DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Sosial, perlu

Menetapkan

menetapkan tugas dan fungsi satuan pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial;

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial;
1. 1.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Lembaga Pemerintah;
2. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial;
3. 3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut satpam adalah satuan tugas di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Satpam berkedudukan di kantor pusat dan unit pelaksana teknis, rumah dinas Menteri dan pejabat eselon I, dan tempat atau gedung milik Kementerian Sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya satpam bertanggung jawab kepada:
1. a.eselon II yang membidangi urusan umum untuk unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial.
2. b.kepala satuan kerja setempat untuk unit kerja di lingkungan unit pelaksanaan teknis.

Pasal 4

Satpam mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung atau tempat-tempat penting lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang. 3

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan satpam terdiri atas:
1. a.komandan;
2. b.wakil komandan; dan/atau
3. c.anggota.
(2)Komandan dan wakil komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas dan bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi urusan pengamanan atau urusan umum.
(4)Susunan keanggotaan satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 6

Anggota satpam mempunyai tugas:

a.menjaga keamanan dan ketertiban dalam penerimaan tamu;
b.mengatur parkir kendaraan dan lalu lintas;
c.mengawasi keluar masuk orang atau barang dan keadaan atau hal-hal mencurigakan;
d.melakukan patroli menurut rute dan waktu tertentu;
e.melakukan pengawalan uang atau barang;
f.mengambil tindakan sementara apabila terjadi tindak pidana yang meliputi pengamanan tempat kejadian perkara, menangkap atau memborgol pelaku, menolong korban, dan/atau meminta bantuan kepolisian;
g.memberikan tanda bahaya atau keadaan darurat apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa;
h.pemantauan terhadap barang milik negara;
i.mencegah terjadinya kegaduhan;
j.penertiban pemasangan poster/spanduk/pamflet;
k.pencegahan atau penanggulangan kebakaran;dan/atau
l.pelaksanaan tugas sesuai perintah komandan. 4

Pasal 7

(1)Tata cara penerimaan dan pengangkatan satpam dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengumumkan formasi kebutuhan tenaga satpam melalui media dengan persyaratan yang telah ditentukan;
2. b.calon anggota yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri;
3. c.seleksi terhadap semua persyaratan calon satpam yang memenuhi syarat;
4. d.tes kompetensi;
5. e.wawancara;
6. f.penetapan dan pengangkatan sebagai satpam dengan surat keputusan; dan
7. g.penandatanganan kontak kerja.
(2)Format kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Anggota satpam diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.telah memasuki usia 50 (lima puluh tahun);
c.mengundurkan diri;
d.bekerja ditempat lain;
e.tidak bisa melaksanakan tugas pengamanan dikarenakan sakit disertai surat keterangan dokter;
f.melanggar tata tertib dan disiplin;
g.melakukan tindak pidana;dan/atau
h.habis masa kerja.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan penempatan anggota satpam di lingkungan kantor pusat, rumah dinas Menteri dan pejabat eselon I, serta tempat atau gedung milik Kementerian Sosial ditetapkan oleh kepala biro yang membidangi urusan umum.

Pasal 10

(1)Pengangkatan dan penempatan anggota satpam di lingkungan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
(2)Eselon II yang membidangi urusan umum melakukan rotasi atau perputaran tempat kerja setiap tahun. 5

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Sosial, perlu

Menetapkan

menetapkan tugas dan fungsi satuan pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial;

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Kementerian Sosial;
1. 1.Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Lembaga Pemerintah;
2. 2.Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial;
3. 3.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SATUAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Satuan Pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut satpam adalah satuan tugas di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan Kementerian Sosial.
2.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pengamanan di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Satpam berkedudukan di kantor pusat dan unit pelaksana teknis, rumah dinas Menteri dan pejabat eselon I, dan tempat atau gedung milik Kementerian Sosial.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya satpam bertanggung jawab kepada:
1. a.eselon II yang membidangi urusan umum untuk unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial.
2. b.kepala satuan kerja setempat untuk unit kerja di lingkungan unit pelaksanaan teknis.

Pasal 4

Satpam mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung atau tempat-tempat penting lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang. 3

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan satpam terdiri atas:
1. a.komandan;
2. b.wakil komandan; dan/atau
3. c.anggota.
(2)Komandan dan wakil komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas dan bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi urusan pengamanan atau urusan umum.
(4)Susunan keanggotaan satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 6

Anggota satpam mempunyai tugas:

a.menjaga keamanan dan ketertiban dalam penerimaan tamu;
b.mengatur parkir kendaraan dan lalu lintas;
c.mengawasi keluar masuk orang atau barang dan keadaan atau hal-hal mencurigakan;
d.melakukan patroli menurut rute dan waktu tertentu;
e.melakukan pengawalan uang atau barang;
f.mengambil tindakan sementara apabila terjadi tindak pidana yang meliputi pengamanan tempat kejadian perkara, menangkap atau memborgol pelaku, menolong korban, dan/atau meminta bantuan kepolisian;
g.memberikan tanda bahaya atau keadaan darurat apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa;
h.pemantauan terhadap barang milik negara;
i.mencegah terjadinya kegaduhan;
j.penertiban pemasangan poster/spanduk/pamflet;
k.pencegahan atau penanggulangan kebakaran;dan/atau
l.pelaksanaan tugas sesuai perintah komandan. 4

Pasal 7

(1)Tata cara penerimaan dan pengangkatan satpam dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengumumkan formasi kebutuhan tenaga satpam melalui media dengan persyaratan yang telah ditentukan;
2. b.calon anggota yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri;
3. c.seleksi terhadap semua persyaratan calon satpam yang memenuhi syarat;
4. d.tes kompetensi;
5. e.wawancara;
6. f.penetapan dan pengangkatan sebagai satpam dengan surat keputusan; dan
7. g.penandatanganan kontak kerja.
(2)Format kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Anggota satpam diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.telah memasuki usia 50 (lima puluh tahun);
c.mengundurkan diri;
d.bekerja ditempat lain;
e.tidak bisa melaksanakan tugas pengamanan dikarenakan sakit disertai surat keterangan dokter;
f.melanggar tata tertib dan disiplin;
g.melakukan tindak pidana;dan/atau
h.habis masa kerja.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

Pasal 10

(1)Pengangkatan dan penempatan anggota satpam di lingkungan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial ditetapkan oleh kepala satuan kerja.
(2)Eselon II yang membidangi urusan umum melakukan rotasi atau perputaran tempat kerja setiap tahun. 5