DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Penggunan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
16.Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian;
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hadiah tidak tertebak adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah berupa barang yang tidak ada pemenang.
2.Hadiah yang tidak diambil pemenang adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah berupa barang yang setelah jangka waktu tertentu tidak diambil pemenang.
3.Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma- cuma yang digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain berupa promosi produk barang/jasa.
4.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, secara memadai dan wajar.
6.Penerima bantuan sosial adalah individu, kelompok, dan keluarga yang mengalami kondisi rentan dan/atau karena sebab-sebab tertentu, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7.Persediaan yang bersumber dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan dan didistribusikan dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berisiko sosial.
8.Barang tidak pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9.Pejabat pengurus persediaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur

Pasal 2

Pengelolaan barang dalam Peraturan ini merupakan barang yang berasal dari:

a.hadiah tidak tertebak;dan
b.hadiah tidak diambil pemenang.

BAB II

PEJABAT PELAKSANA

Pasal 3

(1)Menteri Sosial sebagai Pengguna Barang yang dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal selanjutnya sebagai Pembantu dan dilaksanakan oleh Pejabat eselon II yang membidangi urusan perlengkapan.
(2)Pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB selanjutnya sebagai Pembantu dalam penggunaan barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
(3)Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB sebagai Pelaksana Pembantu pengelola barang dan Kuasa Pengguna Barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menunjuk pejabat pengurus persediaan.
(2)Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada pejabat yang membidangi urusan pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan UGB pada satuan kerja eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
(4)Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.

Pasal 5

(1)Pejabat pengurus persediaan mempunyai kewajiban :
1. a.melakukan pemeriksaan barang;
2. b.melaksanakan pengamanan persediaan baik dari pencurian maupun kerusakan;
3. c.melaksanakan pemeliharaan dan menjaga keteraturan ketersediaan agar memberikan daya guna yang lebih optimal;
4. d.memelihara kebersihan dan kerapihan gudang/tempat penyimpanan;dan
5. e.membuat laporan penerimaan dan pengeluaran persediaan kepada Kuasa Pengguna Barang secara berkala dengan menggunakan aplikasi barang persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pejabat pengurus persediaan dibantu petugas aplikasi SIMAK BMN.

BAB III

JENIS HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU HADIAH TIDAK DIAMBIL PEMENANG

Pasal 6

(1)Seluruh barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang merupakan persediaan.
(2)Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.barang pakai habis;dan
2. b.barang tidak pakai habis.

Pasal 7

(1)Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk masyarakat yang mengalami risiko sosial.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan PMKS.
(3)Persediaan barang pakai habis meliputi :
1. a.makanan dan minuman;
2. b.kosmetik;
3. c.voucher; dan
4. d.barang pakai habis lainnya.
(4)Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi barang bantuan.

Pasal 8

(1)Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan :
1. a.barang yang dapat menjadi barang bantuan;atau
2. b.barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan.
(3)Barang yang dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.peralatan elektronik;
2. b.peralatan rumah tangga;
3. c.peralatan kantor;
4. d.mebeler;
5. e.alat kesehatan;
6. f.sepeda;
7. g.alat pengolah data;
8. h.alat komunikasi;
9. i.pakaian;
10. j.al quran;
11. k.mainan anak-anak;
12. l.kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 cc;dan
13. m.barang lainnya yang dapat menjadi barang bantuan.
(4)Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 cc;
2. b.kendaraan roda 4 (empat);
3. c.perhiasan mewah;
4. d.logam mulia;
5. e.aksesoris mewah;dan
6. f.barang mewah lainnya.
(5)Barang-barang sebagaimana tersebut pada ayat (4) selama memenuhi persyaratan ekonomis, lebih menguntungkan bagi negara, dilaksanakan penjualan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(6)Hasil penjualan Barang Milik Negara dari hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan barang dilakukan terhadap hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang meliputi:

a.pemeriksaan dan penerimaan;
b.penyimpanan;
c.pengamanan dan pemeliharaan;
d.pendistribusian;dan
e.penghapusan.

Pasal 10

(1)Semua barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang akan diserahkan kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan keputusan izin penyelenggaraan undian.
(2)Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan lampiran keputusan izin penyelenggaraan undian, pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota harus menolak barang yang akan diserahkan.
(3)Penyerahan atau penolakan barang dari penyelenggara UGB kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan berita acara.
(4)Pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota harus memberikan laporan penerimaan atau penolakan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada Kementerian Sosial melalui eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa barang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Penggunan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
16.Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian;
18.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU TIDAK DIAMBIL PEMENANG ATAS PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hadiah tidak tertebak adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah berupa barang yang tidak ada pemenang.
2.Hadiah yang tidak diambil pemenang adalah hadiah yang berasal dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah berupa barang yang setelah jangka waktu tertentu tidak diambil pemenang.
3.Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma- cuma yang digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain berupa promosi produk barang/jasa.
4.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, secara memadai dan wajar.
6.Penerima bantuan sosial adalah individu, kelompok, dan keluarga yang mengalami kondisi rentan dan/atau karena sebab-sebab tertentu, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
7.Persediaan yang bersumber dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh, disimpan dan didistribusikan dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berisiko sosial.
8.Barang tidak pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9.Pejabat pengurus persediaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur

Pasal 2

Pengelolaan barang dalam Peraturan ini merupakan barang yang berasal dari:

a.hadiah tidak tertebak;dan
b.hadiah tidak diambil pemenang.

BAB II

PEJABAT PELAKSANA

Pasal 3

(1)Menteri Sosial sebagai Pengguna Barang yang dikuasakan kepada Sekretaris Jenderal selanjutnya sebagai Pembantu dan dilaksanakan oleh Pejabat eselon II yang membidangi urusan perlengkapan.
(2)Pejabat eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB selanjutnya sebagai Pembantu dalam penggunaan barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
(3)Pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB sebagai Pelaksana Pembantu pengelola barang dan Kuasa Pengguna Barang yang berasal dari hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan undian gratis berhadiah.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat menunjuk pejabat pengurus persediaan.
(2)Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada pejabat yang membidangi urusan pengelolaan barang hadiah tidak tertebak dan/atau tidak diambil pemenang atas penyelenggaraan UGB pada satuan kerja eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
(4)Pejabat pengurus persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang dalam gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.

Pasal 5

(1)Pejabat pengurus persediaan mempunyai kewajiban :
1. a.melakukan pemeriksaan barang;
2. b.melaksanakan pengamanan persediaan baik dari pencurian maupun kerusakan;
3. c.melaksanakan pemeliharaan dan menjaga keteraturan ketersediaan agar memberikan daya guna yang lebih optimal;
4. d.memelihara kebersihan dan kerapihan gudang/tempat penyimpanan;dan
5. e.membuat laporan penerimaan dan pengeluaran persediaan kepada Kuasa Pengguna Barang secara berkala dengan menggunakan aplikasi barang persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pejabat pengurus persediaan dibantu petugas aplikasi SIMAK BMN.

BAB III

JENIS HADIAH TIDAK TERTEBAK DAN/ATAU HADIAH TIDAK DIAMBIL PEMENANG

Pasal 6

(1)Seluruh barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang merupakan persediaan.
(2)Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.barang pakai habis;dan
2. b.barang tidak pakai habis.

Pasal 7

(1)Persediaan barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis dengan jangka waktu pemakaian kurang dari 1 (satu) tahun untuk masyarakat yang mengalami risiko sosial.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan PMKS.
(3)Persediaan barang pakai habis meliputi :
1. a.makanan dan minuman;
2. b.kosmetik;
3. c.voucher; dan
4. d.barang pakai habis lainnya.
(4)Barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi barang bantuan.

Pasal 8

(1)Persediaan barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari kekayaan negara berupa barang bergerak yang jangka waktu pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)Persediaan barang tidak pakai habis diklasifikasikan :
1. a.barang yang dapat menjadi barang bantuan;atau
2. b.barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan.
(3)Barang yang dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.peralatan elektronik;
2. b.peralatan rumah tangga;
3. c.peralatan kantor;
4. d.mebeler;
5. e.alat kesehatan;
6. f.sepeda;
7. g.alat pengolah data;
8. h.alat komunikasi;
9. i.pakaian;
10. j.al quran;
11. k.mainan anak-anak;
12. l.kendaraan roda 2 (dua) paling tinggi 150 cc;dan
13. m.barang lainnya yang dapat menjadi barang bantuan.
(4)Barang yang tidak dapat menjadi barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.kendaraan roda 2 (dua) diatas 150 cc;
2. b.kendaraan roda 4 (empat);
3. c.perhiasan mewah;
4. d.logam mulia;
5. e.aksesoris mewah;dan
6. f.barang mewah lainnya.
(5)Barang-barang sebagaimana tersebut pada ayat (4) selama memenuhi persyaratan ekonomis, lebih menguntungkan bagi negara, dilaksanakan penjualan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
(6)Hasil penjualan Barang Milik Negara dari hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan barang dilakukan terhadap hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang meliputi:

a.pemeriksaan dan penerimaan;
b.penyimpanan;
c.pengamanan dan pemeliharaan;
d.pendistribusian;dan
e.penghapusan.

Pasal 10

(1)Semua barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang yang akan diserahkan kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota wajib diperiksa dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang serta kesesuaiannya dengan keputusan izin penyelenggaraan undian.
(2)Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai dengan lampiran keputusan izin penyelenggaraan undian, pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota harus menolak barang yang akan diserahkan.
(3)Penyerahan atau penolakan barang dari penyelenggara UGB kepada pejabat eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB melalui pejabat eselon III yang membidangi pemantauan dan penyidikan dan/atau pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota disertai dengan berita acara.
(4)Pejabat eselon IV yang membidangi undian di dinas/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota harus memberikan laporan penerimaan atau penolakan barang hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang kepada Kementerian Sosial melalui eselon II yang membidangi penyelenggaraan UGB paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara.