DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
3.Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4.Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
5.Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
6.Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
7.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8.Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
9.Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
10.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

a.Pencegahan Konflik Sosial;
b.pemenuhan kebutuhan dasar; dan
c.Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
(2)Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. c.meredam potensi Konflik Sosial;
4. d.membangun sistem peringatan dini; dan
5. e.mencegah bencana sosial termasuk radikalisme, terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a.pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
b.bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
c.penguatan kampung Keserasian Sosial;
d.penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
e.penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
f.pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

(1)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
(2)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
(3)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
1. a.pengkajian;
2. b.kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
3. c.laporan pengkajian.

Pasal 6

(1)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.Kementerian Sosial; dan
2. b.dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mencegah terjadinya Konflik Sosial;
2. b.menentukan tingkat kerawanan;
3. c.menentukan skala prioritas sasaran program;
4. d.menetapkan sasaran program; dan
5. e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

(1)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
(2)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
2. b.bimbingan teknis sumber daya;
3. c.pembentukan forum Keserasian Sosial;
4. d.verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
5. e.pendampingan;
6. f.penyaluran bantuan; dan
7. g.supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

(1)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
1. a.penguatan pranata sosial;
2. b.penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
3. c.penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
4. d.tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
5. e.pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
(2)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1. a.sarasehan;
2. b.forum dialog;
3. c.konferensi; dan/atau
4. d.pentas seni dan budaya.

Pasal 9

(1)Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
1. a.melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
2. b.mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
3. c.mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
4. d.memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
(2)Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
(3)Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.

Pasal 10

(1)Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
(2)Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
(4)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memelihara Kearifan Lokal;
2. b.memelihara Keserasian Sosial;
3. c.melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
4. d.memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
5. e.memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
6. f.mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
(5)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
1. a.desa/kelurahan/nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.daerah kabupaten/kota;
4. d.daerah provinsi; dan/atau
5. e.nasional.
(6)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
(7)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
1. a.kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
2. b.camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
3. c.bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
4. d.gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
5. e.Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11

(1)Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
(2)Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
(3)Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2.Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
3.Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4.Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
5.Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
6.Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
7.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8.Kearifan Lokal adalah tatanan keyakinan nilai dan kebiasaan dalam masyarakat yang telah berakar dan menjadi pegangan hidup sehingga tercipta keharmonian dalam masyarakat.
9.Keserasian Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
10.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
11.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penanganan Konflik Sosial meliputi:

a.Pencegahan Konflik Sosial;
b.pemenuhan kebutuhan dasar; dan
c.Pemulihan Pascakonflik Sosial.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik Sosial.
(2)Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. c.meredam potensi Konflik Sosial;
4. d.membangun sistem peringatan dini; dan
5. e.mencegah bencana sosial termasuk radikalisme, terorisme, bencana sosial ekonomi, dan bencana sosial politik.

Pasal 4

Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:

a.pemetaan daerah rawan Konflik Sosial;
b.bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini;
c.penguatan kampung Keserasian Sosial;
d.penguatan kepranataan Kearifan Lokal;
e.penguatan berketahanan sosial komunitas; dan
f.pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pasal 5

(1)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk memetakan daerah yang masuk dalam kategori berpotensi Konflik Sosial.
(2)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan indeks Keserasian Sosial di wilayah tertentu.
(3)Pemetaan daerah rawan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani masalah Konflik Sosial serta pengkajian sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan:
1. a.pengkajian;
2. b.kompilasi hasil pengkajian lintasinstansi; dan
3. c.laporan pengkajian.

Pasal 6

(1)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditujukan kepada petugas dan/atau masyarakat untuk menemukenali gejala akan terjadinya Konflik Sosial di masyarakat.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.Kementerian Sosial; dan
2. b.dinas sosial daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mencegah terjadinya Konflik Sosial;
2. b.menentukan tingkat kerawanan;
3. c.menentukan skala prioritas sasaran program;
4. d.menetapkan sasaran program; dan
5. e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 7

(1)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan Konflik Sosial.
(2)Penguatan kampung Keserasian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.seleksi daerah rawan Konflik Sosial;
2. b.bimbingan teknis sumber daya;
3. c.pembentukan forum Keserasian Sosial;
4. d.verifikasi dan validasi data forum dan kegiatan;
5. e.pendampingan;
6. f.penyaluran bantuan; dan
7. g.supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

(1)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
1. a.penguatan pranata sosial;
2. b.penguatan teknologi yang berkembang di tingkat lokal;
3. c.penguatan kepemimpinan lokal dalam penyelesaian Konflik Sosial;
4. d.tradisi dan mekanisme dalam pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial; dan/atau
5. e.pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal untuk pencegahan dan penyelesaian Konflik Sosial.
(2)Penguatan kepranataan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
1. a.sarasehan;
2. b.forum dialog;
3. c.konferensi; dan/atau
4. d.pentas seni dan budaya.

Pasal 9

(1)Penguatan berketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penguatan komunitas yang bertujuan:
1. a.melindungi warga masyarakat dari berbagai risiko perubahan sosial;
2. b.mendorong partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan;
3. c.mengendalikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat; dan
4. d.memelihara Kearifan Lokal yang digunakan untuk memelihara perdamaian.
(2)Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penguatan kampung Keserasian Sosial.
(3)Penguatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan forum ketahanan sosial komunitas.

Pasal 10

(1)Pembentukan forum ketahanan sosial komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah Konflik Sosial.
(2)Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah komunikasi, informasi, dan kerja sama antarwarga dalam Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan, meningkatkan, dan memelihara komunikasi, informasi, dan kerja sama dalam memperkuat ketahanan sosial komunitas.
(4)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memelihara Kearifan Lokal;
2. b.memelihara Keserasian Sosial;
3. c.melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial;
4. d.memperkuat jaringan komunikasi, informasi, dan kerja sama;
5. e.memelihara kondisi damai di masyarakat; dan
6. f.mencegah dan mengantisipasi paham radikalisme di lingkungan masyarakat.
(5)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di:
1. a.desa/kelurahan/nama lain;
2. b.kecamatan;
3. c.daerah kabupaten/kota;
4. d.daerah provinsi; dan/atau
5. e.nasional.
(6)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kolektif dan keterwakilan dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial lainnya.
(7)Kepengurusan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh:
1. a.kepala desa/lurah/nama lain untuk kepengurusan forum di tingkat desa atau nama lain;
2. b.camat untuk kepengurusan forum di tingkat kecamatan;
3. c.bupati/wali kota untuk kepengurusan forum di tingkat daerah kabupaten/kota;
4. d.gubernur untuk kepengurusan forum di tingkat daerah provinsi; dan
5. e.Menteri untuk kepengurusan forum di tingkat nasional.

Pasal 11

(1)Tenaga pelopor perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk melakukan Penanganan Konflik Sosial.
(2)Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi, dan komunikasi dalam menangani Konflik Sosial.
(3)Tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen Konflik Sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Perekrutan tenaga pelopor perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari relawan sosial masyarakat.