DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai maksud, tujuan, pelaksana PPSE, sasaran PPSE; mekanisme PPSE yang dilaksanakan melalui tahapan a. persiapan pemberdayaan; b. pelaksanaan pemberdayaan; dan c. pasca pemberdayaan; pengaduan; monitoring dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat PPSE adalah program pemberdayaan yang meliputi aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu dan kelompok dalam bentuk penguatan kemampuan, aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
2.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
3.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
5.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada KPM.
6.Pendamping Sosial adalah individu yang ditugaskan oleh satuan kerja yang membidangi PPSE untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan PPSE.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

PPSE dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepemilikan aset, dan fasilitasi akses yang diprioritaskan bagi KPM yang mengelola usaha atau bekerja.

Pasal 3

PPSE bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM;
b.mengakhiri kepesertaan KPM dari Bantuan Sosial program keluarga harapan dan/atau program sembako; dan/atau
c.memfasilitasi akses bagi KPM graduasi kepada kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah untuk diberdayakan lebih lanjut.

Pasal 4

(1)PPSE dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi PPSE di lingkungan direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang pemberdayaan sosial.
(2)Selain satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan PPSE dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 5

(1)Sasaran PPSE diberikan kepada:
1. a.KPM program keluarga harapan;
2. b.KPM program sembako;
3. c.penerima manfaat program asistensi rehabilitasi sosial; dan/atau
4. d.orang tua peserta didik sekolah rakyat, yang berpotensi untuk digraduasi.
(2)Sasaran PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada DTSEN dengan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
(3)Berpotensi untuk digraduasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
1. a.telah menjadi KPM program keluarga harapan dan/atau KPM program sembako paling singkat 1 (satu) tahun; atau
2. b.telah pulih fungsi sosialnya bagi penerima manfaat program asistensi rehabilitasi sosial.

BAB II

MEKANISME PPSE

Pasal 6

Mekanisme PPSE dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan pemberdayaan;
b.pelaksanaan pemberdayaan; dan
c.pasca pemberdayaan.

Pasal 7

Persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.pemetaan;
b.asesmen;
c.penelaahan hasil asesmen; dan
d.penetapan KPM.

Pasal 8

(1)Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi PPSE berdasarkan:
1. a.usulan data calon KPM PPSE;
2. b.pemenuhan kriteria;
3. c.lokasi usulan; dan/atau
4. d.potensi daerah.
(2)Usulan data calon KPM PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

(1)Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui:
1. a.kelayakan calon KPM PPSE;
2. b.kesesuaian antara minat, kemampuan diri, dan sumber daya;
3. c.potensi untuk berkembang; dan
4. d.kebutuhan usaha atau bekerja.
(2)Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial.
(3)Asesmen dilaksanakan menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh satuan kerja yang membidangi data dan informasi kesejahteraan sosial.

Pasal 10

(1)Penelaahan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan aktivitas pengecekan dan verifikasi ulang terhadap:
1. a.proposal usaha calon KPM PPSE yang memuat paling sedikit rencana usaha dan rencana anggaran biaya; dan
2. b.daftar riwayat hidup calon KPM PPSE yang memuat paling sedikit minat bekerja, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki.
(2)Penelaahan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengkaji.
(3)Tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pemberdayaan sosial.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…