DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Sosial adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai sarana dan/atau prasarana bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah.
2.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3.Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Sistem Layanan Rujukan Terpadu adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial.

Pasal 3

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial bertujuan:

a.meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam mendukung prioritas nasional terutama di bidang pembangunan manusia serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah;
b.memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal; dan
c.meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui pemutakhiran data kesejahteraan sosial serta SIKS-NG yang handal dan mudah diakses.

Pasal 4

Kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b.dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota; dan
c.dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Sasaran DAK Fisik Bidang Sosial untuk meningkatkan:

a.kualitas layanan, data, dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan; dan
b.ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Pasal 6

Target DAK Fisik Bidang Sosial meliputi:

a.Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b.Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota;
c.Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
d.pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RINCIAN MENU KEGIATAN DAN KELUARAN

Pasal 7

(1)Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat, serta pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
(2)Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ruang asrama;
2. b.ruang pengasuh/perawat;
3. c.ruang bimbingan;
4. d.ruang kesehatan;
5. e.ruang makan;
6. f.ruang belajar;
7. g.ruang ibadah;
8. h.ruang kesenian;
9. i.ruang aula;
10. j.ruang kamar mandi dan toilet;
11. k.ruang tamu;
12. l.ruang bermain; dan/atau
13. m.pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
(3)Dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota berupa:
1. a.alat bantu kursi roda;
2. b.alat bantu kaca mata low vision;
3. c.alat bantu dengar;
4. d.alat bantu kruk;
5. e.alat bantu tripod;
6. f.alat bantu walker;
7. g.alat bantu tongkat kaki satu;
8. h.alat bantu tongkat kaki tiga; dan/atau
9. i.alat bantu tongkat kaki empat.
(4)Dana alokasi khusus fisik rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa:
1. a.ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
2. b.mebel;
3. c.personal computer dan printer; dan
4. d.tablet.
(5)Dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di kabupaten/kota berupa:
1. a.ruang layanan data kesejahteraan sosial;
2. b.alat pedingin ruang data;
3. c.mebel;
4. d.personal computer dan printer; dan
5. e.laptop.
(6)Satuan harga, spesifikasi, kriteria, dan ketentuan lainnya terhadap DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

Kebutuhan pendanaan DAK Fisik Bidang Sosial disesuaikan dengan standar biaya masukan tingkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun dan disesuaikan dengan standar biaya masukan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial dapat dialokasikan dana kegiatan penunjang.
(2)Dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
2. b.pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial.
(3)Pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial yang tersedia.

Pasal 10

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b.biaya tender;
c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
d.penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e.penyelenggaraan rapat koordinasi;
f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
g.pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah tidak termasuk honorarium.

Pasal 11

Penggunaan dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 868);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Bidang Sosial yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Sosial adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai sarana dan/atau prasarana bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah.
2.Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3.Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4.Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Sistem Layanan Rujukan Terpadu adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau anak penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Sosial dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial.

Pasal 3

Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial bertujuan:

a.meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam mendukung prioritas nasional terutama di bidang pembangunan manusia serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah;
b.memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal; dan
c.meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial melalui pemutakhiran data kesejahteraan sosial serta SIKS-NG yang handal dan mudah diakses.

Pasal 4

Kegiatan DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b.dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota; dan
c.dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

Sasaran DAK Fisik Bidang Sosial untuk meningkatkan:

a.kualitas layanan, data, dan informasi bagi penduduk miskin dan rentan; dan
b.ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Panti Sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Pasal 6

Target DAK Fisik Bidang Sosial meliputi:

a.Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi;
b.Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota;
c.Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
d.pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota.

BAB II

RINCIAN MENU KEGIATAN DAN KELUARAN

Pasal 7

(1)Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat, serta pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
(2)Dana alokasi khusus fisik sarana dan prasarana penunjang dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ruang asrama;
2. b.ruang pengasuh/perawat;
3. c.ruang bimbingan;
4. d.ruang kesehatan;
5. e.ruang makan;
6. f.ruang belajar;
7. g.ruang ibadah;
8. h.ruang kesenian;
9. i.ruang aula;
10. j.ruang kamar mandi dan toilet;
11. k.ruang tamu;
12. l.ruang bermain; dan/atau
13. m.pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial.
(3)Dana alokasi khusus fisik pengadaan Alat Bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam Panti Sosial untuk daerah provinsi dan di luar Panti Sosial untuk daerah kabupaten/kota berupa:
1. a.alat bantu kursi roda;
2. b.alat bantu kaca mata low vision;
3. c.alat bantu dengar;
4. d.alat bantu kruk;
5. e.alat bantu tripod;
6. f.alat bantu walker;
7. g.alat bantu tongkat kaki satu;
8. h.alat bantu tongkat kaki tiga; dan/atau
9. i.alat bantu tongkat kaki empat.
(4)Dana alokasi khusus fisik rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa:
1. a.ruang layanan Pusat Kesejahteraan Sosial;
2. b.mebel;
3. c.personal computer dan printer; dan
4. d.tablet.
(5)Dana alokasi khusus fisik revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial di kabupaten/kota berupa:
1. a.ruang layanan data kesejahteraan sosial;
2. b.alat pedingin ruang data;
3. c.mebel;
4. d.personal computer dan printer; dan
5. e.laptop.
(6)Satuan harga, spesifikasi, kriteria, dan ketentuan lainnya terhadap DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sosial dapat dialokasikan dana kegiatan penunjang.
(2)Dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
2. b.pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial.
(3)Pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Bidang Sosial yang tersedia.

Pasal 10

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b.biaya tender;
c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
d.penunjukkan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
e.penyelenggaraan rapat koordinasi;
f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
g.pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah tidak termasuk honorarium.

Pasal 11

Penggunaan dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kebutuhan daerah.