DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, perlu penguatan restorasi sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Restorasi Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;
3.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RESTORASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
2.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman.
(2)Restorasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang memudar atau melemah sehingga dapat kembali sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Restorasi Sosial dilakukan dengan memberikan penguatan pada masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Sasaran penguatan Restorasi Sosial diperuntukkan kepada:

a.masyarakat; dan
b.nilai-nilai kearifan lokal yang sudah memudar atau menurun.

Pasal 5

(1)Restorasi Sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial.
(2)Strategi penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga;
2. b.membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa;
3. c.meningkatkan peran kelembagaan sosial;
4. d.meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
5. e.meningkatkan pembudayaan kesetiakawananan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
b.peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai- nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan
c.pelindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa.

Pasal 7

Membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a.pengembangan kepedulian sosial;
b.pengembangan pranata gotong royong;
c.penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
d.pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
e.pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan
f.peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 8

Meningkatkan peran kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a.pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota;
b.pengembangan kompetensi dan kertersediaan tenaga kesejahteraan sosial; dan
c.peningkatan kualitas dan standardisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a.perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
b.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
c.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
d.pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Pasal 10

Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

a.peningkatan penyuluhan sosial;
b.penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintan daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan
c.peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan, perlu penguatan restorasi sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;
3.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RESTORASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.
2.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman.
(2)Restorasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan nilai-nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa yang memudar atau melemah sehingga dapat kembali sesuai dengan yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Restorasi Sosial dilakukan dengan memberikan penguatan pada masyarakat guna menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Pasal 4

Sasaran penguatan Restorasi Sosial diperuntukkan kepada:

a.masyarakat; dan
b.nilai-nilai kearifan lokal yang sudah memudar atau menurun.

Pasal 5

(1)Restorasi Sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial.
(2)Strategi penguatan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga;
2. b.membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa;
3. c.meningkatkan peran kelembagaan sosial;
4. d.meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
5. e.meningkatkan pembudayaan kesetiakawananan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
b.peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai- nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan
c.pelindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa.

Pasal 7

Membangun kembali modal sosial untuk memperkukuh karakter dan jati diri bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a.pengembangan kepedulian sosial;
b.pengembangan pranata gotong royong;
c.penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;
d.pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
e.pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan
f.peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 8

Meningkatkan peran kelembagaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a.pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota;
b.pengembangan kompetensi dan kertersediaan tenaga kesejahteraan sosial; dan
c.peningkatan kualitas dan standardisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a.perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
b.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
c.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
d.pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Pasal 10

Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

a.peningkatan penyuluhan sosial;
b.penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintan daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan
c.peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.