DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379), diubah sebagai berikut :

1.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
(1a)Jenjang keahlian Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.generalis; dan
2. b.spesialis. 3 (1b) Jenjang keahlian Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b terdiri atas:
3. a.anak;
4. b.kemiskinan;
5. c.bencana;
6. d.disabilitas;
7. e.narkotika; dan
8. f.medis.
(2)Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
2. b.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan Sosial; dan
3. c.berpendidikan Spesialis-1;
4. d.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus-menerus dalam praktik pekerjaan sosial.
(2)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
2. b.berpendidikan Spesialis-1; dan
3. c.mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus paling lama 1028 (seribu dua puluh delapan) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
(2a)Pendidikan Spesialis-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf b ditujukan untuk persyaratan sertifikasi pekerja sosial spesialis dengan ketentuan telah memiliki sertifikat pekerja sosial generalis.
(3)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari asosiasi profesi pekerja sosial.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan asosiasi profesi pekerja sosial. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 SEPTEMBER 2015 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 SEPTEMBER 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1398

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
(1a)Jenjang keahlian Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.generalis; dan
2. b.spesialis. 3 (1b) Jenjang keahlian Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b terdiri atas:
3. a.anak;
4. b.kemiskinan;
5. c.bencana;
6. d.disabilitas;
7. e.narkotika; dan
8. f.medis.
(2)Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
2. b.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan Sosial; dan
3. c.berpendidikan Spesialis-1;
4. d.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus-menerus dalam praktik pekerjaan sosial.
(2)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
2. b.berpendidikan Spesialis-1; dan
3. c.mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus paling lama 1028 (seribu dua puluh delapan) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
(2a)Pendidikan Spesialis-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf b ditujukan untuk persyaratan sertifikasi pekerja sosial spesialis dengan ketentuan telah memiliki sertifikat pekerja sosial generalis.
(3)Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari asosiasi profesi pekerja sosial.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan asosiasi profesi pekerja sosial. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 SEPTEMBER 2015 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 SEPTEMBER 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1398