DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penganugerahan adalah pemberian tanda penghargaan kepada perorangan yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau perikemanusiaan dalam satu bidang perikemanusiaan pada khususnya.
2.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3.Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penganugerahan Satyalencana Kebaktian Sosial bertujuan untuk:

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian penghargaan pada warga negara yang berjasa besar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosial yang didasari oleh semangat kesetiakawanan sosial;
b.memberikan pengakuan penghargaan pada warga negara atas jasa yang besar pada bidang kemanusiaan;
c.mengangkat citra kesetiakawanan sosial dari masyarakat setempat;
d.menginspirasi masyarakat untuk turut serta melakukan kegiatan penyelenggaraan sosial; dan
e.membangun keberdayaan masyarakat dengan pola penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari role model penerima penghargaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial;
b.persyaratan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial; dan
c.tata cara pengajuan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial.

BAB II

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

(1)Penganugerahan Satyalencana Tanda Kehormatan Kebaktian Sosial diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
2. b.kepala daerah;
3. c.pendonor darah sukarela;
4. d.anggota organisasi sosial;
5. e.anggota organisasi kemasyarakatan;
6. f.anggota lembaga kesejahteraan sosial;
7. g.pelaku dunia usaha;
8. h.aparatur sipil negara;
9. i.anggota kesatuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
10. j.akademisi;
11. k.anggota organisasi profesi; atau
12. l.pelaku media massa.

Pasal 5

(1)Kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial telah melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial;
2. b.jaminan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial; dan/atau
4. d.perlindungan sosial.
(2)Kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan tujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pelayanan sosial melalui dalam dan luar panti/lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
2. b.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi rehabilitasi sosial.

Pasal 7

(1)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(2)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pemberian bantuan langsung berkelanjutan;
2. b.pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan; dan/atau
3. c.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi jaminan sosial.

Pasal 8

(1)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(2)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.peningkatan kemampuan profesionalisme organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas;
2. b.menggerakkan dunia usaha dalam peningkatan tanggung jawab sosialnya;
3. c.konsultasi pengembangan kemampuan keluarga pada umumnya;
4. d.pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
5. e.peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. f.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
7. g.konsultasi keluarga bermasalahan psikososial;
8. h.rehabilitasi daerah kumuh;
9. i.donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali; dan/atau
10. j.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk implementasi penanaman nilai kesetiakawanan sosial dan pengembangan fungsi pemberdayaan sosial.

Pasal 9

(1)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
(2)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.kesiapsiagaan komunitas/masyarakat dalam menghadapi bencana alam/sosial;
2. b.layanan dukungan psikososial;
3. c.bantuan sosial korban bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan/atau pekerja migran; dan/atau
4. d.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi perlindungan sosial.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a.umum;
b.khusus; dan
c.administrasi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penganugerahan adalah pemberian tanda penghargaan kepada perorangan yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau perikemanusiaan dalam satu bidang perikemanusiaan pada khususnya.
2.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3.Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penganugerahan Satyalencana Kebaktian Sosial bertujuan untuk:

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian penghargaan pada warga negara yang berjasa besar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosial yang didasari oleh semangat kesetiakawanan sosial;
b.memberikan pengakuan penghargaan pada warga negara atas jasa yang besar pada bidang kemanusiaan;
c.mengangkat citra kesetiakawanan sosial dari masyarakat setempat;
d.menginspirasi masyarakat untuk turut serta melakukan kegiatan penyelenggaraan sosial; dan
e.membangun keberdayaan masyarakat dengan pola penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari role model penerima penghargaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial;
b.persyaratan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial; dan
c.tata cara pengajuan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial.

BAB II

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

(1)Penganugerahan Satyalencana Tanda Kehormatan Kebaktian Sosial diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
2. b.kepala daerah;
3. c.pendonor darah sukarela;
4. d.anggota organisasi sosial;
5. e.anggota organisasi kemasyarakatan;
6. f.anggota lembaga kesejahteraan sosial;
7. g.pelaku dunia usaha;
8. h.aparatur sipil negara;
9. i.anggota kesatuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
10. j.akademisi;
11. k.anggota organisasi profesi; atau
12. l.pelaku media massa.

Pasal 5

(1)Kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial telah melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial;
2. b.jaminan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial; dan/atau
4. d.perlindungan sosial.
(2)Kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan tujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pelayanan sosial melalui dalam dan luar panti/lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
2. b.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi rehabilitasi sosial.

Pasal 7

(1)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(2)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pemberian bantuan langsung berkelanjutan;
2. b.pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan; dan/atau
3. c.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi jaminan sosial.

Pasal 8

(1)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(2)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.peningkatan kemampuan profesionalisme organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas;
2. b.menggerakkan dunia usaha dalam peningkatan tanggung jawab sosialnya;
3. c.konsultasi pengembangan kemampuan keluarga pada umumnya;
4. d.pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
5. e.peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. f.pemberdayaan komunitas adat terpencil;
7. g.konsultasi keluarga bermasalahan psikososial;
8. h.rehabilitasi daerah kumuh;
9. i.donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali; dan/atau
10. j.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk implementasi penanaman nilai kesetiakawanan sosial dan pengembangan fungsi pemberdayaan sosial.

Pasal 9

(1)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
(2)Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.kesiapsiagaan komunitas/masyarakat dalam menghadapi bencana alam/sosial;
2. b.layanan dukungan psikososial;
3. c.bantuan sosial korban bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan/atau pekerja migran; dan/atau
4. d.inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/ kelembagaan untuk pengembangan fungsi perlindungan sosial.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial diberikan setelah memenuhi persyaratan:

a.umum;
b.khusus; dan
c.administrasi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004