DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Sosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan teknis;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pemerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening/Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. SALINAN 3
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
7.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan rekening Kas Umum Negara.
8.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi lini Kementerian Sosial atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.
12.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kementerian/lembaga.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
14.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. SALINAN 4
15.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
17.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
18.Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
19.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
21.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran TUP.
22.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran TUP.
23.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
24.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. SALINAN 5
25.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
26.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan TUP.
27.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
28.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
29.Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan olek KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
30.Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut SPBy adalah dasar pembayaran atas UP yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.
31.Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah buku untuk mencatat/mengetahui jumlah yang diterima, dikeluarkan, dan sisa yang ada di bawah pengurusan Bendahara yang harus dipertanggungjawabkan.
32.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
33.Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.
34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.
(2)Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. SALINAN 6
(3)Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.
(4)Dalam hal pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 3

Menteri selaku penyelenggara urusan di bidang sosial bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Menteri selaku PA berwenang:
1. a.menunjuk Inspektur Jenderal, Pejabat Eselon II Kantor Pusat, Kepala Satker UPT di lingkungan Kementerian Sosial sebagai KPA; dan
2. b.menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.
(2)Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat ex- officio.
(3)Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi PPK dan PPSPM.
(4)Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan kepada KPA.
(5)Dalam hal terjadi penggantian jabatan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang baru menjabat sebagai KPA setelah serah terima jabatan. SALINAN 7

Pasal 5

(1)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan perangkapan fungsi pejabat perbendaharaan negara dengan prinsip saling uji atau check and balance, melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.
(2)KPA melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan DIPA.
(3)Penunjukan KPA tidak terikat periode tahun anggaran.
(4)Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf a, PA segera menunjuk langsung seorang pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA yang dituangkan dengan Surat Keputusan penunjukan.
(5)Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
(6)KPA yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

(1)Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
(2)Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana urusan bersama, dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur/bupati/walikota.
(3)Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur/bupati/walikota.
(4)Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan urusan bersama dan tugas pembantuan kepada gubernur/bupati/walikota.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun DIPA;
2. b.menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; SALINAN 8
3. c.menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan penerbitan SPM atas beban anggaran belanja negara;
4. d.menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
5. e.menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. f.memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7. g.mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. h.menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk setiap 1 (satu) DIPA, KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPK, dan 1 (satu) PPSPM.

Pasal 8

(1)KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
2. b.merumuskan standar operasional prosedur agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. c.menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
6. f.merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA; dan
7. g.melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 9

(1)KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan dan penetapannya tidak terikat periode tahun anggaran.
(2)Dalam hal tidak terdapat perubahan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan PPSPM tahun yang lalu masih berlaku.
(3)KPA menetapkan besaran honor KPA dan Pejabat Perbendaharaan lainnya setiap tahun dengan Surat Keputusan. SALINAN 9
(4)Dalam hal pejabat dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatan/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.
(5)Dalam hal penunjukan KPA berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.
(6)PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjabat PPK dan PPSPM.

Pasal 10

(1)PPK melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara.
(2)Jabatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh dirangkap oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara.
(3)Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu/S1, atau golongan ruang III/a.
(4)Dalam hal tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana pada ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di Kementerian Sosial; dan/atau
2. b.PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Sosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan teknis;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pemerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
6.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening/Kas Umum Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL. SALINAN 3
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
7.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan rekening Kas Umum Negara.
8.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
9.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut satker adalah unit organisasi lini Kementerian Sosial atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.
12.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kementerian/lembaga.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
14.Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. SALINAN 4
15.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
17.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
18.Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
19.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
21.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran TUP.
22.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran TUP.
23.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
24.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. SALINAN 5
25.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
26.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan TUP.
27.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
28.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
29.Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan olek KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
30.Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut SPBy adalah dasar pembayaran atas UP yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.
31.Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah buku untuk mencatat/mengetahui jumlah yang diterima, dikeluarkan, dan sisa yang ada di bawah pengurusan Bendahara yang harus dipertanggungjawabkan.
32.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
33.Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara.
34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.
(2)Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. SALINAN 6
(3)Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.
(4)Dalam hal pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 3

Menteri selaku penyelenggara urusan di bidang sosial bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Menteri selaku PA berwenang:
1. a.menunjuk Inspektur Jenderal, Pejabat Eselon II Kantor Pusat, Kepala Satker UPT di lingkungan Kementerian Sosial sebagai KPA; dan
2. b.menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya.
(2)Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat ex- officio.
(3)Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi PPK dan PPSPM.
(4)Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan kepada KPA.
(5)Dalam hal terjadi penggantian jabatan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang baru menjabat sebagai KPA setelah serah terima jabatan. SALINAN 7

Pasal 5

(1)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan perangkapan fungsi pejabat perbendaharaan negara dengan prinsip saling uji atau check and balance, melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.
(2)KPA melaksanakan penggunaan anggaran berdasarkan DIPA.
(3)Penunjukan KPA tidak terikat periode tahun anggaran.
(4)Dalam hal terdapat kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf a, PA segera menunjuk langsung seorang pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA yang dituangkan dengan Surat Keputusan penunjukan.
(5)Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
(6)KPA yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

(1)Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
(2)Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana urusan bersama, dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur/bupati/walikota.
(3)Penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur/bupati/walikota.
(4)Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri dapat mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan urusan bersama dan tugas pembantuan kepada gubernur/bupati/walikota.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun DIPA;
2. b.menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; SALINAN 8
3. c.menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan penerbitan SPM atas beban anggaran belanja negara;
4. d.menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
5. e.menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. f.memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7. g.mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. h.menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk setiap 1 (satu) DIPA, KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPK, dan 1 (satu) PPSPM.

Pasal 8

(1)KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
2. b.merumuskan standar operasional prosedur agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. c.menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
6. f.merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran/output yang ditetapkan dalam DIPA; dan
7. g.melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 9

(1)KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan dan penetapannya tidak terikat periode tahun anggaran.
(2)Dalam hal tidak terdapat perubahan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan PPSPM tahun yang lalu masih berlaku.
(3)KPA menetapkan besaran honor KPA dan Pejabat Perbendaharaan lainnya setiap tahun dengan Surat Keputusan. SALINAN 9
(4)Dalam hal pejabat dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatan/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan.
(5)Dalam hal penunjukan KPA berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), penetapan PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir.
(6)PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjabat PPK dan PPSPM.

Pasal 10

(1)PPK melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara.
(2)Jabatan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh dirangkap oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara.
(3)Pejabat/pegawai yang akan diangkat sebagai PPK harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, berpendidikan paling rendah sarjana strata satu/S1, atau golongan ruang III/a.
(4)Dalam hal tidak ada pejabat/pegawai yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK sebagaimana pada ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di Kementerian Sosial; dan/atau
2. b.PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.