

Pasal 4

Prosedur perencanaan dan penataan ASN dilaksanakan dengan tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.penataan.

Pasal 5

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk menghasilkan informasi jabatan.
(2)Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian jabatan;
2. b.syarat dan kompetensi jabatan;
3. c.peta jabatan; dan
4. d.daftar kekuatan Pegawai ASN.
(3)Format informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.menghitung formasi dan kebutuhan;
b.menganalisis kesenjangan antara profil ASN dengan syarat dan kompetensi jabatan;
c.menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi; dan
d.menentukan kategori jumlah Pegawai ASN di unit kerja.

Pasal 7

Menghitung formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui analisis kebutuhan, Beban Kerja, dan ketersediaan Pegawai ASN sesuai dengan peta jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah pemangku pejabat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.jabatan administrator;
4. d.jabatan pengawas;
5. e.jabatan pelaksana;
6. f.jabatan fungsional tertentu;
7. g.jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
8. h.khusus penyandang disabilitas.
(3)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional harus berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang; dan
2. b.formasi jabatan pada masing-masing satuan organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya.
(4)Format dan tata cara penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Menganalisis kesenjangan antara profil ASN dengan syarat dan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian dan tindak lanjut antara syarat jabatan dengan profil Pegawai ASN.
(2)Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.pengalaman;
4. d.jabatan;
5. e.keahlian; dan
6. f.keterampilan.

Pasal 10

(1)Menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk menentukan perbedaan antara keadaan yang nyata dan kondisi yang diinginkan dalam pencapaian kinerja Pegawai ASN.
(2)Menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kesenjangan antara syarat jabatan dengan profil Pegawai ASN;
2. b.persyaratan kinerja Pegawai ASN meliputi pengertian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
3. c.kinerja pekerjaaan saat ini; dan
4. d.proyeksi beban kerja di masa mendatang.
(3)Format identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar Pemerintah melakukan perencanaan dan penataan aparatur sipil negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135).
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERENCANAAN DAN PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Perencanaan dan penataan ASN adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.
6.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
8.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
9.Profil jabatan adalah data yang memuat tentang uraian jabatan dan syarat jabatan.
10.Formasi ASN adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat ASN yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Setiap Pejabat Pembina Kepegawaian satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melakukan perencanaan dan penataan ASN di lingkungannya.
(2)Perencanaan dan penataan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh Pegawai ASN yang tepat dan proporsional dari sisi kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi.
(3)Perencanaan dan penataan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 3

Perencanaan dan penataan ASN di lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan secara sistematis, obyektif, terencana, dan berkelanjutan.

BAB II

PROSEDUR

Pasal 4

Prosedur perencanaan dan penataan ASN dilaksanakan dengan tahapan:

a.persiapan;
b.pelaksanaan; dan
c.penataan.

Pasal 5

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk menghasilkan informasi jabatan.
(2)Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian jabatan;
2. b.syarat dan kompetensi jabatan;
3. c.peta jabatan; dan
4. d.daftar kekuatan Pegawai ASN.
(3)Format informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a.menghitung formasi dan kebutuhan;
b.menganalisis kesenjangan antara profil ASN dengan syarat dan kompetensi jabatan;
c.menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi; dan
d.menentukan kategori jumlah Pegawai ASN di unit kerja.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dan jumlah pemangku pejabat yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan jenjang jabatannya.
(2)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
1. a.jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.jabatan administrator;
4. d.jabatan pengawas;
5. e.jabatan pelaksana;
6. f.jabatan fungsional tertentu;
7. g.jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
8. h.khusus penyandang disabilitas.
(3)Perhitungan formasi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional harus berdasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang; dan
2. b.formasi jabatan pada masing-masing satuan organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya.
(4)Format dan tata cara penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Menganalisis kesenjangan antara profil ASN dengan syarat dan kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian dan tindak lanjut antara syarat jabatan dengan profil Pegawai ASN.
(2)Syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.pengalaman;
4. d.jabatan;
5. e.keahlian; dan
6. f.keterampilan.

Pasal 10

(1)Menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk menentukan perbedaan antara keadaan yang nyata dan kondisi yang diinginkan dalam pencapaian kinerja Pegawai ASN.
(2)Menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.kesenjangan antara syarat jabatan dengan profil Pegawai ASN;
2. b.persyaratan kinerja Pegawai ASN meliputi pengertian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
3. c.kinerja pekerjaaan saat ini; dan
4. d.proyeksi beban kerja di masa mendatang.
(3)Format identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PROSEDUR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PROSEDUR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014