DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2019

Nomor: 29
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang diselanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi
2.Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan.
3.Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
4.Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain yang selanjutya disebut APIP adalah merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.
5.Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
6.Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan.
7.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
8.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
9.Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang ditunjuk dan ditetapkan memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian PIPK.
10.Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah Tim Penilai.
11.Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.
12.Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.
13.Proses Bisnis adalah dasar penilaian pengendalian intern dan mendukung saldo yang material di Laporan Keuangan.
14.Atribut Pengendalian adalah karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti berita acara rekonsiliasi, paraf, tanda tangan, dan tanda centang.
15.Pengendalian Utama adalah pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan.
16.Pemilik Pengendalian adalah pejabat pada tiap jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan langsung pelaksana pengendalian.
17.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
18.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
19.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi instansi tingkat Kementerian Sosial yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Prinsip penerapan PIPK meliputi:

a.mendukung pencapaian tujuan organisasi;
b.merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
c.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
d.mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
e.menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Pasal 4

PIPK diterapkan oleh setiap:

a.Entitas Akuntansi; dan
b.Entitas Pelaporan.

Pasal 5

(1)Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
1. a.tingkat entitas; dan
2. b.tingkat proses/transaksi.
(2)Penerapan PIPK pada tingkat entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen pengendalian intern yang ada dalam Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, yaitu:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan.
(3)Penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap proses/transaksi yang dilakukan secara manual dan/atau proses/transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 6

Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK.
(2)Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan.

Pasal 8

Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk:

a.periode penilaian dilakukan terhadap Laporan Keuangan semester I sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan triwulan III tahun berjalan;
b.penilaian dilakukan atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan;
c.penilaian dilakukan hanya atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan oleh masing-masing UAKPA setelah berkoordinasi dengan UAPPA-E1 di atasnya;
d.penilaian meliputi penilaian atas implementasi pengendaliaan intern tingkat entitas, pengendalian umum teknologi informasi komunikasi, dan pengendalian intern tingkat transaksi;
e.penilaian tingkat entitas dilakukan dengan menilai implementasi sistem pengendaliaan intern yang dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan secara keseluruhan; dan
f.penilaian tingkat transaksi dilakukan dengan menilai kecukupan rancangan pengendalian dan efektivitas implementasi pengendalian atas akun signifikan yang diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Pasal 9

(1)Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi memiliki:
1. a.kompetensi teknis yang memadai terkait pemahaman terhadap Proses Bisnis yang dipantau, konsep pengendalian intern, dan teknik pemantauan;
2. b.sikap mental yang baik, tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, loyalitas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap profesinya;
3. c.kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis dengan berbagai pihak di lingkungan unit organisasinya; dan
4. d.keinginan untuk maju dan menambah pengetahuan/meningkatkan kemampuan profesionalnya.
(3)Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan tidak boleh ditunjuk sebagai Tim Penilai.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab pada setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
(5)Penunjukan dan penetapan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan keterwakilan dari seluruh bagian organisasi meliputi:
1. a.bagian keuangan;
2. b.bagian teknologi dan informasi komputer;
3. c.bagian umum;
4. d.bagian sumber daya manusia; dan/ atau
5. e.APIP sebagai penasihat atau pemberi asistensi.

Pasal 10

Struktur Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari tingkat:

a.UAKPA;
b.UAPPA-El; dan
c.UAPA.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang diselanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi
2.Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan.
3.Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan, khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
4.Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain yang selanjutya disebut APIP adalah merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.
5.Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
6.Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan.
7.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
8.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
9.Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja pada Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang ditunjuk dan ditetapkan memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian PIPK.
10.Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah Tim Penilai.
11.Pengendalian Intern Tingkat Entitas adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam Laporan Keuangan.
12.Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.
13.Proses Bisnis adalah dasar penilaian pengendalian intern dan mendukung saldo yang material di Laporan Keuangan.
14.Atribut Pengendalian adalah karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti berita acara rekonsiliasi, paraf, tanda tangan, dan tanda centang.
15.Pengendalian Utama adalah pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan.
16.Pemilik Pengendalian adalah pejabat pada tiap jenjang unit kerja yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pengendalian di unit kerjanya, biasanya adalah atasan langsung pelaksana pengendalian.
17.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
18.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
19.Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi instansi tingkat Kementerian Sosial yang bertugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB II

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

Prinsip penerapan PIPK meliputi:

a.mendukung pencapaian tujuan organisasi;
b.merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis;
c.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
d.mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
e.menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Pasal 4

PIPK diterapkan oleh setiap:

a.Entitas Akuntansi; dan
b.Entitas Pelaporan.

Pasal 5

(1)Penerapan PIPK oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
1. a.tingkat entitas; dan
2. b.tingkat proses/transaksi.
(2)Penerapan PIPK pada tingkat entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen pengendalian intern yang ada dalam Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, yaitu:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan.
(3)Penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap proses/transaksi yang dilakukan secara manual dan/atau proses/transaksi yang dilakukan menggunakan sistem aplikasi.

Pasal 6

BAB III

PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Untuk menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK.
(2)Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang melakukan konsolidasi Laporan Keuangan.

Pasal 8

Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk:

a.periode penilaian dilakukan terhadap Laporan Keuangan semester I sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan triwulan III tahun berjalan;
b.penilaian dilakukan atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan;
c.penilaian dilakukan hanya atas penyajian akun signifikan dalam Laporan Keuangan yang telah ditetapkan oleh masing-masing UAKPA setelah berkoordinasi dengan UAPPA-E1 di atasnya;
d.penilaian meliputi penilaian atas implementasi pengendaliaan intern tingkat entitas, pengendalian umum teknologi informasi komunikasi, dan pengendalian intern tingkat transaksi;
e.penilaian tingkat entitas dilakukan dengan menilai implementasi sistem pengendaliaan intern yang dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan secara keseluruhan; dan
f.penilaian tingkat transaksi dilakukan dengan menilai kecukupan rancangan pengendalian dan efektivitas implementasi pengendalian atas akun signifikan yang diselenggarakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Pasal 9

(1)Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi memiliki:
1. a.kompetensi teknis yang memadai terkait pemahaman terhadap Proses Bisnis yang dipantau, konsep pengendalian intern, dan teknik pemantauan;
2. b.sikap mental yang baik, tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, loyalitas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap profesinya;
3. c.kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis dengan berbagai pihak di lingkungan unit organisasinya; dan
4. d.keinginan untuk maju dan menambah pengetahuan/meningkatkan kemampuan profesionalnya.
(3)Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan tidak boleh ditunjuk sebagai Tim Penilai.
(4)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh penanggung jawab pada setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
(5)Penunjukan dan penetapan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan keterwakilan dari seluruh bagian organisasi meliputi:
1. a.bagian keuangan;
2. b.bagian teknologi dan informasi komputer;
3. c.bagian umum;
4. d.bagian sumber daya manusia; dan/ atau
5. e.APIP sebagai penasihat atau pemberi asistensi.

Pasal 10

Struktur Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari tingkat:

a.UAKPA;
b.UAPPA-El; dan
c.UAPA.