DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berprestasi secara transparan dan akuntabel perlu menyusun pedoman dalam pemberian penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
3.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
4.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
5.Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berprestasi, berdedikasi, dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
(3)Dalam hal Penghargaan diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota, syarat penerimaan Penghargaan dan tata cara pengusulan penerima Penghargaan diatur lebih lanjut oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan di masing-masing daerah.

Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:

a.Tenaga Kesejahteraan Sosial;
b.Pekerja Sosial;
c.Relawan Sosial; dan
d.Penyuluh Sosial.

Pasal 5

(1)Jenis Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berupa:
1. a.piagam;
2. b.plakat;
3. c.piala; dan/atau
4. d.insentif.
(2)Jenis dan bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi yang menangani Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa tali asih.
(4)Pelaksanaan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(5)Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

BAB III

SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Penerima Penghargaan harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus.

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.warga negara Indonesia;
b.warga negara asing yang telah memperoleh izin melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dari Menteri Sosial;
c.berakhlak dan berbudi pekerti baik;
d.diutamakan telah lulus sertifikasi;
e.tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum;
f.memiliki prestasi, pengabdian, dan inovasi dalam bidang kesejahteraan sosial; dan
g.diutamakan yang belum pernah mendapatkan Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tingkat pusat.

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diatur lebih lanjut oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Pengusulan penerima Penghargaan dapat berasal dari:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok;
3. c.masyarakat; dan/atau
4. d.dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(2)Perorangan, kelompok, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c dapat mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(3)Dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengusulkan seseorang untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial diberikan berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, dan pusat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berprestasi secara transparan dan akuntabel perlu menyusun pedoman dalam pemberian penghargaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2.Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
3.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
4.Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
5.Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB II

SASARAN, JENIS, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Penghargaan diberikan kepada sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berprestasi, berdedikasi, dan mengabdikan diri dengan jasa luar biasa.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota.
(3)Dalam hal Penghargaan diberikan oleh gubernur dan bupati/wali kota, syarat penerimaan Penghargaan dan tata cara pengusulan penerima Penghargaan diatur lebih lanjut oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan di masing-masing daerah.

Pasal 4

Sasaran pemberian Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:

a.Tenaga Kesejahteraan Sosial;
b.Pekerja Sosial;
c.Relawan Sosial; dan
d.Penyuluh Sosial.

Pasal 5

(1)Jenis Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berupa:
1. a.piagam;
2. b.plakat;
3. c.piala; dan/atau
4. d.insentif.
(2)Jenis dan bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal/Badan yang mempunyai tugas dan fungsi yang menangani Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa tali asih.
(4)Pelaksanaan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(5)Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

BAB III

SYARAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Penerima Penghargaan harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

a.syarat umum; dan
b.syarat khusus.

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.warga negara Indonesia;
b.warga negara asing yang telah memperoleh izin melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dari Menteri Sosial;
c.berakhlak dan berbudi pekerti baik;
d.diutamakan telah lulus sertifikasi;
e.tidak sedang menjalani hukuman atau tidak sedang dalam proses hukum;
f.memiliki prestasi, pengabdian, dan inovasi dalam bidang kesejahteraan sosial; dan
g.diutamakan yang belum pernah mendapatkan Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial tingkat pusat.

Pasal 8

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

(1)Pengusulan penerima Penghargaan dapat berasal dari:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok;
3. c.masyarakat; dan/atau
4. d.dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(2)Perorangan, kelompok, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c dapat mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(3)Dinas sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengusulkan seseorang untuk memperoleh Penghargaan sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berprestasi kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Penghargaan bagi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial diberikan berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, dan pusat.