DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan sosial perlu dilakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi dengan mekanisme usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Kelompok Usaha Bersama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5.Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
6.Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
7.Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pasal 2

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

(1)KUBE dibentuk dengan kriteria:
1. a.mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
2. b.mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
3. c.mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
(2)Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(3)KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
(4)Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Pasal 4

(1)Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
(2)Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.rujukan program; dan
2. b.nonrujukan program.
(3)Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
1. a.mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
2. b.sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
3. c.sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
(4)Nonrujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
b.berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
c.telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
d.memiliki potensi dan keterampilan; dan
e.memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

Pasal 6

(1)Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
1. a.telah meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak aktif secara permanen;
4. d.pindah ke kecamatan lain;
5. e.tidak menaati aturan dalam kelompok;
6. f.sakit permanen; dan
7. g.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota melalui Pendamping KUBE.

Pasal 7

(1)Anggota KUBE mempunyai hak:
1. a.memilih/dipilih menjadi pengurus;
2. b.mengemukakan pendapat dan gagasan;
3. c.mengelola usaha dan/atau kegiatan;
4. d.mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
5. e.menerima bagian dari hasil usaha; dan
6. f.ikut merumuskan aturan kelompok.
(2)Anggota KUBE berkewajiban:
1. a.mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
2. b.menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
3. c.memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
4. d.aktif dalam proses usaha KUBE ;
5. e.membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
6. f.menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
7. g.menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB III

PENDAMPING KUBE

Pasal 8

(1)Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi :
1. a.supervisor;
2. b.koordinator; dan
3. c.pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.
(2)Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten/kota.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan pendamping desa/ kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.
(4)Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

Pasal 9

(1)Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)berasal dari:
1. a.tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
2. b.pekerja sosial masyarakat;
3. c.karang taruna;
4. d.pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
5. e.tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
(2)Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping KUBE dapat berasal dari:
1. a.pendamping PKH; atau
2. b.pendamping KAT.

Pasal 10

(1)Rekruitmen Pendamping KUBE dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan sosial perlu dilakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi dengan mekanisme usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4.Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5.Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
6.Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
7.Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pasal 2

BAB II

PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

(1)KUBE dibentuk dengan kriteria:
1. a.mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
2. b.mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama; dan
3. c.mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
(2)Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.
(3)KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
(4)Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.

Pasal 4

(1)Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
(2)Anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.rujukan program; dan
2. b.nonrujukan program.
(3)Rujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari sasaran keluarga miskin yang:
1. a.mendapatkan pelayanan melalui program keluarga harapan baik yang sudah graduasi maupun yang transisi;
2. b.sudah mendapatkan pelayanan melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan
3. c.sudah mendapatkan program bantuan sosial lainnya.
(4)Nonrujukan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b berasal dari sasaran keluarga miskin yang diusulkan oleh masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, serta telah diverifikasi dan direkomendasi pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Anggota KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
b.berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
c.telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
d.memiliki potensi dan keterampilan; dan
e.memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.

Pasal 6

(1)Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
1. a.telah meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak aktif secara permanen;
4. d.pindah ke kecamatan lain;
5. e.tidak menaati aturan dalam kelompok;
6. f.sakit permanen; dan
7. g.melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota melalui Pendamping KUBE.

Pasal 7

(1)Anggota KUBE mempunyai hak:
1. a.memilih/dipilih menjadi pengurus;
2. b.mengemukakan pendapat dan gagasan;
3. c.mengelola usaha dan/atau kegiatan;
4. d.mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
5. e.menerima bagian dari hasil usaha; dan
6. f.ikut merumuskan aturan kelompok.
(2)Anggota KUBE berkewajiban:
1. a.mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
2. b.menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
3. c.memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
4. d.aktif dalam proses usaha KUBE ;
5. e.membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
6. f.menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
7. g.menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BAB III

PENDAMPING KUBE

Pasal 8

(1)Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi :
1. a.supervisor;
2. b.koordinator; dan
3. c.pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.
(2)Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten/kota.
(3)Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengoordinasikan pendamping desa/ kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.
(4)Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

Pasal 9

(1)Pendamping KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)berasal dari:
1. a.tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
2. b.pekerja sosial masyarakat;
3. c.karang taruna;
4. d.pengurus lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
5. e.tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat.
(2)Selain pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping KUBE dapat berasal dari:
1. a.pendamping PKH; atau
2. b.pendamping KAT.

Pasal 10

(1)Rekruitmen Pendamping KUBE dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon I yang menangani KUBE.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendamping KUBE diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAMPING KUBE

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN KUBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENDAMPING KUBE

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019