DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan harus disesuaikan dengan kondisi terkini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018.

Pasal 1

(1)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 terdiri atas:
1. a.bab I, pendahuluan;
2. b.bab II, kajian;
3. c.bab III, pelaksanaan; dan
4. d.bab IV, penutup.
(2)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 dilakukan terhadap:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(2)Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
1. a.periode dan daya laku; dan
2. b.bentuk dan daya laku.
(3)Tabel identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1964), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1307

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2014 tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan harus disesuaikan dengan kondisi terkini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1861); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 1954-2018.

Pasal 1

(1)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 terdiri atas:
1. a.bab I, pendahuluan;
2. b.bab II, kajian;
3. c.bab III, pelaksanaan; dan
4. d.bab IV, penutup.
(2)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial Tahun 1954-2018 dilakukan terhadap:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(2)Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan:
1. a.periode dan daya laku; dan
2. b.bentuk dan daya laku.
(3)Tabel identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.