DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Pasal 3

Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

PENETAPAN, PENERBITAN, DAN PENYAMPAIAN KPD

Pasal 4

(1)Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
(2)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
(3)Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
(4)Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
(5)Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
(6)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
(7)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.
(2)KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
(3)KPD yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor register disabilitas.
(4)Pelaksanaan penerbitan KPD dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

(1)Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan KPD harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
(2)Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas wajib melaporkan setiap perubahan data Penyandang Disabilitas kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
(3)Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
(4)Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
(5)Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KPD

Pasal 7

(1)Tata cara pendaftaran untuk mendapatkan KPD dilakukan dengan ketentuan:
1. a.mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
3. c.menyerahkan foto diri terbaru; dan
4. d.menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
(2)Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada dinas sosial daerah provinsi.
(3)Dinas sosial daerah provinsi melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Kementerian Sosial.
(4)Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadir untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.keluarga/wali;
2. b.pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial;
3. c.tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; atau
4. d.organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

(1)Kementerian Sosial menerbitkan KPD berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(2)Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak KPD.
(3)Pencetakan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kementerian Sosial mendistribusikan KPD yang telah dicetak kepada Penyandang Disabilitas.
(2)Pendistribusian KPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal KPD hilang, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
(2)Dalam hal KPD rusak, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang rusak.
(3)Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang lama.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Pasal 3

BAB II

PENETAPAN, PENERBITAN, DAN PENYAMPAIAN KPD

Pasal 4

(1)Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
(2)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
(3)Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
(4)Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
(5)Data nasional Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
(6)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan nama dan alamat.
(7)Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah serta dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.
(2)KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
(3)KPD yang diterbitkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor register disabilitas.
(4)Pelaksanaan penerbitan KPD dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

(1)Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan KPD harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
(2)Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas wajib melaporkan setiap perubahan data Penyandang Disabilitas kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
(3)Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
(4)Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
(5)Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KPD

Pasal 7

(1)Tata cara pendaftaran untuk mendapatkan KPD dilakukan dengan ketentuan:
1. a.mengisi formulir pendaftaran di dinas sosial daerah kabupaten/kota;
2. b.menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
3. c.menyerahkan foto diri terbaru; dan
4. d.menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
(2)Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada dinas sosial daerah provinsi.
(3)Dinas sosial daerah provinsi melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Kementerian Sosial.
(4)Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadir untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dikuasakan kepada pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.keluarga/wali;
2. b.pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial;
3. c.tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; atau
4. d.organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

(1)Kementerian Sosial menerbitkan KPD berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
(2)Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak KPD.
(3)Pencetakan KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kementerian Sosial mendistribusikan KPD yang telah dicetak kepada Penyandang Disabilitas.
(2)Pendistribusian KPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh direktorat yang menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Dalam hal KPD hilang, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
(2)Dalam hal KPD rusak, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang rusak.
(3)Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang lama.