DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan hak anak melalui rehabilitasi sosial yang sifat, manfaat, dampak negatifnya lintasdaerah provinsi dan lintasnegara, serta memiliki peranan yang strategis bagi kepentingan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Program Rehabilitasi Sosial Anak yang selanjutnya disebut Progresa adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sebagai upaya pengembangan keberfungsian sosial anak, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendampingan sosial, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas.
3.Rehabilitasi Sosial Anak adalah intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dukungan keluarga, dan/atau terapi.
4.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
5.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Progresa bertujuan untuk:

a.mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial pada Anak dan keluarganya; dan
b.mengembangkan keberfungsian sosial Anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan Anak tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 3

(1)Progresa sebagai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial lanjut meliputi:
1. a.Rehabilitasi Sosial Anak;
2. b.pendampingan sosial;
3. c.dukungan teknis; dan
4. d.dukungan aksebilitas.
(2)Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
(3)Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(4)Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan dinas sosial di daerah, lembaga kesejahteraan sosial Anak, dan mitra kerja lainnya.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL ANAK

Pasal 4

Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mengembangkan kapabilitas serta tanggung jawab sosial Anak dan keluarga yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 5

(1)Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.
(2)Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan profesi lainnya.

Pasal 6

Sasaran Rehabilitasi Sosial Anak meliputi:

a.Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b.Anak jalanan;
c.Anak balita;
d.Anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial;
e.orang tua;
f.keluarga; dan
g.keluarga pengganti.

Pasal 7

Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.Anak dalam situasi darurat;
b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.Anak yang menjadi korban pornografi;
g.Anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency System;
h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i.Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j.Anak korban kejahatan seksual;
k.Anak korban jaringan terorisme;
l.Anak penyandang disabilitas;
m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Pasal 8

Anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Anak yang rentan beraktivitas di jalanan, Anak yang beraktivitas ekonomi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan.

Pasal 9

Anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang tidak mendapatkan pengasuhan layak, tinggal di lingkungan tidak layak, tidak memiliki akta kelahiran dan/atau nomor induk kependudukan, berasal dari keluarga miskin, dan/atau membutuhkan keluarga pengganti.

Pasal 10

Anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Anak yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar atau berdasarkan asesmen dari Pekerja Sosial memerlukan rehabilitasi sosial lanjut.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan hak anak melalui rehabilitasi sosial yang sifat, manfaat, dampak negatifnya lintasdaerah provinsi dan lintasnegara, serta memiliki peranan yang strategis bagi kepentingan nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
10.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
11.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Program Rehabilitasi Sosial Anak yang selanjutnya disebut Progresa adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sebagai upaya pengembangan keberfungsian sosial anak, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendampingan sosial, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas.
3.Rehabilitasi Sosial Anak adalah intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan bertujuan, pengasuhan, dukungan keluarga, dan/atau terapi.
4.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
5.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Progresa bertujuan untuk:

a.mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial pada Anak dan keluarganya; dan
b.mengembangkan keberfungsian sosial Anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan Anak tumbuh kembang secara optimal.

Pasal 3

(1)Progresa sebagai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial lanjut meliputi:
1. a.Rehabilitasi Sosial Anak;
2. b.pendampingan sosial;
3. c.dukungan teknis; dan
4. d.dukungan aksebilitas.
(2)Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
(3)Progresa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(4)Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan dinas sosial di daerah, lembaga kesejahteraan sosial Anak, dan mitra kerja lainnya.

BAB II

REHABILITASI SOSIAL ANAK

Pasal 4

Pasal 5

(1)Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial.
(2)Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan profesi lainnya.

Pasal 6

Sasaran Rehabilitasi Sosial Anak meliputi:

a.Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
b.Anak jalanan;
c.Anak balita;
d.Anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial;
e.orang tua;
f.keluarga; dan
g.keluarga pengganti.

Pasal 7

Anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.Anak dalam situasi darurat;
b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f.Anak yang menjadi korban pornografi;
g.Anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency System;
h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i.Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j.Anak korban kejahatan seksual;
k.Anak korban jaringan terorisme;
l.Anak penyandang disabilitas;
m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.