DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Statuta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Mengingat : Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 719); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Statuta Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekesos Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekesos Bandung.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana mulai dari profesi sampai dengan spesialis yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6.Kurikulum Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekesos Bandung.
7.Sivitas Akademika Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekesos Bandung.
8.Dewan Pembina Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.
9.Senat Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10.Direktur Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(3)Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.

Pasal 3

(1)Poltekesos Bandung berkedudukan di Bandung.
(2)Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di:
1. a.kampus pusat Poltekesos Kota Bandung; dan
2. b.kampus Poltekesos di daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekesos Bandung di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekesos Bandung.

Pasal 4

(1)Poltekesos Bandung merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor PBS.1-5-4/5980 Tahun 1964 diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
(2)Poltekesos Bandung didirikan pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
(3)Poltekesos Bandung diresmikan pada tanggal 9 Juli 2019 di Bandung.
(4)Tanggal 20 Desember merupakan hari jadi (dies natalis) Poltekesos Bandung.

Pasal 5

(1)Poltekesos Bandung mempunyai logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik.
(2)Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Poltekesos Bandung; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekesos Bandung.
(3)Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

(1)Poltekesos Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekesos Bandung.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekesos Bandung serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekesos Bandung serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
(3)Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.penjaminan mutu;
4. d.efektivitas; dan
5. e.efisiensi.

Pasal 7

(1)Poltekesos Bandung menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 8

(1)Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di Poltekesos Bandung menggunakan sistem kredit semester.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Pendidikan di Poltekesos Bandung untuk 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(3)Dalam hal diperlukan, Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan semester pendek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.
(2)Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing juga dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.

Pasal 11

(1)Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis melalui:
1. a.tatap muka terjadwal;
2. b.penugasan terstruktur;
3. c.kegiatan belajar mandiri;
4. d.evaluasi;
5. e.praktikum; dan
6. f.penyusunan karya ilmiah.
(2)Dalam kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.akademik kredit;
2. b.akademik nonkredit; dan
3. c.nonakademik sebagai pendukung pembelajaran.
(3)Akademik kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum dan terjadwal.
(4)Akademik nonkredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.ceramah/kuliah umum;
2. b.workshop;
3. c.simulasi;
4. d.magang;
5. e.seminar;
6. f.diskusi panel;
7. g.simposium;
8. h.lokakarya;
9. i.praktik kerja;
10. j.studi lapangan;
11. k.tutorial; dan
12. l.kegiatan akademik sejenis yang melekat di setiap mata kuliah tertentu atau kelompok mata kuliah.
(5)Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk membentuk kepribadian mahasiswa melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas mahasiswa, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
(6)Pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan melalui proses dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
2.Statuta Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekesos Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekesos Bandung.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana mulai dari profesi sampai dengan spesialis yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6.Kurikulum Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Poltekesos Bandung.
7.Sivitas Akademika Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekesos Bandung.
8.Dewan Pembina Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung.
9.Senat Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10.Direktur Poltekesos Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekesos Bandung.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12.Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial yang selanjutnya disebut Badiklitpensos adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekesos Bandung bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.
(2)Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
(3)Pembinaan Poltekesos Bandung secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri melalui Kepala Badiklitpensos.

Pasal 3

(1)Poltekesos Bandung berkedudukan di Bandung.
(2)Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di:
1. a.kampus pusat Poltekesos Kota Bandung; dan
2. b.kampus Poltekesos di daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Poltekesos Bandung di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan organisasi Poltekesos Bandung.

Pasal 4

(1)Poltekesos Bandung merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor PBS.1-5-4/5980 Tahun 1964 diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.
(2)Poltekesos Bandung didirikan pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
(3)Poltekesos Bandung diresmikan pada tanggal 9 Juli 2019 di Bandung.
(4)Tanggal 20 Desember merupakan hari jadi (dies natalis) Poltekesos Bandung.

Pasal 5

(1)Poltekesos Bandung mempunyai logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik.
(2)Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Poltekesos Bandung; dan
2. b.manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Poltekesos Bandung.
(3)Logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo, bendera, hymne, mars, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

(1)Poltekesos Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekesos Bandung.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekesos Bandung serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang nonakademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekesos Bandung serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
(3)Otonomi pengelolaan Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.penjaminan mutu;
4. d.efektivitas; dan
5. e.efisiensi.

Pasal 7

(1)Poltekesos Bandung menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 8

(1)Poltekesos Bandung menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial.
(2)Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di Poltekesos Bandung menggunakan sistem kredit semester.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Pendidikan di Poltekesos Bandung untuk 1 (satu) tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(3)Dalam hal diperlukan, Poltekesos Bandung dapat menyelenggarakan semester pendek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai semester pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.
(2)Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing juga dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Poltekesos Bandung.

Pasal 11

(1)Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis melalui:
1. a.tatap muka terjadwal;
2. b.penugasan terstruktur;
3. c.kegiatan belajar mandiri;
4. d.evaluasi;
5. e.praktikum; dan
6. f.penyusunan karya ilmiah.
(2)Dalam kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
1. a.akademik kredit;
2. b.akademik nonkredit; dan
3. c.nonakademik sebagai pendukung pembelajaran.
(3)Akademik kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum dan terjadwal.
(4)Akademik nonkredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas kegiatan:
1. a.ceramah/kuliah umum;
2. b.workshop;
3. c.simulasi;
4. d.magang;
5. e.seminar;
6. f.diskusi panel;
7. g.simposium;
8. h.lokakarya;
9. i.praktik kerja;
10. j.studi lapangan;
11. k.tutorial; dan
12. l.kegiatan akademik sejenis yang melekat di setiap mata kuliah tertentu atau kelompok mata kuliah.
(5)Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk membentuk kepribadian mahasiswa melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas mahasiswa, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
(6)Pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan melalui proses dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.