DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
2.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3.LK3 Perguruan Tinggi adalah LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi.
4.LK3 Berbasis Masyarakat adalah LK3 yang dibentuk oleh LKS.
5.Standar adalah kententuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan LK3.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
8.Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.
9.Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada di sekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

LK3 bertujuan untuk:

a.mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
b.memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
c.meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
d.memperkuat Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Penyelenggaraan LK3 harus memperhatikan aspek:

a.profesional;
b.akuntabel;
c.nondiskriminasi; dan
d.nonpartisan.

Pasal 4

Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Pasal 5

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 tidak memberikan perlakuan atau pelayanan yang berbeda terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, dan/atau aliran politik.

Pasal 7

Nonpartisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 tidak terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas partai politik.

Pasal 8

Sasaran LK3 meliputi:

a.Keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
b.Keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
c.Keluarga pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN LK3

Pasal 9

Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

a.Kementerian Sosial;
b.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
c.masyarakat; atau
d.perguruan tinggi.

Pasal 10

Pembentukan LK3 oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlokasi di Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai LK3 percontohan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
2.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3.LK3 Perguruan Tinggi adalah LK3 yang dibentuk oleh perguruan tinggi.
4.LK3 Berbasis Masyarakat adalah LK3 yang dibentuk oleh LKS.
5.Standar adalah kententuan yang memuat kondisi dan kinerja tertentu bagi penyelenggaraan LK3.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
8.Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.
9.Psikososial adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan relasi sosial yang ada di sekelilingnya yang mencakup faktor psikologis dari pengalaman seseorang berupa pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

LK3 bertujuan untuk:

a.mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
b.memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
c.meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
d.memperkuat Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Penyelenggaraan LK3 harus memperhatikan aspek:

a.profesional;
b.akuntabel;
c.nondiskriminasi; dan
d.nonpartisan.

Pasal 4

Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Pasal 5

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 7

Nonpartisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimaksudkan dalam penyelenggaraan LK3 tidak terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas partai politik.

Pasal 8

Sasaran LK3 meliputi:

a.Keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
b.Keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
c.Keluarga pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN LK3

Pasal 9

Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

a.Kementerian Sosial;
b.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
c.masyarakat; atau
d.perguruan tinggi.

Pasal 10

Pembentukan LK3 oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlokasi di Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai LK3 percontohan.