DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2018

Nomor: 27
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
5.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satker di Kementerian Sosial.
9.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
11.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
13.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
14.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama satker untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
15.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.bentuk Bantuan Pemerintah;
b.pelaksanaan;
c.alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;
d.mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
e.penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

a.tunjangan kehormatan;
b.bantuan pemakaman/penguburan;
c.bantuan sarana/prasarana;
d.bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
e.bantuan buku braille dan buku bicara;
f.bantuan alat pengolah data;
g.pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi;
h.bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial; dan
i.beasiswa;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.program pemberdayaan sosial;
2. b.program rehabilitasi sosial;
3. c.program perlindungan dan jaminan sosial; dan
4. d.program pendidikan;
5. e.program pelatihan, pelatihan, dan penyuluhan sosial.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I terkait.
(3)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah;
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.

Pasal 6

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.
(2)Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(3)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(4)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan pada kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(5)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan bantuan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(6)Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya.
(7)Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

(1)Pemberian tunjangan kehormatan bagi janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
2. b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening bank penerima tunjangan kehormatan.
(2)Pemberian tunjangan kehormatan bagi perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
2. b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:

a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan;
b.PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
c.PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Pasal 11

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/ penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
(3)Pemberian bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(4)Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya pemakaman/penguburan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Sosial.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Sosial.
5.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satker di Kementerian Sosial.
9.Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
10.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
11.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
13.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
14.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibuka rekening atas nama satker untuk menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
15.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.bentuk Bantuan Pemerintah;
b.pelaksanaan;
c.alokasi anggaran Bantuan Pemerintah;
d.mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
e.penyaluran Bantuan Pemerintah melalui Bank/Pos Penyalur;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

a.tunjangan kehormatan;
b.bantuan pemakaman/penguburan;
c.bantuan sarana/prasarana;
d.bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
e.bantuan buku braille dan buku bicara;
f.bantuan alat pengolah data;
g.pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi;
h.bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial; dan
i.beasiswa;

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.program pemberdayaan sosial;
2. b.program rehabilitasi sosial;
3. c.program perlindungan dan jaminan sosial; dan
4. d.program pendidikan;
5. e.program pelatihan, pelatihan, dan penyuluhan sosial.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah berupa petunjuk teknis ditetapkan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I terkait.
(3)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah;
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.

Pasal 6

(1)Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.
(2)Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional.
(3)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah atau belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(4)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan pada kelompok akun belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(5)Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan buku braille dan buku bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan bantuan alat pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah.
(6)Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bantuan operasional lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya.
(7)Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Sosial.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

(1)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

(1)Pemberian tunjangan kehormatan bagi janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
2. b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ke rekening bank penerima tunjangan kehormatan.
(2)Pemberian tunjangan kehormatan bagi perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
2. b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan:

a.pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
b.pembayaran tunjangan kehormatan disampaikan melalui mekanisme pembayaran langsung dari rekening pos penyalur ke rekening pos penerima tunjangan kehormatan.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kehormatan kepada perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

a.Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan;
b.PPK menetapkan daftar nama penerima tunjangan kehormatan dan disahkan oleh KPA; dan
c.PPK melakukan transfer ke rekening penerima tunjangan kehormatan melalui Bank/Pos Penyalur.

Pasal 11

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/ penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada janda/duda/salah satu anak kandung dari pahlawan nasional serta perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan.
(2)Bantuan Pemerintah berupa bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengajuan ahli waris.
(3)Pemberian bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(4)Bantuan pemakaman/penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang biaya pemakaman/penguburan.