DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial profesional belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh pekerja sosial profesional dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jenjang keahlian sejalan dengan mekanisme yang baik;
b.bahwa dalam ketentuan mengenai sertifikasi bagi pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional yang baik sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi.
3.Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian kompetensi pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
4.Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga independen yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial.
5.Sertifikat adalah pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Sertifikasi.
6.Asesor Sertifikasi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
7.Asesor Lisensi Tempat Uji Kompetensi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan tempat uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial.
8.Kualifikasi Pekerja Sosial adalah tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial.
9.Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial. 4
10.Praktik Pekerjaan Sosial adalah kegiatan profesional oleh Pekerja Sosial membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan pemerintah untuk memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan mereka.
11.Izin Praktik adalah suatu mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Pekerja Sosial yang sudah bersertifikat untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
12.Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 2

Sertifikasi Pekerja Sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 3

Sertifikasi bertujuan:

a.memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial;
b.meningkatkan tanggung jawab Pekerja Sosial;
c.memberikan kepastian hukum dalam praktik profesional bagi Pekerja Sosial;dan
d.melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
(2)Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 5

Pasal 5

Sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

a.mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi;
b.mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
c.mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 6

(1)Sertifikasi dilakukan dengan Uji Kompetensi melalui:
1. a.sertifikasi langsung;
2. b.penilaian langsung; atau
3. c.pendidikan profesi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.pengetahuan;
2. b.keterampilan; dan
3. c.nilai.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian portofolio;
2. b.ujian tertulis; dan
3. c.wawancara.
(4)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
(5)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Sertifikasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Lembaga Sertifikasi.

Pasal 7

(1)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
2. b.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
3. c.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus- menerus dalam praktik pekerjaan sosial. 6
(2)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
2. b.mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus sekurang-kurangnya 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
(3)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penilaian portofolio dan wawancara.
(2)Pelaksanaan penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
(3)Pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pekerja Sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari negara lain diakui oleh Lembaga Sertifikasi dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan standar sertifikasi di Indonesia.
(2)Pengakuan oleh Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keterangan.
(3)Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi Asosiasi Profesi Pekerja Sosial di Indonesia. 7

Pasal 10

(1)Pekerja Sosial yang telah lulus uji kompetensi menerima sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan sertifikasi pekerja sosial profesional belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh pekerja sosial profesional dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jenjang keahlian sejalan dengan mekanisme yang baik;
b.bahwa dalam ketentuan mengenai sertifikasi bagi pekerja sosial profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan sertifikasi bagi pekerja sosial profesional yang baik sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial setelah lulus uji kompetensi.
3.Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian kompetensi pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
4.Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga independen yang berwenang menguji, menilai, dan menentukan kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial.
5.Sertifikat adalah pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Sertifikasi.
6.Asesor Sertifikasi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial.
7.Asesor Lisensi Tempat Uji Kompetensi adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan tempat uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial.
8.Kualifikasi Pekerja Sosial adalah tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial.
9.Standar Kompetensi Pekerja Sosial adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai profesional pekerjaan sosial yang disyaratkan untuk melaksanakan profesi pekerjaan sosial. 4
10.Praktik Pekerjaan Sosial adalah kegiatan profesional oleh Pekerja Sosial membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan pemerintah untuk memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan mereka.
11.Izin Praktik adalah suatu mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Pekerja Sosial yang sudah bersertifikat untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
12.Tempat Uji Kompetensi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 2

Sertifikasi Pekerja Sosial dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 3

Sertifikasi bertujuan:

a.memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial;
b.meningkatkan tanggung jawab Pekerja Sosial;
c.memberikan kepastian hukum dalam praktik profesional bagi Pekerja Sosial;dan
d.melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
(2)Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 5

Pasal 5

Sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

a.mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi;
b.mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
c.mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 6

(1)Sertifikasi dilakukan dengan Uji Kompetensi melalui:
1. a.sertifikasi langsung;
2. b.penilaian langsung; atau
3. c.pendidikan profesi.
(2)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.pengetahuan;
2. b.keterampilan; dan
3. c.nilai.
(3)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian portofolio;
2. b.ujian tertulis; dan
3. c.wawancara.
(4)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
(5)Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Uji Kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Lembaga Sertifikasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Lembaga Sertifikasi.

Pasal 7

(1)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
2. b.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
3. c.mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus- menerus dalam praktik pekerjaan sosial. 6
(2)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
1. a.berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
2. b.mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus sekurang-kurangnya 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
(3)Persyaratan mengikuti sertifikasi Pekerja Sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.
(5)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan Asosiasi Profesi Pekerja Sosial.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penilaian portofolio dan wawancara.
(2)Pelaksanaan penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penilaian portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
(3)Pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pekerja Sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari negara lain diakui oleh Lembaga Sertifikasi dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan standar sertifikasi di Indonesia.
(2)Pengakuan oleh Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keterangan.
(3)Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi Asosiasi Profesi Pekerja Sosial di Indonesia. 7

Pasal 10

(1)Pekerja Sosial yang telah lulus uji kompetensi menerima sertifikat dari Lembaga Sertifikasi.
(2)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.