DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
2.Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
3.Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
4.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
5.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

a.dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
b.dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
c.lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
d.tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
e.luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

a.Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
b.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
c.memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
d.memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5

(1)Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.
(2)Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
2. b.jalan setapak;
3. c.tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
4. d.pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
5. e.prasarana penyedia air bersih;
6. f.pos keamanan lingkungan; dan/atau
7. g.tempat pertemuan warga.

Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

a.diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
b.merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
c.status tanah tidak dalam sengketa; dan
d.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(2)Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(4)Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
(5)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.

Pasal 8

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

a.pemilik rumah;
b.masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
c.dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
2. b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
3. c.lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
4. d.dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
5. e.hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
6. f.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
7. g.Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
8. h.hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
9. i.kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
10. j.dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
(2)Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
2.Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
3.Sarana Prasarana Lingkungan yang selanjutnya disebut Sarling adalah fasilitas umum yang dibangun secara gotong royong untuk mendukung lingkungan tempat tinggal atau hunian guna meningkatkan kualitas kehidupan.
4.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
5.Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada Fakir Miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

a.dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
b.dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
c.lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
d.tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
e.luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pasal 4

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

a.Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
b.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
c.memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
d.memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5

(1)Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan.
(2)Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
2. b.jalan setapak;
3. c.tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
4. d.pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
5. e.prasarana penyedia air bersih;
6. f.pos keamanan lingkungan; dan/atau
7. g.tempat pertemuan warga.

Pasal 6

Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

a.diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
b.merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
c.status tanah tidak dalam sengketa; dan
d.belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.

BAB III

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.
(2)Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(4)Dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diupayakan terdapat anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan Sarling.
(5)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.bendahara.

Pasal 8

Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas:

a.melakukan penilaian rumah/Sarling yang akan direhabilitasi/dibangun;
b.mengajukan usulan kebutuhan dana perbaikan/ pembangunan;
c.mengerjakan perbaikan/pembangunan rumah/Sarling secara gotong royong;
d.menandatangani bukti penerimaan Bantuan Sosial; dan
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu/ Sarling kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Pasal 9

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dapat diajukan oleh:

a.pemilik rumah;
b.masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
c.dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme:
1. a.mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain;
2. b.lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah;
3. c.lurah/kepala desa/nama lain mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota;
4. d.dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
5. e.hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
6. f.Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota;
7. g.Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
8. h.hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi;
9. i.kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan
10. j.dinas sosial daerah kabupaten/kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.
(2)Dalam hal Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyrakat, atau lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.