DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
3.Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
4.Kategori Risiko adalah pengelompokkan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5.Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6.Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
7.Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8.Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas tiga tingkatan yang meliputi tinggi, sedang, dan rendah.
9.Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10.Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
11.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

a.meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
b.mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
c.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;dan
g.meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

a.mengurangi kejutan akibat Risiko;
b.meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
c.meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
d.meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
e.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
f.meningkatnya reputasi organisasi;
g.meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai;dan
h.meningkatnya akuntabilitas dan organisasi pemerintahan.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

a.berorientasi pada pelindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan;dan
k.perbaikan terus-menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

(1)Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur Manajemen Risiko;dan
3. c.penyelenggaraanProses Manajemen Risiko.

Pasal 6

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Sosial.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi.
(3)Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(4)Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik;dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) meliputi:

a.komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian;
b.komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I;
c.UPR;dan
d.Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

(1)Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat kementerian.
(2)Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I.
(3)Penetapan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko sebagimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 9

(1)Komite Manajamen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.komite eksekutif;
2. b.komite pelaksana; dan
3. c.sekretariatkomite.

Pasal 10

(1)Komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.Menteri Sosial selaku ketua;
2. b.Sekretaris Jenderal selaku wakil ketua; dan
3. c.para pejabat eselon I selaku anggota.
(2)Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian;dan
2. b.menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian.
(3)Penetapan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Kategori Resiko;
2. b.Kriteria Risiko;
3. c.Matriks Analisis Risiko;
4. d.Level Risiko; dan
5. e.Selera Risiko.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
3.Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
4.Kategori Risiko adalah pengelompokkan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5.Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6.Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
7.Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8.Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas tiga tingkatan yang meliputi tinggi, sedang, dan rendah.
9.Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10.Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
11.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

a.meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
b.mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
c.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan;dan
g.meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial untuk:

a.mengurangi kejutan akibat Risiko;
b.meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
c.meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
d.meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
e.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
f.meningkatnya reputasi organisasi;
g.meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai;dan
h.meningkatnya akuntabilitas dan organisasi pemerintahan.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

a.berorientasi pada pelindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
c.bagian dari pengambilan keputusan;
d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
i.transparan dan inklusif;
j.dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan;dan
k.perbaikan terus-menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

(1)Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur Manajemen Risiko;dan
3. c.penyelenggaraanProses Manajemen Risiko.

Pasal 6

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Sosial.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi.
(3)Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(4)Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik;dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (b) meliputi:

a.komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian;
b.komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I;
c.UPR;dan
d.Inspektorat Jenderal.

Pasal 8

(1)Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat kementerian.
(2)Komite Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon I.
(3)Penetapan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko sebagimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko di tingkat kementerian.

Pasal 9

(1)Komite Manajamen Risiko di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
1. a.komite eksekutif;
2. b.komite pelaksana; dan
3. c.sekretariatkomite.

Pasal 10

(1)Komite eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.Menteri Sosial selaku ketua;
2. b.Sekretaris Jenderal selaku wakil ketua; dan
3. c.para pejabat eselon I selaku anggota.
(2)Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko kementerian;dan
2. b.menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian.
(3)Penetapan kebijakan penerapan Manajemen Risiko kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Kategori Resiko;
2. b.Kriteria Risiko;
3. c.Matriks Analisis Risiko;
4. d.Level Risiko; dan
5. e.Selera Risiko.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.