DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2019

Nomor: 28
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 99/HUK/2005 tentang Pedoman Umum Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi di bidang jabatan fungsional, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1369);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Dokumen Penilaian Kinerja adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Pejabat Fungsional.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
12.Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan analis kepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit;
13.Penetapan Angka Kredit adalah penetapan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
14.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Pejabat Fungsional.
15.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi ASN guna mendukung manajemen ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
16.Laman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut Laman SIMPEG adalah laman yang digunakan dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
17.Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional.
18.Unit Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional.
19.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi atau pejabat pimpinan tinggi.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

(1)Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(2)Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta Jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi Unit Kerja, analisis Jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1)Kategori Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas Jabatan Fungsional:
1. a.keahlian; dan
2. b.keterampilan.
(2)Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenjang:
1. a.ahli utama;
2. b.ahli madya;
3. c.ahli muda; dan
4. d.ahli pertama.
(3)Tugas dan fungsi dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian meliputi:
1. a.jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
2. b.jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
3. c.jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
1. d.jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
(4)Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang:
1. a.penyelia;
2. b.mahir;
3. c.terampil; dan
4. d.pemula.
(5)Tugas dan fungsi dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan meliputi:
1. a.jenjang penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam Jabatan Fungsional keterampilan
1. b.jenjang mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
2. c.jenjang terampil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
1. d.jenjang pemula sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam Jabatan Fungsional keterampilan.

BAB III

UNIT PEMBINA

Pasal 5

(1)Unit Pembina memiliki tugas untuk membina suatu Jabatan Fungsional.
(2)Tugas Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
2. b.menyosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
3. c.membentuk Tim Penilai dan sekretariat Tim Penilai;
4. d.memproses dan menetapkan Angka Kredit;
5. e.memberikan pertimbangan teknis dalam pengangkatan, kenaikan Jabatan dan Pangkat, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional;
6. f.melakukan pemutakhiran data penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Laman SIMPEG;
7. g.merencanakan dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis serta uji kompetensi Jabatan Fungsional kepada Menteri melalui kepala satuan kerja yang menangani bidang organisasi dan kepegawaian;
8. h.melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional;
9. i.melakukan pengembangan media informasi Jabatan Fungsional;
10. j.memfasilitasi keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
11. k.melakukan pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional.
(3)Unit Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang menangani bidang organisasi dan kepegawaian.
(4)Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2)Indikator kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik Jabatan Fungsional dan organisasi.
(3)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1)Setiap Pejabat Fungsional wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan mengusulkan DUPAK dan/atau Dokumen Penilaian Kinerja yang dijadikan dasar untuk penetapan Angka Kredit secara berjenjang setiap tahun.
(2)DUPAK dan/atau Dokumen Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan dilengkapi dokumen pendukung hasil pelaksanaan kegiatan dan melampirkan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Jabatan Fungsional yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(4)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(5)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.SKP; dan
2. b.perilaku kerja.

Pasal 8

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a merupakan target kinerja setiap tahun Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang Jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas Jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja Unit Kerja.
(3)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh setiap Pejabat Fungsional dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan sebagai kinerja Pejabat Fungsional oleh atasan langsung.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kinerja utama Pejabat Fungsional disusun berupa target Angka Kredit; dan
2. b.kinerja tambahan Pejabat Fungsional berupa tugas tambahan.

Pasal 10

(1)Kinerja utama Pejabat Fungsional disusun berupa target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a merupakan kinerja utama yang berisikan butir kegiatan dan diberikan nilai Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap Jabatan Fungsional dan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan jenjang Jabatan yang berasal dari tugas Jabatan Fungsional.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional menduduki jenjang Jabatan pada tahun berjalan, target Angka Kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki Jabatan pada tahun berjalan dengan ketentuan norma Angka Kredit dibagi jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun dikali sisa jumlah bulan tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 99/HUK/2005 tentang Pedoman Umum Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi di bidang jabatan fungsional, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1671);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1369);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Dokumen Penilaian Kinerja adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Pejabat Fungsional.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
12.Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan analis kepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit;
13.Penetapan Angka Kredit adalah penetapan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
14.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Pejabat Fungsional.
15.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi ASN guna mendukung manajemen ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
16.Laman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut Laman SIMPEG adalah laman yang digunakan dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi ASN di lingkungan Kementerian Sosial.
17.Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional.
18.Unit Pembina Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional.
19.Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi atau pejabat pimpinan tinggi.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

(1)Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
(2)Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta Jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi Unit Kerja, analisis Jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1)Kategori Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas Jabatan Fungsional:
1. a.keahlian; dan
2. b.keterampilan.
(2)Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenjang:
1. a.ahli utama;
2. b.ahli madya;
3. c.ahli muda; dan
4. d.ahli pertama.
(3)Tugas dan fungsi dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian meliputi:
1. a.jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
2. b.jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.
3. c.jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.
1. d.jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
(4)Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang:
1. a.penyelia;
2. b.mahir;
3. c.terampil; dan
4. d.pemula.
(5)Tugas dan fungsi dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan meliputi:
1. a.jenjang penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam Jabatan Fungsional keterampilan
1. b.jenjang mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
2. c.jenjang terampil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam Jabatan Fungsional keterampilan.
1. d.jenjang pemula sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf d melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam Jabatan Fungsional keterampilan.

BAB III

UNIT PEMBINA

Pasal 5

(1)Unit Pembina memiliki tugas untuk membina suatu Jabatan Fungsional.
(2)Tugas Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun formasi Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya;
2. b.menyosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan;
3. c.membentuk Tim Penilai dan sekretariat Tim Penilai;
4. d.memproses dan menetapkan Angka Kredit;
5. e.memberikan pertimbangan teknis dalam pengangkatan, kenaikan Jabatan dan Pangkat, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional;
6. f.melakukan pemutakhiran data penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Laman SIMPEG;
7. g.merencanakan dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis serta uji kompetensi Jabatan Fungsional kepada Menteri melalui kepala satuan kerja yang menangani bidang organisasi dan kepegawaian;
8. h.melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional;
9. i.melakukan pengembangan media informasi Jabatan Fungsional;
10. j.memfasilitasi keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
11. k.melakukan pemantauan dan evaluasi Jabatan Fungsional.
(3)Unit Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan kerja yang menangani bidang organisasi dan kepegawaian.
(4)Unit Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan Jabatan Fungsional.
(2)Indikator kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik Jabatan Fungsional dan organisasi.
(3)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1)Setiap Pejabat Fungsional wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan mengusulkan DUPAK dan/atau Dokumen Penilaian Kinerja yang dijadikan dasar untuk penetapan Angka Kredit secara berjenjang setiap tahun.
(2)DUPAK dan/atau Dokumen Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan dilengkapi dokumen pendukung hasil pelaksanaan kegiatan dan melampirkan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Jabatan Fungsional yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(4)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(5)Penilaian kinerja Jabatan Fungsional dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.SKP; dan
2. b.perilaku kerja.

Pasal 8

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a merupakan target kinerja setiap tahun Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang Jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas Jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja Unit Kerja.
(3)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh setiap Pejabat Fungsional dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1)SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan sebagai kinerja Pejabat Fungsional oleh atasan langsung.
(2)SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kinerja utama Pejabat Fungsional disusun berupa target Angka Kredit; dan
2. b.kinerja tambahan Pejabat Fungsional berupa tugas tambahan.

Pasal 10

(1)Kinerja utama Pejabat Fungsional disusun berupa target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a merupakan kinerja utama yang berisikan butir kegiatan dan diberikan nilai Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap Jabatan Fungsional dan ditetapkan setiap tahun sesuai dengan jenjang Jabatan yang berasal dari tugas Jabatan Fungsional.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional menduduki jenjang Jabatan pada tahun berjalan, target Angka Kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki Jabatan pada tahun berjalan dengan ketentuan norma Angka Kredit dibagi jumlah bulan dalam 1 (satu) tahun dikali sisa jumlah bulan tahun berjalan.