DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembang an hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 339);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, LAPORAN KINERJA, DAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
2.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK.
3.Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
4.Laporan kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan untuk penyamaan persepsi, keseragaman dokumen, dan ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen.

BAB II

PENYUSUNAN PK

Pasal 3

(1)Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib menyusun lembar/dokumen PK tingkat satuan kerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator satuan kerja.
(2)Lembar/dokumen PK tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

Pasal 4

Penyusunan PK dilakukan oleh:

a.Menteri untuk tingkat kementerian ditandatangani oleh Menteri;
b.Pimpinan Unit Kerja Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan disetujui oleh Menteri;
c.Pimpinan Satuan Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
d.Pimpinan Unit Pelaksana Teknis ditandatangi oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan
e.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 5

(1)PK disusun berdasarkan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga.
(2)PK memuat pernyataan dan lampiran formulir PK.
(3)Format pernyataan dan lampiran formulir PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penyusunan PK mengacu pada :

a.dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan/atau Rencana Strategis;
b.kontrak kinerja antara Menteri Sosial dan Presiden; dan
c.dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

(1)Penyampaian dokumen PK dilakukan oleh:
1. a.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait;
2. b.Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
3. c.Pimpinan Satuan Kerja Eselon II menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal;
4. d.Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal; dan
5. e.Menteri menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.
(2)Waktu penyusunan dan penyampaian dokumen PK paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

Pasal 8

Dokumen PK dimanfaatkan oleh atasan langsung untuk:

a.memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja tahunan organisasi;
b.melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKj; dan
c.menilai keberhasilan organisasi dan kinerja pimpinan organisasi.

Pasal 9

PK dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran;
c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 10

(1)Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melakukan pengukuran kinerja.
(2)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
(3)Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembang an hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 339);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, LAPORAN KINERJA, DAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
2.Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK.
3.Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
4.Laporan kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

BAB II

PENYUSUNAN PK

Pasal 3

(1)Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib menyusun lembar/dokumen PK tingkat satuan kerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator satuan kerja.
(2)Lembar/dokumen PK tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.

Pasal 4

Penyusunan PK dilakukan oleh:

a.Menteri untuk tingkat kementerian ditandatangani oleh Menteri;
b.Pimpinan Unit Kerja Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan disetujui oleh Menteri;
c.Pimpinan Satuan Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
d.Pimpinan Unit Pelaksana Teknis ditandatangi oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan
e.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 5

(1)PK disusun berdasarkan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga.
(2)PK memuat pernyataan dan lampiran formulir PK.
(3)Format pernyataan dan lampiran formulir PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penyusunan PK mengacu pada :

a.dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan/atau Rencana Strategis;
b.kontrak kinerja antara Menteri Sosial dan Presiden; dan
c.dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

(1)Penyampaian dokumen PK dilakukan oleh:
1. a.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait;
2. b.Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
3. c.Pimpinan Satuan Kerja Eselon II menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal;
4. d.Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal; dan
5. e.Menteri menyusun dan menyampaikan dokumen PK kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.
(2)Waktu penyusunan dan penyampaian dokumen PK paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

Pasal 8

Dokumen PK dimanfaatkan oleh atasan langsung untuk:

a.memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja tahunan organisasi;
b.melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKj; dan
c.menilai keberhasilan organisasi dan kinerja pimpinan organisasi.

Pasal 9

PK dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran;
c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 10

(1)Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melakukan pengukuran kinerja.
(2)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja.
(3)Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN PK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYUSUNAN PK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2013