DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; SALINAN 2
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor125);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana jangka menengah kementerian negara/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian negara/lembaga. SALINAN 3
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
8.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
9.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11.Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial adalah forum rapat kedinasan yang membahas program dan kegiatan pada tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
12.Rapat Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Sosial Daerah adalah forum rapat kedinasan yang membahas tentang program-program kesejahteraan sosial daerah provinsi dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian Sosial. SALINAN 4
13.Rapat Koordinasi Perencanaan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Pusat adalah forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Sosial dalam rangka menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.
14.Rapat Konsultasi merupakan forum rapat kedinasan yang sifatnya konsultatif yang dilakukan Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang menyelaraskan antara Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial, sebagai berikut:

a.pengumpulan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
b.penyusunan draf Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
c.pembahasan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan;dan
d.penetapan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.

Pasal 3

(1)Proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dilakukan melalui forum koordinasi, sebagai berikut:
1. a.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
2. b.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah;
3. c.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Pusat;dan
4. d.Rapat Konsultasi Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
(2)Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh penanggung jawab program pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam koordinasi Biro Perencanaan.
(3)Dalam hal selain forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan forum koordinasi pelaksanaan dan pemantapan program/kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Kementerian Sosial baik yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial maupun dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. SALINAN 5

BAB II

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN TINGKAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 4

Rapat Koordinasi Tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan:

a.pengumpulan bahan rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan data capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang telah dicapai oleh Unit Kerja Eselon I tahun sebelumnya;dan
b.pengumpulan bahan rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan data perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial oleh Unit Kerja Eselon I tahun berikutnya.

Pasal 5

Organisasi pelaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I terdiri atas:

a.penanggung jawab : Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
b.pelaksana : Sekretaris di masing-masing Unit Kerja Eselon I;dan
c.peserta rapat : para pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing.

Pasal 6

Materi yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Tingkat Unit Kerja Eselon I meliputi:

a.Rencana strategis Unit Kerja Eselon I;
b.Rencana strategis Unit Kerja Eselon II;
c.capaian program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun sebelumnya;dan
d.Perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun berikutnya.

Pasal 7

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

BAB III

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DAERAH

Pasal 8

Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah, bertujuan:

a.mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui SALINAN 6 dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya;dan
b.mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.

Pasal 9

Sasaran Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah:

a.teridentifikasinya capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya sebagai bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;dan
b.teridentifikasinya perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Pasal 10

Organisasi Pelaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah sebagai berikut:

a.penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
b.pelaksana : Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial;
c.peserta terdiri atas:
1. 1.pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial;
2. 2.kepala instansi/dinas sosial daerah;dan
3. 3.instansi terkait.

Pasal 11

Materi rapat yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Daerah meliputi:

a.Renstra Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial;
b.Renstra dinas/instansi sosial daerah;
c.capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun sebelumnya;
d.perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun berikutnya;
e.capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah dicapai dinas/instansi sosial tahun sebelumnya;dan
f.perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; SALINAN 2
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor125);
7.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana jangka menengah kementerian negara/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian negara/lembaga. SALINAN 3
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
8.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
9.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11.Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial adalah forum rapat kedinasan yang membahas program dan kegiatan pada tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
12.Rapat Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Sosial Daerah adalah forum rapat kedinasan yang membahas tentang program-program kesejahteraan sosial daerah provinsi dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian Sosial. SALINAN 4
13.Rapat Koordinasi Perencanaan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Pusat adalah forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Sosial dalam rangka menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.
14.Rapat Konsultasi merupakan forum rapat kedinasan yang sifatnya konsultatif yang dilakukan Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang menyelaraskan antara Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial, sebagai berikut:

a.pengumpulan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
b.penyusunan draf Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
c.pembahasan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan;dan
d.penetapan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.

Pasal 3

(1)Proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dilakukan melalui forum koordinasi, sebagai berikut:
1. a.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
2. b.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah;
3. c.Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Pusat;dan
4. d.Rapat Konsultasi Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
(2)Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh penanggung jawab program pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam koordinasi Biro Perencanaan.
(3)Dalam hal selain forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan forum koordinasi pelaksanaan dan pemantapan program/kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Kementerian Sosial baik yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian Sosial maupun dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. SALINAN 5

BAB II

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN TINGKAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Pasal 4

Rapat Koordinasi Tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan:

a.pengumpulan bahan rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan data capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang telah dicapai oleh Unit Kerja Eselon I tahun sebelumnya;dan
b.pengumpulan bahan rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan data perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial oleh Unit Kerja Eselon I tahun berikutnya.

Pasal 5

Organisasi pelaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I terdiri atas:

a.penanggung jawab : Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
b.pelaksana : Sekretaris di masing-masing Unit Kerja Eselon I;dan
c.peserta rapat : para pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing.

Pasal 6

Materi yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Tingkat Unit Kerja Eselon I meliputi:

a.Rencana strategis Unit Kerja Eselon I;
b.Rencana strategis Unit Kerja Eselon II;
c.capaian program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun sebelumnya;dan
d.Perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun berikutnya.

Pasal 7

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.

BAB III

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DAERAH

Pasal 8

Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah, bertujuan:

a.mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui SALINAN 6 dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya;dan
b.mengumpulkan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial terkait dengan perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.

Pasal 9

Sasaran Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah:

a.teridentifikasinya capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun sebelumnya sebagai bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;dan
b.teridentifikasinya perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Pasal 10

Organisasi Pelaksana Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah sebagai berikut:

a.penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
b.pelaksana : Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial;
c.peserta terdiri atas:
1. 1.pimpinan Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial;
2. 2.kepala instansi/dinas sosial daerah;dan
3. 3.instansi terkait.

Pasal 11

Materi rapat yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Daerah meliputi:

a.Renstra Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Sosial;
b.Renstra dinas/instansi sosial daerah;
c.capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun sebelumnya;
d.perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial Unit Kerja Eselon I dan II tahun berikutnya;
e.capaian kinerja program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah dicapai dinas/instansi sosial tahun sebelumnya;dan
f.perkiraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun berikutnya.