DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial; 2022, No.148 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 2022, No.148
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(2)BBPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPPKS menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
3. c.pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
4. d.pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
5. e.pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; 2022, No.148
6. f.pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
7. g.pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
8. h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBPPKS terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.pengelolaan urusan keuangan;
d.pengelolaan barang milik negara;
e.penataan organisasi dan tata laksana;
f.pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
g.pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 2022, No.148

Pasal 7

Struktur Organisasi BBPPKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSTALASI

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPKS dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala BBPPKS.
(2)Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Kepala BBPPKS.

Pasal 9

(1)Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
(2)Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial berupa laboratorium profesi pekerja sosial, penyuluhan sosial dan media, perpustakaan, dan instalasi lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya koordinator instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
(4)Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2022, No.148

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan Kementerian Sosial dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/83/M.KT.01/2022 tanggal 24 Januari 2022;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 2022, No.148
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BBPPKS merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi.
(2)BBPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPPKS mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPPKS menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat;
3. c.pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
4. d.pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat;
5. e.pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; 2022, No.148
6. f.pelaksanaan advokasi dan asistensi serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
7. g.pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial;
8. h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
9. i.pelaksanaan urusan tata usaha.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBPPKS menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBPPKS terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan urusan kepegawaian;
c.pengelolaan urusan keuangan;
d.pengelolaan barang milik negara;
e.penataan organisasi dan tata laksana;
f.pengelolaan urusan kearsipan dan tata persuratan;
g.pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
i.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 2022, No.148

Pasal 7

Struktur Organisasi BBPPKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSTALASI

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPKS dapat membentuk Instalasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala BBPPKS.
(2)Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Kepala BBPPKS.

Pasal 9

(1)Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
(2)Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial berupa laboratorium profesi pekerja sosial, penyuluhan sosial dan media, perpustakaan, dan instalasi lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya koordinator instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BBPPKS.
(4)Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2022, No.148

BAB IV