DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
b.bahwa sampai saat ini belum ada standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional sehingga terdapat perbedaan pelaksanaan di berbagai daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disebut TMPN Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.
4.Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.
5.Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.
6.Pengelolaan TMPN dan MPN adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan, dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN.

Pasal 2

Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk :

a.memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN; SALINAN 3
b.terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara;dan
c.berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN KOMPONEN MAKAM PAHLAWAN

Pasal 4

(1)Klasifikasi makam pahlawan terdiri atas:
1. a.TMPN;dan
2. b.MPN.
(2)TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.TMPN Utama;
2. b.TMPN provinsi; dan
3. c.TMPN kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:
1. a.komponen utama; dan
2. b.komponen penunjang.
(2)Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ada pada setiap makam pahlawan.
(3)Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah. SALINAN 4

Pasal 6

(1)Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tanah;
2. b.makam;
3. c.monumen atau tugu;
4. d.plaza upacara;
5. e.jalan utama;
6. f.gerbang dan pintu gerbang;
7. g.tembok nama TMPN;
8. h.tiang bendera;
9. i.tembok abadi;
10. j.gedung kantor;
11. k.perpustakaan;
12. l.ruang persemayaman;
13. m.jalan petak makam; dan
14. n.pagar keliling;
(2)Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.pertamanan;
2. b.halaman parkir;
3. c.rumah petugas;
4. d.sarana dan prasarana rekreasi;
5. e.tembok tata tertib; dan/atau
6. f.helm tempur.

Pasal 7

(1)Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lahan yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai TMPN.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 2 (dua) hektar;
2. b.rasio untuk makam 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah;
3. c.25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah dapat digunakan untuk bangunan lain.

Pasal 8

(1)Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan tempat jenazah dimakamkan dengan menggunakan kijing dan nisan. SALINAN 5
(2)Kijing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari makam berbentuk persegi panjang dan diletakkan di atas makam dengan ukuran panjang 175 cm, lebar 75 cm, dan tebal 15 cm dengan ditaburi batu granit warna hitam.
(3)Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pencantuman identitas jenazah yang dimakamkan, terletak pada bagian kepala jenazah, dan bentuk nisan makam berdasarkan agama yang dianut jenazah.

Pasal 9

(1)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terletak di tengah-tengah kawasan TMPN menghadap ke arah pintu gerbang.
(2)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia.
(3)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencerminkan sifat dan jiwa kepatriotan perjuangan daerah setempat.

Pasal 10

Plaza upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan lapangan terbuka yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan upacara kenegaraan dan/atau upacara ziarah terletak di depan monumen.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
b.bahwa sampai saat ini belum ada standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional sehingga terdapat perbedaan pelaksanaan di berbagai daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2.Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disebut TMPN Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.
4.Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan.
5.Komponen adalah berbagai jenis sarana dan prasarana, baik yang terdapat pada bagian dalam maupun bagian luar TMPN dan MPN.
6.Pengelolaan TMPN dan MPN adalah keseluruhan kegiatan pembangunan, pemugaran, perawatan, dan peningkatan fungsi TMPN dan MPN.

Pasal 2

Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk :

a.memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN; SALINAN 3
b.terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara;dan
c.berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

BAB II

KLASIFIKASI DAN KOMPONEN MAKAM PAHLAWAN

Pasal 4

(1)Klasifikasi makam pahlawan terdiri atas:
1. a.TMPN;dan
2. b.MPN.
(2)TMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.TMPN Utama;
2. b.TMPN provinsi; dan
3. c.TMPN kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Makam pahlawan memiliki komponen fisik yang terdiri atas:
1. a.komponen utama; dan
2. b.komponen penunjang.
(2)Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ada pada setiap makam pahlawan.
(3)Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi makam pahlawan dan kemampuan keuangan daerah. SALINAN 4

Pasal 6

(1)Komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tanah;
2. b.makam;
3. c.monumen atau tugu;
4. d.plaza upacara;
5. e.jalan utama;
6. f.gerbang dan pintu gerbang;
7. g.tembok nama TMPN;
8. h.tiang bendera;
9. i.tembok abadi;
10. j.gedung kantor;
11. k.perpustakaan;
12. l.ruang persemayaman;
13. m.jalan petak makam; dan
14. n.pagar keliling;
(2)Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.pertamanan;
2. b.halaman parkir;
3. c.rumah petugas;
4. d.sarana dan prasarana rekreasi;
5. e.tembok tata tertib; dan/atau
6. f.helm tempur.

Pasal 7

(1)Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lahan yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai TMPN.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 2 (dua) hektar;
2. b.rasio untuk makam 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah;
3. c.25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah dapat digunakan untuk bangunan lain.

Pasal 8

(1)Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan tempat jenazah dimakamkan dengan menggunakan kijing dan nisan. SALINAN 5
(2)Kijing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari makam berbentuk persegi panjang dan diletakkan di atas makam dengan ukuran panjang 175 cm, lebar 75 cm, dan tebal 15 cm dengan ditaburi batu granit warna hitam.
(3)Nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pencantuman identitas jenazah yang dimakamkan, terletak pada bagian kepala jenazah, dan bentuk nisan makam berdasarkan agama yang dianut jenazah.

Pasal 9

(1)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terletak di tengah-tengah kawasan TMPN menghadap ke arah pintu gerbang.
(2)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia.
(3)Monumen atau tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencerminkan sifat dan jiwa kepatriotan perjuangan daerah setempat.